sebagaiberikut:Bahwa Perhitungan Menurut Pemeriksa:PPN Impor :Rp 27.495.069.948,00Pembelian berdasarkan PPN Impor : 274.950.699.480,00Pembelian berdasarkan GL ( SPT Badan) : 86.929.871.437,00 Selisih (Penjualan yang belum dilaporkan) : Rp188.020.828.043,00Halaman 3 dari 26 halaman.

Kesimpulan;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas maka PPh Badan LebihBayar menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Halaman 8 dari 26 halaman.

Koreksi Penjualan Atas Gross Profit Margin sebesarRp70.000.154.280,00;Berdasarkan perhitungan kembali koreksi yang dibuat oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak (halaman 45 Putusan), dapat disimpulkanHalaman 19 dari 26 halaman.

HPP Rp 286.645.070.390,00Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, jumlah koreksi negatif HPP adalah:Halaman 21 dari 26 halaman.

Putusan Nomor 774/B/PK/PJK/2016Bahwa perhitungan HPP menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajakdidasarkan pada perhitungan jumlah Pembelian, sehingga dengan demikian,perhitungan HPP seharusnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalahsebagai berikut: Saldo awal persediaan Rp =6.714.411.567,00Pembelian Rp 201.561.169.000,00Jumlah Rp 208.275.580.567,00Saldo akhir persediaan (Rp 7.585.620.953,00)Jumlah HPP menurut Majelis Rp 200.689.959.614,00Bahwa koreksi negatif HPP seharusnya adalah:HPP menurut

perhitungan tidakjadi dilakukan, dan Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan perhitunganVolume yang telah di keijakan Penggugat, setelah disetujui Penggugat, akantetapi tidak terlaksana perhitungan bersama yang di maksud.5.

akan melakukan pengukuran/perhitungan bersama terhadapvolume perkeijaan yang sudah di kerjakan Penggugat, setelah perayaan Imlek(pada bulan Februari) tersebut.7.

Bahwa dari hasil perhitungan bersama yang dilakukan oleh Penggugat yang didampingi oleh tukang ukurnya sdr. Samsuri, dan Tergugat di didampingitukang ukurnya Sdr.

Menyatakan perobuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidakmengakui volume hasil perhitungan bersama yang dilakukan oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi yang didampingi oleh tkangnya sdr. Samsuti,dan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didampingi tukangukurnya sdr.

Foto copy data perhitungan cut, tanggal 28 Januari 2015 dan data perhitunganfill, 28 Januari 2015, yang dibuat oleh PT. Salam Damai (Bukti T/PR5) ;10.Foto copy hitungan volume potong/timoun PT. Salam Damai, opname 2, 22Maret 2015 (Bukti T/PR6) ;11.Foto copy Berita Acara Join Survey/Pengukuran Situasi PT. Salam Damai(Bukti T/PR7) ;12.Foto copy perhitungan kelebihan bayar, yang dibuat olen Kim Siang, DirekturPT. Salam Damai (Bukti T/PR8.1) ;13.

PERHITUNGAN TAGIHAN FEE DESAIN (vide bukti T.7):a) 3 Bendel Dokumen Proyek Pramita Moh Toha Bandung denganrincian sebagai berikut:1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 70.037.282,2. Perhitungan Kebutuhan AC Rp. 15.000.000,3. Perhitungan tata cahaya denganmenggunakan program calculux Rp. 20.000.00.Rp. 105.037.282,b) 4 Bendel Dokumen proyek Pramita Cik Ditiro Yogjakarta denganrincian sebagai berikut:1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 124.156.182,2. Perhitungan kebutuhan AC Rp. 17.500.000,3.

Perhitungan tata Cahaya denganmenggunakan program Calculux Rp. 22.500.000,4.

PERHITUNGAN TAGIHAN FEE DESAIN (vide bukti T.7);a) 3 Bendel Dokumen Proyek Pramita Moh. Toha Bandung dengan1.2. Perhirincian sebagai berikut:Gambar perencanaan Proyek Rp. 70.037.282,tungan Kebutuhan AC Rp. 15.000.000,3. Perhitungan tata cahaya denganmenggunakan program calculux Rp. 20.000.00.Rp. 105.037.282,b) 4 Bendel Dokumen proyek Pramita Cik Ditiro Yogjakarta dengan rinciansebagai berikut:. Gambar perencanaan Proyek Rp. 124.156.182,Rp.2. Perhitungan kebutuhan AC3.

