Draft PenelitianPenelitian dosen yangMelibatkan Mahasiswa Tugas akhir(Skripsi) yang sudah dilakukan untukDiberi Bantuan Dana Penelitian.Dalam hal ini untuk usulan sementara+oProf.

Untukpengujiannnya ke manusia Penggugat minta bantuan, salahseorang mahasiswa yang penggugat bimbing bersama ibuFarida Sulistiawati dengan judul:Formulasi Tablet Hisap Kombinasi Ekstrak Etanol 70% DaunSirih (Piper Betle,L) Gambir (Uncaria gambir Roxb) DenganVariasi Konsentrasi Matodekstrin sebagai PengikatMenggunakan Metode Cetak Langsung dan Uji EfekImunomodulator (Skripsi FAIMAH)Tadinya untuk usulan bantuan penelitian penggugat akanmenggunakan penelitian Fatimah ini, namun karena masingmasing dosen

Tajudin tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan(BAP) yang seharusnya penggugat ikut menandatangani BAPtersebut ; 222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nen ce nen enn neeBahwa untuk mendapatkan bantuan dana penelitian ini, penggugat perkuatdengan surat penggugat ke Dekan FKIK UIN Jakarta dengan suratpenggugat No. 058/A/FarUIN/XI/2011, tanggal 14 Desember 2011tentang Penjelasan Atas Usulan Untuk Mendapatkan Bantuan DanaPenelitian yang menyatakan bahwa Pengajuan ini Penggugat ajukanbukan untuk maksud Plagiat tetapi

Pada hal Penggugat hanyamengusulkan bantuan dana penelitian dari Penelitian Penggugatyang dibantu oleh mahasiswa bimbingan Penggugat, dimanapenelitian penggugat tersebut, penggugat minta untuk ditulis berupaskripsi kepada bimbingan penggugat. Skripsi mahasiswa penggugattersebut adalah penggugat yang mengedit dan menetapkan kalimatkalimat dan datadata yang harus ditulis dan ini penggugat gunakanuntuk mendapatkan bantuan dana penelitian.

(Fotocopy darifotOCOpy) ; 222 n= one nnn nnn nnn nae nn nn ee nee eenSurat Muhammad Yanis Musdja, M.Sc. kepada Dekan FKIKUIN Jakarta Nomor : 058/A/FarUIN/XI/2011 Tanggal 14Desember 2011 Perihal Penjelasan atas usulan untukmendapatkan bantuan dana penelitian.

jasmam dan rohani; Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekitar pukul 20.15 Wib diterasdepan kedai tuak milk Pandapotan Manulang yang terletak di desaNarumonda I Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir,terdakwa memukul Januar Marpaung; Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pemukulan tersebut yaitu BeniMarpaung dan Tiurma Br Marpaung serta Pandapotan Manullang; Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Januar Marpaung karenaterdakwa kecewa karena sekitar bulan januari 2012 ada bantuan

pemerintahberupa pemberian ternak lembu, bantuan raskin dan bantuan lanjut usia(lansia) berupa uang namun terdakwa tidak mendapat satupun bantuanpemerintah tersebut; Bahwa awalnya terdakwa datang ke kedai tuak milk Pandapotan Manullangyang terletak di Narumonda I Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten TobaSamosir dan pada jarak kirakira 10 M (sepuluh meter) terdakwa melihatJanuar Marpaung sedang duduk minum tuak dengan temantemannyakemudian terdakwa mengambil sebuah batu lalu terdakwa menghampiri

Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekitar pukul 20.15 Wibditeras depan kedai tuak milk Pandapotan Manulang yang terletak di desaNarumonda I Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosr,terdakwa memukul Januar Marpaung; Bahwa. benar ada orang lain yang menyaksikan pemukulan tersebut yaitu BeniMarpaung dan Tiurma Br Marpaung serta Pandapotan Manullang; Bahwa, benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap Januar Marpaung karenaterdakwa kecewa karena sekitar bulan januari 2012 ada bantuan

pemerintahberupa pemberian ternak lembu, bantuan raskin dan bantuan lanjut usia(lansia) berupa uang namun terdakwa tidak mendapat satupun bantuanpemerintah tersebut; Bahwa, benar awalnya terdakwa datang ke kedai tuak milik PandapotanManullang yang terletak di Narumonda I Kecamatan Siantar NarumondaKabupaten Toba Samosir dan pada jarak kirakira 10 M (sepuluh meter)terdakwa melihat Januar Marpaung sedang duduk minum tuak dengan temantemannya kemudian terdakwa mengambil sebuah batu lalu terdakwamenghampiri

