tertanggal23 Oktober 2017 dengan nilai Jaminan sebesar Rp. 950.000.000,(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).Bahwa seluruh total nilai jaminan dari kKedua jaminan yang diberikan olehPenggugat kepada Tergugat tersebut adalah Rp. 160.000.000.000,(Seratus enam puluh milyar rupiah);Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Ckr10.11.12.Bahwa pengikatan tersebut dilakukan guna menjamin seluruh totalkewajiban sebesar Rp. 140.000.000.000, (seratus empat puluh milyarrupiah) sebagaimana perhitungan

oleh Penggugatkepada Tergugat menjadi sebesar Rp. 200.000.000.000, (dua ratus milyarrupiah);Bahwa terhadap tawaran dari Penggugat tersebut Tergugat sama sekalitidak pernah meresponnya, malah Tergugat melaui Kuasa Hukumnya terusmendesak Penggugat untuk menyelesaikan segala kewajiban pembayaranhutang kepada Tergugat tanpa melihat secara objektif terhadap kondisibisnis Dealership yang tengah dialami olen Penggugat, dimana Penggugatsangat memerlukan perhatian dan dukungan dari Tergugat;Bahwa menurut perhitungan

Bahwa terhadap hal tersebut jelas Penggugat merasa dirugikan, karenaperhitunganperhitungan bunga dan denda tersebut dibuat sepihak danmemaksa, karena perhitungan tersebut tidak pernah diperjanjikan dan/ ataudisepakati sebelumnya;15.

Bahwa dalam Posita Penggugat pada halaman 4 angka 14 Penggugatmendalilkan, Penggugat merasa dirugikan karena perhitungan bunga dandenda dibuat sepihak oleh Tergugat yang bersifat memaksa karena tidakpernah diperjanjikan dan/atau disepakati sebelumnya, kemudian dalamPosita Penggugat pada halaman 4 angka 18 Penggugat mendalilkanPenggugat dirugikan atas terbitnya Surat Pemberitahuan PenghentianKerjasasama Nomor :002/LGL/I/2019 tertanggal 8 Januari 2019.Namun dapat dilihat dalam Petitum Penggugat, Penggugat

(Seratus delapan puluh enam miliar seratus delapanpuluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluhsembilan rupiah) jumlah tersebut sebagaimana perhitungan dalam suratyang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat tertangggal 8 Oktober 2019Perihal: Hutang jatuh tempo dan dapat ditagih.Maka dengan demikian Penggugat bukan merupakan pihak yang dirugikandalam hal ini, dan oleh karenanya Pengugat secara hukum tidak memiliki hakHalaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019

Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean d4. pemungutan pajak oleh pemungut PPN d5.Kegiatan membangun sendiri d6. penyerahan atas aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untukdiperjualbelikan d7.jumlah (d1 atau d2 atau d3 atau d4 atau d5 atau d6) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar lpajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 82.942.433,00 164.372.918,00 Halaman 4 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1773/B/PK/PJK/2016 (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) b.

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad)(737.446.818,00)(656.016.333,00) Kelebihan Pajak yang sudah . a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 737.446.818,00 656.016.333,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak...

Gatot Subroto Kav 7173Tebet, Jakarta Selatan 12870, sehingga penghitungan Pajak PertambahanNilai yang terutang dihitung kembali sesuai dengan perhitungan dalam SuratPemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2009, sebagaiberikut:Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp829.424.330,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 61.616.860,00Jumlah Rp891.041.190,00Halaman 14 dari 55 halaman.

PPN yang terutang untuk Masa Pajak Desember2009 ini kembali pada perhitungan SPT Masa PPN Masa DesemberHalaman 31 dari 55 halaman.

dalam Surat Pemberitahuan PajakPertambahan Nilai Masa Desember 2009, sebagaimana perhitungan diatas;adalah tidak benar serta nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Halaman 52 dari 55 halaman.

enam puluh ribu rupiah) namun dalampelaksanaannya dana tersebut tidak seluruhnya habis dipergunakan dalamtahun 2002 maka sisanya senilai Rp. 2.828.159.313,90, (dua milyar delapanratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tigabelas rupiah, sembilan puluh sen) menjadi dana luncuran pada tahun 2003sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor :KPTS.11/SPTL/DIPDA/IV/2003 tanggal 5 April 2003 tentang pengesahanproyek yang dibiayai dari dana sisa perhitungan

A.Rafles selaku Pemimpin Proyek ;Bahwa dengan dicairkannya dana proyek 100 % untuk pekerjaanpenanaman kepada Terdakwa sedangkan pekerjaan penanaman tidak selesaidilaksanakan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugiankeuangan Negara ;Bahwa berdasarkan Laporan hasil perhitungan kerugian keuangannegara yang dilakukan oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi RiauNomor : S439 PW.04/5/2006 tanggal 17 Juli 2006 dalam

No. 151 PK/Pid.Sus/2009Selanjutnya dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yangdilakukan oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : S439PW.04/5/2006 tanggal 17 Juli 2006 tersebut dihubungkan dengan kontrak yangditandatangani oleh Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Karya RiauSejahtera Prima dengan Drs. A.