Perhitungan tata Cahaya dengan menggunakan program CalculuxRp. 22.500.000,4.

Perhitungan kebutuhan AC Rp. 17.500.000.3. Perhitungan tata Cahaya dengan menggunakan program CalculuxRp. 22.500.000,4.

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:-3.1 Mutah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);-3.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupaiah);-3.3 Nafakh anak (WINDI NURAHMAWATI) umur 10 tahun, dan (NATASYA AJENG SENJA) umur 2 tahun 6 bulan, yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% setiap tahun;4.

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Mei 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Mei 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 1.017.607.6DPP (80/100xDPP Pk) Rp 814.086.1:Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 203.521.5PPN (10/100xDPP) Rp 20.352.1.bahwa menurut Terbanding

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Mei 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Hakhak Penggugat I: No Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)a Upah Perbulan 4.643.982 b Uang pesangon 8X1 XK 4.643.982 37.151.856c Uang Penghargaan 3X 1X 4.643.982 13.931.946d Uang Penggantian 15% X 51.083.802 7.662.570hak 15 %e Penggantian Uang 4.643.982/25 X 12 2.229.111Cutif Upah selama proses 4.643.982 X 6 bulan 27.863.892PHK upahTotal 88.839.375b.

Penggugat II:No Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah1 Upah Perbulan 4.259.923 2 Uang pesangon 8X 1X 4.259.923 34.079.3843 Uang Penghargaan 3X 1X 4.259.923 12.779.7694 Uang Penggantian hak 15 % X 46.859.153 7.028.87315 %5 Penggantian Uang 4.259.923/25 X 12 2.044.763Cuti6 Upah selama proses 4.259.923 X 6 bulan 25.559.538PHK upahTotal 81.492.327c.

Hakhak Penggugat IV:No Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 4.643.485 2 Uang pesangon 8X1 X 4.643.485 37.147.8803 Uang Penghargaan 3X1 X 4.643.485 13.930.4554 Uang Penggantian 15% X 51.078.335 7.661.750hak 15 %5 Penggantian Uang 4.643.485/25 X 12 2.228.873Cuti6 Upah selama proses 4.643.485 X 6 bulan 27.860.910PHK upahTotal 88.829.863e.

SusPHI/2020 No Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 4.314.623 2 Uang pesangon 8X1 X 4.314.623 34.516.9843 Uang Penghargaan 3X1 X 4.314.623 12.943.8694 Uang Penggantian 15% X 47.460.853 7.119.128hak 15 %5 Penggantian Uang 4.314.623/25 X 12 2.071.019Cuti6 Upah selama proses 4.314.623 X 6 bulan 25.887.738PHK upahTotal 82.538.738 7.

SusPHI/2020 No Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 4.031.805 2 Uang pesangon 8X1 X 4.031.805 32.254.4403 Uang Penghargaan 3X1 X 4.031.805 12.095.4154 Uang Penggantian 15% X 44.349.855 6.652.478hak 15 %5 Penggantian Uang 4.031.805/25 X 12 1.935.266Cuti6 Upah selama proses 4.031.805 X 6 bulan 24.190.830PHK upahTotal 77.128.429f.

dan perhitungan suara sertasetifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) kepada saksi HadiriLature Alias Ama Putra sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan(PPL) Desa Hilinamozaua Raya, dengan alasan bahwa Berita AcaraPemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) belum selesai dikerjakan.

;Bahwa benar Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesai dikerjakanhingga pukul 24.00 Wib dan baru selesai dikerjakan sekira pukul 01.45Wib tanggal 10 April2014. ; Bahwa benar sampai dengan perkara ini dibawa kepersidangan, saksiMetodius Gaho sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diDesa Hilinamozaua Raya belum mendapatkan Berita acara pemungutandan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1).

perhitungan suara sertasetifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) kepada Terdakwa sebagaiKetua Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) TPS III DesaHilinamozaua Raya, akan tetapi Terdakwa belum ada menyerahkan ataumemberikan Berita acara pemungutan dan perhitungan suara sertasetifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) kepada saksi HadiriLature Alias Ama Putra sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan(PPL) Desa Hilinamozaua Raya, dengan alasan bahwa Berita AcaraPemungutan dan perhitungan

suara serta sertifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) belum selesai dikerjakan.

