Boy) Tergugat ll B(Masril), Tergugat IC (Darmawati Asman), dan Tergugat IL D (Yulia Hatma)melalui Tergugat N (Notaris Markhalina Satria Nita, Sarjana Hukum) dengan AktaHibah Nomor 7822014 tanggal 20 November 2014, Akta Hibah Nomor 771, 7722014 tanggal 18 November 2014, dan Akta Hibah Nomor 775,7762014 padatanggal 19 November 2014;Bahwa berdasarkan atas surat hibah yang diberikan oleh Tergugat kepadaTergugat ILA, Tergugat ILB, Tergugat IC, dan Tergugat ILD tersebut, TergugatTergugat Il telah menguasai

merupakan perouatan melawan hukum;Bahwa atas perouatan TergugatTergugat Il yang telan menguasai tanah pusakatinggi kaum Penggugat tersebut adalah merupakan perouatan melawan hukum;Bahwa atas perouatan Tergugat Ill yang telah mengambil buah dan menguasaipohon kelapa yang tumbuh di atas tanah yang merupakan harta pusaka tinggikaum Penggugat yang telah disertipikatkan secara melawan hukum oleh Tergugat adalah merupakan perouatan melawan hukum;Bahwa atas perbuatan Tergugat NM yang telah mengeluarkan akta hibah

Sertifikat Hak Milik No. 75/sisa, Surat Ukur (SU) No.13/ApiApi PasarBarw2013, tanggal 18 Januari 2013, luas 4091 m (sisa), atlas namaTergugat (HARYADI HARIS);Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah Nomor 7822014 tanggal 20 November2014, Akta Hibah Nomor 771, 7722014 tanggal 18 September 2014, dan AktaHibah Nomor 775,7762014 pada tanggal 19 September 2014;Menghukum Tergugat I dan il untuk mengosongkan tanah yang telahdisertifikatkan oleh Tergugat dari segala hak miliknya dan hak milik orang lainyang

SALEH adalah Paman dari Tergugat dan sekaligusPaman darl Mohammad Soeki, Yang Mana antara MohammadSoeki (Suami Pnggugat dan Ayah Penggugat II) denganTergugat adalah ada Pertalian NASAB yakni SaudaraSEPUPU dengan demikian Perkara Aquo bukan SENGKETAKEPEMILIKAN Tapi SENGKETA HIBAH .Dikarenakan bukan SENGKETA KEPEMILIKAN TapiSENGKETA HIBAH serta semua unsur dalam gugatan paraHalaman 6 dari 18 Putusan Nomor 485/PDT/2020/PT.SBY.Penggugat dan Obyek Sengketa berasal dari HIBAH danantara) MOHAMMAD SOEKI

SyariahDengan Demikian menurut hemat kami Gugatan ParaPenggugat ADALAH kewenangan Pengadilan Agama Sumenepbukan Merupakan Kewenangan Pengadilan NegeriSumenep, Oleh karena itu Maka sudah sepatutnya danselayaknya jika Pengadilan Negeri Sumenep menyatakanTidak berwenang untuk Memeriksa, Mengadili danMemutus Perkara Aquo ;A.2 GUGATAN ERROR IN PERSONA.1.1 GEMIS AAN VOOOANINGBahwa sebagaimana disebutkan dalam Jawaban TentangEksepsi Kompetensi Absolut bahwa Obyek sengketa adalahberasal dari HASIL PEMBERIAN atau HIBAH

SALEHyang sekaligus adalah Paman dari Tergugat dan Pamandari Mohammad Soeki, dengan demikian menurut Hukumyang berlaku di Indonesia adalah Harta Hibah tersebut adalahHARTA BAWAAN atau. HARTA ASAL BUKAN HARTABERSAMA antara MOHAMMAD SOEKI danHADANIYAHbinti MOH.

ISHAK yang diperoleh secara HIBAH;. Bahwa BENAR sebidang tanah dengan bangunan di atasnyaHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 485/PDT/2020/PT.SBY.sebagaimana sertifikat hak milik No. 545, GS.No. 657/1993 Tgl.1151993, 230 m2 (meter persegi terletak di JI.

