Ditemukan 78987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : konse konsil kunses kongen kosnen konsel konsen konser kosep
Pengadilan PA MERAUKE Perdata Agama
Register : 14-07-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA MERAUKE Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Mrk
Tanggal 26 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
33 — 20
  • Sedangkan Pemohon telahmembuktikan selama ini melaksanakan amanah tersebut dengan baik, makamenurut Majelis Hakim pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohonbukan saja telah terbukti telah memberikan yang terbaik bagi anak angkatnya,tetapi telah pula melaksanakan konsep taawun antara sesama orang tua,sebagaimana maksud Alquran surat al Maidah ayat 2: "Wataawanu alal birriwat taqwa (bertolongtolonglan kamu dalam kebaikan dan dalammelaksanakan taqwa).Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum
Pengadilan PA Pulau Punjung Perdata Agama
Register : 17-09-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PA Pulau Punjung Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Plj
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 9
  • perkawinan suamiisteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dantidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankantugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kKecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukurrumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tandakeutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempattinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep
Pengadilan PA BANGKO Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 08-11-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PA BANGKO Nomor 0292/Pdt.G/2016/PA.Bko
Tanggal 14 Desember 2016 — Pemohon dan Termohon
63 — 7
  • Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh manakualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi deauditu tersebut;Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat testimonium de auditudalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian /stifadhah, yaitukesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengahtengahHIm.8 dari 14 hlm. Put. No. 0292/Pdt.G/2016/PA. Bkomasyarakat.
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 25-11-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 321/Pdt.P/2019/PA.Blk
Tanggal 4 Desember 2019 — Pemohon:
Rosmala binti Jufri
16 — 19
  • tahun, sehingga syarat usiaminimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakimberpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh halhal yang dilarang agama,perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal manasesual ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 16 Tahun Tahun2019 tentang Perubahan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa dalam Islam ada yang disebut al dloruriyat al khomsahatau disebut juga al hugug al insaniyah fi al islam yaitu konsep
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 23-12-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 03-01-2022
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2280/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg
Tanggal 3 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
17 — 16
  • Namun demikian,untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep baligh, maka undangundang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19tahun tapi sudah baligh, Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Pemohon. telahmenjalin hubungan asmara dengan calon suaminya adalah merupakanperwujudan kematangan
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama Perceraian
Register : 21-12-2011 — Putus : 21-03-2012 — Upload : 21-03-2014
Putusan PA DEMAK Nomor 1590/Pdt.G/2011/PA.Dmk.
Tanggal 21 Maret 2012 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
12 — 10
  • . ; Menimbang, bahwa oleh karena itu pula konsep kehidupan rumah tangga dalamIslam harus dibangun atas dasar Mu asyarah Bil Maruf ( hidup bersama dalam kebaikan )atau kalau terpaksa tidak bisa dicapai, maka perpisahanpun dengan cara yang baikbaik ( Tasrihun Bi Ikhsan ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban, replik, duplik danbutibukti tersebut di atas serta apa yang diketahui sendiri oleh Majelis Hakim di depanpersidangan, maka dapat ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Pencurian
Putus : 06-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 94/Pid.B/2017/PN. Slw
Tanggal 6 September 2017 — NURKHOLIK Bin DARTO
54 — 5
  • SlwMenimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan bukan sematamatauntuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai upaya balasdendam, akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud untukmenyadarkan dan mendidik, supaya pelaku tindak pidana menjadi insaf,menyadari kesalahannya, serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkahlakunya dikemudian hari, dan disamping itu juga memberi pelajaran kepadamasyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana, dengan menghargaidan mentaati normanorma
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama
Register : 04-01-2022 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PA MATARAM Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Mtr
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 17
  • perkawinan seperti diuraikan di atastidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan, dan suami isteri itusenantiasa dapat menjaga batasanbatasan Allah (glllagoluss YI) denganmenjalankan hak dan kewajibannya masingmasing secara baik dan apabila batasanbatasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi olen suamiisteri, maka di situlah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halalyang dibenci oleh Allah SWT ;Menimbang, bahwa oleh karena itu pula konsep
Pengadilan PA Pulau Punjung Perdata Agama
Register : 19-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PA Pulau Punjung Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Plj
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 14
  • hukum perkawinan suamiistri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dantidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankantugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Menimbang,bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukurrumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tandakeutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggalmerupakan bentuk penyimpangan dari konsep
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum Penggelapan
Putus : 20-10-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 467/Pid.B/2014/PN.TBT
Tanggal 20 Oktober 2014 — INDRA GUNAWAN Alias LEMPONG
25 — 4
  • Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigenrecht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk).