Syahril Hamid) ;Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :954/TU/99.03, tanggal 17 Februari 2003, perihal usulan Calon Pimprodan Bendpro T.A 2003 ;Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.60/EKBANG/IV/2003tanggal 04 April 2003 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pemimpindan Bendaharawan Proyek Sisa Perhitungan Tahun lalu (STPL)Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2003 beserta satulembar Daftar Lampirannya ;Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Proyek Sumber Dana DAKDRTahun

Syahril Hamid) ;Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :954/TU/99.03, tanggal 17 Februari 2003, perihal usulan Calon Pimprodan Bendpro T.A 2003 ;Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts.60/EKBANG/IV/2003tanggal 04 April 2003 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pemimpindan Bendaharawan Proyek Sisa Perhitungan Tahun lalu (STPL)Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2003 beserta satulembar Daftar Lampirannya ;Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Proyek Sumber Dana DAKDRTahun

Saat itu disampaikan penyebabpenyebab terjadinya kerusakan struktur tersebut, yang pada intinyaadalah pada kesalahan perhitungan perencanaan dimana desainyang direncanakan tidak memenuhi syarat stabilitas geser dan dayadukung. Perbedaan perhitungan tim ahli dan perhitungan konsultanperencana disebabkan karena analisis pembebanan yang diterapkanoleh konsultan perencana tidak tepat yaitu tidak memasukkan beratHal. 81 dari 136 hal. Put.

Setidaknya harus ada Ahli QuantitySurveyor, Ahli Geoteknik, Ahli Hidroteknik, Ahli Struktur, dan AhliTopografi ;Bahwa benar secara umum, perbedaan hasil perhitungan stabilitaspada laporan kami dengan hasil perhitungan pada dokumen desainHal. 84 dari 136 hal. Put.

Safety Factor nilainya 349 per m2 (tidak ada satuannya),perhitungan tersebut juga keliru;4.

asli (tidak ada tanah timbunan)dengan konstruksi pasangan batu kali, sedangkan dalam DED yangdibuat oleh CV Peta Connas Consultant dinding penahannya tegaklurus, diatasnya dinding ada gabion (bronjong) sama pasangan batukali yang posisinya berada diatas tanah timbunan ;Bahwa benar yang dimaksud dengan gambar dan perhitungan yangSaksi buat, dan perbedaan gambar perhitungan yang dibuat olehKonsultan Perencanaan CV Peta Connas Consultant adalah:1.

,MT., Dosen dari Universitas Merdeka Madiun, padahalaman 176 dalam Laporan Final yang dibuat oleh Perencanaan CVPeta Connas Consultant terdapat perhitungan pemasangantiangpancang, narnun perhitungan tersebut diabaikan oleh TerdakwaMARYANI, S.T., perlu diketahui juga oleh Majelis Hakim bahwa hasilsondir yang dibuat dalam Laporan Final CV Peta Connas Consultantmemakai stempel Universitas Merdeka Madiun bukan stempel dan CVPeta Connas Consultant milik Terdakwa, padahal Terdakwa memintakepada saksi Rosyid

1542/B/PK/PJK/2016Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya KEP859/WPJ07/2010 ("KEP859") pada tanggal 3 September 2010 yang diterima oleh Pemohon Bandingpada tanggal yang sama, dengan ini Pemohon Banding mengajukanpermohonan Banding dan disampaikan sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dariUndangUndang ("UU") Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahterakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan dan Pasal 35 dan 36 dari UU Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;PERHITUNGAN

: Penyesuaian perbedaan fungsi (peranan) sebesarUS$ 6,120,000 yang mengakomodir biaya marketingyang dilakukan MC (Induk) seharusnya dihitungdengan proporsi dan dasar perhitungan yang lebihjelas.

Penyesuaian untuk beban pembiayaan (financingcost) sebesar US$ 3,432,764 yang merupakankeuntungan finansial KP dengan membayar bungadengan tingkat bunga di bawah nilai wajar tidakrelevan dengan penyesuaian harga serta tidakmemiliki dasar perhitungan yang jelas.

Penyesuaian ini lebih memilikidasar dan akurasi perhitungan yang jelas dan dapatdipertanggungjawabkan;Selanjutnya, atas perhitungan kewajaran harga jual denganmetode TNMM yang dijadikan bahan pertimbangan MajelisHakim dalam memutus sengketa a quo, pendapat dankeberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)adalah sebagai berikut: Sesuai dengan hierarki pemilihan metode Transfer Pricingyang diatur dalam SE04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993,maka Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding

Putusan Nomor 1542/B/PK/PJK/2016Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding berpendapatbahwa dalam memeriksa sengketa a quo, seharusnya MajelisHakim lebih menekankan pada validitas angkaangka penyesuaianyang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding).Berdasarkan uraian poinpoin di atas, faktanya terbukti bahwapenyesuaian perhitungan harga yang dilakukan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak memilikidasar perhitungan yang kuat dan tidak dapatdipertanggungjawabkan

PARATERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikan laporan keuangan 2tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan juga bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) maka PHK ini dikategorikan sebagaiperusahaan yang mau melakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGATberhak memperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).Bahwaupah yang dijadikan dasar perhitungan

