Pasal 61UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon sebagaiPembanding mempunyai /egal standing untuk mengajukan permohonanbanding;Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepadaXXXXXXXXXXXXXX, S.H., GAN XXXXXXXXXXXXXX, S.H. Advokat berdasarkan SuratKuasa Khusus Tanggal 17 Desember 2020.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan SuratKetua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2September 2015. secara formil Advokat tersebut mempunyai /egal standinguntuk mendampingi atau mewakili Pembanding/Termohon dalam perkara aquo;Himn. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Smd.Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepadaXXXXXXXXXXXXXX,S.H. Aan XXXXXXXXXXXXXX,S.SOS.,S.H.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, secara formil Advokattersebut mempunyai /egal standing untuk mendampingi atau mewakiliTerbanding dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akanmemeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa dandipertimbangkan serta di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untukselanjutnya dipertimbangkan dan diputus pada

Terbanding tidak mempunyai /egal standing atau kapasitas dalammengajukan permohonan pembatalan perkawinan.2. Gugatan Terbanding obscuure lible Karena adanya kontradiksi antara positadengan petitum.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut, MajelisHakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya Bersamasama denganHimn. 6 dari 16 him.

H. telahhabis masa berlakunya sejak 1 Januari 2016, dengan demikian yangbersangkutan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan belum terbitnya KartuTanda Advokat (KTA) baru atas nama Mainar Rusmala Dewi, S.H. yangbersangkutan tidak mempunyai /egal standing beracara di Pengadilan;2 Bahwa surat kuasa atas nama Mainar Rusmala Dewi, S.H.

Januari2016, dan hal tersebut telah diberitahu oleh Ketua Majelis hakim tingkatpertama bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat formaluntuk beracara di Pengadilan, namun yang bersangkutan menyampaikan suratketerangan bahwa KTA yang bersangkutan dalam proses, yang semestinyasurat keterangan tersebut tetap tidak bisa diterima untuk bukti bahwa yangHalaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PTA.Bn.bersangkutan adalah advokat, oleh karena itu kuasa tergugat tersebut tidakmempunyai /egal

Adanya surat keterangan bahwa kartuHalaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PTA.Bn.anggotanya masih dalam proses atau alasan lainnya tidak perlu diperhatikan,sebab nantinya akan bermasalah terhadap /egal standing kuasa tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat semua suratsurat yang ditandatangani olehMainar Rusmala Dewi, S.H. yang berkenaan dengan perkara a quo, baik eksepsi,jawaban, rekonvensi dan duplik tidak dapat dipertimbangkan

, atau harusdikesampingkan, karena yang bersangkutan tidak memiliki /egal standing dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa memori banding Pembanding yang ditandatangani olehMainar Rusmala Dewi, S.H. karena dibuat dan ditandangani oleh kuasa hukumyang cacat formal, maka dalam hal memori banding ini majelis hakim tingkatbanding tidak akan mempertimbangkannya atau harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa dalam hal permohonan banding tidak ada keharusanmengenai ada atau tidaknya memori banding, oleh karenanya

Menimbang, bahwa atas penetapan hak asuh kedua anak tersebut tidakmenghalangi kepada pihak Tergugat selaku orang tua kedua anak tersebut untukmencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, dan kepadaPenggugat sebagai ibu kedua anak tersebut tidak boleh menghalangi Tergugatuntuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaktersebut;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang secara tertulisdiajukan oleh Kuasa Hukum, karena kuasa hukum Tergugat tersebut tidakmempunyai /egal

Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Bhakti Nusayang diwakilkan kepada ketua yang telah disebutkan dan diterangkan diatas dalam gugatan Penggugat oleh karenanya Lembaga dimaksud punyakedudukkan hukum dan kepentingan serta kapasitas (/egal standing) untukmenggugat ke Pengadilan Negeri Singkawang dalam menjalankan fungsipengawasan/kontrol sosial terhadap birokrasi pemerintahan sesuai yangtercantam dalam AD/ART Lembaga dimaksud;3.

