Rincian perhitungan alokaslBiaya Operas! akan diatur dalam Oil Lifting Accounting Procedure.26.

/Bukti T52 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor;002/CCI/FACR/X1I/14, Tanggal 28 November 2014,Perihal; Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periodebulan Julidan Agustus 2014.124. Bukti 52a Lembar Perhitungan ECS, bulan Juli 2014.125. Bukt T52b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Juli2014.426, (Bukti T52c Lembar Perhitungan ECS, bulan Agustus 2014.127. Bukti T52d Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Agustus2014.128.

Bukti T54a Lembar Perhitungan ECS, bulan Februari 2015.133. Bukti T54b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Februari2015.134. (Bukti T55 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor:004/CCI/FACRA//15, Tanggal 29 Mei 2015, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanApril 2015.135. Bukti T55a Lembar Perhitungan ECS, bulan April 2015.136. Bukti T55b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan April2015.137.

Bukti T57a Lembar Perhitungan ECS, bulan Agustus 2014.142. Buktl T5/7b Berita Acara Penyerahan Minyak Mentah, bulan Agustus2014.143. Bukti 58 Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor;001/CCI/FACR/II/15, Tanggal 16 Februari 2015, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanJanuari 2015.144. Bukti 58a Lembar Perhitungan ECS, bulan Januari 2015. Hal. 44 dari 66 halaman Putusan No.9/Pdt.Sus GLL/2018/PN .Niaga.

Tanggal 10 Oktober 2016, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanSeptember 2016. 160.Bukti 63aLembar Perhitungan ECS, bulan September 2016. 161.Bukti T63bBerita Acara Penyerahan bulanSeptember 2016.Minyak Mentah, 162.Bukti 164Surat Debitor Pailit Kepada Tergugat, Nomor; 01 009/OLGM/CCI/2017, Tanggal 10 Januari 2017, Perihal;Pengajuan Perhitungan Cost Recovery periode bulanDesember 2016. 163.Bukti T64aLembar Perhitungan ECS, bulan Desember 2016. 164.Bukti T64bBerita Acara Penyerahan

Putusan Nomor 1163/B/PK/PJK/2016Bahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, perkenankanlah PemohonBanding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP256/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang YangDiekspor oleh Pemohon Banding;Alasan dan Penjelasan Pemohon BandingBahwa alasan dan penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Menurut TerbandingBahwa berdasarkan Surat Perintah Terbanding

Bea Keluar;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas penetapankembali perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor oleh PemohonBanding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:Bahwa alasan Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atasbarang yang Pemohon Banding ekspor pada dasarnya karena Terbandingberpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan PEB,dimana atas perubahan tanggal perkiraan ekspor, Pemohon Bandingseharusnya

Dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanya kekurangandan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan olehperbedaan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barangekspor;Bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 menyatakan:Bahwa terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Putusan Nomor 1163/B/PK/PJK/2016seharusnya Terbanding menggunakan Nilai Tukar Mata Uang asing yangberlaku pada tanggal pembayaran Bea Keluar yang tertera pada bukti bayarberlaku SSPCP yaitu tanggal 31 Maret 2010;Bahwa perhitungan Bea Keluar menggunakan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspordan Nilai Tukar Mata Uang pada tanggal 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut: No.

Uraian Satuan Nilaia Harga Patokan Ekspor USD/MT 708b Jumlah Barang MT 980c Tarif Bea Keluar % 3%d Bea Keluar (a x b x c) USD 20.815,2e Nilai Tukar Mata Uang Rp/USD 9.126,6f Bea Keluar (d x e) Rp 189.972.004,32g Bea Keluar (Pembetulan) Rp 189.972.004,32 Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada selisih perhitungan atas BeaKeluar menurut Pemohon Banding dan Terbanding dalam perhitungan BeaKeluar untuk PEB Nomor: 001508 tanggal 31 Maret 2010 karena Tarif BeaKeluar, Harga Ekspor dan Nilai Tukar Mata

