atas tanah yang dahuludikenal dengan SHM No. 20/Sunter, tertanggal 04 Juni 1970, seluas 10.045M2 atas nama Gracyano Nursiah Wibowo yang telah beralih secara hukumberdasarkan Akta PPJB No. 108 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 109keduanya tertanggal 28 Desember 2009 dan Akta Pelunasan No. 5 danAkta Kuasa No. 3 keduanya tertanggal 15 Juni 2011, dimana keseluruhanakta dibuat dihadapan Notaris Elvie Sahdalena yang dibuat antaraArdiansyah Arifin Siregar dengan Gracyano Nursiah Wibowo;Bahwa atas dasar peralihan

/KantorPertanahan Nasional Jakarta Utara sebagai Pihak dalam gugatan aquo, halmana diketahui bahwa seluruh riwayat tanah yang menjadi objek gugatan aquodicatat dalam Buku Tanah pada BPN/Kantor Pertanahan Nasional JakartaUtara, sehingga sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara aquomenyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan TidakDapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku, penarikan subjek hukumyang menjadi sumber awal peralihan

bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudiandipindahkan kepada Tergugat II harus ikut digugat sebagai Tergugat, danYurisprudensi Mahkamah Agung RI No.200 K/Pdt/1988, tanggal 27 September1990 yang menyatakan dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalamperkara, maka gugatan perdata oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapatditerima, berdasarkan kedua yurisprudensi diatas, quod non telah terjadiperalinan hak antara Penggugat dengan Gracyano Nursiah Wibowo selakusumber awal peralihan

No.573/PDT/2018/PT.DKIdimana pada dasarnya PPJB bukanlah merupakan bukti adanya peralihan hakatas tanah, sehingga kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa aquotetap berada pada Gracyano Nursiah Wibowo, dengan demikian Penggugatbukanlah pemegang hak atas tanah yang manjadi obyek sengketa;Bahwa Tergugat telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa aquosejak tahun 1978 (vide Surat Oper Hak Tanah Garapan Berikut Rumahtertanggal 17 Desember 1978, tercatat di Kelurahan Sunter No.1387/AI4/V/9

Bahwa berdasarkan buktibukti yang ada pada PENGGUGAT terhadap tanah yangmenjadi obyek daiam perkara ini seolaholah sudah terjadi HIBAH danPenghibahan / Jual beli / pelepasan hak / peralihan hak tanah yang menjadi obyekdalam perkara ini kepada TERGUGAT I saudari : TITIN KARTINI UJUN dantelah / sudah diterbitkan / dijadikan menjadi = 2 ( dua ) Sertifikat Hak Milik ( SHM)dengan perindan sebagai berikut :e = Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.24/1973 GSSU No 247 / 1973 Desa RancaManyar, seluas = 11.980

Bahwa terjadinya peralihan / perpindahan sebahagian tanah milik adat yang tercatat didalam Kikitir Kohir Letter C No. 1575, Persil No. 57 Kelas S1 seluas kurang lebih =21.800 M 2 atas nama Enceng Doeng (almarhum ) yang terletak / berlokasi di BlokTangogo dahulu Desa Ranca Manyar, Kecamatan Pameungpeuk setelah terjadipemekaran wilayah sekarang menjadi terletak / berlokasi di Desa RancamanyarKecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung , tidak ada Akta Juat Beli / AktaPelepasan Haknya / akta HIBAHNYA dari

Bahwa selanjutnya penerbitan Sertifikat Hak Milik ( SHM) No.25/1973 GS SU No.246/1973/Desa Ranca Manyar, seluas = 11.980 M 2 langsung dibuat atas namaTERGUGAT I saudari TITIN KARTINI, tidak mempunyai alas Hak sama sekali /tidak ada Akta Jual belinya / tidak ada akta peralihan Haknya / tidak ada aktahibahnya dari Hj. Junengsih alias Hj.

Menyatakan belum / tidak pemah terjadi peralihan / perpindahan Hak milik / JualBeli / Hibah dan Penghibahan atas tanah yang menjadi obyek dalam perkara inidari Bapak Enceng Doeng ( almarhum ) dan PENGGUGAT sebagai ahliwarisnya sebagai pemilik yang sah kepada Pihak manapun termasuk kepadaTERGUGAT I saudari TITIN KARTINI UJUN;8.