Bahwa Penggugat dalam hal ini terlalu berlebinan dan mengadaada, justru untuk menjadi LSM yang profesional dan dipercaya olehmasyarakat haruslah memiliki /egal standing agar hakhak keperdataanLSM diakui berdasarkan undangundang yang berlaku. Oleh karena LSMPenggugat tidak memiliki egal standing maka sangat tidak patut menuntutkerugian moriil sebagaimana yang diminta Penggugat dalam gugatannya;Dalam Provisi1.

standing Penggugat untuk mengajukangugatan, tentang kepentingan dan hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat II, tentang gugatan Penggugat yang tidak memenuhi Pasal 1365 KitabUndangundang Hukum Perdata, dan tentang gugatan Penggugat kabur(obscuur libel);Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat Il samasamamengajukan eksepsi tentang /egal standing maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara bersamaan;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan tentangkedudukan hukumnya

Tanggal 17 Januari 2017;Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Skw.Menimbang, bahwa Tergugat dalam ekspesinya tentang /egal standingPenggugat ini mengemukakan alasan bahwa Penggugat yang bertindak selakuKetua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bhakti Nusa tidak mempunyaikapasitas mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena Penggugatbukanlah sebagai wakil yang sah dari masyarakat Kota Singkawang yangmerasa dirugikan oleh Tergugat , dan kedudukan hukum Penggugat juga tidakrelevan karena

dengan dalil Penggugat yang menerangkanbahwa Penggugat telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat Kota Singkawang berdasarkan Surat KeteranganTerdaftar Nomor 220/12/SospolB Singkawang tanggal 17 Januari 2017;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan LembagaSwadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadanHalaman 25 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Skw.hukum maka Penggugat bukanlah subjek hukum sehingga Penggugat tidakmemiliki /egal

No. 611 K/PID.SUS/2016UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, makaalasan kasasi yang tidak termuat dalam Memori kasasi, dapat sajadipertimbangkan oleh Hakim Kasasi demi kepentingan hukum, kebenaran dankeadilan, mengingat bahwa persoalan i/egal fising merupakan program nasionalyang sementara hangat dibicarakan belakangan ini, dan perhatian lebihpemerintah saat ini terhadap barang bukti //egal fising tersebut, telah jelastermuat dalam Bagian Kedua A Barang Bukti Pasal 76A UndangUndang

SPORT warna putihbermesin tianli 26 PK yakni dirampas untuk Negara, yakni: Guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ataupun nelayannelayanlainnya untuk lebih tertio dan beretika dalam melakukan aktifitas i/egal fisingkarena fenomena sekarang ini begitu banyak para nelayan dengan sangatbrutal telah memakai berbagai cara terlarang untuk mencari ikan sebanyakbanyaknya sehingga banyak terjadi kerusakan terhadap biota laut; Apabila barang bukti Kapal KM.

Putusan Nomor 127/B/2017 PTTUN Mks.Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan TingkatPertama serta seluruh dokumendokumen perkara ini, maka Pengadilan Tinggidalam musyawarah majelis hakim telah mengambil putusan denganpertimbangan hukum sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Terbanding/ dahulu Tergugat telah mengajukaneksepsi mengenai tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, eksepsi tentangkewenangan pengadilan, dan eksepsi tentang /egal standing Pembanding/dahulu Penggugat;Menimbang

parapihak yang bersengketa terkait dengan hal itu, tidak ditemukan adanya faktahukum yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Pembanding/dahulu Penggugat telah mengetahui obyek sengketa pada bulan Juni 2016.Oleh karena itu dalil eksepsi tentang kadaluwarsa pengajuan gugatan kepengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga eksepsitersebut juga harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa eksepsi berikutnya yang diajukan Terbanding/dahulu Tergugat adalah eksepsi tentang /egal

Menurut hemat Pengadilan Tinggi,oleh karena Pembanding /dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan atasnamanya sendiri, maka eksepsi tentang /egal standing yang dimaksud haruslahdikaitkan dengan kepentingan Pembanding/dahulu Penggugat untukmengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan Nomor 127/B/2017 PTTUN Mks.Tergugat mengenai /egal standing Pembanding/dahulu Penggugat tidak terbuktisehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukumtersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa seluruh eksepsiyang diajukan Terbanding/dahulu Tergugat tidak terbukti, dengan demikianPengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohon pembatalannya olehPembanding

berita acara sidang;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan PengadilanAgama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dankedudukan hukum (/egal

