Untuk itu, setiap PeristiwaKependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukanpengaadministrasian dan pencatatan sesual dengan ketentuan undangundang,Menimbang bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU 24Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang bahwa menurut Pasal 52 UU Nomor

23 Tahun 2006 Jo UU 24Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubahnamanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan CatatanSipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

tertanggal 20 Oktober 2003,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaSamarinda menjadi Royke Salainti dan Shedy R Sumilat dengan nama anakCleary Raynor Geraldy Salainti, beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan makaPemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagimana dalam amarpenetapan ini;Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 75/Padt.P/2021/PN SmrMemperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 UndangUndang Nomor 24Tahun

Ilyas,, karena paman kandung Pemohon IImewakilkan kepada imam desa;Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijabkabul adalah La Ode Hamsale dan La Zaafiu;Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon Ilberupa uang sejumlah 12 Boka atau setara dengan Rp.720.000,(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 21 tahun;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungandarah

Ilyas,, karena paman kandung Pemohon IImewakilkan kepada imam desa;Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijabkabul adalan La Ode Hamsale (Saksi 2) dan La Zaafiu;Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon Ilberupa uang sejumlah 12 Boka atau setara dengan Rp.720.000,(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 21 tahun;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak mempunyai

Juli 2019 di Desa Lamaninggara, Kecamatan Siompu Barat,Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan walinikah Paman Kandung Pemohon II bernama La Bahasi bin La Pokuyang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada imam desa bernama H.Ilyas, dengan maskawin berupa 12 Boka atau setara denganRp.720.000, (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dandihadiri 2 orang saksi nikah masingmasing bernama La Ode Hamsaledan La Zaafiu;Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

Bahwa belakangan ini Pemohon dan Pemohon II baru mengetahui bahwabiodata seperti yang tertutis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diterimaternyata salah tulis atau tidak sama dengan biodata yang sesungguhnya,yakni Pemohon bernama Bakin Mustopa Bin Samuri lahir di Ponorogo, 30Juni 1965 dan Pemohon II bernama Sri Wahyuningsih Binti Sarmun lahirlahir di Ponorogo, 30 Juni 1968, sedangkan pada Buku Kutipan Akta Nikahtertulis Pemohon bernama Bakin Mustopa Bin Samuri lahir di Ponorogo, 24tahun dan Pemohon

Maron, 24tahun dan Pemohon Il lahir di Ds. Karanglo Lor, 18 tahun yang benaradalah tempat tanggal lahir Pemohon lahir di Ponorogo, 30 Juni 1965 danpemohon II lahir di Ponorogo, 30 Juni 1968 ;4. Memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melakukanperubahan atas nama Pemohon dari Kutipan Akte Nikah tersebut sesuaidengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ;5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;6.

Maron, umur 24tahun, dan nama Pemohon Il Sri Wahyuning Binti Sarmun, lahir di Ds.Karanglo Lor, umur 18 tahun ;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telahdipertimbangkan tersebut diatas pihak Pemohon dan Pemohon II mengajukan2 orang saksi yakni SAKSI , umur 56 tahun, dan SAKSI II, umur 48 tahun, duaorang saksi tersebut disamping telah memenuhi syarat formil dan materiilkesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya salingbersesuaian dan mendukung dalildalil permohonan Pemohon

ANAK KEDUA , umur 24tahun, 3. ANAK KETIGA , umur 22 tahun, 4. ANAK KEEMPAT,umur 18 tahun, 5.

Undangundang Nomor 24Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untukmelaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansiyang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, olehkarena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukanperbuatan hukum dikemudian hari.

Undangundang Nomor 24Tahun 2014 menyatakan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksudHalaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Padt.P/2019/PN Smnpada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan padaPasal 52 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 jo.

anak Pemohon tersebut DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhakuntuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapandari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

bukti P2tertulis Yuyun Perawira Sembiring agar disesuaikan dengan nama yangterdapat dalam bukti P1, P3 dan P4 yaitu KTP, ljazan Pemohon dan KartuKeluarga dengan nama Yuyun Sembiring, maka Pemohon memerlukanpenetapan dari pengadilan sehingga Pemohon dapat mendaftarkanpenyesuaian nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

Jakartatanggal 30 Juli 2010 yang semula Nama Pemohon FENILIANA menjadiFENILIANA WIDJAJA LIMPUNO;e Bahwa nama WIDJAJA tersebut merupakan nama keluarga Pemohonsedangkan LIMPUNO merupakan nama marga suami;Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hakpribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan undang undang,ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengankeyakinan dan keinginan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 24Tahun

permohonan,maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkarapermohonan ini;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan peristiwapenting dalam kependudukan maka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor25 Tahun 2008 kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahannamanya tersebut ke instansi pelaksanaan dimana perubahan namanyaditetapkan;Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 sebagailampiran VIIl Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005, antara lain menyatakan sebagai berikut:Angka 14:Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untukdimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan ataumenarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalahkepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas)Halaman 11 dari 26 halaman.