Uang penggantian hak :15 % x Rp.26.250.000, = Rp. 3.937.500.Jumlah = Rp.30.187.500,Menimbang, bahwa dengan masa kerja Penggugat Il selama 5 tahunserta gaji terakhir yang diterima sebesar Rp.1.250.000,; maka perhitungan hakPenggugat Il atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uangpenggantian hak adalah sebagai berikut: Uang pesangon :6 x 2 x Rp.1.250.000. = Rp.15.000.000, Uang penghargaan masa kerja : 2 x Rp.1.250.000, = Rp. 2.500.000, Uang penggantian hak :15 % x Rp.17.500.000, = Rp.

kekurangan upah yang dituntut oleh para Penggugatkarenanya tuntutan para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkanseluruhnya; Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwakekurangan upah dihitung sejak para Penggugat tidak dibayar upahnya olehTergugat yaitu sejak bulan Januari 2014 sampai dengan di PHK pada tanggal2 Februari 2015 hal ini telah diakui kebenarannya baik oleh para Penggugatmaupun oleh Tergugat I, maka perhitungan kekurangan upah para Penggugatadalah sebagai berikut :

Penggugat atas jaminan dimaksud dihitung sejak tahun 2007sampai dengan tahun 2014 sesuai perhitungan yang telah dilakukan oleh paraPenggugat, yaitu : Gaji/Upah Sesuai UMPJumlah JHT BelumBulan Kewajiban DibayarTahun Bulan ~~" Gaji/Upah Total Gaji oY JKerja Pengusaha3,7%2007 JAN 12 600.000 7.200.000 266.400 266.400DES2008 12 650.000 7.800.000 288.600 288.600 Halaman 30 dari 35Putusan PHI Nomor 22/Pdt.SusPHl/2015/PN.Kpg 2009 JAN 12 725.000 8.700.000 321.900 321.900DES2010 12 800.000 9.600.000 355.200

355.200JAN2011 12 850.000 10.200.000 377.400 377.400DES2012 12 925.000 11.100.000 410.700 410.700JAN2013 DES 12 1.010.000 12.120.000 448.440 448.4402014 JAN 12 1.150.000 13.800.000 510.600 510.600DESJANDESJANDESJANDESJumlah 6.710.000 80.520.000 2.979.240 2.979.240 Sedangkan perhitungan Penggugat Il atas jaminan dimaksud dihitung sejakbulan Maret 2010 sampai dengan tahun 2014 sesuai perhitungan yang telahdilakukan oleh para Penggugat, yaitu : Gaji/Upah Sesuai UMP JHTJumlah .Kewajiban BelumTahun BulanBulan

Pada saatnya, setelah memperoleh rincian perhitungan dimaksud,Pemohon Banding mohon diperkenankan untuk melengkapi argumentasiPemohon Banding dalam proses penyelesaian banding kasus ini;Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding tidak setuju dengan sisa koreksi yangdipertahankan oleh Terbanding atas koreksi positif atas Dasar Pengenaan PajakPajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp 270.127.564.530,00, dimana koreksiTerbanding pada saat pemeriksaan atas hal tersebut pada dasarnya berkaitandengan koreksi Peredaran

Usaha di Pajak Penghasilan Badan;Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding akan menjelaskan kembali alasanketidaksetujuan atas koreksi Peredaran Usaha/koreksi Dasar Pengenaan PajakPajak Penghasilan Pasal 22, dimana Pemohon Banding mencoba menjabarkanberdasarkan perhitungan Pemohon Banding dengan menggunakan dataperusahaan dengan penjelasan sebagai berikut:Metode Cost Plus (CPM) tidak dapat diterapkan didalam Pemohon Banding; Bahwa metode CPM bukanlah metode yang tepat untuk diterapkan karena tidakdapat

Sehinggamengacu kepada pernyataan dari OECD, angka pembagi (COGS) PemohonBanding masih dipengaruhi oleh transaksi dengan pihak yang mempunyaihubungan istimewa sehingga apabila pengujian dengan menggunakan metodeCPM diterapkan akan menghasilkan hasil pengujian yang tidak dapat diandalkan;Bahwa angka Gross Profit Margin (GPM) diterapkan ke masingmasing modelyang dijual oleh Pemohon Banding, dimana Terbanding mempertahankan danmelakukan perhitungan ulang untuk model yang mempunyai GPM di bawah6,98%

dan melakukan perhitungan ulang dan koreksi positif atas hal tersebut.Namun, Terbanding tidak melakukan koreksi negatif atas model dengan GPM diatas 6,98%;Bahwa Terbanding menggunakan data pembanding eksternal berdasarkandatabase OSIRIS dengan rentang wajar laba bruto adalah minimum sebesar6,98% dan maksimum sebesar 25,51%;Bahwa Pemohon Banding belum mendapat perincian atas data pembandingeksternal yang dimaksud oleh Terbanding sebagaimana yang telah dijelaskan diatas;Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding

