Ditemukan 555862 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum
Register : 04-06-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 20-04-2021
Putusan PN SIBOLGA Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Sbg
Tanggal 12 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ARPAN C. PANDIANGAN, SH
Terdakwa:
KHAIRUMAN SIMANJUNTAK
56 — 12
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Umum
Register : 24-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN BUNTOK Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bnt
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ALEX BILL MANDO DAELI, S.H.
Terdakwa:
HADRI bin ATAK
89 — 16
  • sumber daya ikan terganggu dan rusak, yaitu ikankecil maupun ikan besar baik bersisik maupun tidak bersisik akan mengalamigangguan fisik ataupun mati sehingga ikan akan berkurang dan bila dalam jangkawaktu yang lama habitat ditempat tersebut akan berubah karena salah satu matarantai makanan terputus dan lama kelamaan akan berkurang dan musnah.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004
    Terdakwa letakkan didalamnya lalu jerigen tersebutTerdakwa beri tali terobuat dari karung kemudian jerigen tersebut Terdakwa bawadengan cara digendong untuk mempermudah membawanya, lalu kemudianTerdakwa bawa ke sungai untuk digunakan menyetrum ikan;Bahwa penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan yang dilakukan olehTerdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Undang undangRepublik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004
    Unsur "Di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia";Menurut ketentuan Pasal 5 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Undang undang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang termasuk Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia adalah:1. Perairan Indonesia2.
    setrum tersebut Terdakwapergunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yakni di DASBARITO di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi KalimantanTengah;Bahwa dengan demikian unsur "Di kapal penangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 jo Pasal 9 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004
    Provinsi Kalimantan Tengah;Keadaan yang meringankan:Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangi lagi perbuatannya;Terdakwa belum pernah dihukum;Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN BntMemperhatikan Pasal 85 jo Pasal 9 Undang undang Republik IndonesiaNomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang undang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 22-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 733/Pid.Sus/2020/PN SDA
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
HAERU ROJIKIN Bin BUSAIRI
75 — 25
  • Pasal 26 Ayat (1) UUNo. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahum 2004 tentangPerikanan jo.
    ) unsur ini bersifat a/ternatif, sehingga jika salah satu perbuatan dalamHalaman 18 dari 26 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2020/PN SDAusaha perikanan yang disebut dalam unsur ini terpenuhi dan tidak memiliki ijinmaka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pengangkutanadalah perbuatan seseorang yang mengangkut suatu barang dalam hal ini ikandari satu tempat ke tempat yang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UndangundangNomor 31 tahun 2004
    di Sidoarjo dengan tujuan wilayah batam, tempatdilakukannya kejahatan tersebut termasuk dalam wilayah pengelolaanperikanan Indonesia, dengan demikian telah terpenuhi sub unsur "wilayahpengelolaan perikanan Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, makaperbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Kendon untuk mengirimkankoper yang berisi benih lobster merupakan perbuatan melakukan usaha dibidang pengangkutan ikan yang dimaksud dalam Pasal 92 UndangundangNomor 31 tahun 2004
    Pasal 26 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahum 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN SELONG Pidana Umum
Register : 21-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 24-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sel
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
SRI HARYATI, SH.
Terdakwa:
SUDIRMONO
50 — 57
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum
Register : 19-08-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN PALOPO Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Plp
Tanggal 15 September 2022 — Penuntut Umum:
1.ST.ROSDIANAH, SH
2.Irmawati, SH
Terdakwa:
DANDI BIN BURAHIN
51 — 18
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 24-07-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 851/Pid.Sus-PRK/2019/PT MDN
Tanggal 28 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum I : RIS PIERE HANDOKO, SH
Terbanding/Terdakwa : Rustion Siregar
18 — 0
Pengadilan PN BANGIL Pidana Umum
Register : 13-05-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 08-07-2024
Putusan PN BANGIL Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Bil
Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
2.ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
1.AMIN JUNAIDI
2.MUHAMMAD DONI SETIAWAN
10 — 13
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Umum
Register : 11-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 109/PID.SUS/2020/PT PLK
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : HANDOKO, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SELAMET FAUJI Alias UJI Bin AMBRI
97 — 34
  • Pada saat sedang melakukan penyetrumansekira jam 11.00 wib Terdakwa didatangi oleh anggota Polair PolresKotawaringin Barat yang kemudian mengamankannya; Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan denganmenggunakan alat setrum tersebut dapat membahayakan kelestariansumber daya ikan dan/atau lingkungan yang ada di sekitarnya;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang
    Pada saat sedang melakukan penyetrumansekira jam 11.00 wib Terdakwa didatangi oleh anggota Polair PolresKotawaringin Barat yang kemudian mengamankannya; Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan denganmenggunakan alat setrum tersebut dapat membahayakan kelestariansumber daya ikan dan/atau lingkungan yang ada di sekitarnya;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 B juncto Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan
    tersebut; Bahwa amar putusan terhadap barang bukti 1 (Satu) buah kelotok kecilbermesin Domfeng 180, panjang 6 m, lebar + 60 cm, warna ungu mudadikembalikan kepada Terdakwa, adalah bertolakbelakang denganpertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalahmelakukan tindak pidana Menggunakan alat penangkapan ikan yangmerusak keberlanjutan Sumber daya ikan, sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Kedua melanggar Pasal 100 B juncto Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
    tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebab dalamPasal 76 A UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan telah dengan jelas menyebutkan Bendadan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindakpidana perikanan dapat
    buah kelotok kecil bermesin Domfeng 180, panjang 6 m, lebar +60 cm, warna ungu, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarselengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, Pasal 100 B juncto Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PT MANADO Pidana Umum
Register : 10-12-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 116/PID/2015/PT MND
Tanggal 5 Januari 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : HARRY PALAR , SH
Terbanding/Terdakwa : RUSKIN LUMEPA
68 — 27
  • HALELUYA02 diperintahkan menuju ke Bitung untuk proseslebih lanjut.Hal 2 dari 9 hal Put No. 116/PID/2015/PT.MNDPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 100Jo pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang RI No. 45 tahun 2009, tentangPerubahan Atas UndangUndang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal13 Nopember 2015, No.
