Ditemukan 429870 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kematian kelautan kebaruan kepatuhan keshatan
Penelusuran terkait : Perkumpulan unit pengelola kegiatan negara kesatuan ri (asosiasi upk nkri) vs presiden ri;
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Upload : 09-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 22-K/PMT-I/BDG/AL/II/2015
Kesatuan : Lantamal II.
36 — 20
  • Kesatuan : Lantamal II.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Upload : 09-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 16-K/PMT-I/BDG/AL/I/2015
Kesatuan : Lantamal II.
27 — 13
  • Kesatuan : Lantamal II.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Umum Kejahatan terhadap asal usul perkawinan
Register : 06-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 21-K/PM.III-16/AD/III/2019
Tanggal 11 April 2019 — Kesatuan : Yonarmed-5 105/Tarik.
133 — 47
  • Kesatuan : Yonarmed-5 105/Tarik.
    Bahwa selanjutnya dibuatkan surat berupa BeritaAcara Penyelesaian Adat tertanggal 6 Agustus 2017 yangditanda tangai Saksi selaku pihak dari Terdakwaselanjutnya dibawa ke rumah Saksi2 untuk ditanda tanganiselaku. pihak dari Saksi1 dengan tujuan untukmemberitahukan kepada pihak kesatuan Terdakwa jikaTerdakwa telah menyelesaikan permasalahannya denganSaksi1 dengan cara menikahi Saksi1 secari siri/adat.8.
    Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak menikahi Saksi1 secara resmi di kesatuan Terdakwa.10.
    Bahwa benar Terdakwa dan Saksi1 tidak minta izinkepada Saksi3 dan kesatuan Terdakwa untuk melakukanpernikahan karena Terdakwa dan Saksi1 sudahmemastikan Saksi3 dan kesatuan Terdakwa tidak akandiberi izin untuk menikah karena setiap anggota INI tidakboleh mempunyai istri lebih dari satu orang.31.
    Bahwa benar Terdakwa dan Saksi1 tidak minta izinkepada Saksi3 dan kesatuan Terdakwa untuk melakukanpernikahan karena Terdakwa dan Saksi1 sudahmemastikan Saksi3 dan kesatuan Terdakwa tidak akandiberi izin untuk menikah karena setiap anggota INI tidakboleh mempunyai istri lebih dari satu orang.8.
    Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisadibina oleh Komandannya untuk menjadi Prajurit yangbaik, sehingga tenaganya masih dapat digunakanuntuk mendukung tugas pokok Kesatuan Terdakwa.f. Bahwa mendasari uraianuraian tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa patutdiberikan kesempatan tetap berada di lingkunganmiliter untuk dapat memperbaiki sikap serta perilakudalam melaksanakan tugasnya.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 532/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 20 Desember 2018 — Kepala Kesatuan Pemangku Hutan KKPH Bogor Unit III Jawa Barat Dan Banten, Cq. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah
Terbanding/Tergugat II : Anton Muhadjir
Terbanding/Tergugat II : Anton Muhadjir
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Perum Perhutani Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Cq. Kepala Kesatuan Pemangku Hutan KKPH Bogor Unit III Jawa Barat Dan Banten, Cq.
62 — 46
  • Kepala Kesatuan Pemangku Hutan KKPH Bogor Unit III Jawa Barat Dan Banten, Cq. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah
    Terbanding/Tergugat II : Anton Muhadjir
    Terbanding/Tergugat II : Anton Muhadjir
    Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Perum Perhutani Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Cq. Kepala Kesatuan Pemangku Hutan KKPH Bogor Unit III Jawa Barat Dan Banten, Cq.
    Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah
    Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 Penggugat dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Kerjasama Penanaman PemeliharaanPengamanan / Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan SistimTumpang Sari Mina Wana Tani, atas TANAH GARAPAN YANGSELANJUTNYA DISEBUT DENGAN OBJEK SENGKETA terletak di : Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah Petak/Blok : 18/Blacan Luas Lahan/Andil : 17.04 Ha.2.
    pada tanggal 19 Maret 2009.Bahwa atas dasar permohonan pada tanggal 19 Maret 2009, sehinggapada tanggal 14 Agustus 2009 dibuat perjanjian yang baru yaitu :Perjanjian Kerjasama Penanaman PemeliharaanPengamanan/Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan SistimTumpang Sari Mina Wana Tani, antara Penggugat dengan Tergugat atas : Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah Petak/Blok : 18/Blacan Luas Lahan/Andil : 8.50 Ha.Dengan
    Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDGdengan Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan /Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan Sistim Tumpang SariMina Wana Tani tetanggal 11 Maret 2009 , yang berlokasi dan terletak: Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor; Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah Petak/Blok : 18/Blacan Luas Lahan/Andil : 17.04 Ha.Dengan batas lokasi objek perjanjian adalah : Sebelah Utara : berbatasan dengan garapan Jeni Sebelah
    Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 Penggugat dengan Tergugat telahmembuat Penanjian Keyasama Penanaman PemeliharaanPengamanan/Perlindungan Pemanfaatan Hutan Payau Dengan SistimTumpang Sari Mina Wana Tani, atas TANAH GARAPAN YANGSELANJUTNYA DISEBUT DENGAN OBJEK SENGKETA terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah Petak/Blok : 18/Blacan Luas Lahan/Andlil / 17,04 Ha.2.
    SUDUNG SIMBOLON (PENGGUGAT);Bahwa jika merujuk pada Pihak TERGUGAT yang disebut olehPENGGUGAT dalam surat gugatan nya adalah Pemerintah RepublikIndonesia cq Perum Perhutani (Perusahaan Umum KehutananNegara) cq Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KKPH) Bogor Unit IIIJawa Barat dan Banten cq. Kepala Bagian Kesatuan PemangkuanHutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-11-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 0665/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL
Tanggal 7 Januari 2013 — Penggugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPP PKDI
Tergugat:
1.ARNOLDUS JANSEN FERNANDEZ, SE als. JANSEN FERNANDEZ
2.PLATE S. ENGELBERTUS
39 — 12
  • Penggugat:
    DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPP PKDI
    Tergugat:
    1.ARNOLDUS JANSEN FERNANDEZ, SE als. JANSEN FERNANDEZ
    2.PLATE S. ENGELBERTUS
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 27-11-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 11-05-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 230-K/PM.II-09/AD/XI/2014
Tanggal 22 Januari 2015 —
26 — 18
  • Kesatuan : Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Bogor.
    Bahwa di Kesatuan Yon Bekang 1/Kostrad sudah sering dilakukan penyuluhanhukum dan penekanan para Komandan tentang bahaya penyalahgunaanNarkotika.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi2Nama lengkap > SRI RAHMAT.Pangkat/NRP > Praka/ 31050569350585.Jabatan : Ta Seksi 1.Kesatuan : Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad.Tempat dan tanggallahir : Boyolali, 19 Mei 1985.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama Islam.Alamat tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1 Divif 1
    Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di kesatuan Yonbekang 1/Kostrad ,Namun tidak ada hubungan keluarga.2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di MaYonbekang 1 Divif 1 Kostrad dilaksanakan pemeriksaan tes urine oleh TeamMedis dari Polres Kab. Bogor bertempat di Ma Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Kel.Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor.3.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Upload : 09-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 117-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2014
Kesatuan : Denpom I/4 Pomdam I/BB. .
40 — 21
  • Kesatuan : Denpom I/4 Pomdam I/BB..
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer Disersi
Register : 11-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 06-04-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 14-K/PM III-16/AD/II/2019
Tanggal 20 Maret 2019 — Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn.
57 — 36
  • Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn.
    Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwameninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atauatasan lain yang berwenang.4.
    Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwaselama meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn dariDandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang karenaTerdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik berupa suratmaupun melalui berita telepon tentang keberadaan Terdakwa.7.
    Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwaselama meninggalkan Kesatuan Denmadam XIV/Hsn dariDandenmadam XIV/Hsn atau Atasan lain yang berwenang karenaTerdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik berupa suratmaupun melalui berita telepon tentang keberadaan Terdakwa.6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkanKesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atauAtasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawaperlengkapan perang dan barang Infentaris Satuan.7.
    Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp,Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atauberdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkapdengan tanda pangkatlokasi kesatuan dan atribut lainnya.
    Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2017 Terdakwameninggalkan Kesatuan denmadam XIV/Hsn sampai sekarangbelum kembali ke Kesatuan.3.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 06-03-2023 — Putus : 29-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Srg
Tanggal 29 Maret 2023 — IIM ROHIMUDIN BIN NENDI ARIYADI
Termohon:
KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SERANG KOTA Cq KEPALA UNIT PPA SATRESKRIM POLRES SERANG KOTA
50 — 9
  • IIM ROHIMUDIN BIN NENDI ARIYADI
    Termohon:
    KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SERANG KOTA Cq KEPALA UNIT PPA SATRESKRIM POLRES SERANG KOTA
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 150/Pdt.G/2013/PN.Ska
Tanggal 9 Juli 2013 — Dkk Melawan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta
58 — 15
  • DkkMelawanPemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta
    Selanjutnya disebut SEDARAl cassssa.casnsansaswanwncaanmnwnamnns PARA.PENGGUGAT; LAWANPemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik IndonesiaCq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kepala Kejaksaan NegeriSurakarta di Jl. Kepatihan Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.AliSunhaji, SH. 2.Tukiyem, SH.,MH. 3.Inliek Untari, SH. 4.M. Bina Prasasti, SH.5.Dewi Wardhani, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Upload : 27-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 78-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015
Kesatuan : Bekangdam IM
53 — 5
  • Kesatuan : Bekangdam IM
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Umum Penganiayaan
Register : 06-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 31-K/PM III-16/AL/III/2019
Tanggal 2 April 2019 — Kesatuan : Yonmarhanlan VI.
145 — 41
  • Kesatuan : Yonmarhanlan VI.
    Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice(keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelakudengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuanpemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, sehinggaMajelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil sertabermanfaat baik bagi bagi diri Terdakwa dan kesatuan apabilakepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwadapat melaksanakan
    tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwadi kesatuan.6.
    FitriAbdillah. 1(satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa denganSaksi1 tanggal 27 Maret 2019.Oleh karena seluruh barang bukti berupa suratsurat tersebutdiatas adalah berupa fotocopy dari suratsurat yang masihberhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwadalam perkara ini, dimana fotocopy suratsurat tersebut sudahsejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dariberkas perkara Terdakwa, maka majelis Hakim perlu menentukanstatusnya agar barang bukti berupa suratsurat tersebut
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Gst
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.RIS PIERE HANDOKO, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
1.KESATUAN DUHA Alias KESA
2.SIFADA SARUMAHA Alias SIFA
31 — 0

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa 1 SIFADA SARUMAHA Als SIFA dan Terdakwa 2 KESATUAN DUHA Als KESA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
    2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua
    Penuntut Umum:
    1.RIS PIERE HANDOKO, SH
    2.ERWINTA TARIGAN, SH
    Terdakwa:
    1.KESATUAN DUHA Alias KESA
    2.SIFADA SARUMAHA Alias SIFA
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 01-08-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Pra/2022/PN Sby
Tanggal 25 Agustus 2022 — Pemohon:
RIQI MULYADI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES SURABAYA Cq PENYIDIK UNIT II SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA
97 — 29
  • Pemohon:
    RIQI MULYADI
    Termohon:
    KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES SURABAYA Cq PENYIDIK UNIT II SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 05-05-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 26-02-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 088-K/PM.II-09/AD/V/2014
Tanggal 30 Juni 2014 —
50 — 14
  • Kesatuan : Benglap A 03-43-02 Sukabumi.