Astra Daihatsu Motor, NPWP: 01.000.571.8092.000,beralamat di: Jalan Gaya Motor Ill Nomor 5 Sunter Il, Jakarta, 14330,sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak April sampaidengan Desember 2008 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp.12.384.171.503.000,00Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang Rp. 55.728.588.052,00Kredit Pajak Rp. 55.728.588.052,00Pajak Penghasilan Pasal 22 Yang Kurang/(Lebih) dibayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Rp. 0,00Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang

juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), denganperincian :1) Harga Pertanggungan sebesar Rp744.800.000,00 (tujuh ratusempat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); 2) Bunga setidak tidaknya sebesar bunga menurut Undang Undang yakni 6% (enam persen) untuk setiap tahunnya, karenaseharusnya paling lambat bulan Nopember 2009 membayarkewajibannya berupa harga pertanggungan maka hingga gugatanperkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakansudah 2 (dua) tahun lamanya, sehingga perhitungan

juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), denganperincian :1) Harga Pertanggungan sebesar Rp744.800.000,00 (tujuh ratusempat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);2) Bunga setidak tidaknya sebesar bunga menurut Undang Undang yakni 6% (enam persen) untuk setiap tahunnya, karenaseharusnya paling lambat bulan November 2009 membayarkewajibannya berupa harga pertanggungan maka hingga gugatanperkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakansudah 2 (dua) tahun lamanya, sehingga perhitungan

dan Tergugat Ill sendiri mengakui hasil perhitungan yangdilakukan pihak PT Multipilar Jasa Pirsanusa untuk perbaikan 2(dua)rumah toko yang hangus terbakar tidak akurat...;2.

Bahwa sudah sangat jelas ganti rugi atas objek pertanggungan sebesarRp335.000.000,00 adalah hasil perhitungan yang didapatkan dari penilaikerugian asuransi bukan hasil perhitungan sendiri yang dilakukan olehPara Pemohon Kasasi (penanggung);Hal. 26 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Padt/20135.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip asuransi bahwa tujuanpertanggungan bukan untuk mendapatkan keuntungan tetapi untukmengganti kerugian yang sebenarnya dialami oleh tertanggung;Dengan demikian berdasarkan penjelasan dan faktafakta yang disebutkan diatas Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena perhitungan nilai klaimkerugian yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi telah dilakukanberdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga pertimbangan JudexFacti tersebut sudah selayaknya dibatalkan

KEP3075/WPJ.28/KB.0207/2008 tanggal 8 September 2008;Alasan Permohonan BandingBahwa perhitungan besarnya PBB bagi sektor Perkebunan tahun 2008 khususnya bagiPemohon Banding sangat memberatkan terutama dengan kenaikan NJOP untuk arealperkebunan yang sangat tinggi (lebih dari 100 %), seperti yang tercantum berikut ini : JENIS SPPT PBB 2008 SPPT PBB 2006 Kenaikan NJOP (M2) Kelas NJOP (M2) Kelas NJOP (M2)KelasKelapa SawitTanaman Menghasilkan 41 2.450 44 910 3 169%Tanaman Berumur 3 Tahun 41 2.450 44 910

616.000.000)(30.800.000)(1.463.000.000)(215.000.000)(100.000.000)(487.200.000)5.253.800.000858.881 .000792.800.00039.640.0002.083.160.000500.000.000279.920.000626.400.000 4 Bangunan 3.026.036.000 3.026.036.0005 Total NJOP Kebun + Bangunan 86.136.637.000 (26.38 1.600.000) 56.675.037.0006 NJOPTKP 5.000.000 5.000.0007 NJOPNJOPTKP 86.131.637.000 (29.46 1.600.000) 56.670.037.0008 INJKP (40%) 34.452.654.800 (111.784.640.000) 22.668.014.8009 PBB Terutang (0,5 %) 172.263.274 (58.923.200) 113.340.074bahwa perhitungan

Sehingga oleh karenanya,Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 25378/PP/M.III/18/2010 tanggal 19Agustus 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.Tentang penetapan Klasifikasi Objek Bumi dalam perhitungan SuratPemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2008.Bahwa jika seandainyapun, Majelis Hakim Mahkamah Agung YangTerhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali iniberpendapat lain selain daripada dalildalil yang disampaikan dan diuraikan olehPemohon Peninjauan

Bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa penetapan Klasifikasi ObjekBumi dalam perhitungan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan Tahun Pajak 2008 adalah Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 2UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994,Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.04/1998tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaiDasar Pengenaan Pajak

dan data yang didapat maka NIR yangdihasilkan dipergunakan sebagai nilai dasar tanah dalam perhitungan NJOPsektor perkebunan.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangantelah memberikan bukti Daftar Perhitungan PBB sektor perkebunan tahun 2008untuk Propinsi Jambi dan diketahui klasifikasi tanah perkebunan sawit untukPT.

Rp337.592.388,00 sehingga PPN yang masih harus dibayarsebesar Rp675.184.776,00;Terhadap kewajiban bayar yang dipersyaratkan sebagaimana Pasal36 UU Pengadilan Pajak No. 14/2002 telah Pemohon Bandingsetorkan ke Kas Negara sebesar Rp338.000.000,00 yaitu: JumlahBukti Nomor dan Bank Persepsi TanggalPembayaran NTPN : 067740203037203 SSP Bank BRI Cabang Sidoarjo 18 Februari 2014 Rp 338.000.000,00 Jumlah pembayaran Rp 338.000.000,00Jumlah PPN YMH dibayar Rpsesuai permohonan Setelah Pemohon Banding teliti antara perhitungan

SK KeberatanTerbanding dibandingkan dengan permohonan keberatan PPN masa Juni2010 Pemohon Banding terdapat koreksikoreksi sebagai berikut : Uraian Perhitungan Menurut Selisih Koreksi Yang ObyekPemohon PPN Halaman 2 dari 38 halaman.

