dan menurut relaasspanggilan berikutnya yang dibacakan pada persidangan hari Senin 14 April2014, dan tenyata Termohon, tidak hadir dan ketidak hadirannya itudisebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan oleh Hukum dan olehKetua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumahtangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan3membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon sendiri dimuka sidang.Menimbang, bahwa sesuai PerMA

dengan Termohon, kemudian mengajukan cerai talak,maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yangkedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karenamerupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (personastandi in judisio).Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perdata menghendaki adanyaproses Mediasi sesuai maksud PerMA

dalam persidangan, yangpokoknya bahwa proses mediasi harus dinyatakan tidak layak diadakan harusgagal, sesuai maksud Pasal 130 HIR pun tidak berhasil merukunkan Pemohondan termohonMenimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan kepada pokokperkara, yang berdasarkan gugatan Penggugat dengan mengemukakanpokokpokok dalil dan/atau alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalamDuduk Perkara sebagaimana yang telah terangkum dalam halhal pokoksebagai berikut:Menimbang, berdasarkan pasal 18 ayat (3) PERMA

kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.Menimbang, bahwa oleh karena alasan mengajukan izin perceraiantelah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usahaperdamaian sesuai dengan Perma

persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara iniadalah permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama dapat memberikandispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon bernama PutriWulandari binti Allansyah karena para Pemohon bermaksud menikahkan anakkandungnya tersebut dengan seorang lakilaki bernama Fitry Irawan bin Juminodisebabkan anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinanyang dimaksud Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerkawinan Jo Pasal 1 ayat (1) PERMA

keterangan para Pemohon yangmenyatakan bahwa para adalah ayah dan ibu kandung dari Putri Wulandaribinti Aliansyah, dan berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Kutipan AktaNikah Pemohon, Kartu Keluarga Para Pemohon serta dan Akta Kelahiran anak,dimana dinyatakan bahwa para Pemohon adalah benar orang tua kandung darianak para Pemohon yang bernama Putri Wulandari binti Aliansyah yang masihberumur 18 tahun dan berhak mengurus serta untuk berperkara di PengadilanAgama, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perma

wanitanya tidak sekolah lagi dan ingin menikah oleh karenanya dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan akanmenikahkan anak kandungnya dengan seorang lakilaki bernama Fitry Irawanbin Jumino. namun dengan adanya penolakan dari KUA,( bukti P.6) tempatakan dilaksanakan pernikahan dikarenakan anak Pemohon belum mencapaibatas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1)UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 1 ayat (1)Perma

a.bGd.eAdanya calon suami;Adanya calon isteri;Adanya wali nikah;Adanya 2 orang saksi;Adanya ijab gabul;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islammengenai calon mempelai, yaitu:(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinanhanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yangditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal7 ayat (1) Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo Pasal 1 ayat (1)Perma

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuksegala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohonagar mempertimbangkan kembali niatnya untuk menikahkan anakPemohon karena masih berumur 17 tahun 1 bulan dan belum mencapaiusia 19 tahun dan memberikan kesempatan bagi anak Pemohon yangmasih dalam kategori anak (vide Pasal 1 ayat 1 Perma

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal6 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan di Pengadilan AgamaBitung yang mewilayahi tempat tinggal salah satu orang tua/wali yangHalaman 11 dari 20Penetapan Nomor 21/Pat.P/2020/PA.

Bitgdalam hal ini adalah Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7dan Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untukmendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasikepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan denganseorang lakilaki bernama yang keduanyatelah dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya.