pemerintahberupa pemberian ternak lembu, bantuan raskin dan bantuan lanjut usia (lansia)berupa uang namun terdakwa tidak mendapat satupun bantuan pemerintah tersebutsehingga terdakwa merencakan pemukulan tersebut sejak dua hari yang lalu padatanggal 29 Juni 2013, pada saat ada lagi pembagian BLSM dan terdakwa tidak dapatjuga, semenjak itu terdakwa tidak tenang dan merasa dikucilkan dan emosi terdakwatidak tertahan lagi; Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Januar Marpaungberdasarkan

Dalam rangka meningkatkankualitas dan efisiensi di dalam memberikan pelayanan jasa pengeboran,Pemohon Banding menerima bantuan jasa dari BLC yang merupakan sisterManajemenPengeboran,Penjualan,PenPrksincompany Pemohon Banding yang berkedudukan di Amerika Serikat.

Bantuanjasa tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disetujui danditandatangani bersama oleh Pemohon Banding dan BLC.Detail Transaksibahwa bantuan jasa yang diberikan oleh BLC kepada Pemohon Bandingberhubungan dengan manajemen, produksi, teknologi informasi, keuangan,sumber daya manusia, penjualan, pengadaan, pengeboran, dan lainnya denganpenjelasan sebagai berikut:pada prinsipnya bertanggung jawab atas semua arahan, inisiatif, dankeputusan yang berdampak global terhadap perusahaan.

Sebagai contoh:penentuan strategi usaha dalam rangka memajukan perusahaan secara globaldan bantuan dalam melakukan negosiasi sehubungan dengan kontrak kerja.menyediakan layanan dukungan sehubungan dengan pengeboran baik dalamhal operasional maupun fungsi manajemen termasuk pengelolaan resiko yangberkaitan dengan penawaran dan penerimaan proyek.

Sebagai contoh: sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi,adanya layanan helpdesk, bantuan teknis terkait sistem informasi, dansebagainya. Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan,e Hukum menyediakan layanan dukungan sehubungan dengan kesehatan dankeselamatan kerja seperti alat pelindung dan pelatihan.

jasa manajemen dari Boart LongyearCompany (BLC), yang berkedudukan di Amerika Serikat,bahwa BLC adalah merupakan sister company dan bukan merupakan pemegang saham dariPemohon Banding,bahwa bantuan jasa manajemen yang diberikan meliputi manajemen, produksi,teknologiinformasi, keuangan, sumber daya manusia, penjualan, pengadaan, pengeboran dan lainnya,bahwa bantuan Jasa Manajemen dilakukan oleh BLC di luar negeri, dan cara pemberian jasamanajemen tersebut adalah melalui korespondensi melalui surat

., Jabatan Kasubbag Bantuan HukumSetda Provinsi Kalimantan Timur ;4. Raden Eddy Haryadi, SH.,M.Hqum., Jabatan KasubbagPenyuluhan Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;5. Evian Agus Saputra, SH.,MH., Jabatan Staf Pelaksana BiroHukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;6. M. Fajar Kurniawan, SH., Jabatan Staf Pelaksana Biro HukumSetda Provinsi Kalimantan Timur ;7.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,Pembela Umum pada Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Makassar, beralamat di Jalan Pelita Raya VI Blok A34 No.9Makassalt 5

., telah merencanakan program sekolah bebasbiaya/bantuan bea siswa kepada siswa yang tidak mampu.Bahwa Pemkot Semarang berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Perubahan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telahmenganggarkan dana untuk program sekolah bebas biayasebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah)dalam Pos Bantuan Bea Siswa No.

SE., telah merencanakan program sekolah bebasbiaya/bantuan bea siswa kepada siswa yang tidak mampu. Bahwa Pemkot Semarang berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Perubahan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telahmenganggarkan dana untuk program sekolah bebas biayasebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah)dalam Pos Bantuan Bea Siswa No.

SE., telah merencanakan program sekolah bebas biaya bantuan bea siswa kepada siswa yang tidak mampu. Bahwa Pemkot Semarang berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun2003 ; tanggal 28 Agustus 2003 tentang Perubahan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telahmenganggarkan dana untuk program sekolah bebas biayasebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh milyar rupiah) dalamPos Bantuan Bea Siswa No.