;e Bahwa benar Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesai dikerjakanhingga pukul 24.00 Wib dan baru selesai dikerjakan sekira pukul 01.45Wib tanggal 10 April2014. ; e Bahwa benar sampai dengan perkara ini dibawa kepersidangan, saksiMetodius Gaho sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diDesa Hilinamozaua Raya belum mendapatkan Berita acara pemungutandan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1

Bea Keluar sampaidengan jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan;bahwa Menurut Majelis karena tidak ditemukan salah perhitungan bea keluar berkas atau dataPEB diarsipkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sesuaijdengan kewenangannya;Fasilitas Penimbunan di Kawasan Pabeanbahwa menurut penjelasan Terbanding dalam persidangan bahwa Pelabuhan Talang Betutudibawah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Palembang tidakmempunyai Fasilitas

Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlakulpada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke KantorPabean.ayat (4) : Nilait tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padalsaat pembayaran.Pasal9 ayat(1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat(2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan BealKeluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktupaling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2):Penetapan kembali berlaku ketentuan :Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah TarifBea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluarserta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupundasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 007666 tanggal 29 Oktober 2010e Perhitungan

Perseroan Terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitankeuangan untuk kelangsungan usahanya;Bahwa maka atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat sukubunga wajar;Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S80/PJ.312/1998 angka 3 huruf b menyebutkan:Bahwa bagi perusahaan penerima pinjaman perhitungan bunga yangdibayarkan kepada pemegang saham merupakan biaya perusahaan sebagaiHalaman 2 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/2016hukum lainnya terhadap SKPLB PPh Badan Tahun 2011 yang di dalamnyaterdapat koreksi negatif biaya bunga;Salah satu alasan Pemeriksa menolak keberatan kami terhadap koreksipositif DPP PPh Pasal 23 adalah karena kami tidak mengajukan keberatan ataskoreksi negatif biaya bunga pada perhitungan PPh Badan sehingga Pemeriksaberpendapat bahwa kami telah menyetujui adanya koreksi negatif atas biayabunga;Menurut majelis SKPLB PPh Badan tahun 2011 telah memiliki kKekuatanhukum

dalam menggunakan hak dan kewajiban perpajakannya, yaituterhadap koreksi Pemeriksa yang berakibat mengurangi jumlah pajak yangterutang pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan, kami tidak mengajukanupaya hukum atau dengan kata lain menerima koreksi negatif atas biaya bungapada perhitungan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan terhadap koreksi kamiyang berakibat menambah jumlah pajak yang terutang pada perhitungan PajakHalaman 8 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/2016Penghasilan Pasal 23, kami mengajukan upaya hukum atau dengan kata lainmenolak koreksi positif Terbanding pada perhitungan Penghasilan Pasal 23;Pada dasarnya pokok sengketa adalah apakah pemberian pinjaman olehPT. Panca Mantra Jaya dan PT.

Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/2016telah mengedepankan prinsip perhitungan taxable deductible income dalamLaba Rugi Fiskal, dan oleh karenanya Koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dapat dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1)huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 juncto Pasal 23 UndangUndangPajak Penghasilan;b.

Nomor : Kep337/KM.10/2011 TENTANGPENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARIDANA PENSIUN RAJAWALI NUSINDO tanggal 01 Februari2011c) Perhitungan masa kerja yang tidak sesuai dengan masa kerjayang sebenarnya dari para Penggugat4.

Permasalahan ini sangatjelas terlihat dimana para pensiunan tidak mendapat hakhak nya sesuai denganperundangundangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:q) Perhitungan masa kerja13.Penggunaan komponen gaji yaitu tidak dimasukannya tunjangan tetapperumahan, air dan listrik dalam perhitungan pesangon, penghargaan masakerja dan ganti kerugianTidak dimasukannya komponen tunjangan tetap perumahan dan listrik dalamkomponen upah dalam perhitungan pesangon, penghargaan masa kerja danganti kerugianPerhitungan

Bahwa dalam perhitungan hakhak para Penggugat yang terdiri dari uangpesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yangseharusnya diterima sesuai dengan undangundang pada saat mengakhiri hubungankerja adalah sebagaimana di nyatakan dalam pasal 156 UU No 13 tahun 2003adalah:1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak yang seharusnya diterima.2) Perhitungan uang pesangon

RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA No 11/SK/RNI/01/II/09, tanggal 09 februari 2009, PERHITUNGAN UANG PERPISAHAN Rp. 12.183. 171,Perhitungan penghargaan Masa kerja yang dihitung dalam perhitunganpesangon untuk saudara Asep Ruslandi adalah 5 tahun yang seharusnya 10tahun dan perhitungan uang pesangon untuk Sdr Casmudi serta Ruslimadalah 7 kali yang seharusnya adalah 9 kali sebagaimana terlihat dalamtabel di bawah ini.gg) Adanya perhitungan pesangon yang dilakukan yaitu 2 kali untuk pesangonsebagaimana terlinat

adalah 35 tahun 6 bulan sehingga sangatmempengaruhi perhitungan penghargaan masa kerja oleh sebab itu,perhitungan masa kerja tersebut di hitung sejak karyawan bekerja di PTPerkebunan XIV (Persero) , bukannya sejak diambil alin atau diakuisisi olehPT Rajawali Nusantara Indonesai ( PT RNI).

Berita Acara Tahun 2009:a.Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009):Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 2182009);Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses SiklusKetiga Pematang SBF (tanggal 892009):Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Kedua Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 13012009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus

Berita Acara Tahun 2009:a.Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses SiklusKetiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 2182009):Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga Pematang SBF (tanggal 892009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses SiklusKedua Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13012009):Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses SiklusKedua Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 1112008);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 21042009):Hal. 65 dari 293 hal. Put.

Berita Acara Tahun 2009:a.Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS SiklusKetiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal13052009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 2182009);Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses SiklusKetiga Pematang SBF (tanggal 892009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Kedua Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13012009):Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus

Rincian perhitungan alokaslBiaya Operas! akan diatur dalam Oil Lifting Accounting Procedure.26.

/Bukti T52 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor;002/CCI/FACR/X1I/14, Tanggal 28 November 2014,Perihal; Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periodebulan Julidan Agustus 2014.124. Bukti 52a Lembar Perhitungan ECS, bulan Juli 2014.125. Bukt T52b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Juli2014.426, (Bukti T52c Lembar Perhitungan ECS, bulan Agustus 2014.127. Bukti T52d Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Agustus2014.128.

Bukti T54a Lembar Perhitungan ECS, bulan Februari 2015.133. Bukti T54b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Februari2015.134. (Bukti T55 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor:004/CCI/FACRA//15, Tanggal 29 Mei 2015, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanApril 2015.135. Bukti T55a Lembar Perhitungan ECS, bulan April 2015.136. Bukti T55b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan April2015.137.

Bukti T57a Lembar Perhitungan ECS, bulan Agustus 2014.142. Buktl T5/7b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Agustus2014.143. Bukti 58 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor;001/CCI/FACR/II/15, Tanggal 16 Februari 2015, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanJanuari 2015.144. Bukti 58a Lembar Perhitungan ECS, bulan Januari 2015. Hal. 44 dari 66 halaman Putusan No.9/Pdt.Sus GLL/2018/PN .Niaga.

Tanggal 10 Oktober 2016, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanSeptember 2016. 160.Bukti 63aLembar Perhitungan ECS, bulan September 2016. 161.Bukti T63bBerita Acara Penyerahan bulanSeptember 2016.Minyak Mentah, 162.Bukti 164Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor; 01 009/OLGM/CCI/2017, Tanggal 10 Januari 2017, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanDesember 2016. 163.Bukti T64aLembar Perhitungan ECS, bulan Desember 2016. 164.Bukti T64bBerita Acara Penyerahan

No. 11/B/PK/PJK/2011Perintah Kerja (SPK) Sesuai dengan perhitungan harga yang terjadipada saat pembangunan yang dimulai dari tahun 2003 sampaidengan tahun Desember 2006" ;"Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan nilaikontrak dari Surat Perintah Kerja (SPK) setelah dikalikan dengantingkat inflasi untuk tahun 2005 sebesar 17,11% dan tahun 2006sebesar 6,60% dan dikalikan dengan persentase (%) tingkatpenyelesaian bangunan (Progress Report) diperoleh nilai bangunanmenjadi Rp 261.003.028.776,00

atau sebesar Rp 1.804.965,00 perm2 dengan perhitungan sebagai berikut ........

banding Pemohon Banding dengan demikian Majelisberkesimpulan permohonan Pemohon Banding dikabulkan sebagiandengan perhitungan sebagai berikut : Obyek Pajak Luas (M7?)

