Ditemukan 429542 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kematian kelautan kebaruan kepatuhan keshatan
Penelusuran terkait : Kesatuan masyarakat adat kasepuhan vs presiden republik indonesia;; Perkumpulan unit pengelola kegiatan negara kesatuan ri (asosiasi upk nkri) vs presiden ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3510 K/Pdt/2012
Tanggal 19 Juni 2013 — ., ; PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA., dkk
24 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., ; PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA., dkk
    ., Advokat,beralamat di Kompleks Perumahan Puri Taman Sari Blok D1Nomor 3 Kelurahan Kassikassi, Kecamatan Rappocini, KotaMakassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April2011;Para Pemohon Kasasi dahulu/Para Pembanding/Penggugat I danPenggugat II;melawan1 PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIKINDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA Cq.
    DIREKTORAT JENDERALKEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Wahidin Nomor 1, Jakarta,PEMERINTAH NEGARA KESATUAN' REPUBLIKINDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERALKEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jakarta Cq. DIREKTORAT JENDERALKEUANGAN NEGARA WILAYAH XV MAKASSAR Cq.KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN)Cabang SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Jalan UripSumoharjo Km.4. Makassar;PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIKINDONESIA Cq.
Pengadilan PN MASOHI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-12-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN MASOHI Nomor 1/PDT.G/2014/PN.MSH
Tanggal 8 Desember 2014 — Penggugat: NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Tergugat: 1.NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. 2.PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI 3.PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
331 — 489
  • Penggugat:NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI.Tergugat:1.NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI.2.PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI3.PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
    PUTUSANNOMOR : 01/Pdt .G/2014/PN MshDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA n Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara ;Negeri Wahai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, qqKepala Pemerintah Negeri Wahai, qq Penjabat KepalaPemerintah Negeri Wahai, berkedudukan di Negeri WahaiKecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku,dalam hal ini diwakili oleh kuasa
    hukumnya HAMZA MAUDY MAUSSA,S.H., dan MUNIR KAIROTI, S.H., Advokat/Pengacara pada Law OfficeHMM&Partners, yang beralamat di jalan Jalan Raya Kelingkit No.84 A,Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan berdasarkan Surat KuasaKhusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohidibawah Nomor : 09/SK/III/2014, selanjutnya disebut :PENGGUGAT ;ns tin nF Rt RSA MELAWANNegeri Sawai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, qqKepala Pemerintah Negeri Sawai, qq Penjabat KepalaPemerintah Negeri Sawai,
    Bahwa Negeri Wahai adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adatyang bersifat genealogis territorial yang memiliki batas wilayah,berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan hak asalusul dan adat istiadat setempatberada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormatidalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia (Vide Pasal 1 Angka 14 Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor: 01 Tahun 2006Tentang Negeri);2.
    Bahwa dengan demikian berkenaan dengan perbuatan melawanhukum berupa penyerobotan tanah yang dilakukan olehMasyarakat Hukum Adat Negeri Sawai atas Tanah PetuananNegeri Wahai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat seluas1.000 Hektar yang terletak setempat di Arara, KecamatanSeram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, maka kedudukanhukum (legal standing) NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUANMASYARAKAT HUKUM ADAT, QQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERIWAHAI, QQ.
    Bahwa selama ini tidak pernah terjadi perselisihan antara NegeriWahai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Penggugat)dengan Negeri Sawai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat(Tergugat) tentang batas Tanah Petuanan kedua Negeri atau tidakpernah terjadi penyerobotan dan/atau okupasi ilegal atas TanahPetuanan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat maupunsebaliknya, bahkan ketika Turut Tergugat melakukan pembukaanlahan di atas Tanah Petuanan Penggugat dan Tanah PetuananTergugat yang terletak di Arara
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 27-11-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 11-05-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 230-K/PM.II-09/AD/XI/2014
Tanggal 22 Januari 2015 —
29 — 21
  • Kesatuan : Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Bogor.
    Bahwa di Kesatuan Yon Bekang 1/Kostrad sudah sering dilakukan penyuluhanhukum dan penekanan para Komandan tentang bahaya penyalahgunaanNarkotika.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi2Nama lengkap > SRI RAHMAT.Pangkat/NRP > Praka/ 31050569350585.Jabatan : Ta Seksi 1.Kesatuan : Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad.Tempat dan tanggallahir : Boyolali, 19 Mei 1985.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama Islam.Alamat tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1 Divif 1
    Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di kesatuan Yonbekang 1/Kostrad ,Namun tidak ada hubungan keluarga.2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di MaYonbekang 1 Divif 1 Kostrad dilaksanakan pemeriksaan tes urine oleh TeamMedis dari Polres Kab. Bogor bertempat di Ma Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Kel.Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor.3.