Pengadilan PA PARE PARE Perdata Agama
Register : 10-08-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 18-04-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 306/Pdt.G/2018/PA.Pare
Tanggal 19 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 8
  • tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidakada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua sepertiyang tersebut di atas telah terpenuhi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihatiPenggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangansesual ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketigaseperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.Menimbang, bahwa konsep
Pengadilan PA Pulau Punjung Perdata Agama Perceraian
Register : 16-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PA Pulau Punjung Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Plj
Tanggal 30 Maret 2021 — penggugat lawan tergugat
34 — 12
  • Pjtugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukurrumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tandakeutuhan suami isteri, olen karena itu fakta hukum adanya pisah tempattinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnyalembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitaskehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;Menimbang,
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Perjudian
Putus : 07-01-2014 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 708/Pid.B/2013/PN. Psp
Tanggal 7 Januari 2014 — - ADE SATRIA
14 — 3
  • persidangan dalam perkara ini,Majelis tidak menemukan halhal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulanbahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harusdinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harusdijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa konsep
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 18-12-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 603/Pid.B/2013/PN.Psp.Gnt
Tanggal 18 Desember 2013 — KONAL HALOMOAN SIREGAR ALS KONAL SIREGAR
20 — 5
  • persidangan dalam perkara ini,Majelis tidak menemukan halhal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakimberkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkankepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwaharus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa olehkarena itu harus dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa konsep
Pengadilan PA TAHUNA Perdata Agama Perceraian
Register : 01-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PA TAHUNA Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Thn
Tanggal 5 Juli 2018 — Pemohon Vs Termohon
45 — 12
  • hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dantidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankanPutusan Nomor 011/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 8 dari 14tugas dan kewajiban sebagai suami istri,kecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukurrumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhansuami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakanbentuk penyimpangan dari konsep
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 14-04-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 671/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg
Tanggal 26 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
12 — 5
  • Namun demikian, untukmemberikan kepastian hukum terhadap konsep baligh, maka undangundangmenetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapisudah baligh, Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmembolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keponakan Pemohon telahmenjalin hubungan asmara dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudankematangan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
DENI SUSANTO, SH.MH
Terdakwa:
MUHAMMAD MARLI, S.Sos Alias MARLI Bin MARDIO
173 — 36
  • ,M.Hum sesuai Undang Undang Nomor 1 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999menyatakan konsep hukum dalam arti luas dan karena jabatan selaku ketuamendapat wewenang mandat dari peraturan perundang undangan untukmelaksanakan kewajiban untuk tidak menerima sesuatu dan atau berbuatsesuatu dan melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarangoleh peraturan perundang undangan dalam hal ini peristiwa hukum menerimasesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatan selaku ketua.Bahwa terdakwa