SE., telah merencanakan program sekolah bebasbiaya/bantuan bea siswa kepada siswa yang tidak mampu. Bahwa Pemkot Semarang berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Perubahan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telahmenganggarkan dana untuk program sekolah bebas biayasebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh milyar rupiah) dalamPos Bantuan Bea Siswa No.

Walikota Semarang Nomor 900/05/2003 tanggal 09 Januari 2003 tentangPemberian bantuan kepada Fraksi & Komisi DPRD Kota Semarang ;SK.

Bantuan Komisi 90.000.000 123.000.000 Hal. 35 dari 48 hal. Put. Nomor 138 PK/Pid.Sus/2013 6. Bantuan Fraksi 76.500.000 135.000.000 7. Asuransi Jiwa 7 24.777.551 24.777.551 e Bahwa draft tersebut ditandatangani oleh saksi Drs.H.

Bahwa program bantuan asuransi Dana Sejahtera Abadi melalui perusahaanasuransi PT.

Bahwa proses perolehan bantuan premi asuransi Dana Sejahtera Abadi tahunanggaran 2003 yang mana melalui perusahaan asuransi PT.

Bahwa atas di terimanya Bantuan Premi Asuransi Dana Sejahtera Abadi BagiAnggota DPRD Kota semarang, dan telah sesuai dengan SK Walikota SemarangNomor 900/05/2003, tanggal 09 Januari 2003 tentang pemberian bantuan kepadaFraksi dan Komisi OPRO Kota Semarang.

perceraian;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Penggugat untukmengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan danpertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukundalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan perintah hukum/undangundang untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Bantuan

Hukum kepada LBHPANGLIMA TASIKMALAYA sebagai Lembaga/Organisasi Bantuan Hukumyang TERAKREDITASI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAMRI No.

Surat Permohonan Bantuan Hukum dariPenggugat (sebagai Penerima Bantuan Hukum) Kepada LBH PANGLIMA(sebagai Pemberi Bantuan Hukum) tertanggal 17 Juni 2019. b.

SuratKeterangan Tidak Mampu (SKTM) membayar Jasa Advokat dari KepalaDesa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya;Bahwa ADVOKAT/KUASA HUKUM dari LBH PANGLIMA tidak menerimabayaran dari Penggugat alias Gratis dalam memberikan bantuan hukumkepada Penggugat (Penerima Bantuan Hukum);Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH PANGLIMA dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana BantuanHukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia(Kemenkumham) yang bersumber dari

Advokat & Konsultan HukumPada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBHBBG) yangberkedudukan di Jalan Andi Djemma No. 89, yang ditunjuk oleh Hakim Anakpada Pengadilan Negeri Malili, bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk dan atasnama anak, berdasarkan Penetapan Nomor : 29/Pen.PH/2018/PN MIl, atasnama anak MS tanggal 20 September 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca : Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLuwu Timur di Malili Nomor B64/R.4.34/Epp.2/8/2018

Atas pertanyaan tersebut Pembimbing KemasyarakatanBapas (PK Bapas) menerangkan bahwa ia selaku PK Bapas tidak hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jika merujuk padaketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukumHalaman 4 dari 11 Putusan SelaNomor 12/Pid.Sus Anak/2018/PN.MII.dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendampinganlain

Hal mana dikarenakan undangundang iniHalaman 6 dari 11 Putusan SelaNomor 12/Pid.Sus Anak/2018/PN.MII.menegaskan tentang adanya bangunan sistem peradilan pidana anak yangartinya keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak mulai tahappenyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.Selanjutnya jika dimaknai secara konstitusional maka sistem ini melahirkankewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi : dalamsetiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan

Kemudianmenurut Undangundang RI Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaankehakiman, dalam Pasal 37 menyebutkan setiap orang yang tersangkutperkara berhak memperoleh bantuan hukum.

undangundang ini;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnyarumusan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diuraikan di atas sangatHalaman 8 dari 11 Putusan SelaNomor 12/Pid.Sus Anak/2018/PN.MII.jelas bahwa kata wajib khususnya terhadap Anak yang diduga telahmelakukan tindak pidana maka dalam setiap tingkatan pemeriksaan terdapatkewajiban mendapatkan bantuan hukum bagi Anak;Menimbang, bahwa adapun dalam persidangan