Bahwa terhadap posita angka 1 yang di dalilkan oleh Penggugat14.15.adalah benar;Bahwa terhadap posita angka 2 benar, akan tetapi di dalam istilahadat tunggu semende tidak ada istilah tunggu tubang pengapit,karena tunggu tubang lah yang berhak mengelola dan menungguharta tunggu tubang;Bahwa terhadap posita angka 3 tidak benar, karena harta tersebutadalah harta pengenjukan/pemberian/hibah dari H. Marsup bin H.Mahmudun dan Hj.

Roni terakhir dikelola dan ditunggu olehNurmayana binti Sirun, bukan untuk objek perkara posita angka 3yang digugat oleh Penggugat karena harta tersebutpengenjukan/pemberian/hibah dari H. Marsup bin H. Mahmudun danHj. Atemah binti Simbe kepada Sumija binti H. Marsup;Bahwa terhadap dalil posita angka 6 tidak benar, sebab hartapeninggalan yang termuat dalam posita angka 3 tersebut adalah hartapengenjukan/pemberian/hibah dari H. Marsup bin H.

Bahwa Judec factie Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbanganhukumnya jatuh pada halaman 41 (empat puluh satu) faragrap 3 ( tiga)yang menyatakan ; Menimbang, bahwa oleh karena pemberian( dienjukkah / diberikan / di hibah menurut tergugat dalam jawabannya )objek sengketa kepada Sumijah dilakukan pasangan H.

Bahwa Jual Beli secara hibah antara Terbanding / Tergugat denganTerbanding Il / Tergugat Il adalah tidak sah dan batal dikarenakandisamping dalam adat semende tidak mengenal Jual Beli secarahibah juga karena jual beli secara hibah tersebut tidak disidangkan/dimusyawarahkan dahulu dengan Tetunggal Apit Jurai dan jugaTergugar tidak berhak atas harta tunggu tubang pengapit tersebut .Bahwa pembanding /semula Penggugat pertegas lagi bahwa Judec FactiePengadilan Tingkat Pertama dalam Amar putusannya telah

, hal iniseharusnya di jadikan dasar oleh Judec Factie Pengadilan TingkatPertama untuk membatalkan jual beli secara hibah dan menyatakanTerbanding I/ semula Tergugat dan Terbanding II / semula terguagat IItelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa Judec Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbanganhukum maupun amar putusannya telah salah dan tidak konsisten sebabtidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi pemangkuAdat Semende Dawari Bin M.

Gauw Yan Nio (Yani Gunawan);Bahwa pada tanggal 21021984, berdasarkan Akta Hibah tanggal20091983 Nomor 289/Ag.240/L/83, tercatat atas nama Ny. MellyLiana;Bahwa pada tanggal 17 September 1985 berdasarkan Akta Jual Beli28 Agustus 1985 Nomor 858/Ag.240/L/85 beralih kepada Ny.

Gauw Yan Nio (Yani Gunawan); Bahwa pada tanggal 21021984, berdasarkan Akta Hibah tanggal20091983 Nomor 289/Ag.240/L/83, tercatat atas nama Ny. MellyLiana; Bahwa pada tanggal 17 September 1985 berdasarkan Akta Jual Beli28 Agustus 1985 Nomor 858/Ag.240/L/85 beralih kepada Ny.

Putusan Nomor 111 PK/TUN/2016Bahwa pada tanggal 21021984, berdasarkan Akta Hibah tanggal20091983 Nomor 289/Ag.240/L/83, tercatat atas nama Ny. MellyLiana;Bahwa pada tanggal 17 September 1985 berdasarkan Akta Jual Beli28 Agustus 1985 Nomor 858/Ag.240/L/85 beralin kepada Ny.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang, Sekretaris Wilayah Daerah (SOETRISNO), cap stempel Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 19-2-1985;

FADLI HOIRUL UMAM jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cianjur tanggal 24 November 2003 untuk mewakili bertindak dalam hukum atas nama anak Pemohon tersebut khusus untuk menjual :

., M.M.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hibah Firmany, S.H. binti H. Nurkamal.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ipin Tasripin bin Ade Kosim) dengan Pemohon II (Anon Saribanon binti Abu Bakar Sidik) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Cianjur Kabupaten Cianjur;