Hal initelah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b PERMA No. 5 tahun2019 yang menghendaki agar pemberian dispensasi oleh Pengadilanwajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akanmelangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calonmempelai, Majelis Hakim juga menasehati kedua calon mempelai agarmemahami resiko pernikahan usia dini menyangkut ketidaksiapan mental,fisik dan organ reproduksi

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentangPedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin~ untuk dapatmelangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari PengadilanAgama;Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, makaPengadilan Agama Merauke perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawinbagi anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 6 huruf (e) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 dan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Mrk.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak paraPemohon, calon Istri anak para Pemohon dan orang tua dari calon Istri anakpara Pemohon dan juga keterangan para saksi yang pada pokokonya bahwaanak para Pemohon dengan calon Istrinya sudah lama berpacaran dan salingmencintal serta sepakat

PERMA RINomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin;Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, makaPengadilan Agama Merauke perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawinbagi anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 6 huruf (e) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 dan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

atasketerangan dan buktibukti yang diajukannya selanjutnya mohon putusan;Hal 4 dari 9 Hal.Put. 2700/Pdt.G/2016/PA SbyMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukupditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikanPemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan maupunmelalui mediasi sesuai PERMA

umum oleh KetuaMajelis, Kemudian para pihak dipanggil masuk ke ruang persidangan;Pemohon datang sendiri menghadap persidangan;Termohon datang sendiri menghadap persidangan;Kemudian Ketua Majelis mencocokkan identitas para pihak ,Selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.Lalu Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelumpemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuhmediasi sebagaimana diatur dalam PERMA

penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabayatertanggal 01 Juni 2016 perkara No. 2700/Pdt.G/2016/PA.Sby tentangPenunjukan Majelis Hakim;Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan AgamaSurabaya tertanggal 02 Juni 2016 perkara No. 2700/Pdt.G/2016/PA.Sbytentang penetapan hari sidang;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihakhadir secara pribadi menghadap persidangan;Menimbang, bahwa dalam usaha mendamaikan para. pihaksebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA

RINo. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua MajelisHakim menerangkan, bahwa para pihak dapat memilih mediator yangterdaftar di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa ternyata para pihak bersepakat untuk menyerahkanpemilihan mediator kepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditunjuk nama mediatorsebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;Memperhatikan pasal 11 ayat (1) atau ayat (5) PERMA RI No. 1 Tahun2016;MENETAPKANHal 12 dari9 Hal.Put. 2700/Pdt.G/

dilamar oleh lakilaki lain;Bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II telah menyampaikanbahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1)dan ayat (2) PERMA

sehingga Pemohon danPemohon II sangat khawatir jika tidak dikawinkan, terjadi halhal yangtidak diinginkan dan anak Pemohon dan Pemohon Il AlisyabintiKaharuddin SAbd. telah siap menjadi ibu rumah tangga serta calonsuaminya telah aqil baligh;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkarapermohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakanpengecualian dari wajib terlebin dahulu diupayakan penyelesaian melaluimediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PeraturanMahkamah Agung (Perma

ProsedurMediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkanbatas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuanumur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada PengadilanAgama dengan alasan sangat mendesak;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan MahkamahAgung R.I (Perma

Penetapan No.538/Pdt.P/2021/PA.Pwlbatas umur untuk kawin, maka Pemohon dan Pemohon II mempunyaikapasitas dan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukanpermohonan a quo ;Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangananak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon Suami dan orangtua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1)PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohnanDispensasi Kawin;Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Pemohon Il, Alisya bintiKaharuddin

., tanggal 01 Maret 2017 dantanggal 24 Maret 2017, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah menurut hukum;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapatdilaksanakan ;Bahwa selanjutnya

tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datangmenghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upayaperdamaian kepada kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 82 UndangUndang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor: 50 Tahun 2009, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

pulamenyuruh wakil/kuasanya yang sah, sekalipun Tergugat telah dipanggilmenurut relaas Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA.Tsm. tanggal 01 Maret2017 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan;Kemudian Ketua Majelis memeriksa seluruh berkas yang ada kaitannyadengan surat kuasa, telah memenuhi syarat formal dan material, maka MajelisHakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima;Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat bahwasebelum pemeriksaan dimulai harus menempuh proses mediasi sesualdengan PERMA

Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan,akan tetapi pihak Penggugat prinsipal dan Tergugat tidak hadir, kecuali denganalasan yang sah, maka kewajiban menghadiri mediasi Ssesuai denganketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa usaha perdamaian parapihak tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;Sehubungan Tergugat tidak hadir di persidangan, kemudian KetuaMajelis menunda pemeriksaan perkara ini dan

Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Stbpersiapan baik fisik dan spikis serta keterampilan untuk menciptakan rumahtangga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah nantinya, sehingga Pemohontidak perlu datang beperkara di Pengadilan;Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntaire/exparte)yang tidak ada pihak lawan sesuai maksud PerMa Nomor 1 Tahun 2016terhadap perkara a quo tidak perlu untuk diadakan Mediasi;Bahwa, oleh karena para Pemohon tetap dengan permohonannya yaituingin mendapatkan Penetapan, maka dibacakan

permohonan Pemohon dan penjelasandi depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara iniadalah permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama dapat memberikandispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon bernama xxxxxx paraPemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seoranglakilaki bernama xxxxx disebabkan anak kandung Pemohon tersebut belummencapai usia perkawinan yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1) PERMA

Nomor 107/Padt.P/2020/PA.StbPerkawinan jo Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka untuk membuktikan dalildalilpermohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis(Surat), yang masingmasing alat bukti bukti tersebut sudah memenuhi syaratformil dan materiil bukti, oleh karenanya Hakim dapat menerima bukti tersebutsebagai alat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, danketerangan calon

Adanya ijab gabul;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islammengenai calon mempelai, yaitu:(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinanhanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yangditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal7 ayat (1) Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo Pasal 1 ayat (1)Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawinyakni calon suami

Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1Tahun 2006, oleh karenanya keberatan ini haruslah dinyatakan dapat diterima;Adapun halhal yang menjadi dasar Pemohon Keberatan mengajukan gugatankeberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen TasikmalayaNomor 49/A/BPSKKota.Tsm/X/2014/BPSK.KT.TSM. tanggal 26 November 2014,adalah sebagai berikut:I Kompetensi Pengadilan Negeri Garut;Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor Tahun 2006 yangmengatur bahwa keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan Pelaku

Hal tersebut sangat jelasdan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa Judex Facti diberikan bataswaktu oleh UUPK untuk menyelesaikan perkara a quo adalahselama waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender bukan hari kerja;Bahwa adapun Judex Facti dalam memberikan keputusanterhadap keberatan BPSK dalam perkara a quo dalam jangkawaktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana berdasarkanketentuan Pasal 6 ayat (7) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2006,maka ketentuan tersebut haruslah diabaikan karena bagaimanapunPERMA

Nomor 290 K/Pdt.SusBPSK/2015B Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam tertibberacara;1Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum acara pemeriksaankeberatan terhadap Putusan BPSK sebagaimana diatur dalamPERMA RI Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor Tahun 2006 menyatakanbahwa pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar PutusanBPSK dan berkas perkara.

Hakim tidak memerintahkan untuk mediasi, Sesuai dengan pasal4 ayat 2 huruf (c) Perma Nomor 1 tahun 2016, dimana disana dikatakan bahwasalan satu. yang dikecualikan kewajiban Mediasi adalah gugatan balik(rekonpensi). Dalam pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 dikatakanbahwa sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi dapat dilakukan Mediasisukarela apabila ada kesepakatan kedua beliah pihak. Sementara mekanismeMediasi sukarela ini diatur dalam pasal 33 Perma Nomor 1 tahun 2016.

Denganmerujuk kepada pasal 4 dan pasal 33 perma Nomor 1 tahun 2016, HakimHlm. 17 dari 21 him. Putusan No. 216/Pdt.G/2020/PA.PkpTunggal tidak menunjuk Mediator dalam rekonpensi ini karan dipersidangan,meskipun telah diupayakan damai oleh Hakim Tunggal, kedua belah fihak tidakada kesepakatan untuk dilakukan Mediasi dalam rekonpens'!

yangtimbul.Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugat hadir Kuasanya di persidangan yaitu : Tira Anggreyani sedangkanPihak Tergugat, Hadir Tergugat sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipuntelah dilakukan pemberitahuan secara sah dan patut;Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantarapara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf bdan Pasal 15 Ayat (1) PERMA