Pasal 1970 KUH Perdata, alat buktitersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) danPenetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 6 dari 12 hal.sempurna (volledig), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon IIbertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sehinggaPengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkaraa quo;Menimbang, bahwa mengenai /egal standing para pihak dalam perkaraini, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon

II adalahpasangan suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Mei1994, namun secara administrasi para Pemohon tidak memiliki Kutipan AktaNikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, maka quod est Pasal 7ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki /egal standing untukmengajukan perkara a quo.

Para Pemohonmembutuhkan penetapan itsbat nikah yang akan digunakan sebagai alashukum untuk kelengkapan administrasi mendapatkan buku nikah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon,para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan P.2serta dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti P.1 sudah dipertimbangkan padapertimbangan /egal standing di atas, hal mana merupakan satu kesatuan dalampertimbangan alat bukti

2017/PA.Sgt hal. 2 dari 5 hal.Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapanahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 PengadilanAgama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia adalah satusatunya anakkandung pewaris yang telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai anakkandung dari Pewaris mempunyail kedudukan hukum (/egal

Nomor 50 Tahun 2009,ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau Kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat,sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksi relative Pengadilan AgamaMojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuanPasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 sebagai bukti autentik, terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki /egal/standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan

cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan2 (dua) orang saksi bernama, di bawah sumpah yang memberikan keterangandi persidangan, dinilai telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang 3 tahun2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009

perkara yang diajukannya Pengangkatan Anakberdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.BadgBahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Pemohon telah mengajukanbuktibukti berupa:A.Surat:Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMADTRESNADI HIKMAT, SE, MBA, dengan NIK:3273301403740002.Menerangkan /egal

Menerangkan /egal standingPemohon yang berdomisili di Jalan Mandala IX No. 84 RT. 002 RW. 011,Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung. (BuktiP.2) dinazegelen;Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/l/2005 tertanggal 23Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanCicadas, Kota Bandung. Menerangkan Legal Standing perkawinanantara Pemohon (MUHAMMAD TRESNADI HIKMAT, SE, MBA)dengan Pemohon II (MARITA EITUNA, SE, ME).

Menerangkan /egal standing hasil tesPisikologi Pemohon (MUHAMMAD TRESNADI HIKMAT, SE, MBA)yang dinyatakan tidak mengidap gangguan jiwa/ dalam keadaan sehatwalafiat. (Bukti P.9) dinazegelen;Fotokopi dari Asli, Laporan Tes Psikometrik Nomor Reg: 219/rpv1/tanggal tes 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah SakitSantosa Hospital Bandung Center.

Menerangkan /egal standing hasil tesPisikologi Pemohon II (MARITA EITUNA, SE, ME) yang dinyatakan tidakmengidap gangguan jiwa/ dalam keadaan sehat walafiat. (Bukti P.10)dinazegelen;Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Badg1112.13.1.. Fotokopi dari Asli, Laporan Sosial Home Visit tertanggal 29 Juni 2020yang di Keluarkan oleh DINSOS Kota Bandung. Menerangkan /egalstanding Perkembangan Calon Orang Tua Angkat dan Calon AnakAngkat.

Januari 2022yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa para Pembanding danKuasa Terbanding;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertamaberkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan danPasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Pembanding mempunyai /egal

Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat 10410, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2021 yang telah terdaftar di RegisterKuasa Pengadilan Agama Depok tanggal 04 Nopember 2021, MajelisTingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimanaditentukan peraturan perundangundangan tentang Advokat dan ternyatatelah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai /egal standinguntuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masingmasingdalam perkara a quo;Menimbang, bahwa

Pasal 73 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa Pemohon mempunyai /egal standing dalam perkara a quo;Tentang Yuridis Permohonan PemohonMenimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa perkawinan yangdilakukan dengan Termohon pada tanggal 13 Desember 2019 denganKutipan Akta Nikah Nomor 908/67/XII/2019 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Beji Kota Depok tanggal 13 Desember 2019 adalah denganrekayasa dan tipu muslihat Termohon I, kKemudian Pemohon mengajukanPembatalan