Bahwa dasar perolehan / kepemilikan TERGUGAT I atas tanah tanah tersebuttelah ditempuh melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku khususnyamengenai syarat syarat dan ketentuan ketentuan peralihan hak dan kepemilikan atastanah, karenanya "TERGUGAT I sebaaai pemilik sah atas tanah tanah tersebutWharuslah mendapatkan perlindunaan hukum berdasarkan pasal 32 PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 yang menyatakan "Sertifikat merupakan tanda bukti hakvang berlaku sebaaai alat pembuktian vang kuat

;Menyatakan Sah Peralihan hak Setifikat Hak Milik Nomor 47/Ampana menjadiatas nama Rusdin Kurais (Tergugat !)Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.JAWABAN TURUT TERGUGAT:1. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut dikarenakan :a.

Sehingga dari dalam amar gugatan untuk menyatakan tidak sah,dan dibatalkan serta menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikatpencatatan peralihan hak jual beli Sertipikat Hak Milik No. 00047/Ampana atasnama RUSDIN KURAIS merupakan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara.2.

Bahwa gugatan lewat waktu dikarenakan tenggat waktu untuk menggugatkepemilikan tanah yang telah bersertipikat paling lama 5 tahun sesuai pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahsedangkan hingga saat ini sudah 9 tahun sejak peralihan hak jual beli tercatat diSertipikat Hak Milik No. 00047/Ampana pada 17 April 2012.Halaman 23 dari 42, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 46/Pdt.G/2021/PN Pso4.

Bahwa Fotocopy KTP Penggugat yang didaftarkan pada peralihan hak waris danjual beli Sertipikat Hak Milik No. 00047/Ampana bukan atas nama BADRIAmelainkan benar atas nama KURAYSIA NIK. 7271035708520003 serta tidak adamanipulasi data, sesuai prosedur dan memiliki kekuatan hukum untukpembuktiannya merupakan ranah hukum pidana.Dengan demikian dasar dan alasan bantahan yang menyangkut belum dipenuhinyaformalitas gugatan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :1.

Bahwa peralihan hak jual beli Sertipikat Hak Milik No. 00047/Ampana atas namaLINDORIBU KALIKI saat ini atas nama RUSDIN KURAIS telah sesuai proseduryang berlaku di Badan Pertanahan Nasional melalui pengajuan permohonandengan melampirkan SuratSurat sebagai alat bukti hak atau bukti kepemilikanatas tanah tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.3.

Peralihan hak a quo berupa penyerahanhak/kuasa penuh kaviing OKW Blok II Persil No. 41 di TomangRawa Kepa RI 008/012 Kelurahan dari NY. SURAT kepadaPENGGUGAT pada tanggal tanggal 29 Desember 1975,sebagaimana dicatat dalam Register Kelurahan Tomang No.1129/IVB/4/JB/4/76 tanggal14 Apri11976 dtt.

GUGATAN KURANG PIHAK,Bahwa PENGGUGAT mendalilkan sebagai pemilik sah tanah KavelingBlok II No.41 Phase Ill seluas 325 M (tiga ratus dua puluh lima meterpersegi), yang terletak di Jalan Rawa Kepa VIII No.41 RT.OOB Rw.012Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya JakartaBarat, berdasarkan peralihan Hak melalui Jual Beli antara NY.

Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan kepemilikan Penggugatberdasarkan peralihan hak melalui Jual Beli antara NY.

Halaman 65)Selanjutnya terjadi penyerahan kuasa dan peralihan berdasarkan :Hai.Sl dari98 halPutusan Nomor :541/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Brt. T Surat Perjanjian dan Penyerahan Kuasa diatas kertas Segeltanggal 26 Februari 1965, antara Sdr. S.

Suratsebagai pihak dalam perkara aquo untuk mengetahui kebenrandari peralihan hak atas Kaviing OKW Blok Il Persil Nomor 41Rawa Kepa RT 008/012 Kelurahan Tomang. Bahwa Penggugat juga seharusnya mengikutsertakan LurahTomang sebagai pihak dalam perkara aquo mengingat jabatanlurah pada saat itu adalah sebagai kepala wilayah yang notabenemengetahui masalah kewilayahan.

Menyatakan Penggugat berhak melakukan Peralihan Hak/Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor M.421 tahun 1989 yang semula atas nama Subandi Menjadi Yudi Pratama sesuai dengan kwitansi jual beli tanah pada tanggal 13 Nopember 2021.