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata CaraPenyelesaian Gugatan Sederhana, namun perdamaian tidak tercapai, makaberdasarkan Pasal 16 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata CaraPenyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena dalam hal perdamaian tidaktercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan dengan beberapa berubahan yang akandiajukan secara tertulis pada sidang berikutnya

untukmenghindari adanya suatu keadaan dimana objek tersebut tidak memenuhisyarat untuk dilakukan Pelelangan Umum serta oleh karena pada prinsipnyamengenai pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana ini diatur bahwaterhadap putusan yang sudah mempuyai kekuatan hukum tetap dilakukansecara sukarela dan apabila hal tersebut tidak dipatuhi maka putusandilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (pasalHalaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Padt.G.S/2018/PN Pwr31 Perma

dikabulkan, karena Penggugat adalahpihak yang menang, sedangkan Tergugat dan Tergugat II sebagai pihak yangkalah, maka sudah semestinya Tergugat dan Tergugat I menurut hukumdihukum untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikansebagian gugatannya / dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlahuntuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan penggugat selain danselebihnya;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Buku III Kitab UndangUndangHukum Perdata, PERMA

Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6Bab 2 Pasal 2 Tahun 2018 yang berbunyi : 1. Pengadilan berwenang menerima memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelahmenempuh upaya administratif ; 2.

Bupati pada tanggal12 Mei 2019, dan kemudian di jawab pada tanggal 14 Juni 2019, yangmenyatakan bahwa Panselda CPNSD Tahun 2018 Kabupaten Jombangadalah sudah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku ;Sehingga dengan demikian serangkaian tahapan dan langkahlangkahtersebut di atas, telah memenuhi syarat dengan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5, danUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi PemerintahanPasal 75, 76 dan 77 ; Bahwa di

karenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalahtertanggal 25 Juni 2019, maka hal tersebut masih terhitung dalam tenggangwaktu 90 hari, telah sesuai dengan (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5,dan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan Pasal 75, 76 dan 77 ; Legal Standing/Kedudukan Hukum Penggugat : Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagaiberikut : 1.

Pengaturan kewenanganmengadili tersebut diatur juga dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 khususnyasebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ;Menimbang, bahwa terkait upaya administratif sebagaimana telahditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) UndangUndang AdministrasiPemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat telahmengajukan upaya adminstrasi berupa keberatan secara tertulis atas penerbitanobjek sengketa kepada Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Daerah PemerintahKabupaten

objek sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara(in casu PTUN Surabaya) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, berikutnya akan dipertimbangkan syarat formal gugatanterkait tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sebagaimana kekhususan dari Peradilan TataUsaha Negara yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatandi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan dalam Pasal 5 ayat(1) Perma

PENGGUGAT MELANGGAR PERMA RI No. 1 TAHUN 2016TENTANG MEDIASI.Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN AmbBahwa Penggugat dalam Perkara Perdata No. 197/ Pdt.G / 2020/PN.Amb, telah melanggar Perma RI No. 1 Tahun 2016 TentangMediasi, sebagai berikut : Bahwa Penggugat/Prinsipal tidak pernah menghadiri Mediasisebagaimana yang ditentukan dalam Perma RI No. 1 Tahun 2016Tentang Mediasi.

Bahwa Penggugat/Prinsipal tidak memasukan Resumesebagaimana yang ditentukan dalam Perma RI No. 1 Tahun 2016Tentang Mediasi.Bahwa berdasarkan Uraianuraian yang telah Tergugat jelaskan diatas, maka telah secara jelas dan pasti Penggugat tidak beretikad baikdalam Perkara a quo yang menurut Perma RI No. 1 Tahun 2016Tentang Mediasi Pasal 7 ayat (1) Para Pihak dan/atau kuasahukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik danAyat (2) salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasahukumnya dapat dinyatakan

PENGGUGAT MELANGGAR PERMA RI No. 1 TAHUN 2016TENTANG MEDIASI.Il. ERROR IN PERSONHil. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)IV GUGATAN PREMATURV.