Putusan Nomor 413/B/PK/PJK/20172.11.2. 12.bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niatuntuk memperjualbelikan atau menarik kembali;Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 sebagailampiran VIIl Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005, antara lain menyatakan sebagai berikut:Angka 15:Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasiyang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untukmendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang

Investasipermanen ini dapat berupa:Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 sebagailampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005 mengenai definisi, antara lain menyatakan sebagaiberikut:Angka 5:Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimilikioleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkandapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sertadapat diukur dalam satuan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 sebagailampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005 mengenai Aset Infrastruktur, antara lain menyatakansebagai berikut:Angka 72:Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur.Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset inibiasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:(a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;(b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;(c) Tidak dapat

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 sebagailampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24tahun 2005 mengenai Penghentian dan Pelepasan (Retirement AndDisposal), antara lain menyatakan sebagai berikut:Angka 77:Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harusdieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atasLaporan Keuangan;3.

mengajukan permohonan kepadaPengadilan Negeri agar akta kelahiran anak pemohon tersebut dapatdiperbaiki di kantor catatan sipil guna kepentingan pendidikan dan masadepan anak Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Pemohon dalam bukti P1,P2 dan P3 yaitu KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yangtertulis M.Rio Sakti Adjie agar disesuaikan dengan nama yang terdapat dalamjazah Pemohon yaitu M.Rio Sakti Ajie sesuai dengan permohonan Pemohon,sehingga Pemohon dapat mendaftarkan penyesuain nama Pemohon tersebutke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yangberwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

menghindari darikejaran hukum tetapi untuk kepentingan pribadi dan keluarga besarPemohon;Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hakpribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan Undang Undang,ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengankeyakinan dan keinginan Pemohon dan bukan untuk menghindari diri darikejaran hukum;Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Jkt.UtrMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 24Tahun

tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada dan penggantiannama Pemohon tersebut bertujuan agar membawa keberuntungan bagiPemohon dan untuk kepastian hukum, maka penggantian nama Pemohontersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan,maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkarapermohonan ini;Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

Bahwahalaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMselama persidangan Terbanding semula Penggugat hanyamembuktikan terkait adanya jual beli antara Turut Terbanding semulaTergugat dengan Terbanding semula Penggugat.Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah Pasal 11 yang berbunyi : Pelaksanaan pendaftarantanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaandata pendaftaran tanah.Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

JawaKecamatan Martapura Kabupaten Banjar atas nama Turut Terbanding IIsemula Tergugat Il adalah berdasarkan perbuatan hukum yang sahmisalnya jual beli ataupun perbuatan hukum yang lainnya sebagaimanadi atur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMTentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

persidangan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Mtp Terbandingsemula Penggugat tidak dapat membuktikan baik berupa bukti suratmaupun saksisaksi berkaitan dengan perolehan Turut Terbanding semula Tergugat atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2743Desa Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atas nama TurutTerbanding Il semula Tergugat II adalah berdasarkan perbuatan hukumyang sah misalnya jual beli ataupun perbuatan hukum yang lainnyasebagaimana di atur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

KantorPertanahnan hanya mempunyai kewenangan untuk melakukanpencatatan pendaftaran peralinan hak atas tanah yang telah dibuktikansesuai dengan bentuk peralihannya sebagaimana diatur dalam Pasal37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997.

Tugas dan fungsi Turut Tergugat/Pembanding adalahmelakukan pencatatan pendaftaran peralinan hak atas tanah sesuaidengan bentuk peralihannya sebagaimana diatur dalam Pasal 37ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMtentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997;bahwa di dalam uraian posita

Penetapan No 39/Pdt.P/2020/PN.Tpgtersebut bukan merupakan suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliranagama, adat, tetapi hanya merupakan perbaikan secara administrasi saja,sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan denganperaturan Perundangundangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Tanjungpinang,maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa permohonanini, dan sesuai dengan ketentuan pasal 102 huruf b UndangUndang Nomor 24tahun

Pasal 52 dan pasal 102 huruf b UndangUndang Nomor 24tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan perundangundangan yangbersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;2.

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

agar nama Pemohon mempunyai makna yang lebih baiklagi;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidanganserta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbuktia danyaurgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon,Halaman4dari6 halaman, Nomor 254/Pdt.P/2019/PN Wsb.yakni untuk merubah nama Pemohon agar mempunyai makna yang lebihbaik lagi dan pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan perlindunganhukum atas perubahan nama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 52 UU No. 24Tahun

ARIF ISOMUDIN menjadi AHMAD ARIF ISOMUDIN sesuaidalam Surat Keterangan dari Desa Pemohon, sebagaimana disebutkanpada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untukitu. harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimanamestinya ;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkanuntuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Pemohon;Mengingat Pasal 52 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 danperaturanperaturan lain yang berlaku dalam perkara ini;MENETAPKAN