DPP PPN karena Equalisasi sebesar Rp30.846.505,00Menurut Terbanding:bahwa Terbanding beranggapan bahwa berdasarkan perhitungan equalisasiDPP PPN terdapat obyek PPN yang belum dilaporkan dalam Laporan SPTPPN masa Juni 2010 sebesar Rp.30.846.505,00;Tanggapan Pemohon Banding:1. Bahwa semua pendapatan yang diperoleh perusahaan selama tahunbuku 2010 seluruhnya telah dicatat dalam peredaran usaha maupunpendapatan lainlain perusahaan pada tahun yang bersangkutan;2.

Putusan Nomor 1128/B/PK/PJK/2017Bahwa sesuai keterangan Saksi Ahli, budidaya tebu merupakan satukesatuan proses dari menanam sampai dengan menggiling danmembutuhkan kerja sama antara Petani dan Pabrik Gula;Bahwa dalam pola kemitraan tidak terdapat pembelian hasil kerjasama ataupun perhitungan biaya biaya yang telah dikeluarkan,karena tujuan utama pola kemitraan adalah memproduksi guladengan masingmasing peran dibagi sesuai perjanjian sejakpenanaman tebu sampai dengan proses pemasaran gula;Bahwa melihat

Raya Candi 10 Sidoarjo JawaTimur, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadisebagaimana perhitungan di hal. 2 diatas, adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Halaman 34 dari 38 halaman.

Dan apabila terpaksa Tergugattidak bisa membayar, maka sesuai aturan hukum Penggugat dapat langsungmenjual dan atau melelang kendaraan bermotor milik Tergugat yang menjadijaminan hutang dan hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Tergugat.Bahwa tidak benar Tergugat sudah tidak melaksakan pembayaran angsuranpokok dan bunga sejak 25 Juli 2015, karena faktanya sampai dengan tanggal05 September 2016 Tergugat masih melakukan pembayaran angusran pokokdan bunga, Dengan demikian perhitungan Penggugat mengenai

Dan apabila terpaksa Tergugat tidak bisamembayar, maka sesuai aturan hukum Penggugat dapat langsung menjualdan atau melelang kendaraan bermotor milik Tergugat yang menjadi jaminanhutang dan hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Tergugat.Bahwa tidak benar Tergugat sudah tidak melaksakan pembayaran angsuranpokok dan bunga sejak 19 Juni 2015, karena faktanya sampai dengantanggal 28 Oktober 2016 Tergugat masih melakukan pembayaran angusranpokok dan bunga, Disamping itu menurut perhitungan dari Tergugat

, untuksisa pelunasan hutang Tergugat per 18 Agustus 2017 adalah sebesarRp. 77.153.000, (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).Dengan demikian perhitungan dari Penggugat tersebut tidak benar dan atauterlalu besar, namun demikian Tergugat tetap beritikad baik untuk membayartunggakan hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yangberlaku, knususnya aturan hukum mengenai koperasi.

Disamping itu perhitungan jumlah total hutang Tergugat yangdisampaikan oleh Penggugat tersebut tidak didukung dengan datadata yangkonkrit dan akurat.

Namun karena Penggugat yang tidakterbuka dengan menunjukkan print out angsuran pembayaran hutang Tergugatdan hanya menujukkan jumlah total yang harus dibayar yang menurut Tergugatterlalu besar dan tidak sesuai dengan perhitungan Tergugat, sehingga antaraPenggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan.7. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat nomor 8 adalah tidak benar danterlalu berlebihnan. Hutang Tergugat kepada Penggugat adalah denganmenggunakan jaminan berupa kendaraan bermotor roda 4.

Tagihan atas Keputusan Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluarterkait telah dibayarkan dengan SSPCP (Lampiran 2);Mengingat seluruh ketentuan formal pengajuan banding seperti diuraikan diatas telah dipenuhi oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding memohondengan hormat agar Surat Banding ini dapat diterima oleh Majelis HakimYang Terhormat.Latar Belakang Penerbitan Keputusan Direktijr Jenderal Bea Dan CukaiNomor: KEP476/WBC.10/2014 Tanggal 28 April 2014;1.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoriurn Nomor S2913SHPIB/WBC.11/BPIB/2013 tanggal 23 Desember 2013, Terbandingmenerbitkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) NomorSPPBK000032 tanggal 31 Desember 2013 yang menetapkan bahwabarang yang diberitahukan Pemohon Banding pada PEB Nomor 187408tanggal 06 Desember 2013 diidentifikasikan sebagai HydrogenatedRBD Palm Stearin dengan Pos Tariff 1526.20.52.00 dan Bea Keluar 3%Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 2043/B/PK/PJK/201 73.

Nilai SengketaNilai sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalahpenetapan kembali perhitungan Bea Keluar yang mewajibkan PemohonBanding membayar Kekurangan Pembayaran Bea Keluar sebesarRp 15.015.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Bea Keluar : Rp 15.015.000,Denda Administrasi : Ro +Jumlah : Rp 15.015.000,Halaman 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 2043/B/PK/PJK/201 7IV. Alasan Penetapan Menurut Terbanding Dan Alasan PengajuanBanding Oleh Pemohon Banding;A.