GUGATAN KURANG PIHAKMenimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Poin 1 tentangPenggugat Melanggar Perma RI No 1 tahun 2016 Majelis HakimMempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa alasan Tergugat menyatakan PenggugatMelanggar Perma RI No 1 tahun 2016 kerana Penggugat/Prinsipal tidakpernah mengahadiri Mediasi, Penggugat Prinsipal dalam Perkara aquomenunjuk Kuasa Hukumnya tanpa disertai Surat Kuasa Mediasi, ketidakhadiran Penggugat/ Prinsipil dalam Mediasi tidak disertal alasan dan dasarHukum

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019, Mahkamah Agung telah menerbitkanPeraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara PengajuanKeberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha(selanjutnya disebut "Perma No. 3 Tahun 2019);2. Perma No 3 Tahun 2019 telah diundangkan dalam Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 941 pada tanggal 20 Agustus 2019.

BerdasarkanKetentuan Penutup Pasal 18 Perma No 3 Tahun 2019, terhitung sejakdiundangkan tanggal 20 Agustus 2019, Perma No. 3 Tahun 2005 dinyatakandicabut dan dinyatakan tidak berlaku;3.

Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 12 Perma No. 3 Tahun 2019:"Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Salinan putusan KPPUdan berkas perkaranya Penerapan Pasal 12 Perma No. 3 Tahun 2019 (dahulu Pasal 5 ayat (2) PermaNo. 1 Tahun 2003 dan Pasal 5 ayat (4) Perma No. 3 Tahun 2005) tersebut telahdibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamPutusannya No. 01 K/KPPU/2004 tanggal 5 September 2005 dalam Perkara antaraKPPU melawan PT Garuda Indonesia yang dalam pertimbangan

Selanjutnya Pasal 1 angka (1) dan (2) Perma No. 03 Tahun 2019 mengaturtempat/ Pengadilan Negeri dimana keberatan diajukan, sebagaimana dikutipsebagai berikut:1. Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeriyang diajukan oleh terlapor yang tidak menerima putusan KPPU2. Pengadilan Negeri adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalamperaturan perundangundangan yang berlaku, ditempat kedudukanhukum usaha pelaku usaha3.

Pasal 4 angka (1) Perma No. 03 Tahun 2019 mengatur:a) Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitungsetelah tanggal pembacaan Putusan KPPU jika Terlapor hadir, ayausetelah tanggal pemberitahuan Putusan KPPU jika Terlapor tidakhadir dalam sidang pembacaan putusan4. Bahwa Terlapor III berkedudukan hukum di Pengadilan Negeri Medan;5. Bahwa Terlapor Ill telah menerima Salinan Putusan KPPU tertanggal 6September 2019 yang diterima oleh Sdr.

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.BknSelanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai denganketentuan Pasal 6 dan 9 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dapat dipertimbangkanlebih

lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yangmenjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon inginmenikahkan anak mereka yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran / nasehat kepadaPemohon, Anak Pemohon dan calon CALON SUAMI anak Pemohon danorangtua calon CALON SUAMI anak Pemohon yang mana atas saran dannasehat tersebut mereka menyatakan mendukung permohonan Pemohontersebut, hal ini telah sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 Perma

Nomor 5 Tahun2019;Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohonsesuai dengan maksud Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 yang selanjutnyadipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikahkan ANAKPEMOHON dengan CALON SUAMI, dan atas keinginan Pemohon tersebutANAK PEMOHON telah mengetahuinya dan menyetujuinya serta tidak adamendapatkan paksaan, baik secara psikis, fisik dan seksual atau ekonomi danANAK PEMOHON untuk menikah dengan dengan CALON SUAMI didaskanatas

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.BknMenimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anakPemohon sesuai dengan maksud Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 yangselanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON telah mengetahui dan menyetujuitentang rencana pernikahannya dengan CALON SUAMI, dan untuk menikahtersebut ANAK PEMOHON tidak ada mendapatkan paksaan, baik secarapsikis, fisik dan seksual atau ekonomi terhadap dan ANAK PEMOHON untukmenikah dengan dengan CALON SUAMI

didaskan atas rasa cinta dan kasihsayang serta sebagai bentuk rasa tanggung jawab karena mereka telahmempunyai hubungan yang sedemikian eratnya yang menyebabkan anakPemohon sekarang dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan, dan ANAK PEMOHONtelah mengetahui tentang hakikat dari pernikahan serta hak dan kewajibansuami isteri;Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calonCALON SUAMI anak Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 10 Perma Nomor5 tahun 2019 yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

(PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tertanggal 4Desember 2018. Terbitnya PERMA tersebut, menjadi acuan beracara bagiMajelis Hakim untuk melaksanakan upaya administratif sebagaimana ketentuanPasal 7578 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim juga mempertimbangkantanggal terbitnya PERMA tersebut untuk menjadi acuan tanggal pengujian SuratKeputusan Objek Sengketa yang digugat;Menimbang, bahwa terkait dengan lahirnya PERMA tersebut di dalampembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia dikenal adanyaasas fiksi hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundangundangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu(presumption iures de jure) dan ketentuan tersebut berlaku

Demikianjuga untuk penerapan asas fiksi hukum di dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018,sejak saat diundangkannya maka PERMA tersebut berlaku mengikat dan wajibdilaksanakan oleh para Hakim, para pihak berperkara maupun pihak terkaitlainnya tanpa perlu menunggu pemberitahuan secara khusus atau tanpa perlumenunggu sosialisasi;Menimbang, bahwa ketentuan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yangkhusus mengatur mengenai kKewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terkaitdengan sengketa a quo sebagai berikut:Pasal 2(1) Pengadilan

Atas dasar tanggal penerbitan Objek Sengketatersebut, Majelis Hakim akan mengujinya dengan PERMA 6 Tahun 2018khususnya terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat IIIntervensi;Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkanbahwa objek sengketa (yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 23 Januari 2019)a quo baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 7 Februari 2019 yangdiserahkan oleh Suhamdi,S.IP yang merupakan Kasi Tata Pemerintahan DPMDKabupaten Lombok Barat;Menimbang

PERMA Nomor 6Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN.MtrHalaman 49Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Upaya Administratiftersebut (yakni keberatan kepada Tergugat) terkait dengan penerbitan ObjekSengketa seharusnya dilakukan oleh Penggugat dalam jangka waktu palinglama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya Objek Sengketa tersebut(vide Pasal 77 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun

Demikian pula telah ditempuh proses mediasi sebagaimanaketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan dengan hakim mediator Drs. H.

Demikian pula telah ditempuh prosesmediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan dengan hakim mediator Drs. H.

kuasanya RISWAN KUSWANDI, SH berdasarkan suratkuasa tanggal 25 Mei 2009 yang telah dicatat pada register kuasakepaniteraan tanggal 28 Mei 2009 Nomor : 2425/5/K/2009, sedangkantermohon datang melalui kuasanya JENAL, SH.MH, berdasarkan suratkuasa tanggal 25 Mei 2009 yang telah tercatat pada register kepaniteraantanggal 28 Mei 2009 Nomor : 2426/5/K/2009;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanpihakpihak namun tidak berhasil dan pula telah dilakukan mediasisebagaimana diatur dddalam PERMA

lisan yang pada pokoknya mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusanini menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yangmerupakan bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas.Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihakpihak, namun tidak berhasil dan pulah telah dilakukan mediasi terhadappara pihak sebagaimana ketetntuan PERMA

kuasanya menyampaikanperubahan alamat Tergugat yaitu di , Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan surat Kuasakhusus yang ditandatangani Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di concen cence nennannnn= , Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat danTergugat dan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnyauntuk bercerai namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai sesuai denganamanat PERMA

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang diwakili Kuasa Hukumnya masingmasing datang menghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat danTergugat dan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnyauntuk bercerai namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai sesuai denganamanat PERMA

beracara secaraelektronik, kKemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diuploadpada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara inidilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untukberacara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan AgamaSurabaya (PERMA

dengan adanya Penggugat menyerahkan asli suratgugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik,kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload padaaplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelismenyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisaterlaksana karena tidak adanya pertsetujuan daripada Tergugat, maka gugatanPenggugat dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di PengadilanAgama Surabaya (PERMA