Apabila ingkar, ataupembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura (biasa), makadilakukan pembagiannya melalui pengadilan ini dengan bantuan PanitiaLelang Negara (KPKNL) atau dengan cara pelelangan di muka umum;11.Bahwa selanjutnya diperintahkan kepada Tergugat III dan VII untukmengosongkan objek perkara angka (2.4) dan menyerahkannyakepada Penggugat s/d IV dan Tergugat Il, Il, IV dan V sesuai denganbesarnya hak dan bagian masingmasing Penggugat dan Tergugattersebut seketika setelah putusan dalam

Apabila ingkar, atau pembagiannya tidak dapat dilakukansecara natura (biasa), maka dilakukan pembagiannya melaluipengadilan ini dengan bantuan Panitia Lelang Negara (KPKNL) ataudengan cara pelelangan di muka umum;12.Bahwa para Penggugat telah berusaha mencari jalan musyawarah danmerundingkan perkara ini dengan Tergugat s/d V baik secaralangsung maupun dengan bantuan pihak ketiga seperti ulama danustad, namun tidak ditanggapi dengan baik, knususnya oleh Tergugat I,Il, Ill dan IV dengan alasan bahwa

Jika Tergugat danV ingkar, atau objek perkara tidak dapat dibagi secara natura, makadilakukan dengan bantuan Panitia Lelang Negara (KPKNL) atau dilelang di muka umum;9. Menghukum Tergugat dan VI untuk mengosongkan dan menyerahkanobjek perkara angka (2.3) kepada para Penggugat dan Tergugat II s/dV sesuai dengan besarnya bagian/haknya masingmasing.

Jika ingkar,atau objek perkara tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukandengan bantuan Panitia Lelang Negara (KPKNL) atau di lelang di mukaumum;10.Menghukum Tergugat Ill dan VI untuk mengosongkan danmenyerahkan objek perkara (2.4) kepada para Penggugat danTergugat I, Il IV dan V sesuai dengan besarnya bagian/haknya masingmasing.

Cs Advokat, berkantor diKantor Lembaga Bantuan Hukum Sartika Jin SoekarnoHatta No. 182 AKelurahan Bulakan Balai Kandi Kota Payakumbuh, sesuai Surat Kuasatanggal 19 Mei 2014 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa PengadilanAgama Payakumbuh Nomor 09/2014 tanggal 19 Mei 2014. Demikian jugapada hari dan tanggal yang sama Tergugat IV hadir dengan mengutus wakil/kuasanya. yang sama dengan Tergugat , Il, Ill. dan Tergugat VI yaitu kepadaNedi Rinaldi, SH., MH.

Bahwa pada tahun 2016 Saksi4 mendatangi Terdakwa danmeminta bantuan agar anak Saksi4 (Saksi5) dilatin kemampuanfisiknya agar lebih bagus untuk mendaftar Secaba PK TNI AD tahun2017, selanjutnya Saksi5 tinggal di rumah Terdakwa untuk pembinaandan pelatihan.d.

Bahwa Saksi2 tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwamenghubungi Saksi1 untuk meminta bantuan agar bisa meluluskanSdr. Anmad F. Kamal saat seleksi Secaba PK Tahun 2017.Halaman 9 dari halaman 25 Putusan Nomor: 85K/PM II08/AD/III/20193. Bahwa Saksi2 tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa baik secaralangsung ataupun tidak langsung untuk membicarakan perihalmeminta bantuan untuk Casis atas nama Sdr. Anmad F.

Bahwa Saksi3 tidak pernah dimintai bantuan oleh Terdakwa danSaksi1, Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi3, sertaSaksi3 juga tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwamenghubungi Saksi1 dan Saksi2.Halaman 10 dari halaman 25 Putusan Nomor: 85K/PM IIO8/AD/III/2019Menimbang :3. Bahwa Saksi3 pernah dihubungi oleh Saksi2 sekira bulan Juli2017 untuk meminta bantuan ada peserta seleksi a.n. Sdr.

Bahwa benar pada tahun 2016 Saksi4 mendatangi Terdakwadan meminta bantuan agar anak Saksi4 (Saksi5) dilatih kKemampuanfisiknya agar lebih bagus untuk mendaftar Secaba PK TNI AD tahun2017, selanjutnya Saksi5 tinggal dirumah Terdakwa untuk pembinaandan pelatihan.4. Bahwa benar pada awal tahun 2017 Terdakwa menghubung!