Rek : 003.22.04258.01.8, keperluan untuk : Tahap pertama belanja pengadaan peralatan kesenian marching band (Belanja hibah) Dinas Dikbud tahun 2017 (PAD), jumlah yang dibayarkan sebesar Rp351.889.011.

dan ampikale Pewaris Isehang binti Lakacong kepada paraTergugat;Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat dalildalil bantahannya,tergugat pula mengajukan bukti tertulis, berupa Fotokopi Surat PernyataanPemberian Hibah, terhadap sebidang tanah dan rumah, terletak diLingkungan Tanete, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa,Kabuapten Soppeng, tertanggal 10 Januari 2011. , telah distempel pos dandimeteraikan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,oleh majelis diber Kode T.1

Menyatakan harta Pewaris Isehang binti Lacokeng 1/4 = 5/20 bagianadalah Pampobo/ akkinanreng, adalah bahagian Sarifah binti Landong;Menimbang, bahwa terkait dengan pokok masalah mengenai obyeksengketa yang didalilkan oleg Tergugat Il, sebagai pemberian almarhumah(hibah) kepada Tergugat Il, sebagaimana bukti T, demikian pula pemberiantersebut sebagai imbalan jasa perawatan Tergugat II terhadap almarhumah Sehang binti Lacokeng, adalah majelis hakim mempertimbangkan sebagaiberikut::Menimbang, bahwa

dari bukti bukti yang diajukan oleh paraPenggugat mengenai hibah, baik bukti surat maupun keterangan dua orangsaksi yang diajukan oleh Penggugat, sama sekali tidak menyebutkan adanyapembebananpembebanan terhadap kedua obyek, dan saksi saksi tidakpernah tahu akan adanya hibah dan ampikale dari Sehang binti Lakacongkepada Tergugat Il, sehingga bukti tersebut tidak merubah kedudukan, baikkedudukan harta Raufung bin Azis, sebagai harta warisan, maupunkedudukan para ahli waris;30Menimbang, bahwa oleh

Tergugat Il yang harusmemperkuat pembuktiannya untuk menguatkan bantahannya tentang adanyapembebanan hibah terhadap harta tersebut;Menimbang, bahwa untuk itu Tergugat II telah mengajukan bukti surat(T) yang menunjukkan telah adanya pembebanan terhadap obyek sengketayaitu hibah dan ampikale;Menimbang, bahwa bukti (T) adalah akta hibah yang dibuat oleh Sehang binti Lakacong sewaktu hidup dan disaksikan oleh dua orang saksimaingmasing Hj.

Tati dan Laike, tanpa dihadiri oleh para ahli waris,buktimana tidak memenuhi syarat, sebagai mana yang termaktub pada Pasal 210KHI, Yakni orang dapat menghibahkan harta sebanyakbanyak 1/3 hartabendanya kepada orang lain dihadapan dua orang saksi,bukanmenghibahkan keseluruhan harta Pewaris, demikaian pula pada Pasal 213KHI Hibah diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yangdekat dengan kematian , maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris,dan dalam kasus ini Sehang binti Lakacong

NURFATMA)sebagaimana dimaksud dalam dalil Jawaban pada Poin (4) di atas yangsemula diperoleh istri Penggugat melalui warisan dan/atau pemberian(hibah) dari orang tuanya (ibunya) yang bernama almarhumah WA ONTIyang nota bene juga merupakan mertua Penggugat, dimana tanah milikistri Penggugat a quo ASALUSULNYA ATAU STATUS AWALNYASAMA dengan tanah milik dan/atau tanah warisan Tergugat , suamiTergugat II (almarhum MUH.

NURFATMA) yangsemula diperoleh dari warisan dan/atau pemberian (hibah) dari orangtuanya (ibunya) yang bernama almarhumah WA ONTI sebagaimanadimaksud dalam dalil Jawaban pada Poin (5) di atas, yakni tanah milikL.M. SAAFI, dimana tanah milik L.M. SAAFI tersebut pada bagian ataupada batas sisi SEBELAH UTARANYA atau PADA BAGIAN BAGIANBELAKANG TANAH MILIK/RUMAH MILIKL.M.

