Ditemukan 371518 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lapangan lawangan lamongan langngan larangahen
Penelusuran terkait : Larangan pemakaian tanah tanpa ijin - pidana Larangan membawa handbag Perbuatan melawan hukum Sengketa tata usaha negara Larangan mengadakan hubungan bisnis Itsbat nikah Rukun nikah Syarat nikah Larangan perkawinan Halangan perkawinan Penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 06-02-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 24/Pid.B/2019/PN Pkj
Tanggal 29 April 2019 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
Herman Bin Pandolang
66 — 5
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Umum
Register : 05-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 186/Pid.B/2021/PN Tjs
Tanggal 10 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD RAHMAN, S.H
Terdakwa:
H. MUNIR Als HABIB MUNIR Bin ALI
143 — 73
  • Lab: 6984/BMF/2020 tanggal 11 agustus2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan no.22/2020/BMF yaitu 1Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN TjsATAUbungkus plastic berisi bongkahan warna putih dengan masa 13,43 gramadalah mengandung senyawa sianida;Perbuatan Terdakwa H.MUNIR Als HABIB MUNIR Bin ALI sebagaimanadiatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 23 Jo.Pasal 9 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2008 tentangPenggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan
    MUNIR Als HABIB MUNIR Bin ALI sebagaimanadiatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 23 Jo.Pasal 9 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2008 tentangPenggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimiasebagai Senjata Kimia;ATAUKedua:Bahwa Terdakwa H.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum
Register : 05-02-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 41/Pid.B/2018/PN Sim
Tanggal 24 April 2018 — Penuntut Umum:
1.CHRISTIANTO SITUMORANG, SH
2.DAVID L.SIPAYUNG, SH
Terdakwa:
PERI WINATA
69 — 23
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Umum
Register : 02-06-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 17-06-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 106/Pid.B/2021/PN Tjs
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
RUSLI Bin ALIMIN
69 — 49
  • ., M.Si. yaitu10 (sepuluh) kaleng / tong bahan kimia jenis sianida milik terdakwa RUSLIBin ALIMIN merupakan Bahan Kimia Daftar 3 Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan BahanKimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia danAhli menjelaskan Racun yang dimaksud hidrogen sianida (HCN) dan bahankimia Kalium Sianida (KCN) dan Natrium Sianida (NaCN) merupakan turunandari Hidrogen Sianida yang masuk kategori bahan kimia daftar 3 adalahbahan kimia yang
    Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan BahanKimia Sebagai Senjata Kimia.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. JEKSI FADLI K.
    Dengan mengetahui karakteristiknya,maka bahaya dari bahan kimia tersebut dapat diminimalisir.Bahwa Maksud pengaturan mengenai dibuatnya Undangundang RI No 9Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan larangan penggunaanbahan kimia sebagai senjata kimia.Bahwa Pasal 9 ayat (1) Setiap orang yang membuat, memproduksi,memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar1, Bahan Kimia Daftar 2, atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib menyampaikanlaporan sekurangkurangnya sekali dalam satu tahun
    Umumnya jenis sianida yangdigunakan dalam proses ekstraksi emas adalah alkali sianida, yang bisaberupa senyawa NaCN atau KCN.Bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 TentangPenggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan KimiaSebagai Senjata Kimia. ketentuan Pidana sebagaimana terdapat padaPasal 22 Pasal 27 sebagai berikut:Pasal 22 : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun dan denda
    Pasal 9 ayat(1) Undangundang RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan KimiaDan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Setiap Orang;2. Unsur Yang Membuat, Memproduksi, Memiliki, Menyimpan, Mentransfer,Atau Menggunakan Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, AtauBahan Kimia Daftar 3 Wajib Menyampaikan Laporan SekurangkurangnyaSekali Dalam Satu Tahun Kepada Menteri;Ad.1.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum
Register : 28-06-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sim
Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
DEDI CHANDRA SIHOMBING, SH
Terdakwa:
FAUZI MULYADI
49 — 16
Pengadilan PN SAMPANG Pidana Umum
Register : 01-08-2013 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN SAMPANG Nomor 151/PID.B/2013/PN.SPG
Tanggal 21 Agustus 2013 — Jaksa Penuntut:
MOCH. HASAN, SH
Terdakwa:
AHMAD RIFAI
38 — 7
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Umum
Register : 27-07-2023 — Putus : 12-09-2023 — Upload : 12-09-2023
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tjs
Tanggal 12 September 2023 — Penuntut Umum:
1.MOHAMMAD RAHMAN, S.H.