PMK Nomor:128/PMK.011/21313, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/MDAG/PER/6/2013.SM2000 (Vegetable Wax) dan Hydrogerzated RBD Palm Stearinmerupakan 2 hal yang berbeda dari segi hasil pengolahan, prosesproduksi, dan harga.Berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum di atas, Pemohon Banding tidaksetuju terhadap Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar dengan KEP476/WBC.10/2014 tanggal 28 April 2014.Halaman 12 dari 35 halaman.

Harga Ekspor USD 800,00/TNE, dankurs per USD 1,00 = Rp. 11,916,000 yang menjadidasar penerbitan Surat Penetapan Perhitungan BeaKeluar (SPPBK) Nomor SPPBK000032 tanggal 31Desember 2013 dengan nilai tagihan bea keluar sebesarRp. 15,014,160.00 yang tidak disetujui oleh PemohonBanding;3) Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalampersidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkansebagian permohonan banding Pemohon Banding danmenetapkan atas ekspor 52,500 Metric Ton Vegetable WaxHalaman 18 dari 35

Perhitungan Pajak Menurut Keputusan Yang Dibanding;BahwaperhitunganmenurutTerbanding adalah sebagai berikut:Keputusan Keberatan yang diterbitkan Keterangan Semula (Rp) Dikurangi/(Ditambah) Menjadi(Rp) (Rp)Penghasilan Neto 68.137.474.902,00 (57.470.044.898,00) 125.807.519.800,00Penghasilan Kena Pajak 68.137.474.902,00 (57.470.045.000,00) 125.807.519.000,00PPh Terutang20.423.742.200,00(17.241 .013.500,00)37.664.755.700,00 Kredit PajakPajak Yang (Lebih)/Kurang dibayar19.797.963.500,00625.778.700,00(

17.241 .013.500,00)19.797.983.500,0017.866.792.200,00 Sanksi Administrasi300.373.776,00(8.275.686.480,00)8.576.060.256,00 Jumlah Pajak yang masih harus dibayar926.152.476,00 (25.516.699.980,00) 26.442.852.456,00 Bahwa perhitungan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2003 Nomor 00001/206/03/062/07, adalah sebagai berikut: Uraian Pemohon Banding Terbanding Koreksi (Rp)(Rp) (Rp)1 Peredaran Usaha 158.093.144213,00 158.093.144213,00 2 Harga Pokok Penjualan 73 Laba Bruto 158.093.144213,00 158.093.144213,00 4 Penghasilan

Koreksi Terbanding;Bahwa perhitungan SKPKB yang dipertahankan dan koreksi yangditambahkan oleh Terbanding pada saat keberatan adalah sebagaiberikut:a. Koreksi atas Rugi Derivatif sebesar Rp 1.808.860.655,00b. Koreksi tambahan atas Rugi Derivatif sebesar Rp 57.470.044.898,00Total koreksi Rp 59.278.905.553,00D. Pokok Sengketa;Bahwa pokok sengketa dalam surat banding Pemohon Banding adalahseluruh koreksi Terbanding di atas, yaitu:a. Koreksi atas Rugi Derivatif sebesar Rp 1.808.860.655,00b.

Koreksi Atas Materi;Koreksi atas Pengurangan Penghasilan Bruto Rugi Derivatif sebesarRp 59.278.905.553,00;MenurutTerbanding:Bahwa alasan dari Terbanding menambah koreksi atas Rugi Derivatifmenjadi sebesar Rp 59.278.905.553,00, karena Terbanding tidakmenyakini alasan keberatan Pemohon Banding dan menyimpulkanbahwa perhitungan rugi derivatif adalah tidak sesuai dengan ketentuanPSAK Nomor 55 dan perhitungan lindung nilai menghasilkan kerugianyang sangat besar yang sangat bertolak belakang dengan tujuanlindungnilai

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukanoleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yangnyatanyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yangbertentangan atau tidak sesuai dengan hukum danperundangundangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidakadil dan dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp.803.134.040,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut: PPh Badan Tahun Pajak 2003 Yang Masih Harus DibayarCfm.

pertimbangan atasfakta hukum yang cukup;Dikarenakan Judex Facti tidak memberikan cukup pertimbangan hukumdalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang kemudian dikuatkandan diambil alin pula pertimbangan tersebut dalam Putusan Nomor366/PD1T/2014/PT.DKI, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim di tingkatkasasi membatalkan putusan perkara a quo pada ke dua tingkat pengadilansebelumnya;Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar hukum terkaitpertimbangan mengenai perbuatan melawan hukum dan perhitungan

Namun pertimbanganJudex Facti dalam perkara ini nyatanyata gagal mempertimbangkankelima unsur tersebut, sehingga Judex Facti tidak memberikanpertimbangan yang cukup dalam menentukan ada tidaknya perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi(Pembanding/Tergugat);Bahwa quad non Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) melakukanperbuatan melawan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, pada faktanya Judex Facti telah keliru dalammenetukan perhitungan mengenai ganti rugi

atas tanah yang didasarkanpada perhitungan yang tidak realistis sebagaimana tercantum dalamparagraf 3 halaman 42 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2012/PN/Jkt.Selsebagai berikut: 32 xXx 6% xX Rp14.000.000.000,00 =Hal. 27 dari 30 hal.