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatatkan peralihan Hak/Balik Nama sertifikat Hak Milik Nomor.

Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No 709/Bumi yang semula atas nama Suripto menjadi Edy Jemikun;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No 709/Bumi yang semula atas nama Suripto menjadi Edy Jemikun;

8.

hukum;

hak barang sengketa dari NUR RAHAYU (Tergugat IV) kepada SAODAH (Tergugat I) maka berdasarkan keputusan ini, dapat menjadi dasar peralihan hak barang sengketa dari NUR RAHAYU (Tergugat IV) kepada SAODAH (Tergugat I);

Adapun tanahsub B dan sub C memang benar sudah atau pemah dikuasai oleh Penggugatsampai dengan adanya peralihan hak atas tanahtanah tersebut secara sah atauBahwa tanah Sub A merupakan tanah warisan yang diberikan kepada saya olehorang tua saya (Amaq Madi) pada Tahun 1977. Pada saat itu orang tua sayamasih hidup dan yang ikut menyaksikan dan mengukur pembagian warisan diTanah Sub A waktu itu adalah Amaq Nasrudin (Penggugat) dan Alm. Bahri(Ayah Tergugat III).

Jadi jelas bahwa tanah sub B yang digugat oleh SaudaraPenggugat telah terjadi peralihan hak melalui jual beli dari Saudara Penggugatkepada saya tanpa adanya perampasan secara brutal sebagaimana tuduhanSaudara Penggugat;Bahwa tanah Sub C memang benar merupakan tanah hak milik SaudaraPenggugat pada awalnya tetapi pada Tahun 1977 saya beli seharga kurang lebih900 kilogram padi (padi berikat).

Jadiproses peralihan hak atas tanah tersebut adalah legal yaitu melalui proses jualBahwa tuduhan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yaitu saya melakukanperampasan tanah milik Penggugat secara kekerasan dan main hakim sendirikarena saya seorang yang brutal adalah merupakan keterangan yang mengada1710ada atau rekayasa semata tanpa ada unsur kebenaran sedikitpun.

Namun laporan tersebut tidak dapat diproses atau dilanjutkansecara pidana karena tidak ada bukti perbuatan melawan hukum yang sayalakukan dalam proses penguasaan atau peralihan hak atas tanah Sub A, Sub Bdan Sub C;L 12.

Namun laporan tersebut tidak dapat diproses atau dilanjutkansecara pidana karena tidak ada buktiperbuatan melawan hukum yang Tergugat Konvensi lakukan dalam proses penguasaanatau peralihan hak atas tanah Sub A, Sub B dan Sub C.

No.74/G/2011/PTUNBDGPasal 121 ayat (1) menyatakan : Permohonanpendaftaran peralihan hak tanggungan diajukan olehkreditur baru sebagai pemegang hak tanggungan yangbaru dengan menyatakanb. Surat Tanda Bukti Beralihnya Piutang yang dijamindengan Hak Tanggungan berupa : (1) Akta Cessieatau. Akta Otentik yang menyatakan adanya Cessietersebut. (2).

No.74/G/2011/PTUNBDGTergugat V Bahwa berdasarkanPeraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997Tentang PendaftaranTanah khususnya Pasal45 ayat 1 huruf eParagraf 6 yangmengatur mengenaipenolakan terhadappendaftaran peralihandan pembebanan hakjika tanah yangbersangkutanmerupakan objeksengketa peradilanmenyebutkanKepala Kantor Pertanahan menolak untukmelakukan pendaftaran peralihan ataupembebanan hak, jika salah satu syaratdibawah ini tidak dipenuhie.

Bahwa terhadap Peralihan Pemegang ke 3 (tiga)Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut telahdijadikan objek perkara di Pengadilan NegeriBekasi dan terhadap hal tersebut sudah adaPutusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap, yaitu. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.1I.No : 965 K/Pdt/2007 dan Putusan Kasasi MahkamahAgung R.1 No 1460 K/Pdt/2007. Bahwa penerbitan objek sengketa jelasbertentangan dengan kewajibannya sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf eJo.