2.RAHMATULLAH ARYADI, S.H.,M.H
3.ALFIN SINTO NUGROHO, S.H
4.IRWANSYAH, S.H.
5.RENANDA KUSUMASTUTI, S.H.
Terdakwa:
1.YUDI N RAHMAN Alias YUDI Bin NAIRAHMAN
2.MOH. RIZKI Bin ALIMUDIN
51 — 21
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Umum
Register : 02-06-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 17-06-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 107/Pid.B/2021/PN Tjs
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD FAHRUL Bin SENNANG
87 — 57
  • Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 9Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan PenggunaanBahan Kimia Sebagai Senjata Kimia;2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MUHAMMAD FAHRUL BinSENNANG selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Denda Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan;3.
    ABDUL KAHAR, S.T., M.Si. yaitu16 (enam belas) kaleng / tong bahan kimia jenis sianida milik terdakwaMUHAMMAD FAHRUL Bin SENNANG merupakan Bahan Kimia Daftar 3Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 TentangPenggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia SebagaiSenjata Kimia dan Ahli menjelaskan Racun yang dimaksud hidrogen sianida(HCN) dan bahan kimia Kalium Sianida (KCN) dan Natrium Sianida (NaCN)merupakan turunan dari Hidrogen Sianida yang masuk kategori bahan kimiadaftar
    Dengan mengetahui karakteristiknya,maka bahaya dari bahan kimia tersebut dapat diminimalisir.Bahwa Maksud pengaturan mengenai dibuatnya Undangundang RI No 9Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan larangan penggunaanbahan kimia sebagai senjata kimia.Bahwa Pasal 9 ayat (1) Setiap orang yang membuat, memproduksi,memiliki, Menyimpan, mentransfer, atau Menggunakan Bahan Kimia Daftar1, Bahan Kimia Daftar 2, atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib menyampaikanlaporan sekurangkurangnya sekali dalam satu tahun
    Umumnya jenis sianida yangHalaman 14 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Tjsdigunakan dalam proses ekstraksi emas adalah alkali sianida, yang bisaberupa senyawa NaCN atau KCN.Bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 TentangPenggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan KimiaSebagai Senjata Kimia. ketentuan Pidana sebagaimana terdapat padaPasal 22 Pasal 27 sebagai berikut:Pasal 22 : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (1) dipidana
    Pasal 9 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 TentangPenggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia SebagaiSenjata Kimia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama;Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, MajelisHakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapatsepanjang mengenai lamanya hukuman;Menimbang,
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum
Register : 28-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN MASOHI Nomor 31/Pid.B/2018/PN Msh
Tanggal 10 April 2018 — Penuntut Umum:
M. Nur Eka Firdaus, SH
Terdakwa:
Martono Lamadi Alias Tono
78 — 41
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum
Register : 08-11-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1656/Pid.B/2017/PN Plg
Tanggal 3 Januari 2018 — Penuntut Umum:
RINI PURNAMAWATI, SH
Terdakwa:
MARYATI Als MAR Binti MUSTOFA
30 — 6
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Putus : 10-09-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 335/Pid.B/2015/PN Blt
Tanggal 10 September 2015 — Hafiez Azizi Ibrahim Bin Suhariono
28 — 4
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Putus : 10-09-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 336/Pid.B/2015/PN Blt
Tanggal 10 September 2015 — Dani Eko Wahyudi Bin Dateng
29 — 3
Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus
Kata Kunci : sistem retributf dalam pemidanaan tipikor, larangan menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja dalam tipikor
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/11
3063 — 2433
  • Dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menganut sistem retributif dan batas minimum khusus yang menekankan pada efek jera oleh karena itu dilarang menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja.