Bahwa benar pada tahun 2016 Saksi4 mendatangi Terdakwadan meminta bantuan agar anak Saksi4 (Saksi5) dilatih kKemampuanfisiknya agar lebin bagus untuk mendaftar Secaba PK TNI AD tahun2017, selanjutnya Saksi5 tinggal dirumah Terdakwa untuk pembinaandan pelatihan.3.

FAJAR AKBAR, S.H, kesemuanya Advocat/Pembela Umum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar JlPelita Raya VI Blok A Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 NOVEMBER 2012, selanjutnyaKuasa Hukum tersebut diganti, dan Penggugat di persidangan diwakili olehKuasa Hukum : SOEI SIANG Alias.

OperasionalSekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2015 Periode Januari Juni 2015 Tahap sebesar Rp.643.800.000, (enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratusrupiah) ;b) Surat Nomor : 400 / D3.5 / KU / 2015 tanggal 25 Maret 2015Tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) SMK Tahun 2015 Periode Januari Juni 2015 Tahap II sebesarRp.1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ;C) Surat Nomor : 1291 / D5.5 / KU / 2015 tanggal 09 Juli 2015Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan

OperasionalSekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2015 antara lain :a) Surat Nomor : 179 / D3.5 / KU / 2015 tanggal 25 Februari 2015Tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) SMK Tahun Anggaran 2015 Periode Januari Juni 2015 Tahap sebesar Rp.643.800.000, (enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratusrupiah) ;b) Surat Nomor : 400 / D3.5 / KU / 2015 tanggal 25 Maret 2015Tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional SekolahHal 20 dari 112 halaman, Putusan Tipikor

(BOS) SMK Tahun 2015 Periode Januari Juni 2015 Tahap II sebesarRp.1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ;C) Surat Nomor : 1291 / D5.5 / KU / 2015 tanggal 09 Juli 2015Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMK Tahun 2015 Periode Juli Desember 2015 Tahap sebesarRp.778.200.000, (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;d) Surat Nomor : 3057 / D5.5 / KU / 2015 tanggal 28 September2015 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah

Operasional Sekolah (BOS) padaSMK Muhamadiyah Bawang, tertulis nama saudara ATMIN SISWANTOselaku Komite Sekolah jabatan dalam pelaksanaan BOS sebagai anggotadan hal itu tidak benar, karena saksi tidak pernah dilibatkan sama sekalldalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolan (BOS) pada SMKMuhamadiyah Bawang dan saksi baru melihat susunan panitiapelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMKMuhamadiyah Bawang ketika sedang di periksa sebagai saksi diKejaksaan Negeri Batang ;Bahwa setelah

Operasional Sekolah (BOS)SMK Tahun Anggaran 2015 Periode Januari Juni 2015 Tahap sebesarRp.643.800.000, (enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus rupiah);e Surat Nomor : 400 / D3.5 / KU / 2015 tanggal 25 Maret 2015 TentangPenetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)SMK Tahun 2015 Periode Januari Juni 2015 Tahap II sebesarRp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;e Surat Nomor : 1291 / D5.5 / KU / 2015 tanggal 09 Juli 2015 TentangPenetapan Sekolah Penerima Bantuan

Juli 2014, yangtelah dilegalisir1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Penggunaan dana BOS SMKprogram Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK periode Juli s/dDesember 2014 angkatan 3 tahun 2014, tanggal ...

Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014 dan Tahun2015 berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMKTahun 2014 dan Tahun 2015 pada BAB III huruf B antara lain diperuntukkan :a.

Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMKTahun 2014 dan Tahun 2015 pada BAB III huruf B antara lain diperuntukkan :a.

dana BOSSMK program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK periode Julis/d Desember 2014 tahun Anggaran 2014, tanggal ...

Juli 2014, yangtelah dilegalisir1 (Satu) lembar foto copy Rekapitulasi Penggunaan dana BOS SMKprogram Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK periode Juli s/dDesember 2014 angkatan 3 tahun 2014, tanggal ...

Trenggalek;

tanggal 23 Mei 2011 tentang penetapan pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) tahun 2011 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;

Kelompok Tani "Wanita Usaha : jumlah anggota 20 orangBahwa pada tahun anggaran 2011 Kementerian Pertanian Republik Indonesiamengadakan program Pemberian Dana Bantuan Langsung MasyarakatPengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLMPUAP) yang dananyabersumber dari dana APBN Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor2211/Kpts/OT.140/4/ /2011 tanggal 28 April 2011 tentang Penetapan KelompokTani (Gapoktan) Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM

Kelompok Tani "Wanita Usaha : jumlah anggota 20 orangBahwa pada tahun anggaran 2011 Kementerian Pertanian Republik Indonesiamengadakan program Pemberian Dana Bantuan Langsung MasyarakatPengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLMPUAP) yang dananyabersumber dari dana APBN Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 2211/Kpts/OT.140/4/ /2011 tanggal 28 April 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani (Gapoktan)Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (

dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2011.Hal. 48 Putusan Perkara Nomor: 64/Pid.susTPK/2019/PN Sby.