Nomor 326 K/Pdt/2015Rp26.880.000.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus delapanpuluh juta rupiah);Judex Facti tidak memberikan pertimbangan mengenai perhitungan tersebutdengan didasarkan pada ketentuan yang baku. Bahwa sesungguhnyaketentuan mengenai perhitungan nilai sewa telah diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara PelaksanaanSewa Barang Milik Negara yang pada Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 41 ayat (1)huruf a jo.

Pasal 43 ayat (8) huruf a mengatur rumusan perhitungan sewasebagai berikut:(Tahun x 3,3% x NJOP) x 50% x 10% = Nilai Sewa.Sehingga perhitungan yang wajar untuk ganti rugi pada perkara iniadalah: (32 tahun x 3,38% x Rp14.000.000.000) x 50% x 10% =Rp745.920.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus duapuluh rupiah);Pada faktanya, Judex Facti tidak menerapkan rumusan perhitungan diatas dan keliru dalam pertimbangannya mengenai perhitungan gantirugi;4.

Perdagangan Propinsi Kepulauan BangkaBelitung (yang diberkas tersendiri), mempersiapkanpenggunaan anggaran perjalanan dinas dengan cara,diawali adanya dasar untuk pengeluaran anggaranperjalanan dinas, misalnya ada Surat undangan /panggilan atau usul konsultasi dari Dinas, lalu dilihatjumlah anggaran yang tersedia dan keperluannya sampaiakhir tahun, jika dana tersedia, maka segeramempersiapkan kelengkapan administrasi pencairan uangnyaberupa SPT (Surat Perintah Tugas), kwitansi, (PPPD)Perincian Perhitungan

SALIM HOLIAN, makaPemerintah atau Negara mengalami kerugian yang besarnyasesual dengan hasil perhitungan jumlah kwitansipencairan uang perjalanan dinas, yang faktanya tidakdilaksanakan perjalanan dinasnya adalah sebesarRp.68.521.000, (enam puluh delapan juta lima ratus duapulh satu ribu rupiah).siaiaiatatiatiaiataite Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Jo pasal 18 undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah

keterangan Terbanding dan PemohonBanding, serta pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapatbahwa penghitungan Obyek PPN Masa Maret 2006 yang dilakukan oleh Terbandingdidasarkan atas SPT PPN Masa April 2006 yang disampaikan oleh PemohonBanding;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas datayang terdapat dalam berkas banding dan buktibukti yang diajukan serta penjelasandari Pemohon Banding dan Terbanding diketahui bahwa Pemohon Banding tidakdapat menerima perhitungan

Pajak nomor : KEP660/WPUJ.14/BD.06/2010 tanggal 10Desember 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakApril 2006 Nomor : 00117/507/06/722/09 tanggal 22 Desember 2009 atas nama :XXX, NPWP : YYY, sehingga penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai adalah sebagai berikut :DPP Pajak Pertambahan Nilai Rp. 0,00Pajak Keluaran Rp. 0,00Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Rp. 486.048.818.00Jumlah perhitungan

; Dasar yang dipakai setelah mendapat data dari pemaparan masalah terlebihdahulu dari penyidik kepada saya ; e Setelah melakukan perhitungan ada hasil penjualan beras raskin yang tidakdisetorkan ke Satker ; e yang menjadi tunggakan di Desa Wailihang adalah tahun 2008 dan 2009 ; PUT NO : 01/PID SUS/PN ABPage 31 Sesuai hasil perhitungan jumlah total kerugian Negara sebesarRp.43.830.000.

(tiga belas juta ruiah) lebih ;e Dari hasil perhitungan sementara kerugian Negera sebesar Rp.43.830.000.

(empat ribu tujuh ratus limapuluh rupiah) perkilogram ;BLT (Batuan Langsung Tunai) adalah lebih erat pemberdayaan kemampuandaya beli ;Saya tidak melakukan pemeriksaan dilapangan, tetapi melakukan perhitunganberdasarkan data dan dokumen yang ada dipenyidik ;Penyidik melakukan pemaparan sekitar awal bulan April 2011;Setelah saya melakukan perhitungan diserahkan ke penyidik pada tanggal 26April 2011, untuk melakukan penyidikan oleh penyidik ;Dari hasil perhitungan kerugian Negara sebesar Rp.43.830.000

(empat puluhtiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;Saya diperiksa di penyidik ;Saya juga melakukan pemeriksaan terhadap kwitansi juga ;Iya, pernah dan ada dalam perhitungan ;e ya, yang termasuk dalam perhitungan ; Saya tidak ingat lagi nilainya ;e Apa bila pengembalian yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak tiga kalisetelah pemeriksaan oleh saya maka ini belum masuk ;e Saya tidak melakukan pemeriksaan dilapangan, tetapi melakukan perhitunganberdasarkan data dan dokumen yang ada dipenyidik

;e Penyidik melakukan pemaparan sekitar awal bulan April 2011;e Setelah saya melakukan perhitungan diserahkan ke penyidik pada tanggal 26April 2011, untuk melakukan penyidikan oleh penyidik ;e Dari hasil perhitungan kerugian Negara sebesar Rp.43.830.000.