    Ingridwarga Jakarta.Bahwa pada awal bulan Oktober 2012 Terdakwa mendapatperintah dari kesatuan untuk mengikuti kursus spesialisasisenjata ringan di Pusdikpal selama 2 (dua) bulan.Bahwa setelah selesai pendidikan Terdakwamengembalikan mobil Vios warna merah kepada SaksiSimangunsong dengan membayar siSa uang rentalsedangkan mobil Yaris Nopol F 86 SS akan Terdakwakembalikan 2 (dua) minggu lagi.Bahwa Terdakwa saat itu belum dapat mengembalikanmobil Yaris Nopol F 86 SS karena masih digunakan diproyek
    selama 4(empat) bulan dalam kasus Susila .Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat dariperbuatan Terdakwa serta halhal yang memberatkan danmeringankan pidananya, Majelis Hakim akan menilai dalamdua hal yakni disatu sisi kepentingan pihak yang dirugikandalam hal ini Saksil dan Saksi2 dan disisi lain adalahkepentingan Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinas diBenglap A 034302 Sukabumi apakah perbuatannya dapatdibenarkan dari segi hukum dan berpengaruh terhadaplingkungan kesatuan
    kerugian yang telah dialami Saksi SahatSimangunsong' seharga Rp. 145.000.000, (seratus empatpuluh lima juta rupiah).Bahwa melihat sikap dan cara hidup Terdakwa yang tidak maumenerima apa adanya sesuai dengan kemampuan Terdakwaselaku seorang prajurit, maka Majelis Hakim haruslah menilaiperbuatan Terdakwa yang telah merugikan orang lain tentunyasangat dilarang dan bertentangan dengan norma hukum olehkarenanya agar perbuatan Terdakwa tidak terulang kembalidan ditiru oleh anggota prajurit yang lain di kesatuan
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Register : 08-11-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN STABAT Nomor 9/Pid.Pra/2018/PN Stb
Tanggal 23 Nopember 2018 —
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Langkat
2.Kepala Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Langkat
40 — 28

  • Termohon:
    1.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Langkat
    2.Kepala Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Langkat
    TERMOHON ;2.Kepala Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Langkat,beralamat kantor di Jalan Proklamasi No.55 Stabat Langkat,untuk selanjutnya disebut SEA s2e5: emcee 225s eemenTERMOHON II ;Dalam hal ini Para Termohon memberikan Kuasa kepada IPTU MARAGANTIPANGGABEAN, S.H.,M.Hum. dan AIPDA TANTAWI JAUHARY, S.SY,M.H.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 80/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 14 Desember 2020 — SYAMSUL IDRIS PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
7 — 0
  • SYAMSUL IDRIS PASARIBU
    Termohon:
    1.KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
    2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus Fidusia
Register : 11-02-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 13-K/PM.III-16/AD/II/2019
Tanggal 5 Maret 2019 — - Terdakwa : Nama lengkap : Tri Ari Wibowo Saputro, Pangkat, NRP Sertu, 21090169030190, Jabatan : Ba Ton Min, Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn . - Oditur Militer : S.Nasution.,S.H Mayor Chk NRP 11050025371279
178 — 51
  • - Terdakwa : Nama lengkap : Tri Ari Wibowo Saputro, Pangkat, NRP Sertu, 21090169030190, Jabatan : Ba Ton Min, Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn .- Oditur Militer : S.Nasution.,S.H Mayor Chk NRP 11050025371279
    kelengkapan administrasiperkara sehingga terejadinya perkara. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 5Nopember 2018. 1 (satu) lembar surat keterang dari PT Adira Dinamika MultiFinance Cabang Makassar tanggal 27 Februari 2019.Oleh karena seluruh barang bukti berupa suratsurat tersebutdiatas adalah berupa fotocopy dari suratsurat yang masihberhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwadalam perkara ini, dimana fotocopy suratsurat tersebut sudahsejak awal melekat satu kesatuan
Pengadilan DILMILTAMA Pidana Umum Perusakan
Register : 24-01-2023 — Putus : 15-03-2023 — Upload : 03-08-2023
Putusan DILMILTAMA Nomor 3-K/PMU/BDG/AL/I/2023
Tanggal 15 Maret 2023 — Kesatuan : Dismatal Mabesal (Denma Lantamal V).
187 — 105
  • Kesatuan : Dismatal Mabesal (Denma Lantamal V).
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer Disersi
Register : 11-02-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 16-K/PM.III-16/AD/II/2019
Tanggal 11 Maret 2019 — Kesatuan : Yonzipur 8/SMG.
59 — 22
  • Kesatuan : Yonzipur 8/SMG.