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasarperhitungan PPN yang masih harus dibayar;bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN Masa PajakJanuari 2003 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :DPP PK Rp 643.112.135,00DPP (80/100xDPP PK) Rp 514.489.708,00Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 128.622.427.00PPN (10/100xDPP) Rp 12.862.242,00bahwa

1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak denganMenggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaan dasar penetapan dandasar perhitungan antara SKPKB dengan Keputusan Keberatan masih pada wilayahkoreksi yang sama yaitu dasar pengenaan pajak yang berdasarkan keterbatasan datayang ada, penetapan surat keputusan keberatan dipandang lebih tepat dalammenghitung DPP tanpa memunculkan item koreksi diluar DPP;. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPN MasaJanuari 2003 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut :bahwa memperhatikan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Netto Bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan NetoDengan Menggunakan Norma Perhitungan;6.

berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPN Masa PajakJanuari 2003 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Januari 2003 adalah sebesar Rp103.851.213,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 Keputusan Menteri KeuanganNomor 252/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding

suaratidak ditemukan kesepakatan, maka Penggugat telah mengajukanprotes/permohonan resmi untuk melakukan perhitungan ulang kepadaTergugat Ill, pada tanggal 25 April 2016.14.Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat Ill telan memberikanjawaban resmi yang intinya menolak melakukan perhitungan ulang denganalasan : Telah sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Perda Nomor 2 tahun 2015.

Penggugat dan Tergugat V),dibuktikan dengan penandatanganan semua berkas Berita Acara.17.Bahwa yang BENAR adalah : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara ditandatangani olehsemua pihak, yang isinya hanya memuat perhitungan jumlah pemilihyang hadir, yang ditandatangani sebelum acara Perhitungan Suara.Dalam dokumen ini sama sekali tidak mencantumkan perolehan suaramasingmasing calon. Berita Acara Perhitungan Suara, hanya ditandatangani oleh Tergugat (ic.

Sedang Penggugat, kedua orang saksi resmi, dansekretaris P2K atas nama : Petrus Purba, anggota P2K atas namaIswadi dan H Madiksan, tidak membubuhkan tanda tangan.18.Bahwa jawaban Tergugat Ill, yang dalam satu sisi adalah sebagai KetuaPanitia Pengawas Kecamatan, dan di sisi lain adalah sebagai Camat danbagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, adalah sangatPutusan No.64/Pdt.G/2016/PN.Lbp, Halaman 4keliru dengan menolak perhitungan suara ulang, dengan mengesahkankertas suara coblos tembus

Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan perhitungan ulang kembaliatas perolehan suara calon Kepala Desa atas nama HENDRI PURBA(Tergugat V) dan TEBE HOLO PURBA (Penggugat) dengan kriteria suarasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.5. Memerintahkan Tergugat Ill dan Tergugat IV untuk mengawasi pelaksanaanPerhitungan ulang perolehan suara calon Kepala Desa atas nama HENDRIPURBA (Tergugat V) dan TEBE HOLO PURBA (Penggugat) dengankriteria Suara Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.6.

Foto copy Surat Pengaduan dan Permohonan Perhitungan Ulang atassuara yang dinyatakan batal karena coblos tembus (sekaligus bukti tandaterima surat) yang diajukan Tebeholo Purba, tanggal 25 April 2016,selanjutnya diberi tanda Bukti P4 ;Foto copy Surat Badan Permusyawarahan Desa Tanjung Purba, tanggal 20April 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P5 ;Foto copy Surat Camat Bangun Purba No. 07 tanggal 3 Mei 2016 tentangPermohonan Perhitungan Ulang Surat Suara, selanjutnya diberi tandaFoto copy Peraturan

Foto Scan Fom Model C.1 Plano (sebanyak 6 lembar yang sudah dilegalisir oleh KPUD HALBAR)5.2. 1 (satu) buah Flash Disk (yang berisikan dokumentasi pada saat perhitungan suara)Tetap terlampir dalam berkas perkara6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

NASIRmenelpon Komisioner BAWASLU Kabupaten Halmahera Barat yakni saksiAKNOSIUS DATANG dan melaporkan dugaan adanya kecuranganterhadap proses perhitungan Surat Suara Pemilihan Anggota DPRDKabupaten Halmahera Barat.