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-02-2014 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN PURWOREJO Nomor 04/Pid.Sus/2014/PN.Pwr
Tanggal 17 Februari 2014 — MUSLIKHAH, S.Pd. binti YASIRUN
51 — 9
  • Menyatakan terdakwa MUSLIKHAH, S.Pd. binti YASIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELANGGAR LARANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 86 AYAT (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2012; ---2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUSLIKHAH, S.Pd. binti YASIRUN oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (SATU) Bulan ; -----------------------3.
    Purworejo, atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, Pegawai negeri Sipil, AnggotaTentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KepalaDesa, dan Perangkat Desa yang Melanggar Larangan sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 86 Ayat (3) perbuatan terdakwa dilakukan dengan caraSEHAGal DEPIKUL : ~~~ nnn nn nnn meen nin neni nnn nonmnnnnanannnnannnnannsmmnnmnewana ene nnn Bahwa sebelumnya Calon Legislatif (CALEG) yang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-03-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 031/G/2014/PTUN.SMG.
Tanggal 18 September 2014 — SUMARDI Melawan CAMAT LARANGAN
56 — 19
  • SUMARDI Melawan CAMAT LARANGAN
    Brebes No.141/04/IX/2001 TentangPengangkatan Kepala Dusun Il Desa Rengaspendawa KecamatanLarangan Kabupaten Brebes tertanggal 20 Desember 2001 ; Bahwa setelah Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala DesaRengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes No.141/04/1X/2001 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun II Desa RengaspendawaKecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Penggugat menjalankan tugastersebut dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab sejaktanggal 20 Desember 2001 j ==n2snnnnnnnnennn3
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangberupa Keputusan Camat Larangan Nomor : 141 / 005 Tahun 2013Tentang Pemberhentian Karena Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan KepalaDesa Perangkat Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan KabupatenBrebes, atas nama Saudara SUMARDI dari Jabatan Kepala Dusun II DesaRengaspendawa Kecamatan Larangan tertanggal 23 Desember 2013;3.
    Mewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang berupa Keputusan Camat Larangan Nomor : 141 / 005 Tahun2013 Tentang Pemberhentian Karena Mencalonkan Diri Dalam PemilihanKepala Desa Perangkat Desa Rengaspendawa Kecamatan LaranganKabupaten Brebes, atas nama Saudara SUMARDI dari Jabatan KepalaDusun Il Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan tertanggal 23DeSEMDEP 2013) ~~= ana nn nnn cnn cnn cnn nnn ne nnn nnn nan nnecnnnnennennacsnnsassannas4.
    Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan CamatLarangan Nomor 141/005 tahun 2013 tanggal 23 Desermber 2013 tentangPemberhentian Karena Mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala DesaPerangkat Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan KabupatenBrebes atas nama Sdr.
