Ditemukan 555874 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN BARABAI Pidana Umum
Register : 08-12-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN BARABAI Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Brb
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H.
Terdakwa:
H HENDRA Bin H RAFII
46 — 8
Pengadilan PN SINJAI Pidana Umum
Register : 18-12-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 05-03-2024
Putusan PN SINJAI Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Snj
Tanggal 9 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Isnawati Yamin, S.H
1.Isnawati Yamin, S.H
Terdakwa:
M. Amir Bin Latang
31 — 18
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 15-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 11 April 2018 — Penuntut Umum:
1.Susianik, SH.
2.Parmanto,SH
Terdakwa:
Adi Okta Priyatna alias Supri Bin Marjani
39 — 8
  • mengakuitujuan melakukan perbuatan tersebut untuk mencari penghasilan yang manasetiap mengambil dan mengumpulkan benih lobster dari para nelayankemudian di jual kepada pengepul tersebut mendapatkan keuntungan senilaiRp1000 (seribu rupiah) per ekor benih lobster.Bahwa menurut saksi perbuatan Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani yangtelah melakukan pengangutan dan pemasaran ikan berupa benih lobster tidakmemiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) telah melanggar Undang UndangRI Nomor 31 tahun 2004
    Lobster termasuk ikan karena seluruh hidupnya berada di air sesuaidengan undangundang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahanundangundang RI No. 31 tahun 2004 tentang perikananyang berbuny/i:Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian darisiklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.b.
    memilin dakwaan mana yang paling mengena/ terbuktiberdasarkan faktafakta hukum yang ditemukan dipersidangan yakni dakwaanalternatif Kedua melanggar Pasal 92 UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.
    Dengan sengaja diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trkpengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimanaPasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;Ad. 1.
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 29-06-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Lwk
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Sarto B. Mala alias Sarto
23 — 0
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 15-01-2019 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Lwk
Tanggal 6 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ANDI TYAS TRI WIBOWO, SH
Terdakwa:
Albar Alias Iyu
58 — 0
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 05-04-2023 — Putus : 13-04-2023 — Upload : 08-02-2024
Putusan PN LUWUK Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lwk
Tanggal 13 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Felly Kasdi, SH
2.Hendra Poltak Tafona'o, SH
Terdakwa:
1.Parto Bin Juhaepa
2.Ilma Bin Jamaludin Nohong
49 — 0
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 03-08-2022 — Putus : 26-08-2022 — Upload : 10-01-2023
Putusan PN LUWUK Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lwk
Tanggal 26 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
IRWANTO, SH
Terdakwa:
Kadir Nasir Bin Nasir
53 — 12
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 06-01-2016 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 23-06-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 06/PID/2016/PT MKS
Tanggal 14 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : JUANDARITA RACHMAN, SH.
Terbanding/Terdakwa : ANAS Bin RIPO
43 — 4
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 21-03-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Mks
Tanggal 10 April 2018 — Penuntut Umum:
NUR FITRIYANI, SH
Terdakwa:
DARWIN BIN ANGKU
19 — 4
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 04-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
BAHRUL Bin LABIH Alm
29 — 7
  • Menyatakan Terdakwa Bahrul Bin Labih (Alm), telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan danmembahayakankelestarian sumber daya ikan dan lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang
    Bila suatu daerahatau lokasi dilakukan penyetruman ikan akibatnya akan terjadi kerusakan padaekosistem lingkungan perairan, maka kurun waktu 3 tahun kemudian lingkunganperairan bisa kembali seperti semula.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45Tahun 2009.Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan olehPenuntut Umum tersebut, Terdakwa
    lingkunganperairan, maka kurun waktu 3 (tiga) tahun kemudian lingkungan perairanbisa kembali seperti semula;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN KgnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
    seperti semulaMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dengan sengaja diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggukanakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakankelestarian Sumber daya ikan dan / atau lingkungannya telah terbuktiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 14-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bna
Tanggal 9 April 2018 — Penuntut Umum:
1.HAMKA NASUTION
2.Rosnawati, SH
3.DIKHA SAVANA
4.MURSYID SH
Terdakwa:
EFFENDI UMAR BIN UMAR
29 — 13
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 06-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 30 September 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.I MADE SUKRAYASA Alias MADE Bin NENGAH TUNAS
2.LEMAN Bin TUMUL
42 — 16
  • Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;b.
    Pasal 16 ayat (1) UndangundangRI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo.
    Pasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo.
    tentang perikanansebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
    tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP JoPasal 53 ayat (1) KUHPdan Undangundang Nomors Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 08-07-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Tte
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
ABDUL PATANDEAN, S.H. M.H
Terdakwa:
EDWIN MAYBUENE
27 — 15
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 25-01-2022 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN KANDANGAN Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kgn
Tanggal 9 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
2.MASDEN KAHFI, SH
3.PRIHANIDA DWI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
HARTONO Bin MUSA Alm
39 — 40
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 14-12-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1936/Pid.Sus/2020/PN Mks
Tanggal 10 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ANDI SAHRIAWAN, SH. MH
Terdakwa:
RIZAL Bin DG MUHIR
37 — 15
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
Arief Wirawan, SH. MH.
Terdakwa:
1.Sandi Lao Tri Putra alias Sandi
2.Dewa Gede Santika
3.Zakaria
53 — 22
  • tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang jika niat itu telah ternyata dariadanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukansematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang
    Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo.UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUABahwa terdakwa I. SANDI LAO TRI PUTRA alias SANDI bertindakbaik secara sendirisendiri ataupun bersamasama dengan terdakwa Il.DEWA GEDE SANTIKA dan terdakwa III.
    tentangPerikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPe Kedua: Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88juncto Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto Pasal 53 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraAlternatif
    tentang Perikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahanatas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto Pasal 53 KUHP, yang unsurunsur tindak pidananya adalah sebagaiberikut:1.
    Pasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 KUHP, serta pasalpasal lain dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:Hal 37 dari 39Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PNDps.1.Menyatakan terdakwa . SANDI LAO TRI PUTRA alias SANDI, terdakwa Il.DEWA GEDE SANTIKA, dan terdakwa III.
Pengadilan PN TOBELO Pidana Umum
Register : 14-12-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 11-05-2018
Putusan PN TOBELO Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN TOB
Tanggal 11 Januari 2018 — Penuntut Umum:
MUSYAWWIR NURTAN,SH
Terdakwa:
Daniel Moloku Alias Talo
66 — 23
  • Pasal 8 ayat (1) Undang undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dan ditambah dalam UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentangPerikanan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;2.
    Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan5Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalampersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksi yang memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut:1.
    Pasal 8 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam UndangUndang No. 45 tahun2009 tentang Perikanan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut: Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; Unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan; Unsur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan
    Pasal 8 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam UndangUndang No. 45 tahun2009 tentang Perikanan, pasalpasal dari UndangUndang No. 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :MENGADILI1.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 22-10-2015 — Putus : 23-10-2015 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 335/PID.SUS/2015/PT MKS
Tanggal 23 Oktober 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Suleha, SH.
Terbanding/Terdakwa : Kahar bin Jiro
33 — 11
  • alat pemberatnya naik ke atas kapal laluterdakwa mengeluarkan ikan hasil tangkapannya dari dalam jarring danselanjutnya tim polair menggabungkan ikan hasil tangkapan terdakwa dankedua orang temannya dan menghasilkan 1 (satu) gabus denganbermacammacam jenis ikan yakni ikan cikociko, betebete, kerungkerungdan ikan kakap putih dan selanjutnya tim polair mengamankan terdakwabersama barang buktinya;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan pasal 85 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 2004
    Dan berdasarkan pasal 76 A UU No. 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikananmenyebutkan Benda dan atau alat yang digunakan dalam dan/atau yangdihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negaraatau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan;2.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 09-01-2019 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ktp
Tanggal 16 Januari 2019 — Penuntut Umum:
SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
SUDERMAN
28 — 6
  • Perkara: PDM210/K.ETAP/12/2018 yang dibacakan di persidangan oleh PenuntutUmum pada tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntutsupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan : 1 Menyatakan terdakwa SUHERMAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana "melanggar ketentuandaerah. ialur.dan waktu atau musim penangkapan ikansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggarPasal 100 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikananjo Pasal 7 Ayat (2
    /K.ETAP/12/2018, dengan Dakwaan alternatif, yangselengkapnya berbunyi sebagai berikut:Bahwa terdakwa SUHERMAN, pada hari Senin tanggal 26 November2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan November 2018 ataupada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Koordinat0125'064"LS 10859'24"BT perairan laut Kepulauan Karimata KabupatenKayong Utara Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Ketapang berdasarkan Pasal 106 UndangUndangNo.31 Tahun 2004
    Saat terdakwa ditanya mengenaidokumendokumen kelengkapannya, terdakwa tidak ada memiliki SuratIjin Penangkapan Ikan (SIPI) di daerah atau jalur penangkapan diperairan laut Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara ProvinsiKalimantan Barat.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 7Ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.Menimbang
    tentang perikanan juncto Pasal 7 Ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.
    31 Tahun 2004 tentang perikanan telah terpenuhi secara hukum,sehingga terdakwa SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan daerah, jalur, danwaktu atau musim penangkapan ikan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanalternatif kedua, maka terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum selebihnyatidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 24-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 504/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
YUSNAENI, SH
Terdakwa:
1.ASWAR B Alias UCOK Bin BACO
2.ISDAL SAPUTRA Alias TAHANG Bin ARJUNA
61 — 16
  • B Alias UCOK Bin BACO bersamasamaTerdakwa II ISDAL SAPUTRA AliaS TAHANG Bin ARJUNA terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan,dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan usahaperikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan, yang tidak memilikiSIUP sebagaimana di maksud dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) UU RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPldana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;2.
    B Alias UCOK Bin BACO bersamasamaterdakwa II ISDAL SAPUTRA AliaS TAHANG Bin ARJUNA sebagaimana diaturdan diancam pidana menurut Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPIdana ;ATAUKEDUABahwa terdakwa ASWAR.
    B Alias UCOK Bin BACO bersamasama terdakwaIl ISDAL SAPUTRA AliaS TAHANG Bin ARJUNA sebagaimana diatur dan diancampidana menurut Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1)) jo 26 Ayat (2) UU RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPIdana ;ATAUKETIGAHalaman 7 dari 51 Hal. Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.Bahwa terdakwa ASWAR.
    Perikanan jo Pasal 55Ayat (1) ke 1 KUHPIidana, ATAU Kedua melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo26 Ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHPIdana ATAU Ketiga melanggar Pasal 88 jo Pasal 16 Ayat (1) UU RINomor 31 Tahun 2004 Tahun tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPIldana;Menimbang, bahwa walaupun dakwaan penuntut umum berbentuk komulatifalternatif, maka Majelis Hakim
    melihat penting untuk tetap melakukan pembuktiansecara komulatif, dan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 92 jo Pasal 26Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPIdana, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.