Formulir Penjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pertanian DanGapoktan Langgeng Tentang Bantuan Langsung MasyarakatPengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLMPUAP).d. Formulir Surat Perintah Kerja.e. Formulir Berita Acara Serah Terima Uang Bantuan LangsungMasyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(BLMPUAP).f. Formulir Pakta Integritas.g. Formulir kuitansi/oukti pembayaran.h. Fotokopi KTP Ketua, Sekretaris, dan Bendahara GapoktanLanggeng.i.

Bahwa saksi mengetahui ketika kelompok mendapatkan bantuan danamaka semua anggota kelompok diundang selanjutnya dibahas tentangpenggunaan bantuan dana yang didapat.Hal. 76 Putusan Perkara Nomor: 64/Pid.susTPK/2019/PN Sby. Bahwa bantuan modal dari pemerintah sebagian dipinjamkan kepadaanggota dan sebagian dipergunakan untuk usaha kripik pisang milikkelompok.

dana BOSyang berasal dari APBN 2005 dengan Manager ProgramKompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM ) padaDinas Pendidikan kota Kupang Drs.KLEMENS MEBA , WM,pada tanggal 22 Agustus 2005 , selanjutnya terdakwasetelah menerima pemberitahuan Penetapan AlokasiDana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) = dari DinasPendidikan Kota Kupang sesuai surat No.

yang dilakukansecara berturut turut sehingga dipandang sebagaiperbuatan berlanjut dengan cara antara lainBahwa Terdakwa sebagai Kepala Sekolah dan Penanggungjawab Pengelola Dana BOS yang telah mengetahui' adanyaPenetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Bidang Pendidikan No.

KlemensMeba, MMdan Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2005, yangseharusnya terdakwa bertanggung jawab atas pelaksanaanpemberian bantuan sesuai dengan petunjuk teknis maupunpetunjuk pelaksanaan yang ada, akan tetapi terdakwa malahmempergunakan kesempatan yang ada pada terdakwa untukmempergunakan dana Bantuan Operasional Sekolah / BOSuntuk kepentingan pribadi terdakwa , sejak penerimaandana pertama tanpa pertanggung jawaban namun~ masihmengambil atau menerima dari bendahara secara berulangkali padahal

Walikota Kupang No.BKD821.29/1199/II1/2004 tanggal 9 Oktober 2004 dan padatahun 2005 sesuai program Pemerintah Pusat telahdisalurkan dana bantuan pada sekolah sekolah untukkelancaran Operasional sekolah sekaligus membantumurid murid sekolah yang tidak mampu dan danatyersebut berasal dari APBN tahun 2005, SMP Negeri IKupang telah menerima dana Bantuan Operasional SekolahZt(BOS) sebesar Rp.264.467.000, (dua ratus enam puluhempat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;.

SP.No.print 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.21.Penyaluran dan pengambilan dana bantuan operasionalsekolah ( BOS ) No.16/Satker PKPSBBM/ 2005 tgl1.08september 2005.22. SP.No.print 51 /p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.23.Edaran No. : Dispendik O05 / satker PKPS bbm/kk/200541tgl1.08 september 2005.24.

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Paraadvokat atau pengabdi Bantuan Hukum dan aktivis YayasanWahana Lingkungan Hidup Indonesia, yang tergabung dalam TIMHUKUM PENYELAMAT LINGKUNGAN JAWA TIMUR, dalam halini menunjuk alamat kantor Eksekutif Daerah Wahana LingkunganHidup Jawa Timur di JI.

;Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaTimur;3. Nama : EDI SUPAJI, S.H., M.M.;Jabatan : Pit. Kepala Bidang Informasi Publik pada DinasKomunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;4. Nama : Ir. KUKUH SUDJATMIKO, M.M.;Jabatan : Kepala Bidang Pertambangan pada Dinas Energdan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;5. Nama : ADI SARONO, S.H., M.H.

;Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM padaBagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;7. Nama : ARDIANA ROSITA SARI, S.Pt.;Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM padaBagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;8. Nama : NASELIA SITORUS, S.H.;Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM padaBagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;9. Nama : BAGAS SAKA DHIWANGGA,S.H.

;Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM padaBagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;10. Nama : ANDI BAGUS SETIAWAN,A.Md.;Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan No. 126/G/KI/2021/PTUN.SBYJabatan : Pranata Humas Mahir pada Bidang InformasiPublik, Dinas Komunikasi dan Informatika ProvinsiJawa Timur;11. Nama : EVA MULYANINGSIH, S.T.

Khusus untuk bantuan sosial diatur dalam Pasal 45 ayat (1)yang menetapkan bantuan sosial digunakan untuk menganggarkanpemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepadamasyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraanmasyarakat:Pasal 133 ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Penerimasubsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuanganbertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yangditerimanya dan wajib menyampaikan

Khusus untuk bantuan sosial diatur dalam Pasal 45 ayat (1)yang menetapkan bantuan sosial digunakan untuk menganggarkanpemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepadamasyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraanmasyarakat;Pasal 133 ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Penerimasubsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuanganHal. 43 dari 463 hal. Put.

Pindah Menempati Gedung SDLB NegriBta dan Bantuan Perbaikan Kendaraan An.

Biaya Konsultasi Ke D tentang LKPJ dan LPPD akhir masaJabatan KDH / WKDH, Bantuan Pindah Menempati Gedung SDLB NegriBta dan Bantuan Perbaikan Kendaraan an.

Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015masa Jabatan KDH/WKDH, Bantuan Pindah Menempati GedungSDLB Negri Bta dan Bantuan Perbaikan Kendaraan An.

Information and Comunication Of Technology (ICT) Centerdan TV Edukasi dengan di terbitkan DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 Nomor :0111.0/02303.0//2006 tanggal 31 Desember 2005 yang akan disalurkan kesekolahsekolah penerima bantuan masingmasing sebesar Rp 175.000.000,00(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) disertai dengan dana pendamping darimasingmasing sekolah penerima bantuan sebesar Rp 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) ;Berdasarkan hal tersebut, terdakwa SUTARDJO yang diangkat selakuKepala

Setelah SMKN 1 Stabatmendapatkan penetapan sebagai penerima dana bantuan ICT Center tersebutkemudian Direktur Pembina SMK dengan terdakwa SUTARDJO membuat SuratPerjanjian Kerja Sama Nomor : 0492/C5.2/Kep/KU /2006 tanggal 10 November2006 tentang Bantuan Imbal Swadaya ICT Center.Selanjutnya Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor : 00539/SMK/A3.2/XI/2006 tanggal 7 Desember 2006untuk Bantuan Imbal Swadaya ICT Center sesuai dengan SK Direktur PembinaSMK Nomor : 0425a

Setelah SMKN 1 Stabatmendapatkan penetapan sebagai penerima dana bantuan ICT Center tersebutHal. 12 dari 84 hal. Put.

No. 825 K/Pid.Sus/2010kemudian Direktur Pembina SMK dengan terdakwa SUTARDJO membuatSurat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 0492/C5.2/Kep/KU/2006 tanggal 10November 2006 tentang Bantuan Imbal Swadaya ICT Center ;Selanjutnya Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor : 00539/SMK/A3.2/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006untuk Bantuan Imbal Swadaya ICT Center sesuai dengan SK Direktur PembinaSMK Nomor : 0425a/C5.2/Kep/KU/2006 tanggal 9 November 2006 dan padabulan Desember 2006

AZHARDAMANIK dan dengan memberitahukan kepada seluruh warga sekolah danPengurus Komite SMK Negeri 1 Stabat kedua bantuan tersebut dapatdirealisasikan olehnya ;Bahwa, pada awal tahun 2007 bantuan ICT dan Revitalisasi telahdilaksanakan sesuai proposal yang didalamnya terdapat Rencana AnggaranBiaya dan namanama barang yang akan dibeli tercantum di dalamnya dandilaksanakan dan susun oleh Ir.

memberikesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukankejahatan, telah dengan melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara, dalam hal ini terdakwa selaku KepalaDinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak tahun2003 tahun 2009 yang bertanggung jawab sebagai penyalurpinjaman pembiayaan penempatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri yang berasal dari Kabupaten Lebak, yang manauntuk kegiatan Bantuan