    Nomor: 141/005 Tahun 2013 TentangPemberhentian Karena Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala DesaPerangkat Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,Atas Nama Sumardi Dari Jabatan Kepala Dusun II Desa RengaspendawaKecamatan Larangan Tertanggal 23 Desember 2013 (selanjutnya dalampertimbangan hukum ini disebut dengan Surat Keputusan objek sengketa) (videbukti P1=T1); 2222222 2 noone nnn nn nnn nnn nn cnn n cee eeMenimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dengandikeluarkannya Surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Putus : 14-09-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/TUN/2020
Tanggal 14 September 2020 — PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA (P3PMS) VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
374 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-07-2009 — Upload : 04-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1024K/PIDSUS/2009
Tanggal 13 Juli 2009 — KURI Pgl.KURI
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Khusus KPPU
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
1489 — 609
  • Tentang : Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
    SEHAT2UNDANGUNDANG NOMOR..5 TAHUN 1999DAFTAR ISIUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DANPERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATBabI Ketentuan UmumBabII Asas dan TujuanBab III Perjanjian yang DilarangBabIV Kegiatan yang DilarangBab VPosisi DominanBab VI Komisi Pengawas Persaingan UsahaBab VII Tata Cara Penanganan PerkaraBab VII SanksiBab IX Ketentuan LainBab X Ketentuan PeralihanBab XI Ketentuan PenutupPENJELASAN ATAS UNDANGUNDANGREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999TENTANG LARANGAN
    RepublikIndonesia terhadap perjanjianperjanjian internasional;bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif DewanPerwakilan Rakyat perlu disusun Undangundang TentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha TidakSehat;Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal33 UndangUndang Dasar 1945;UNDANGUNDANG NOMOR..5 TAHUN 19996Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANGUNDANG TENTANG LARANGAN
    tersebut di atas, menuntut kita untukmencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usahadapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklimpersaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomipada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yangbertentangan dengan citacita keadilan sosial.Oleh karena itu, perlu disusun UndangUndang tentang Larangan
    Sanksi tersebut berupa tindakan administratif,sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.Secara umum, materi dari UndangUndang Tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturanyang terdiri dari :perjanjian yang dilarang;kegiatan yang dilarang;posisi dominan;Komisi Pengawas Persaingan Usaha;penegakan hukum;NWF WNketentuan lainlain.Undangundang ini disusun berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar1945, serta berasaskan kepada demokrasi
Pengadilan PN JENEPONTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-03-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 20-10-2015
Putusan PN JENEPONTO Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Jnp
Tanggal 5 Juni 2014 — Bone Bin Larangan Lawan Baso Bin Muli, dkk
52 — 12
  • Bone Bin Larangan Lawan Baso Bin Muli, dkk
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 20-10-2010 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 15-08-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 80/G/2010/PTUN-BDG
Tanggal 20 April 2011 — CAMAT KECAMATAN LARANGAN, 3. LURAH KELURAHAN LARANGAN UTARA, 4. PT. BETA GOLDLAND
58 — 46
  • CAMAT KECAMATAN LARANGAN, 3. LURAH KELURAHAN LARANGAN UTARA, 4. PT. BETA GOLDLAND
    Nomor : 360seolah olah termasuk dalam Sertipikat Hak GunaBangunan (HGB) Nomor : 1205/Larangan Utara, Tanggal09 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 355/LaranganUtara/2010 tanggal 4 Februari 2010, seluas 12.367 M?atas nama Pemegang Hak Tergugat II Intervensi yangditerbitkan oleh TERGUGAT I;b) Senyatanya Sertipikat Hak Guna Bangunan(HGB) Nomor : 1205/Larangan Utara,Tanggal O09 Maret 2010, Surat Ukur Nomor :355/Larangan Utara/2010 tanggal 4Februari 2010 seluas 12.367 M?
    C.360 yang adalah milikTergugat II Intervensi yaitu) berdasarkanSertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)Nomor : 1205/Larangan Utara, tanggal 09Maret (2010, Surat Ukur Nomor355/Larangan Utara/2010 tanggal 4Hal 43 dari 122 halPut.No.80/G/2010/PTUNBDGPORMar!
    Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan(HGB) Nomor : 1205/Larangan Utara,tanggal 09 Maret 2010, Surat Ukurtanggal 04 Februari 2010, Nomor355/Larangan Utara/2010, seluas 12.367M2 atas nama Pemegang Hak Tergugat IlIntervensi adalah merupakan pecahandari Buku) Tanah Hak Guna Bangunantanggal 5 April 1994 Nomor1/Larangan Utara atas nama Pemegang HakTergugat II Intervensi; Sertipikat diterbitkan untuk kepentinganpemegang hak yang bersangkutan sesuai dengendata fisik dan data yuridis yang telah didaftardalam
    Utara, tanggal 09Maret 2010, Surat Ukur tanggal 04 Februari 2010,Nomor : 355/Larangan Utara/2010 seluas 12.367 M?
    Tentang terbitnya Sertipikat Hak GunaBangunan (HGB) Nomor: 1205/Larangan UtaraTanggal 09 Maret 2010, Surat Ukur Nomor:355/Larangan Utara/2010 tanggal 4Februari 2010:.