Tahun1986, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang PendaftaranTanah, Pasal 45 ayat (1), butir e@, menyebutkan1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukanpendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jikasalah satu syarat dibawah ini tidak terpenuhie.Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketadi Pengadilan ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3.A danbukti P3.B, berupa Perjanjian Kredit Angsuran No3

No.74/G/2011/PTUNBDGMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupaAkta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 28,tertanggal 12 Agustus 2009, diperoleh fakta hukumbahwa telah terjadi Peralihan Piutang dari PT.

Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan NikahoR oDdari Pengadilan Agama Sungguminasa, guna kepentingan menguruskelengkapan berkas administrasi untuk peralihan penerima gaji dari (Alm) A***Dg. G**** bin H***** sebagai anggota Legiun Veteran Republik Indonesia(LVRI) kepada Pemohon di PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT.Taspen) Kota Makassar;.

G*****) meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2017karena sakit; Tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan untuk mendapatkanuang duka dan peralihan tunjangan veteran dari suami Pemohon kepadaPemohon;Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannyadan menyatakan telah mencukupkan buktibuktinya;Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang padapokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilanmenunjuk

Dan bila semua ahli warisada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah : anak, ayah, ibu,janda atau duda, hal yang demikian sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27Juli 1995;Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islamadalah asas ij/bari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorangyang meninggal kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinyamenurut ketetapan hukum, tanpa digantungkan kepada kehendak Pewarisataupun ahli waris

perkawinan) langsung menjadi ahiwaris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagaiahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahliwaris atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukanahli waris dari Pewaris, maka tidak berhak memperoleh harta warisan dariPewaris;Menimbang, bahwa di samping itu di dalam hukum kewarisan Islamada beberapa ketentuan bahwa ahli waris wajib menerima kepindahanharta Pewaris kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan, peralihan

Bahwa berdasarkan Alat bukti Surat Pernyataan Peralihan Hak ( SuratHibah ) tertanggal 20 Oktober 2015 ( kode P4 ), Surat Keterangan Miliktanggal 1 Desember 1967 ( kode P1 ), Surat Keterangan Waris ( KodeP2) dan Silsilah (Kode P3 ) dapat disimpulkan bahwa asalusul tanahyang saat ini menjadi sengketa adalah berasal dari Hadji Siti Rohanaseluas 5000 M2 yang berasal dari pembukaan lahan pada tahun 1967yang dihibahkan kepada nenek Penggugat / Pemohon Banding yaituAminah, dan oleh Aminah tanah tersebut

Menyatakan Surat Pernyataan Peralihan Hak tertanggal 20 Oktober2015 sah dan berharga;c. Menyatakan Penggugat / Pemohon Banding adalah sah pemilik TanahSengketa;d. Menyatakan Para Tergugat / Para termohon Banding telah terbuktimelakukan perbuatan melawan hukum;Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor:20/Pdt./2017/PT.TJK.e. Menghukum Para Tergugat / Para termohon Banding untukmengosongkan Tanah sengketa;f.

) KompilasiHukum Islam, bahwa wali dilarang mengikatkan, membebani danmengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bilaperobuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawahperwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan;Menimbang, bahwa menurut hukum ayah dan/atau ibu kandungmerupakan orangitua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anakanaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalamdunia perbankan dan peralihan

hak atas tanah dan bangunan) tetapmensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubunganhukum, hal ini didasarkan karena adanya unsur kehatihatian dan peralihan hakatas tanah sangat bergantung adanya kepastian hukum, disamping pihak ketigamemastikan orangtuanya tidak diampu, tidak pailit, serta demi kepastian hukumagar dikukuhkan dalam bentuk penetapan wali, sehingga pada keadaandemikian orangtua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan daripengadilan atau keabsahannya

kewajiban Penggugat hanya maksimal di bawahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Bahwa Penggugat hanya bersedia membayar hutang Tergugat II kepada Tergugat Ihanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa dikenakanbunga, denda dan lainlain;Bahwa Tergugat III untuk tidak melakukan penjualan lelang atas tanah objeksengketa;111213141516Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat, maka tanah objek sengketa agardiletakkan dalam sita jaminan (conservatoir beslag);Bahwa segala macam bentuk peralihan

123Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag);Menyatakan bahwa Penggugat sebagai penjamin pada perjanjian kredit antaraTergugat I dan II tidak dinyatakan secara limitatif seberapa besar kewajibannya,sehingga terdapat cacat hukum;Menyatakan bahwa Penggugat hanya berkewajiban membayar hutang Tergugat IIkepada Tergugat I sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);Menyatakan bahwa segala bentuk, jenis, atau sifat peralihan