NASIR Calon Anggota LegislatifHalaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN TteDapil 2 Partai NASDEM nomor urut 2, sebanyak 12 suara dimana padasaat perhitungan pertama saudara MUTAHAR Hi.

Panwas TPS ini juga tidak punya hak untuk membuka Suratsuara untuk dilakukan perhitungan.

AKNOSIUSDATANG karena adanya protes dari saksi partai maupun calon legislatifsehingga memerintahkan kepada Ketua KPPS TPS 3 untuk melakukanperhitungan suara ulang dan hasilnya perhitungan suara tersebutberbeda dengan perhitungan pertama yang telah di tulis di form ModelCi Plano DPRD Kab/Kota, dan dari perhitungan ulang itulah barudikatehui oleh KPPS TPS 3 dan saksi serta calon legislatif banwa telahterjadi pelanggaran pemilu yang Terdakwa lakukan ; Bahwa kalau memang ada ketentuan Pidana jangan hanya

Nasir menelpon KomisionerBAWASLU Kabupaten Halmahera Barat yakni saksi Aknosius Datang danmelaporkan dugaan adanya kecurangan terhadap proses perhitungan SuratSuara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat.

Putusan Nomor 1161/B/PK/PJK/2016Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas BarangYang Diekspor oleh Pemohon Banding.

Bea Keluar;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding ataspenetapan kembali perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor olehPemohon Banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:a.Bahwa alasan Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluaratas barang yang Pemohon Banding ekspor pada dasarnya karenaTerbanding berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalamHalaman 3 dari 8 halaman.

Namun demikian, pada kenyataannya pihakKPPBC Tipe A3 Kotabaru menyetujui dan mengesahkan Pembetulan PEByang Pemohon Banding lakukan dan menerbitkan Nota Pembetulan NomorNP09/WBC.14/KPP.0803/2011 dan juga terhadap ekspor yang dilakukanoleh Pemohon Banding tetap diberikan pelayanan ekspor sampai selesaisehingga barang ekspor dapat keluar dari daerah pabean Indonesia;bahwa Pasal 14 ayat (1) PMK 214 lebih lanjut menyatakan:Direktur Jenderal menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar dalam waktupaling

Putusan Nomor 1161/B/PK/PJK/2016Pasal 14 ayat (2) PMK 214 menyatakan bahwa:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dan harga ekspor yang digunakan adalah tarif BeaKeluar dan harga ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor didaftarkan ke kantor pabean; danb.

x b x c) USD 1.180.125,00e nilai tukar mata uang Rp/USD 9,044.00f Bea Keluar (d x e) Rp 10.673.050.500,00g Bea Keluar (Pembulatan) Rp 10.673.051.000,00 Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada selisin perhitungan atasBea Keluar menurut Pemohon Banding dan Terbanding dalam perhitungan BeaKeluar untuk PEB Nomor: 000247 karena tarif Bea Keluar, harga ekspor, dannilai tukar mata uang yang berlaku yang digunakan oleh Pemohon Banding danTerbanding memiliki nilai yang sama;Bahwa dengan mempertimbangkan

Padahal nyatanyametode perhitungan yang digunakan oleh TERMOHON KEBERATAN sangatlahkeliru dan bahkan melenceng dari ketentuan hukum yang berlaku.Kekeliruan TERMOHON KEBERATAN berawal pada pertimbangan PutusanKPPU No. 01/2014 yang mengikutsertakan aset PT Tiga Pilar Corpora (PT TPC)dalam perhitungan jumlah aset gabungan, dengan dalih PT TPC merupakanBadan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari PEMOHON KEBERATAN.Padahal, PT TPC bukanlah Badan Usaha Induk Tertinggi PengendaliPEMOHON KEBERATAN, mengingat

Kekeliruan ini beranjak dari disandarkannya perhitungan aset PTTiga Pilar Sejahtera Food, Tok. pada Laporan Keuangan PT Tiga Pilar SejahteraFood, Tok. yang dikonsolidasikan dengan anakanak perusahaannya.Kekeliruan ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b PPNo. 57/2010, karena entitas anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.