Pengadilan PN KENDAL Pidana Khusus
Register : 09-08-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN KENDAL Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Kdl
Tanggal 31 Agustus 2022 — KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KENDAL
17 — 12
  • KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KENDAL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-12-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2312 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Desember 2014 — KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA (DPPPKD INDONESIA) SEKARANG BERUBAH MENJADI KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPPPKDI) DI JAKARTA CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA (DPDPKD INDONESIA) SEKARANG BERUBAH MENJADI KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPDPKDI) PROPINSI NTT DI KUPANG CQ.
57 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA (DPPPKD INDONESIA) SEKARANG BERUBAH MENJADI KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPPPKDI) DI JAKARTA CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA (DPDPKD INDONESIA) SEKARANG BERUBAH MENJADI KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPDPKDI) PROPINSI NTT DI KUPANG CQ.
    KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA (DPCPKD INDONESIA) SEKARANG BERUBAH MENJADI KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPCPKDI) KABUPATEN ALOR DI KALABAHI, ; PERMENAS LAMMA KOLLY, S.E., dkk
    KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAIKASIH DEMOKRASI INDONESIA (DPDPKD INDONESIA)SEKARANG BERUBAH MENJADI KETUA DEWAN PIMPINANDAERAH PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA(DPDPKDI) PROPINSI NTT DI KUPANG CQ.
    Karena itu Dewan Pimpinan CabangPartai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor Mengambil Sikapuntuk menolak keputusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor73/PDT/2012/PTK tanggal 7 Januari 2013;2.
    Pemecatan Saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, S.E.)berdasarkan Surat keputusan Nomor 13.18.1/DPP/I.E/08/2010 tertanggal 24Agustus 2010 telah memenuhi prosedur dan mekanisme partai PKDI,karenamenggunakan Aturan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) yangterdaftardi Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor;3.
    Pemecatan terhadap Saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly) darikeanggotaan Partai PKDI dan Proses Pengantian Antar Waktu (PAW),dengan alasan:a) Sebagai anggota biasa Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia yangdipercayakan oleh rakyat untuk duduk di DPRD Kabupaten Alormewakili Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDIIndonesia) yangmerubah namanya menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia(PKDI), telah memanfaatkan moment Anggota DPRD Kabupaten Aloruntuk melakukan upaya merebut posisi ketua Dewan PimpinanHal
    Karena prosesPemecatan dan PAW sudah sesuai dengan aturan mekanisme dalam PartaiKasih Demokrasi Indonesia (PKDIIndonesia) yang merubah namanyamenjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI).
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer Disersi
Register : 11-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 06-04-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 14-K/PM III-16/AD/II/2019
Tanggal 20 Maret 2019 — Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn.
58 — 40
  • Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn.
    Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwameninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atauatasan lain yang berwenang.4.
    Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwaselama meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn dariDandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang karenaTerdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik berupa suratmaupun melalui berita telepon tentang keberadaan Terdakwa.7.
    Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwaselama meninggalkan Kesatuan Denmadam XIV/Hsn dariDandenmadam XIV/Hsn atau Atasan lain yang berwenang karenaTerdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik berupa suratmaupun melalui berita telepon tentang keberadaan Terdakwa.6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkanKesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atauAtasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawaperlengkapan perang dan barang Infentaris Satuan.7.
    Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp,Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atauberdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkapdengan tanda pangkatlokasi kesatuan dan atribut lainnya.
    Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2017 Terdakwameninggalkan Kesatuan denmadam XIV/Hsn sampai sekarangbelum kembali ke Kesatuan.3.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer Disersi
Register : 11-02-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 16-K/PM.III-16/AD/II/2019
Tanggal 11 Maret 2019 — Kesatuan : Yonzipur 8/SMG.
61 — 25
  • Kesatuan : Yonzipur 8/SMG.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-11-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 0665/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL
Tanggal 7 Januari 2013 — Penggugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPP PKDI
Tergugat:
1.ARNOLDUS JANSEN FERNANDEZ, SE als. JANSEN FERNANDEZ
2.PLATE S. ENGELBERTUS
40 — 12
  • Penggugat:
    DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPP PKDI
    Tergugat:
    1.ARNOLDUS JANSEN FERNANDEZ, SE als. JANSEN FERNANDEZ
    2.PLATE S. ENGELBERTUS
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Upload : 09-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 01-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015
Kesatuan : Yonif 134/TS.