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak anak Pemohon yang belum dewasa / masih di bawah umur untuk menandatangani surat-surat sehubungan dengan peralihan hak (Jual Beli) terhadap 1 (satu) unit rumah di Perumahan Ratu Keyla Indah IV Blok l RT 018 RW 005, Kel. Cadika, Kec. Rimbo Tengah, Kab. Bungo, dengan Luas Bangunan 36 M2, Luas Tanah 120 M2, Sertifikat Hak Milik No. 386 An. 1. Dimrah; 2.Guntara; 3.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menandatangani suratsuratHalaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Mrbsehubungan dengan Peralihan hak (Jual Belli) 1. unit rumah di PerumahanRatu Keyla Indah IV Blok Rt 018 Rw 005 Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah.Kab. Bungo dengan Luas Bangunan 36.M2.Luas Tanah.120 M2 SertifikatHak Milik NO; 386 An. 1. Dimrah 2.Guntara. 3. Agil Firmansyah. 4. M. DiokiTri Lian. Yang terletak di Kabupaten Bungo.4.

anaktersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitumpermohonan angka 3 yang memohon agar Pemohon diberikan jjin untukmelaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anakanak Pemohonyang belum dewasa/masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukumdiperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tuamenandatangani suratsurat sehubungan dengan peralihan

memperjual belikan dan atau mengalihkanhak milik atas objek sengketa dan dengan segala akibat hukumnya atashal tersebut tanpa seizin Penggugat, termasuk menjadikan objeksengketa sebagai jaminan utang Tergugat dan II kepada Tergugat Vadalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:Menyatakan Perbuatan Para Tergugat , Il, Ill, IV dan/atau bersamaTegugat V dan/atau bersama Turut Tergugat atas objek sengketa adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan Akta Jual Beli ataupun peralihan

II dan III, IV dan V yang telahsecara melawan hukum memperjual belikan dan atau mengalihkan hakmilik atas objek sengketa dan dengan segala akibat hukumnya atas haltersebut tanpa seizin Penggugat, termasuk menjadikan objek sengketasebagai jaminan utang Tergugat dan Il kepada Tergugat V adalah tidaksah dan tidak berkekuatan hukum,;Menyatakan perbuatan Para Tergugat , Il, Ill, IV dan V atas objeksengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan Akta Jual Beli ataupun peralihan

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalianini adalah untuk peralihan hak atas harta peninggalan almarhum H. AgusBasyar dan pengambilan Sertipikat an. Almarhum H. Agus Basyar padaKantor Bank BRI Otista Jakarta Timur;7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalampenyelesaian perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Makale c.q.

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA Mkldalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yangdijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis(lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga padakeadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapandari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali dari anak kandungnya sendiri;Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalampermohonan a quo adalah adanya kesenjangan

Selanjutnya disebut sebagai objek jualbeli seharga Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) sebagaimana diperjanjikan pada tanggal 10Oktober 2018.Bahwa Tergugat menyatakan telah menerima sepenuhnya pelunasanpembayaran objek jual beli dimaksud dalam Pasal 1 sebesarRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dari Penggugat pada tanggal 10Desember 2018.Bahwa objek jual beli dimaksud menjadi hak milik Penggugat terhitungsejak tanggal 10 DesemberBahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bersamasamamenyelesaikan peralihan

tidak terpenuhi oleh PIHAK KEDUA/TERGUGAT IImaka PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT berhak untuk menjual seluruhagunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 910 Girian Permainama Sjaloom Wilstaf Hendry Lolowang baik secara di bawah tanganmaupun di muka umum, oleh karena itu PIHAK KEDUA/TERGUGAT IIdengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dariPIHAK PERTAMA/IPENGGUGAT, memberikan kuasa penuh kepadaPIHAK PERTAMA/PENGGUGAT untuk mengurus dan menandatanganisegala halhal yang berkaitan dengan peralihan

OBJEK SENGKETA ; 2222 n nnn n nnn nnn nnn nen nen en cence neeBahwa, objek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta (Tergugat) tentangbalik nama/peralihan hak Sertipikat Hak Milik : Nomor 1222/Kelurahan Ciseureuh, tanggal 25 Juni 2009, luas 80.305 m?