Dan tentunya, perhitungan seperti ini telah menjadikan nilai aset3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tok. bengkak sehinggamembuat jumlah aset gabungan seakan melebihi Rp. 2.500.000.000.000, (duatriliun lima ratus miliar Rupiah).Apabila TERMOHON KEBERATAN menghitung jumlah nilai aset PT Tiga PilarSejahtera Food, Tbk. berdasarkan Laporan Keuangan PT Tiga Pilar SejahteraFood, Tbk. yang terpisah dari anakanak perusahaannya, maka akan ditemui faktabahwa jumlah nilai aset gabungan

Hal ini dikarenakan TERMOHON KEBERATAN lagilagi keliru menerapkan metode perhitungan jumlah nilai aset gabungan denganhanya menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (konsolidasi)pada tahun 2011.

Oleh karena itu. perhitungan batas waktuterakhirpengajuan upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU No. 01/2014(berdasarkan jumlah hari kerja) jatuh pada tanggal 7 Mei 2014. Hal inisebagaimana terlihat dalam kalender bulan April dan Mei 2014, sebagaiberikut:April 2014

Putusan Nomor 783/B/PK/Pjk/2019Put110760.99/2013/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak PBB Tahun Pajak 2013 untuk Permukaan Bumiyang masih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut Penggugat(a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 24.081.144.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk

Perhitungan PBB 24.081.144.000Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 9.632.457.600PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%) 48.162.288 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110760.99/2013/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; Alamat Jakarta di MenaraPrima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta 12950,sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) W/hNJOP untuk Perhitungan PBB 31.329.012.000,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 783/B/PK/Pjk/2019NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 31.329.012.000,00 4 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% 5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 12.531.604.800,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 62.658.024,00PBB yang masih harus dibayar1 PBB yang terhutang 62.658.024,00Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 250.315.100,003.

PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 31.329.012.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 31.329.012.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 12.531.604.800,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 62.658.024,00PBB yang masih harus dibayar1 PBB yang Terhutang 62.658.024,002 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 250.315.100,003 Lebih Bayar (187.657.076,00) Menimbang, bahwa berdasarkan

Putusan Nomor 435/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan BeaKeluar yang telah Pemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkandalam Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000112 tanggal 3 September2013 telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluar dalam SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor27/BC.6/2015 tanggal21 Januari 2015 adalah salah.

Dengan demikian, Pemohon Banding mohonagar permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor27/BC.6/2015 tanggal 21 Januari2015 dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut69037/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Surat Penetapan

Kembali Perhitungan BeaKeluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK27/BC.6/2015 tanggal 21 Januari2015, atas nama: PT Putra Alam Lestari, NPWP: 02.373.197.9701.000,Alamat: Jalan Imam Bonjol Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat danalamat Korespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK27/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

Putusan Nomor 435/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding, NPWP : 02.373.197.9701.000, sehingga Bea Keluaryang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor : SPKPBK27/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015yang diterbitkan oleh Direktur Audit a.n.

Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;3. bahwa terdapat perbedaan r rhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratDPP PKDPP (80/100 x DPP PK)Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juli 2006 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut:= Rp 934.767.570= Rp 747.814.056SelisihPPNRp 186.953.514Rp 18.695.351bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juli 2006 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan Rp 75.942.442Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Juli2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakJuli 2006 adalah sebesar Rp255.283.544,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut

data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini pejabatpemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktupaling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan telah cukup untukdipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan bea keluar, data dan buktitersebut antara lain : Surat Permohonan Pemuatan barang curah yang telah mendapat izindari Kepala Kantor Pabean Pemuatan sebagai persetujuan muat tanggal8 Januari