    Menyatakan Terdakwa Ruskin Lumepa terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barang siapamelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajibmematuhi ketentuan mengenai daerah/musim penangkapansebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan tunggal yang diatur dandiancam pidana dalam pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndangRI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;2.
    dalamputusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Perikanan melanggarHal 6 dari 9 hal Put No. 116/PID/2015/PT.MNDketentuan menangkap ikan diluar daerah penangkapan ikan sebagaimanaterlampir dalam SIPI, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umumkepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 jopasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang RI Nomor : 45 tahun 2009, TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004
    Bit yang dimintakan banding tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat bandingditetapkan sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat, UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umumyang telah dirubah pertama dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004
    danperubahan yang kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor : 49 Tahun2009, UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor : 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, serta pasalpasal dari peraturanperUndangUndangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.Hal 7 dari 9 hal Put
Pengadilan PN JANTHO Pidana Umum
Register : 15-04-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Jth
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DHIKA SAVANA, S.H.M.H.,
Terdakwa:
1.SAMSUAR BIN NURDIN
2.BANTASYAH BIN NURDIN
54 — 21
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 434/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NURUL YAKIN, SH.,MH
Terdakwa:
SOPYAN Bin ARSYAD
25 — 7
  • danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarring Trawlsjenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarangberdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaanalat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) diWilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarring Trawlsjenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarangberdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaanalat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) diWilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 100 B jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahanatas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang
    (Seine nets) di wilayah pengolaan perikananRepublik Indonesia dan pada pasal 9 UU RI No.45 tahun 2019,perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan berbunyiSetiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkapan dan /atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengolaan perikanan Negara RepublikIndonesia. dan alat tangkap milik terdakwa yang dimaksudkan yangdilarang tersebut
    dakwaanprimair maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perbuatanterdakwa dalam dakwaan subsidairnya dimana terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana olehketentuan pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 27-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 24-02-2023
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Tbh
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
DIAN PRADITHA, SH
Terdakwa:
RADHIYATUL HAYAT alias HAYAT bin YANUAR
45 — 0
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 02-12-2022 — Putus : 16-12-2022 — Upload : 17-12-2022
Putusan PN LUWUK Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Lwk
Tanggal 16 Desember 2022 — Penuntut Umum:
Agusjayanto, S.H., M.H
Terdakwa:
Nandi Husrin
106 — 21
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 29-07-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Lwk
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Undo Selong bin Kacia Selong
80 — 0
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
lucia Indri Primastuti, sh
Terdakwa:
MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS
43 — 27
  • Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN PANDANGAN 02 wajib memiliki dokumen berupa Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi(SLO), Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) dan Surat PersetujuanBerlayar (SPB);Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ada 11
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 meliputi perairan teluktomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraur;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia dan/atau
    tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 meliputi perairan teluktomini, laut Maluku, laut Halmahera, laut seram dan teluk beraurMenimbang, bahwa saksi ahli Sugiarto, S.Pi berpendapat Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI) untuk wilayah
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Umum
Register : 17-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Pmn
Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
PENGKI SUMARDI,SH
Terdakwa:
YONDRA Bin SYAMSUDIN
95 — 13
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum
Register : 20-03-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 18-11-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 87/PID/2013/PT SMG
Tanggal 2 Mei 2013 — Pembanding/Terdakwa : Ali Zuhdi bin Alm. Sapuan
Terbanding/Jaksa Penuntut : Dyah Budi Astuti, SH
40 — 16
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 02-08-2023 — Putus : 23-08-2023 — Upload : 18-10-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pgp
Tanggal 23 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.Triaman Santana
2.MUNAYYIR KAUSAR, S.H.
3.Erni Yusnita
Terdakwa:
ALIONG Bin (Alm) ABAS
95 — 64
Pengadilan PT KENDARI Pidana Umum
Register : 10-06-2024 — Putus : 25-06-2024 — Upload : 25-06-2024
Putusan PT KENDARI Nomor 82/PID.SUS/2024/PT KDI
Tanggal 25 Juni 2024 — Pembanding/Penuntut Umum IV : L.M MARDAN. R, S.H
Terbanding/Terdakwa I : IWAN BIN MOJIR
Terbanding/Terdakwa II : IRWANSYAH BIN RAIS
25 — 15
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Umum
Register : 28-04-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN SUMENEP Nomor 149/Pid.Sus/2015/PN Smp
Tanggal 26 Mei 2015 — Jaksa Penuntut:
HERMAN HIDAYAT, SH
Terdakwa:
RUSNI
29 — 16