    ,M.Hum sesuai Undang Undang Nomor 1 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2021/PN.Ptkmenyatakan konsep hukum dalam arti luas dan karena jabatan selaku ketuamendapat wewenang mandat dari peraturan perundangundangan untukmelaksanakan kewajiban untuk tidak menerima sesuatu dan atau berbuatsesuatu dan melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarangoleh peraturan perundang undangan dalam hal ini peristiwa hukum menerimasesuatu yang bertentangan
    pada SK orang yangmemegang jabatan ketua PPK dan Panwascam dan dengan SK tersebutmaka yang bersangkutan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibanyang secara hukum administrasi negara sebagai kewenangan mandat;Bahwa benar Ahli menerangkan secara kontruksi hukum bahwa konseppegawai negeri secara peraturan perundang undangan diklasifikasikanHalaman 48 dari 92 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2021/PN.Ptksecara luas salah satunya adalah "Orang yang menerima gaji atau upah darikeuangan negara atau daerah" konsep
    "Peserta, tim kampanye, melakukan pemberian uang ataumateri lainnya kepada pemilih, baik langsung maupun tidak langsungJelaskonstruksi hukum pernyataan pada materi norma tersebut terjadi sehinggayang bersangkutan telah melanggar kewajibannya:;Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa berdasarkan konstruksi hukumkhususnya point huruf d pasal 1 ayat 2 UU nomor 39 Tahun 1999 cukup jelasbahwa konsep hukum tentang kategorisasi pegawai negeri berdasarkanundang undang menganut konsep hukum yg luas, secara logika
    ,M.Hum sesuai Undang Undang Nomor 1 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun1999 menyatakan konsep hukum dalam arti luas dan karena jabatanselaku ketua mendapat wewenang mandat dari peraturan perundangundangan untuk melaksanakan kewajiban untuk tidak menerima sesuatudan atau berbuat sesuatu dan melakukan sesuatu dan atau tidakmelakukan sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang undangandalam hal ini peristiwa hukum menerima sesuatu yang bertentangandengan kewajiban dalam jabatan selaku ketua.Bahwa Terdakwa
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-06-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 09/Pid.Sus/2014/PN.Makassar
Tanggal 9 Juni 2014 — - AGUS, S.H., M.H., M.Si Vs. - JPU
66 — 14
  • ZUBAIRSUYUTHI untuk membuat Konsep Surat kepada Walikota Makassarmengenai Penyiapan Lahan CCC. Setelah konsep surat selesaidiketik oleh Ir.
    ZUBAIR SUYUTHI, ada penambahan mengenai : Menyebutkan lokasi lahan di Alur Sebelah Barat Jalan MetroTanjung Bunga; Menyebutkan luas lahan + 6 Ha; Menyebutkan nama penguasa atau penggarap adalah keluargaRAHIM SESE;91Setelah konsep surat tersebut selesai diperbaiki, maka Konsep Surattersebut diparaf oleh Saksi dan kemudian ditandatangani olehSekretaris Daerah atas nama Gubernur Sulsel yaitu Drs. H.
    Pada saat itu AGUS,SH, MH, M.Si menjawab bahwa lahan MANNENG tersebut bermasalah,sedangkan yang sebelahnya milik ABDUL HAMID RAHIM SESE adalahAman (sebelah utaranya);DR.Sangkala Ruslan membuat konsep Surat Nomor : 593/1007/Ekbangtanggal 17 Maret 2005 perihal Penyiapan Lahan untuk PembangunanConvention dan Exhibition Centre yang ditandatangani oleh Sekda atasnama Gubernur yang di dalamnya telah memuat halhal sebagai berikut :a.
    Pada saat itu AGUS,SH, MH, M.Si menjawab bahwa lahan MANNENG tersebut bermasalah,sedangkan yang sebelahnya milik ABDUL HAMID RAHIM SESE adalahAman (sebelah utaranya); DR.Sangkala Ruslan membuat konsep Surat Nomor : 593/1007/Ekbangtanggal 17 Maret 2005 perihal Penyiapan Lahan untuk PembangunanConvention dan Exhibition Centre yang ditandatangani oleh Sekda atasnama Gubernur yang di dalamnya telah memuat halhal sebagai berikut :d.
    Sangkala Ruslan membuat konsep surat permintaan persiapanlahan untuk pembangunan CCC tersebut telah memastikan denganmencantumkan Lokasi milik Drs. Keluarga Rahim Sese yang berada di JI.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 26-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 9/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