Putusan Nomor 522/B/PK/PJK/2016Pabean pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal Keputusan MenteriKeuangan a quo diterbitkan;Bahwa Sampai dengan jangka waktu 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkanTerbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau KepalaSeksi Pabean tidak mengeluarkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBk);Bahwa menurut Kami penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar yangdilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabeansudah benar

di Kantor Pabean Pemuatan, DirekturJenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluardalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan.Penetapan kembaili diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuansebagai berikut:a.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodikditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan),PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenaipengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluaradalah sebagai berikut : PEB Nomor 009220 tanggal 30 Desember 2010; Perhitungan

Bea Keluar dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNomor 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea Keluar yang telahdilunasi oleh Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001538.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 30 Januari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor SPKPBK22/BC/2017, tanggal

Menerima dan mengabulkan selurunnya permohonan banding PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK22/BC/2017, tanggal 21 Desember 2017, sehingga seluruh jumlah BeaKeluar diubah menjadi sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);2. Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbandingsebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan BeaHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK22/BC/2017, tanggal 21 Desember 2017,dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil:5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi;6.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan kembali perhitungan bea keluar olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diberitahukansecara tertulis dengan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK)22 yang disebabkan perbedaan jumlah dan jenis barangekspor terhadap PEB Nomor 000064, tanggal 21 Oktober 2016, yangberisi tagihnan bea keluar sebesar Rp15.640.000,00; tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupaPenetapan kembali perhitungan bea keluar oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) yang diberitahukan secara tertulis denganSurat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK)22 yangHalaman 5 dari 8 halaman.

.: bahwa sebagaimana penjelasan Pemohon Banding dalam suratbanding dapat Pemohon Banding tegaskan kembali bahwa darihasil penjelasan diatas Peneliti Keberatan seharusnyamembatalkan koreksi Penyesuaian Fiskal positif yang dilakukanoleh Pemeriksa karena dengan sangat sederhana dapatdisimpulkan bahwa telah terjadi "double correction" atau terjadikoreksi perhitungan ganda untuk keempat pendapatan /penghasilan lain luar usaha sebagaimana butir c di atas sebesarRp16.673.362.897,00.: bahwa yang menjadi

sengketa adalah koreksi positif PenghasilanNeto PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang berasal dari koreksiPenyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp16.673.362.897,00, ( Rp.325.739.664.921Rp.309.066.302.025) yang tidak disetujui olehPemohon Banding.bahwa menurut Terbanding, koreksi positif atas PenghasilanNeto PPh Badan Tahun Pajak 2008 adalah berasal dari koreksiPenyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp. 325.739.6644.992,00dengan perhitungan koreksi di dasarkan pada PP 40 Tahun 2009dan PP 138 Tahun 2000 sebagai

berikut:Perhitungan Persentase Final Sesuai PP 40 Tahun 2009:Final konstruksi Total konstruksi x 100% Rp343.159.764.619,00 ~ Rp732.464.812.422,00 100% = = 46,85% Perhitungan Koreksi Positif Biaya Sesuai PP 40 Tahun 2009:Diketahui:HPP Rp659.382.553.018,00Biaya Rp35.591.692.908,00Jumlah HPP dan Biaya Rp694.974.245.926,00Koreksi positif biaya sesuai PP 40 adalah sebesar:= 46.85% x Rp694.974.245.926,00 = Rp325.595.434.216,00Perhitungan Final Sesuai PP 138 Tahun 2000: Penghasilan Final~ Total Penghasilan

ad Rp172.616.132,00 = Rp831.749.141.762,00 x 100% = 0,021% bahwa koreksi positif biaya sesuai PP 138 Tahun 2000 adalahsebesar:0.021% x Rp694.974.245.926,00 = Rp144.230.706,00.bahwa berdasarkan perhitungan di atas, jumlah koreksi positifbiaya sesuai PP 40 Tahun 2009 dan PP 138 Tahun 2000 adalahsebesar Rp325.739.664.922,00 (Rp325.595.434.216,00 ditambahRp144.230.706,00).bahwa menurut Terbanding, pada saat pemeriksaan atas koreksipositif tersebut Terbanding telah meminta data kepada PemohonBanding

kembaliberdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2009 dan perhitungan kembaliberdasarkan PP Nomor 138 Tahun 2000 , dan atas keempatMemperhatikanMengingatPenghasilan Lain Luar Usaha tersebut sudah dimasukkan dalamPenghasilan Kena Pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan 2008.bahwa Pemohon Banding dalam Persidangan telah menyerahkan:1.