NURFATMA) yang semula diperoleh dari warisandan/atau pemberian (hibah) dari orang tuanya (ibunya) yang bernamaalmarhumah WA ONTI yang nota bene juga merupakan mertua Penggugatsebagaimana dimaksud dalam dalil Jawaban pada Poin (5), maka daililtersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat, oleh karenasebagaimana telah dikemukakan pada dalildalil Jawaban sebelumnya,bahwa bahwa bagian Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh TergugatI, suami Tergugat II (amarhum MUH.

NURFATMA) yang semuladiperoleh dari warisan dan/atau pemberian (hibah) dari orang tuanya(ibunya) yang bernama almarhumah WA ONTI sebagaimana dimaksudHalaman 14 dari 26 Halaman Putusan No. 47/PDT/2018/PT KDI10.dalam dalil Jawaban pada Poin (4) di atas, akan tetapi pada saat itu istriPenggugat tersebut (Hj. NURFATMA) tidak pernah menyinggung ataumenyampaikan bahwa tanah miliknya tersebut sesungguhnya telah dibelioleh suaminya yakni Penggugat (Dr.s H.

NURFATMA) yang semuladiperoleh dari warisan dan/atau pemberian (hibah) dari orang tuanya(ibunya) yang bernama almarhumah WA ONTI sebagaimana dimaksuddalam dalil Jawaban pada Poin (4) di atas terdapat Lapangan Bulutangkismilik Pemerintah Kelurahan Wameo dan Para Tergugat ingin menehaskankembali, bahwa Tergugat , suami Tergugat Il (amarhum MUH.

Surat Pernyataan Hibah tanggal 15 Nopember 2001 yang diperbuat diatassurat bersegel cukup disaksikan 2 (dua) orang saksi ;b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/743/Pem/VIII/2009 tanggal24 Agustus 2009 yang dikeluarkan Pangulu Balimbingan dan dicatat sertaditanda tangani oleh Camat Tanah Jawa ; c. Surat Pernyataan Alas Hak Atas Tanah yang bermaterai cukup diketahui oleh 3(tiga) orang saksi dan Penghulu Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa ; Ce eeeeeeeceteceeeseeseeeeceeeeeeeeeesd.

Foto copy Surat Hibah tertanggal 15 Nopember 2001 (Bukti T.7) ; 8. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 2 Nopember 2009 (Bukti T.8) ; 9.

yang ditandatangani keluargabesarnya dan surat lainnya berupa (satu) boedel yangberisi 14 lembar surat yang difoto copy yang salahsatunya yang 14 lembar itu intinya menyatakan tanahitu tanah milik Adlin Efendi Sinaga yang ditandatangani keluarga besar Adlin Efendi Sinaga ; Bahwa saksi mengatakan yang duluan menyerahkansurat hibah adalah Adlin Efendi Sinaga + tahun 2006,2007 semenjak saksi mulai menjabat sebagai KepalaDesa secara lisan dan secara tertulis + % tahunkemudian ; Bahwa saksi mengatakan

Surat Pernyataan Hibah tanggal 15 Nopember 2001 yang diperbuat diatassurat bersegel cukup disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ;b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :593.2/743/Pem/VIII/2009tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan Pangulu Balimbingan dan dicatatserta ditandatangani oleh Camat Tanah Jawa ;c. Surat Pernyataan Alas Hak Atas Tanah yang bermaterai cukup diketahui oleh3 (tiga) orang saksi dan Penghulu Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa ;d.

tertanggal 15 Nopember 2001, Majelis Hakim menemukanfakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh hibah atas sebidang tanahyang terletak di Simpang Bah Kisat Desa Balimbingan Kecamatan Tanah JawaKabupaten Simalungun dari T.Asmansyah Sinaga, T.Anwar Sinaga, Asmarani Sinaga,Rohayati Sinaga, dimana para pemberi hibah adalah ahli waris dari T.Kaliasan Sinaga(alm) dan Mariama br Damanik (alm) sesuai dengan surat penetapan ahli waris dariPengadilan No.15/W/1980/PN.PMS tanggal 13 Mei 1980 (vide bukti

., hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 212 Kompilasi HukumIslam dan Pasal 722 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Pasal 727Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang masingmasing berbunyi:Pasal 212 KHI : ...Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali HibahOrangtua kepada Anaknya...;Pasal 722 KHES : ...Jika suami isteri, tatkala masih dalam ikatanpernikahan, saling memberi hibah pada yang lain, merkea tidak berhak lagimenarik kembalihibah masingmasing setelahadanyapenyerahanharta...