Pengadilan Tinggi Agama Medan ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya surat kuasa khusus yang tegasatau tidak menyebutkan secara spesifik dikuasakan untuk mengajukan permintaanbanding, yang menjadi dasar Penerima Kuasa mengajukan banding atas perkara ini,maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat kuasa Pembandingtidak sesuai dengan pasal 199 ayat (1) RBg jo SEMA nomor 2 tahun 1959 dan SEMAnomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo, tidak memenuhi syarat formil, atautidak mempunyai /egal

Sehingga pernyataan banding yang ditanda tangani kuasa tidak sahdan tidak mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pernyataan banding atasPutusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Stb pada tanggal 30Januari 2014 Masehi tidak sah, karena diajukan oleh kuasa Pembanding tidakmempunyai /egal standing atau tidak berkualitas untuk mengajukan banding atasperkara ini, dengan demikian banding Penggugat

Surat kuasa adalah sebagai dasar bahwa kuasamempunyai /egal standing untuk beracara di persidangan sehingga harusmemenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.Sehingga apabila surat kuasa tidak memenuhi syarat, maka kuasaPenggugat tersebut tidak mempunyai /egal standing untuk mewakili parapihak di persidangan;Halaman 4 dari 6 hal. Put.

Muara14 RT.02 RW.02, Muarareja, Kota T egal ;STNK asli SPM Suzuki Satria FU warna hitam, tahun 2011, Nopol G6156RE an. TUTI HARYANTI, alamat JI.Brawijaya Gg. Muara 14 RT.02RW.02 Muarareja Kota T egal ;Di kembalikan kepada saksi Muhammad Rifki bin Asikin. ;1 Unit SPM Yamaha Jupiter MX tahun 2012 warna merah, Nopol G6650WP an.

Setelah pembacaan permohonan, Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Majelis Hakimmemeriksa /egal standing Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri sekaliguswali dari saudara kandungnya yang bernama HERRY ADITYA REZEQI binDAHLIANSYAH;Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan ia menjadi wali dari saudarakandungnya dikarenakan selama ini Ssaudara kandungnya tersebut tinggalbersama Pemohon I.

Pasal 7 angka (2)Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon ,Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari HERRY ADITYA REZEQIbin DAHLIANSYAH;Bahwa Pemohon menjadi wali dari Saudara kandungnya tersebutdidasarkan pada fakta bahwa kedua orang tua kandung mereka telahmeninggal dunia dan selama ini saudara kandung dimaksud tinggalbersama dengan

yang berada di bawah perwaliannya; Bahwa dalam konteks perkara a quo, Pemohon bukan salah seorangorang tua kandung dan ternyata pula tidak pernah mendapat wasiat melaluisurat wasiat atau akta autentik, sehingga seharusnya jika Pemohon inginbertindak untuk diri sendiri sekaligus wali dari saudara kandungnya harusmengajukan permohonan dan ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali yangsah; Bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilanberpendapat Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (/egal

(2) huruf b Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapanPegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor48/16/VII/2017, tanggal 26 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh PPN/KUAKecamatan Rumbia dan mendalilkan bahwa antara Penggugat danTergugat sering terjadi perselisinan dan pertengkaran terusmenerus, olehkarena itu Penggugat memiliki egal

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengandemikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (/egal standing)untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonissejak tahun 2019, yang disebabkan oleh Tergugat memukul Penggugatketika Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat dan Tergugattidak memberi nafkah pada Penggugat;3.

Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telahpecah, dengan demikian tujuan Suci perkawinan sebagaimana tercantumdalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinanJo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yangsakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak adaharapan lagi akan dapat hidup rukun kembali yang sejiwa dengan firmanAllan SWT dalam alQuran Surah arRum ayat 21:Le IgiSaud Lely jl pSauail yo oS sl> vl abl yooUg )S2iu egal

Pasal26 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telahmemenuhi syarat formil, maka permohonan dimaksud harus dinyatakan patutditerima;Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca,mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segiabsolut dan relatif, proses pemanggilan dan penentuan /egal standing parapihak

, pemberian kuasa Penggugat kepada kuasanya, usaha mendamaikan,upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat gugatan, jawaban/rekonvensi,replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan Penggugat, serta Tergugat termasukpertimbangan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yangberlaku dengan landasan hukum yang tepat sehingga proses pemeriksaanperkara di tingkat pertama patut dinyatakan memiliki /egal reasoning yangbenar dan memenuhi tata cara/tahapantahapan penyelesaian perkara inisebagaimana mestinya

danbarang bergerak lainnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis tingkatpertama secara /egal reasoning yang benar dan memenuhi tata cara/tahapantahapan persidangan untuk penyelesaian pemeriksaan perkara sebagaimanamestinya dalam memutus perkara ini (vide halaman 65 s/d 70), dengandemikian keberatan Tergugat/Pembanding tidak beralasan oleh karenanyadikesampingkan;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan tentang 2 (dua)buah lemari hias Jepara yang berbeda jenisnya antara yang ada dalam gugatanPenggugat

peristiwa perceraian Almarhum Muhammaddengan Hanifah binti Basyah, selanjutnya di dalam persidangan Majelis Hakimtelah meminta penjelasan dari Para Pemohon mengenai pernikahan danperceraian kedua orang tuanya tersebut namun ternyata Para Pemohon tidakdapat memberikan keterangan yang jelas dan tegas, sehingga menurutpenilaian Majelis Hakim posita (fundamentum petendi/) permohonan ParaPemohon tidak menerangkan dengan jelas dasar hukum (rechtgrond) dankejadian yang mendasari permohonan Para Pemohon dan /egal

standing ParaPemohon dalam mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menerangkan dengan jelasdasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari permohonan ParaPemohon /egal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan inimaka permohonan Para Pemohon belum memenuhi asas jelas dan tegas (eenduidelijkke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rvsehingga permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat materiil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulanpermohonan

uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Penetapan Nomor 37/Pat.P/2016/PA.Sqgt hal. 5 dari 11 hal.Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

Pasal 1870 KUH Perdata,alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan AgamaSengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan /egal standing, Pemohon dalampermohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung darianak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalitersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki /egal standinguntuk

Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Bjm, halaman 5 dari 10 halamanMenimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernamaMuliani binti Asmadi yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernamaDicky Fratama bin Ahmad F; Bahwa suatu perkawinan hanya

dapat dilangsungkan bila mencapalbatas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atashal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh keduaorang tua pihak pria atau wanita (vide Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1Tahun 1974 tentang Perkawinan); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agamaberpendapat para Pemohon memiliki /egal standing (kewenangan dankepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin aquo,Menimbang, bahwa pokok permohonan

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak materil yangPenetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Bjm, halaman 6 dari 10 halamanmemiliki kKewenangan dan kepentingan hukum langsung (/egal standing)dalam permohonan a quo (persona standi in judicio); Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga Pemohon yangmenunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara Para Pemohon dengananak bernama Muliani; Bahwa bukti P.5 menunjukkan para Pemohon telah mengajukanpermohonan

menjadi wali nikah anak setelah dispensasi dikabulkanPengadilan.Menimbang, bahwa hubungan ayah dan anak dinyatakan sahberdasarkan akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah dan ibu sanganak.Menimbang, bahwa adanya nama ayah pada akta kelahiran seoranganak hanya dimungkinkan jika ayah dan ibu sang anak menikah secara resmi.Menimbang, bahwa salah satu syarat formil Suatu perkara adalahkepastian dan kejelasan keberadaan, hubungan hukum dan kepentinganhukum para pihak, termasuk di dalamnya adalah /egal

standing para pihak,yang ketiadaannya akan menyebabkan suatu permohonan cacat formil.Halaman 4 Putusan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Pwk.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditemukanfakta hukum bahwa Pemohon tidak memiliki egal standing dalam memohonizin dispensasi kawin anak in casu atau Pemohon bukanlah persona standi inJudicio dalam perkara ini.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon oleh karenanya harusdinyatakan tidak