Pinjaman Pembiayaan Penempatan TKIke Luar Negeri yang berasal dari Kabupaten Lebak bersumberdari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD)tahun Anggaran 2006 berupa Bantuan dalam DIPA pada bagianSetda Kabupaten Lebak dalam mata anggaran BelanjaPenyertaan modal untuk kegiatan Bantuan PembiayaanPenempatan TKI ke luar negeri sebesar Rp. 985.000.000,( sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dilakukanterdakwa dengan cara cara sebagai berikutBerdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor

ELKARIM MAKMUR SENOTOSA CABANG PropinsiBanten ditetapkan sebagai Pelaksana Penempatan TenagaKerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang dapat diajukansebagai mitra kerja dengan Pemerintah Daerah = dalamrangka Penempatan Tenaga kerja Indonesia (TKI) asalkabupaten Lebak yang mendapatkan Bantuan PinjamanPembiayaan Penempatan TKI ke Luar Negeri melalui APBDKabupaten Lebak tahun Anggaran 2006 ;Selanjutnya dilakukan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 09tanggal 22 September2006 dihadapan Notaris JOHN HERIAZMI, SH

memberikesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukankejahatan, telah dengan melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian negara, dalam hal ini terdakwa selaku KepalaDinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak tahun2003 tahun 2009 yang bertanggung jawab sebagai penyalurpinjaman pembiayaan penempatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri yang berasal dari Kabupaten Lebak, yang manauntuk kegiatan Bantuan

Pinjaman Pembiayaan Penempatan TKIke Luar Negeri yang berasal dari Kabupaten Lebak bersumberdari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD)tahun Anggaran 2006 berupa Bantuan dalam DIPA pada bagianSetda Kabupaten Lebak dalam mata anggaran BelanjaPenyertaan modal untuk kegiatan bantuan PembiayaanPenempatan TKI ke luar negeri sebesar Rp. 985.000.000,(sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dilakukanterdakwa dengan cara cara sebagai berikut11Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor903

Perkuatan dalam bidang pemasaran danjaringan usaha untuk koperasi, yang dilaksanakan dengan dana yangbersumber dari APBN kemudian dari pihak Koperasi Unit Desa (KUD)DEHASEN mengajukan proposal untuk Permohonan Bantuan PembangunanPasar Tradisional yang akhirnya KUD Dehasen ditetapbkan berhak menerimadan mengelola dana bantuan perkuatan program dukungan pengembanganpasar tradisional Tahun Anggaran 2007 Tahap V untuk pembangunan fisikdengan dana sebesar Rp. 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta

No. 43 PK/Pid.Sus/2014Bahwa di dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Republik Indonesia Nomor : 16/Per/M.KUKMN/1/2006 tanggal27 Juli 2006 BAB VII Pengelolaan Bantuan Perkuatan Pasal 11 ayat (2) :"Proses pengadaan sarana yang bersumber dari bantuan perkuatan dilakukandengan prinsip transparansi, efisiensi akuntabilitas dan kelayakan teknis, makaperbuatan Terdakwa telah menyalahi prinsip tersebut.Bahwa Terdakwa telah menandatangani Laporan Mingguan KemajuanFisik, Laporan

Perkuatan dalam bidang pemasaran danjaringan usaha untuk koperasi, yang dilaksanakan dengan dana yangbersumber dari APBN kemudian dari pihak Koperasi Unit Desa (KUD)DEHASEN mengajukan proposal untuk Permohonan Bantuan PembangunanPasar Tradisional yang akhirnya KUD Dehasen ditetapkan berhak menerimadan mengelola dana bantuan perkuatan program dukungan pengembanganpasar tradisional Tahun Anggaran 2007 Tahap V untuk pembangunan fisikdengan dana sebesar Rp. 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta

Bahwa yang menjadi sumber dana yang dianggarkan untuk kegiatanPembangunan Pasar Tradisional KUD DEHASEN Desa Sosokan TabaKecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran2007 adalah bantuan perkuatan modal sebesar Rp. 850.000.000,(delapan ratus lima puluh juta rupiah), sumber dananya berasal dariAPBN tahun 2007 ;4.

Bahwa sifat dana yang digulirkan adalah berbeda dengan DIPA padaumumnya yang mana dana bantuan dari Kementerian Koperasi danUKM RI senilai Rp. 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah),seluruhnya telah masuk ke rekening KUD DEHASEN dan untukpencairan dananya dilakukan dengan 4 termyn yaitu : 30 %, 30 %, 30 %dan10%;8.