;Pasal 87 KHI(1) ...Harta bawaan dari masingmasing suami dan isteri dan Hartayang diperoleh masingmasing sebagai Hadiah atau warisan adalahdi bawah penguasaan masingmasing, Ssepanjang para pihak tidakmenentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan...;(2) ...Suami dan Isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukanperbuatan hukum atas harta masingmasing berupa hibah, Hadiah,sodagqoh atau lainnya...;Bahwa TERNYATA di antara Prof. dr. Moesafar Walad Haznam selaku Suamidan Ny.

Moesafar WaladHaznam selaku Suami dalam memberikan Hadiah/Hibah kepada Ny. BerylCausary Haznam selaku Isteri (in casu Pembantah), Prof. dr. Moesafar WaladHaznam telah menghadap kepada Turut Terbantah II, Notaris di Bandungyang membuat Akta Wasiat Nomor 12 tanggal 7 Maret 2006;i. Bahwa Ternyata, karena kelalaian, jika tidak mau disebut karenaKecerobohan dari Turut Terbantah Il, maka maksud dan tujuan atau niat dariProf. dr.

Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Kompilasi HukumIslam dan Pasal 722 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Pasal 727Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang masingmasing berbunyi:Pasal 212 KHI : ...Hibah tidak dapat ditarik kembali, Kecuali Hibah Orangtuakepada Anaknya...;Pasal 722 KHES : ...Jika suami isteri, tatkala masih dalam ikatan pernikahan,saling memberi hibah pada yang lain, merkeatidak berhak lagi menarikkembali hibah masingmasing setelah adanya penyerahan harta...

;Pasal 727 KHES : ...Dalam hal Penghibah atau Penerima Hibah meninggaldunia, maka Hibah itu tak dapat ditarik kembali...;Maka Surat Pernyataan tersebut Masih Tetap Sah dan Berlaku sertaMempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, Karena Pemberiah Hadiah tersebutkepada Ny. Beryl Causary Haznam (in casu PEMBANTAH): ... Tidak DapatDigangguGugat Oleh Siapapun Juga..., Artinya Bahkan Oleh Prof.

adalah para ahliwaris dari almarhum Ratu Karta Yuda dengan PangeranKarta Yuda, terhadap tanah Suapraja beserta apaapa yangterdapat di dalamnya seperti tersebut di atas, yangdihibahkan oleh Pangeran Cakra Prabu Wijaya IbnuPangeran Kasoema Agung dan Ratu lu Binti PangeranKasoema Agung kepada Ratu Karta Yuda binti PangeranCakra Prabu Wijaya pada Tarikh 13 bulan Syawal 1277Hijrah ( Hari Sabtu 22 Juni 1861);Bahwa tanah milik Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda binPangeran Tapa Laksana yang berasal Hibah

dan Pangeran Cakra PrabuWijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu lu binti PangeranKasoema Agung sampai meninggalnya tidak pernah dijual atau dipindahtangankan kepada siapapun juga maupun oleh para ahli warisnya darialmarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya denganPangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana hingga sekarang ini;Bahwa diatas tanah milik almarhum Ratu Karta Yuda binti Pangeran CakraPrabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksanayang berasal Hibah

HarapanYuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya yang berasal dan Hibah Pangeran CakraPrabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti PangeranKasoema Agung, oleh karena Penggugat selaku ahli waris dan almarhum RatuKarta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya berhak untuk menggugatnya diPengadilan Tata Usaha Pontianak, untuk pembatalannya, sedangkan gugatanPenggugat diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak,pada tanggal 27 Oktober 2010, maka gugatan Penggugat diajukan

atas tanah (BuktiP.1) tanah tersebut berstatus Kerajaan Matan, bukanlah berstatus Swapraja,sedangkan tanah yang disengketakan adalah tanah hak milik mutlak dari RatuKarta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya, yang mendapat hibah danPangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu lu bintiPangeran Kasoema Agung, sedangkan Pangeran Cakra Prabu Wijaya IbnuPangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung,mendapatkan Penyerahan dari Gusti Muhammad Saberan Penambahan,

Harapan Sawit Lestari di atas tanah milik Penggugat/Pembandingseluas 5.137 ha, yang berasal Hibah dari Pangeran Cakra Prabu Wijaya IbnuPangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung,sedangkan Pangeran Kasoema Agung dan Ratu lu binti Pangeran KasoemaAgung mendapatkan penyerahan dari Gusti Muhammad Saberan PenambahanRaja pada Kerajaan Mantan; 1118.Bahwa Swapraja Matan berbeda dengan Kerajaan Matan dari segi ejaan dan bacaansaja sudah menunjukkan perbedaan jauh antara Swapraja Matan

Putusan Nomor 636/B/PK/PJK/2012pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan ;d Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/ataubangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan,badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikrodan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut denganPeraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebuttidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,atau penguasaan antara pihakpihak

kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurussatu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan ataubadan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan olehMenteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannyadengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan ;d Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan carahibah kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosialatau pengusaha kecil

termasuk koperasi yang ditetapkan oleh MenteriKeuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya denganusaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihakpihak yangbersangkutan; ataue Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan;Penjelasan Pasal 5:Pada dasarnya semua pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1), namun untuk keadilan diberikan pengecualian dari pembayaranatau pemungutan Pajak Penghasilan

kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurussatu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasukyayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dankecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan MenteriKeuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha,pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihakpihak yangbersangkutan ;d Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan carahibah kepada badan keagamaan,

badan pendidikan, badan sosial termasukyayasan koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dankecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan MenteriKeuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha,pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihakpihak yangbersangkutan; ataue Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan;Ayat (2):Halaman 35 dari 53 halaman.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor575 PK/Pdt/2000 tanggal 16 Oktober 2002, a quo adalah patut dinyatakansebagai putusanputusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, olehkarenanya harus dibatalkan, in casu Akta Hibah Nomor 98 tanggal 20 MaretHal. 3 dari 38 hal.

Putusan Nomor 1111 K/Pdt/20141952 atas nama Gouw Sim Nio sebagai penerima hibah dan sebagaipemberi hibah adalah Liauw Hok Tay yang dibuat oleh R.M SoereojoNotaris di Jakarta harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukumserta patut dibatalkan;Bahwa oleh karena itu Sertipikat Hak Milik Nomor 666/Cirimekar denganSurat Ukur Nomor 24/Cirimekar/2003 tanggal 21 Maret 2003, luas10.426 m* atas nama Para Tergugat dan Sertipikat Hak Milik Nomor667/Crimekar dengan Surat Ukur Nomor 25/Cirimekar/2005 tanggal

SebagaimanaPutusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 63/1952/G, diputus pada tahun1956 dan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 67//1973/G tanggal 17April 1975 yang amar putusannya menyatakan,....dengan pertimbanganhukum bahwa tanah sengketa tetap berada pada pihak pemilik semulaLiauw Hok Tay;Menyatakan batal Akta Hibah Nomor 98 tanggal 20 Maret 1952 atas namaGouw Sim Nio sebagai penerima hibah dan sebagai pemberi hibah adalahLiauw Hok Tay yang dibuat oleh R.M.

Tentang bukti akta hibah tanah yang disengketakan (agarpengadilan negeri meneliti kembali bukti bukti yang telah diajukanserta menyerahkan kepada para pihak untuk menambah buktibuktiguna memperjelas persoalan tersebut di atas);d.

Nomor 98 tanggal 20Maret 1952 (T11), dari Liauw Ay Nio kepada Gouw Siem Nio, lalukemudian kenapa ada Akta Hibah dari Liauw Ay Nio Kepada GouwSiem Nio atas surat tanah yang sama ???