Desa Nomor : 05 tahun 2012 tanggal 23 Desember 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;----------------------------------------------------------- PERATURAN DESA APBD:-------------------------------------------------- Foto copy Peraturan Desa Sendangrejo Nomor : 08/Per.Des/2012 tanggal 28 Nopember 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;----------------------------------------------- PERATURAN DESA PERHITUNGAN

APBD:-------------------------- Foto copy Peraturan Desa Nomor : /Per.Des/ Tahun 2009 tanggal Oktober 2009 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008;------------------------------------- Foto copy Peraturan Desa Sendangrejo Nomor : 01/Per.Des/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;------------------------- Foto copy Peraturan Desa Sendangrejo Nomor : 08/Per.Des

/Per.Des/2013 tanggal ...... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir Tahun Anggaran 2013; Perjanjian Sewa Menyewa Kios Desa Sendangrejo;-- PERATURAN DESA PERHITUNGAN APBD:-------------------------- Foto copy Peraturan Desa Nomor : 08 /Per.Des/ Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008;------------------------------------- Foto copy Peraturan

Desaa Sendangrejo Nomor : 01/Per.Des/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;------------------------- Foto copy Peraturan Desa Sendangrejo Nomor : 06/Per.Des/2012 tanggal 23 Desember 2012 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011; LPJ ADD :------------------------------------------------------------------------------ Foto Copy Realisasi Alokasi Dana Desa

Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Eksporyang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspordisampaikan ke Kantor Pabean.ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yangberlaku pada saat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan BeaKeluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud

bea keluar kedapatan tidak benar danterhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik,maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukanpenetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkanSPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggalpendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaiberikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalahTarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggalpemberitahuan pabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean;danb.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PenetapanHarga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut: PEB Nomor 001073 tanggal 26 November 2010 Perhitungan

tanggal PEB yang telah didaftarkan keKantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNo.214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1): Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea KeluarPasal 6 ayat (2): Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dihitung berdasarkan Tarif

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktupaling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu palinglama 30 hari sejak

Penetapan kembailidiatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif BeaKeluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspordi daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandingyang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor: 006235 tanggal 31 Desember 2009Perhitungan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No.214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku padatanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PenetapanHarga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut: PEB Nomor

: 002215 tanggal 27 Mei 2010, Tarif Bea Keluar 4,5 %;bahwa pada tanggal 13 April 2012 Terbanding menetapkan dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMK Nomor: 936/KM.4/2010 tanggal 31 Mei 2010tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Menghitung Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 1Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010;bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008

Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi eksporbukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuaidengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturanyang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Putusan Nomor 429/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan BeaKeluar yang telah Pemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkandalam Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000013 Tanggal 30 Januari2013 telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluar dalam SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor5/BC.6/2015 tanggal 21Januari 2015 adalah salah.

Kembali Perhitungan BeaKeluar Nomor SPKPBK5/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015, atas nama:PT Putra Alam Lestari, NPWP: 02.373.197.9701.000, Alamat: JalanImam Bonjol Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat dan alamatKorespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK6/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

Putusan Nomor 429/B/PK/Pjk/2018membatalkan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBk)Nomor : SPKPBK5/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP : 02.373.197.9701.000, sehingga Bea Keluaryang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor : SPKPBK5/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 yangditerbitkan oleh Direktur Audit a.n.

Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp30.533.855,00 (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut: - Uang pesangon 1 x Rp3.318.868,00 x 6 = Rp19.913.208,00 - Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp3.318.868,00 = Rp6.637.736,00 - Uang penggantian hak 15% x Rp26.550.944,00 = Rp3.982.641,60 + Total = Rp30.533.585,60 4.

Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penggugat telah berakhir sejak berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang kompensasi atas pengakhiran PKWT Penggugat tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 dengan perhitungan