44 — 21
  • Kesatuan : Yonif 134/TS.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 01-08-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Pra/2022/PN Sby
Tanggal 25 Agustus 2022 — Pemohon:
RIQI MULYADI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES SURABAYA Cq PENYIDIK UNIT II SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA
100 — 29
  • Pemohon:
    RIQI MULYADI
    Termohon:
    KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES SURABAYA Cq PENYIDIK UNIT II SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 80/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 14 Desember 2020 — SYAMSUL IDRIS PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
15 — 0
  • SYAMSUL IDRIS PASARIBU
    Termohon:
    1.KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
    2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer Disersi
Register : 06-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 27-K/PM.III-16/AD/III/2019
Tanggal 2 April 2019 — Mayor Chk NRP 11050025371279 - Terdakwa, Nama lengkap : ROBI ANWAR Pangkat/NRP : Prada/31150514620196 Jabatan : Tabanjutatra Sikom Kima Kesatuan : Yonzipur 8/SMG
61 — 25
  • Mayor Chk NRP 11050025371279- Terdakwa, Nama lengkap : ROBI ANWARPangkat/NRP : Prada/31150514620196Jabatan : Tabanjutatra Sikom Kima Kesatuan : Yonzipur 8/SMG
    Bahwa Saksi2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 ketikaTerdakwa mulai berdinas di kesatuan Yonzipur 8/SMG, tidak adahubungan keluarga.2.
    Oleh karenanya apabila Terdakwa masihmeninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatantersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.4.
    Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yangsah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan yang berwenang, Terdakwatidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukankeberadaannya.10.
    Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yangsah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan yang berwenang, Terdakwatidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukankeberadaannya.9.
    Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendisendi kehidupandisiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain padaumumnya.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Upload : 09-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 117-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2014
Kesatuan : Denpom I/4 Pomdam I/BB. .
43 — 23
  • Kesatuan : Denpom I/4 Pomdam I/BB..
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 150/Pdt.G/2013/PN.Ska
Tanggal 9 Juli 2013 — Dkk Melawan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta
59 — 15
  • DkkMelawanPemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta
    Selanjutnya disebut SEDARAl cassssa.casnsansaswanwncaanmnwnamnns PARA.PENGGUGAT; LAWANPemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik IndonesiaCq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kepala Kejaksaan NegeriSurakarta di Jl. Kepatihan Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.AliSunhaji, SH. 2.Tukiyem, SH.,MH. 3.Inliek Untari, SH. 4.M. Bina Prasasti, SH.5.Dewi Wardhani, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
Pengadilan DILMILTAMA Pidana Umum Perusakan
Register : 24-01-2023 — Putus : 15-03-2023 — Upload : 03-08-2023
Putusan DILMILTAMA Nomor 3-K/PMU/BDG/AL/I/2023
Tanggal 15 Maret 2023 — Kesatuan : Dismatal Mabesal (Denma Lantamal V).
192 — 110
  • Kesatuan : Dismatal Mabesal (Denma Lantamal V).
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 06-03-2023 — Putus : 29-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Srg
Tanggal 29 Maret 2023 — IIM ROHIMUDIN BIN NENDI ARIYADI
Termohon:
KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SERANG KOTA Cq KEPALA UNIT PPA SATRESKRIM POLRES SERANG KOTA
51 — 9
  • IIM ROHIMUDIN BIN NENDI ARIYADI
    Termohon:
    KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SERANG KOTA Cq KEPALA UNIT PPA SATRESKRIM POLRES SERANG KOTA
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 532/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 20 Desember 2018 — Kepala Kesatuan Pemangku Hutan KKPH Bogor Unit III Jawa Barat Dan Banten, Cq. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah
Terbanding/Tergugat II : Anton Muhadjir
Terbanding/Tergugat II : Anton Muhadjir
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Perum Perhutani Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Cq. Kepala Kesatuan Pemangku Hutan KKPH Bogor Unit III Jawa Barat Dan Banten, Cq.
65 — 47
  • Kepala Kesatuan Pemangku Hutan KKPH Bogor Unit III Jawa Barat Dan Banten, Cq. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah
    Terbanding/Tergugat II : Anton Muhadjir
    Terbanding/Tergugat II : Anton Muhadjir
    Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Perum Perhutani Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Cq. Kepala Kesatuan Pemangku Hutan KKPH Bogor Unit III Jawa Barat Dan Banten, Cq.
    Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah
    Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 Penggugat dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Kerjasama Penanaman PemeliharaanPengamanan / Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan SistimTumpang Sari Mina Wana Tani, atas TANAH GARAPAN YANGSELANJUTNYA DISEBUT DENGAN OBJEK SENGKETA terletak di : Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah Petak/Blok : 18/Blacan Luas Lahan/Andil : 17.04 Ha.2.
    pada tanggal 19 Maret 2009.Bahwa atas dasar permohonan pada tanggal 19 Maret 2009, sehinggapada tanggal 14 Agustus 2009 dibuat perjanjian yang baru yaitu :Perjanjian Kerjasama Penanaman PemeliharaanPengamanan/Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan SistimTumpang Sari Mina Wana Tani, antara Penggugat dengan Tergugat atas : Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah Petak/Blok : 18/Blacan Luas Lahan/Andil : 8.50 Ha.Dengan
    Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDGdengan Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan /Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan Sistim Tumpang SariMina Wana Tani tetanggal 11 Maret 2009 , yang berlokasi dan terletak: Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor; Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah Petak/Blok : 18/Blacan Luas Lahan/Andil : 17.04 Ha.Dengan batas lokasi objek perjanjian adalah : Sebelah Utara : berbatasan dengan garapan Jeni Sebelah
    Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 Penggugat dengan Tergugat telahmembuat Penanjian Keyasama Penanaman PemeliharaanPengamanan/Perlindungan Pemanfaatan Hutan Payau Dengan SistimTumpang Sari Mina Wana Tani, atas TANAH GARAPAN YANGSELANJUTNYA DISEBUT DENGAN OBJEK SENGKETA terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah Petak/Blok : 18/Blacan Luas Lahan/Andlil / 17,04 Ha.2.
    SUDUNG SIMBOLON (PENGGUGAT);Bahwa jika merujuk pada Pihak TERGUGAT yang disebut olehPENGGUGAT dalam surat gugatan nya adalah Pemerintah RepublikIndonesia cq Perum Perhutani (Perusahaan Umum KehutananNegara) cq Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KKPH) Bogor Unit IIIJawa Barat dan Banten cq. Kepala Bagian Kesatuan PemangkuanHutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Upload : 09-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 16-K/PMT-I/BDG/AL/I/2015
Kesatuan : Lantamal II.
30 — 15
  • Kesatuan : Lantamal II.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 05-05-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 26-02-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 088-K/PM.II-09/AD/V/2014
Tanggal 30 Juni 2014 —
50 — 14
  • Kesatuan : Benglap A 03-43-02 Sukabumi.
    Ingridwarga Jakarta.Bahwa pada awal bulan Oktober 2012 Terdakwa mendapatperintah dari kesatuan untuk mengikuti kursus spesialisasisenjata ringan di Pusdikpal selama 2 (dua) bulan.Bahwa setelah selesai pendidikan Terdakwamengembalikan mobil Vios warna merah kepada SaksiSimangunsong dengan membayar siSa uang rentalsedangkan mobil Yaris Nopol F 86 SS akan Terdakwakembalikan 2 (dua) minggu lagi.Bahwa Terdakwa saat itu belum dapat mengembalikanmobil Yaris Nopol F 86 SS karena masih digunakan diproyek
    selama 4(empat) bulan dalam kasus Susila .Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat dariperbuatan Terdakwa serta halhal yang memberatkan danmeringankan pidananya, Majelis Hakim akan menilai dalamdua hal yakni disatu sisi kepentingan pihak yang dirugikandalam hal ini Saksil dan Saksi2 dan disisi lain adalahkepentingan Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinas diBenglap A 034302 Sukabumi apakah perbuatannya dapatdibenarkan dari segi hukum dan berpengaruh terhadaplingkungan kesatuan
    kerugian yang telah dialami Saksi SahatSimangunsong' seharga Rp. 145.000.000, (seratus empatpuluh lima juta rupiah).Bahwa melihat sikap dan cara hidup Terdakwa yang tidak maumenerima apa adanya sesuai dengan kemampuan Terdakwaselaku seorang prajurit, maka Majelis Hakim haruslah menilaiperbuatan Terdakwa yang telah merugikan orang lain tentunyasangat dilarang dan bertentangan dengan norma hukum olehkarenanya agar perbuatan Terdakwa tidak terulang kembalidan ditiru oleh anggota prajurit yang lain di kesatuan
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Register : 08-11-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN STABAT Nomor 9/Pid.Pra/2018/PN Stb
Tanggal 23 Nopember 2018 —
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Langkat
2.Kepala Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Langkat
41 — 29

  • Termohon:
    1.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Langkat
    2.Kepala Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Langkat
    TERMOHON ;2.Kepala Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Langkat,beralamat kantor di Jalan Proklamasi No.55 Stabat Langkat,untuk selanjutnya disebut SEA s2e5: emcee 225s eemenTERMOHON II ;Dalam hal ini Para Termohon memberikan Kuasa kepada IPTU MARAGANTIPANGGABEAN, S.H.,M.Hum. dan AIPDA TANTAWI JAUHARY, S.SY,M.H.