No. 11/B/PK/PJK/20111212mendasar bila dibandingkan dengan metodemetode perhitungan yang lain, seperti metode unitterpasang, metode meter persegi dan metodeindeks ;Perhitungan harga satuan pekerjaan memakaianalisis BOW karena cara ini merupakan satusatunya cara untuk mendapatkan keseragamanmenghitung biaya pembuatan baru bangunan.Karena cara ini akan memberikan hasil yang lebihtinggi bila dibandingkan dengan cara perhitunganbiaya pemborongan pekerjaan di lapangan, makadalam perhitungan ini digunakan

Bahwa nyatanyata telah terbukti perhitungan nilai bangunan olehTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon' Bandingberdasarkan nilai kontrak yang ada dalam Surat Perintah Kerja(SPK) sesuai dengan perhitungan harga yang terjadi pada saatpembangunan yang dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahunDesember 2006 setelah dikalikan dengan tingkat inflasi untuktahun 2005 sebesar 17,11% dan tahun 2006 sebesar 6,6% dandikalikan dengan persentase (%) tingkat penyelesaian bangunantidak memenuhi ketentuan UndangUndang

Batuley,Kab/Kota Provinsi Maluku, tanpa disegel berisikan:a. 193 (seratus sembilan puluh tiga) surat Suara DPR RI.b. 6 (enam) lembar sertifikat hasil perhitungan suara calon anggotaDPR Pemilihan Umum 2019, Model C1DPR.c. 18 (delapan belas) lembar catatan hasil perhitungan suara calonAnggota DPR, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 PlanoDPR.Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/21019/PT AMB3.

(satu) Buah Kota Pemilihan DPD tahun 2019 Nomor Kotak 03, NomorTPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK, Kecamatan Batuley,Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa disegel berisikan:a. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) surat Suara DPD.b. 4 (empat) lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1DPD.c. 5 (lima) lembar catatan hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1 PlanoDPD.4.1 (satu) Buah Kotak Pemilihan

DPRD Provinsi Tahun 2019 NomorKotak 04, Nomor TPS1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK,Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa DisegelBerisikan:a. 196 (seratus sembilah puluh enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.5. 1 (satu

Batuley,Kab/Kota Provinsi Maluku, tanpa disegel berisikan:a. 193 (seratus sembilan puluh tiga) surat Suara DPR RI.b. 6 (enam) lembar sertifikat hasil perhitungan suara calon anggotaDPR Pemilihnan Umum 2019, Model C1DPR.c. 18 (delapan belas) lembar catatan hasil perhitungan suara calonAnggota DPR, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 PlanoDPR.3. 1 (Satu) Buah Kota Pemilihan DPD tahun 2019 Nomor Kotak 03,Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK, KecamatanBatuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa

disegel berisikan:a. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) surat Suara DPD.b. 4 (empat) lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1DPD.Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/21019/PT AMBc. 5 (lima) lembar catatan hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1 PlanoDPD.. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Provinsi Tahun 2019 NomorKotak 04, Nomor TPS1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juni 2004 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut := Rp572.137.486,00= Rp457.709.989,00= Rp114.427.497,00= Rp 11.442.750,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juni 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut :Pajak Masukan = Rp 60.302.945,00Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Juni2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakJuni 2004 adalah sebesar Rp289.333.157,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNmenimbangmenimbangmenimbangmenimbangMengingatMemutuskanbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

Pajak PPNper Masa Pajak berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian sebesar Rp. 1.649.082.150,00 tidak dapat dipertahankan dan menetapkan koreksi atasDasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Februari 2009 sebesar Rp.663.989.486,00 sehinggamengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingbahwa berdasarkan kesimpulan Majelis sebagaimana dikemukakan di atas maka perhitungan DPPMenimbangMengingatMemutuskan PPN Masa Mei 2009 menjadi sebagai berikut:DPP cfm Pemohon Banding Rp

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050739 tanggal sebatik, 30 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 85.000, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (Satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043600 tanggal sebatik, 30 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 7.000, diketahui petugas operasional an.

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050714 tanggal sebatik, 28 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 21.500, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043587 tanggal sebatik, 28 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 69.000, diketahui petugas operasional an.

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050698 tanggal sebatik, 27 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 10.900, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043578 tanggal sebatik, 27 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 63.000, diketahui petugas operasional an.