H. FAKHRUL ROZI, S.E.,M.H.
Tergugat:
BUPATI MUARO JAMBI
223 — 194
  • rahasia ; Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam proses penomoran SuratKeputusan Pemberhentian adalah kewenangannya BKD ; Bahwa saksi pernah melihat lampiran surat terkait dengan BuktiT3 dan T4 ; Bahwa saksi tidak mengingat tanggal dari lampiran surat terkaitdengan Bukti T3 dan T4 tersebut ; Bahwa saksi sendiri yang meminta tanda tangan kepada Bupatiterkait SK Pemberhentiannya Penggugat ; Bahwa saksi menjelaskan bahwa SK Pemberhentian yangditanda tanganin oleh Bupati tersebut sudah bersifat final bukan konsep
    Saksi SENTOT SISWANTORO Bahwa saksi bekerja pada dinas BKD Kabupaten Muaro Jambi ; Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubid Administrasi Umum ASN Bahwa saksi sudah sekitar 3 tahun menjabat sebagai KasubidAdministrasi Umum ASN ; Bahwa saksi menjelaskan tupoksi adalah tentang DisiplinPegawai, Kasus, Penghargaan dan Perceraian Pegawai ;Halaman 85 dari 114 halamanPutusan Nomor : 9/G/2019/PTUN.JBI Bahwa saksi menjelaskan kaitannya dengan perkara Penggugatadalah bahwa saksi yang membuat konsep Surat Keputusan
    PTDH nyaPenggugat dan diteruskan kepada bagian Hukum untuk ditanda tanganioleh Bupati ; Bahwa saksi membuat konsep Surat Keputusannya Penggugatpada tahun 2018 ; Bahwa saksi menyebutkan bahwa konsep Surat Keputusan yangdibuat oleh saksi belum diberikan nomor ; Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah final SuratKeputusannya Penggugat diberikan dengan nomor 1639 ; Bahwa saksi menjelaskan terkait persamaan penomorannyaPenggugat dengan penomoran SK nya Mulindra Tafit adalah penomorantersebut seharusnya
    ; Bahwa saksi menjelaskan bahwa terkait dengan salah dalampenomoran SK nya Penggugat dengan Mulindra Tafit, saksi telahmelakukan konfirmasi kepada Penggugat dan Mulindra Tafit ; Bahwa saksi mengetahui keberatannya Penggugat disampaikanmelalui Kasyful Iman tapi dengan isinya saksi tidak tahu ; Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda terima yang ditandatangani oleh Kasyful Iman mengenai Penggugat ; Bahwa saksi memang terlibat dalam pembuatan Konsep SuratKeputusan Pemberhentiannya Penggugat ; Bahwa saksi
    tidak mengetahui tentang penerbitan SuratKeputusan Pemberhentiannya Penggugat ; Bahwa saksi menjelaskan setelan membuat konsep SuratKeputusan nya Penggugat langsung diberikan kepada Kasyful Imanselaku atasannya Saksi ; Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkembangan SuratKeputusan Pemberhentian Penggugat ; Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal surat KeberatannyaPenggugat ; Bahwa saksi menjelaskan terhadap Keberatannya Penggugatyang diberikan kepada Kasyful Iman bahwa suratnya disimpan tapi tidakdalam
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2719 — 4201
  • Dalam konsep hukum Pemerintahan, tindakan pemerintah tersebutdibedakan menjadi dua, yaitu. tindakan materiil/faktual (fietelijkehandeling) dan tindakan hukum (rechthandeling). Terhadap kedua jenistindakan pemerintah tersebut, Philipus M.
    Doktrin ini yang kita ambil di dalam UU No. 30 Tahun2014;Bahwa jika di lihat dari sisi Konsep hukum administrasi, konsep yang diambiloleh hukum administrasi adalah konsep yang sangat luas, tidak hanyamelakukan tindakan konkrit tetapi tidak melakukan tindakan konkrit jugatermasuk tindakan pemerintahan.
    Konsep hukum administrasi memandang soal wewenangadalah bagian dari syarat sah materil karena di dalam sebuah keputusan atautindakan harus didahului dengan adanya wewenang. Artinya seorang pejabatatau badan yang melakukan tindakan pemerintahan haruslan badan ataupejabat yang berwenang. Ini adalah konsep dasar materil.
    Kaitannya adalahdengan konsep tidak berwenang, ada 3 konsep tidak berwenang salahsatunya adalah tidak berwenang secara materil, artinya wewenang itu adalahalas dasar seseorang pejabat atau badan menggunakan kekuasaannya;Bahwa dalam pasalpasal awal UU AP pada Pasal 8 dijelaskan penggunaankewenangan pemerintahan.
    Tetapi begitu konsep ini dinormakan dalam undangundang, diskresi itu tidak bisa dipandang hanya sebagai asas karena diasudah dinormakan dalam hukum positif.