Bahwapada sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara ditingkatKota Administrasi Jakarta Utara, PEMOHON selaku Ketua DPCPartai Demokrat Jakarta Utara telah menerbitkan surat tugas nomor :036/DPC.PD/JU/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019, surat dimaksudadalah sebagai mandat untuk mengikuti, menyetujui dan keberatanatas hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU serta mengambilSalinan berita acara atau sertifikat hasil rekapitulasi;Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 20 dari 522.

MUHAMMAD HARAHAP, dibawah sumpah, memberikan keteranganyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres metro Jakarta Utarasebayak 2 (dua) kali sebagai saksi pihak yang mendapat mandate dariPemohon sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jakarta Utara untukmengambil rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU.

Santosoadalah Ketua DPD;Saksi 3 AHMAD IRFAN, dibawah sumpah,memberikan keterangan yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Jakarta utarasebanyak 2 (dua) kali terkait pasal penipuan dan penggelapanrekapitulasi Surat Suara;Bahwa yang menjadi terlapor adalah Sdr, Asep dengan Santoso karenatelan mengambil hasil rekapitulasi perhitungan suara padahal yangbersangkutan tidak diberikan mandate sebelumnya.Bahwa saksi sebagai

Asep mengambil surat rekapitulasi tersebut atas perintah Sdr.Santoso;Bahwa akibat kehilangan surat rekapitulasi perhitungan suara tersebutmenngakibatkan pemohon mengalami kerugian suara dan materi (dana)maupun tanggung jawab sebagai Ketua DPC Partai Demokrat.Bahwa saksi tidak tahu apa kepentingan Asep mengambil rekapitulasisurat suara tersebut;Bahwa saksi tau Surat Bukti P.2.Bahwa yang dilaporkan ke Gakumdu bukan perbuatan hilangnya suaratetapi pengambilan rekapitulasi hasil perhitungan suaranya.Saksi

Perolehan Suara danPenetapan Hasil Pemilu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari buktibuktisurat yang diajukan Pemohon dan Termohon maupun dari Saksi saksi maupunahli yang diajukan Pemohon yang telah didengar keterangannyadipersidangan, bahwa peristiwa pidana dalam perkara ini adalah pelanggarandalam rangka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan PenetapanHasil Pemilu, dinubungkan dengan laporan polisi yang dilaporkan Pemohonberupa Penggelapan dan/atau Penipuan

Bahwa, Tergugat bahkan selalu. perhitungan dalammemberikan nafkah kepada Penggugat, yang membuatPenggugat terpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan danmencukupi perekonomian keluarga;6.4. Bahwa, sejak Penggugat bekerja Tergugat malah justrusering menaruh rasa curiga kepada Penggugat, padahalPenggugat selalu berusaha menjadi seorang isteri yang setia danselalu menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarga;7.

kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon; Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak; Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukundan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis lagi karena sering berselisin dan bertengkar; Bahwa, saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang seringadalah cekcok mulut; Bahwa, saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat selalu perhitungan

tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugattinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon; Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak; Bahwa, saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukundan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena seringberselisin dan bertengkar; Bahwa, saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut adalahsering cekcok mulut; Bahwa, saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebutadalah Tergugat selalu perhitungan

Bahwa, penyebab perselisinan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu perhitungan dalammemberikan nafkah kepada Penggugat, yang membuat Penggugatterpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan dan mencukupiperekonomian keluarga;5. Bahwa, puncak perselisihnan antara Penggugat dan Tergugatadalah sejak lebih kurang 7 bulan, Penggugat pergi meninggalkanTergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampaisekarang6.

Bahwa untuk itu besarnya nilai BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA yangdiderita oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat saat ini adalah totalselurunnya sebesar Rp. 819.027.800,(delapan ratus Sembilan belas juta duaHalaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pat.G/2020/PN SDApuluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian perhitungan sebagaiberikut:a.

NILA SISA ANGSURAN POKOK pinjaman yang belum dilunasi olehTergugatsejak Mei 2012 sd Oktober 2013 total sebesar Rp. 23.381.879,(duapuluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluhSembilan rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:1. Plafond Pinjaman : Rp.30.000.000,2. Total Pembayaran Angsuran Pokok : Rp.6.618.121,3. Sisa Angsuran Pokok (1 2) : Rp.23.381.879,b.

BUNGA PINJAMAN yang tertunggak atau tidak dibayar olen Tergugat sejakMei 2012 sd Oktober 2013 total total seluruhnya sebesar Rp. 7.548.121,(tujuhjuta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah) denganrincian perhitungan sebagai berikut;1. Plafond Pinjaman : Rp.30.000.000,2. Bunga pinjaman per bulan :1,8%3. Total kewajiban bunga per bulan hingga Oktober 2013 : Rp.12.960.000,4. Total pembayaran bunga Debitur : Rp.5.411.879,5.

Bahwa pada bukti P3 maka besarnya bunga pinjaman adalah 1,8%/ bulandengan perhitungan besarnya angsuran beserta bunganya untuk setiapbulannya adalah sebesar Rp.1.790.000,00;5.