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050515 tanggal sebatik, 20 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 9.500, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043496 tanggal sebatik, 20 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 72.000, diketahui petugas operasional an.

Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050476 tanggal sebatik, 16 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 30.900, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043471 tanggal sebatik, 16 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 5.000, diketahui petugas operasional an.

satu KeputusanTerbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dariSurat Banding Nomor: 118/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 118/ASA/PJK/X/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanBanding atas sengketa PPN dengan perhitungan

Dengan demikian, nilai sengketaper bulan adalah Rp134.916.044.975,00 Rp109.512.850.799,00 = Rp25.403.194.176,00 /12 bulan = Rp2.116.932.848,00,2) Penyerahan pusat ke cabang yang menjadi objek PPN.bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa PajakFebruari 2008 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan TahunPajak 2008 yang juga diajukan Banding,b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (lebih bayar) (ad)3. Kelebihan Pajak yang sudah:0a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...... (karena pembetulan)0c.

Aspek Material. bahwa perhitungan PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukan dalamperhitungan PPh Badan,. bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Banding ini, adalah perhitunganSKPKB PPN Masa Pajak Juni 2008 sebesar Rp584.053.457,00 yang tidak disetujuiseluruhnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan.

Keputusan KeberatanTerbanding Nomor: KEP801/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 menolak danmenambah jumlah pajak terutang Pemohon Banding sehingga perhitungan PPN Masa PajakJuni 2008 menjadi sebesar Rp588.185.128,00. Atas Keputusan tersebut Pemohon Bandingbelum menerima, dan mengajukan Permohonan Banding dengan Surat Nomor: 118/ASA/PJK/XU/2012 tanggal 20 Desember 2012. Menurut Pemohon Banding perhitungan PPNyang seharusnya adalah sebesar Nihil.

adalah sebesarRp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga adaselisih perhitungan.6.

Bahwa dengan adanya selisih perhitungan tersebut makaTerdakwa dan Saksi1 bernegosiasi tetapi Terdakwa dan Saksi1tetap pada perhitungan masingmasing sehingga Terdakwa menjadiemosi dan langsung memukul wajah Saksi1 menggunakanpunggung tangan kanan terbuka sebanyak satu kali.6.

Bahwa dengan adanya selisih perhitungan tersebut makaTerdakwa dan Saksi1 bernegosiasi tetapi Terdakwa dan Saksi1tetap pada perhitungan masingmasing sehingga Terdakwa menjadiemosi dan langsung memukul wajah Saksi1 menggunakanpunggung tangan kanan terbuka sebanyak satu kali.Menimbang7.

adalah sebesar Rp. 150.000.000,(seratuslima puluh juta rupiah) sehingga ada selisih perhitungan.6.

adalah sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh jutarupiah) sehingga ada selisih perhitungan.2.

Keterbukaan;Bahwa sekalipun dalam bagian Menimbang huruf b dari PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 dinyatakan:Bahwa agar perhitungan nilai sewa reklame dapat lebihmencerminkan rasa keadilan dan rasional sesuai dengan jenis reklame,luas bidang reklame, dan nilai strategis penyelenggaraan reklame ...

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi peletakanreklame dalam bentuk sewa;Bahwa karena hal tersebut pada Poin 2 huruf a tersebut di atas,maka seharusnya dasar perhitungan nilai sewa titik reklame padasarana dan prasarana kota milik Pemerintah Provinsi DKI Jakartaharus sesuai, tunduk, dan mengikuti dasar perhitungansebagaimana ditetapkan dalam ketentuanketentuan tersebut padaPoin 1 huruf h tersebut di atas;Bahwa Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame dalam PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor

128 Tahun 2013 menyebabkan harga sewa titik reklameyang sangat tinggi, dan tidak wajar;Bahwa Ketentuan tentang Nilai Strategis Reklame berdasarkanHasil Perhitungan Nilai Strategis Reklame yang tercantum dalamPasal 3 Lampiran Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128Tahun 2013 merupakan:i.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentangPedoman Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame;4. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebab PeraturanGubernur DK!

Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013, padaPasal 3 di bagian Lampiran Ill tentang Hasil Perhitungan Nilai TitikStrategis; Lampiran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dariPeraturan Gubernur a quo, tercantum frasa Usulan Tarif Sewa LEDsebesar 5 (lima) kali tarif Billboard.