Ditemukan 555697 data
Terbanding/Terdakwa : SURATMAN alias MANI
20 — 1
Al Muhajir SH MH
Terdakwa:
1.Munawar Bin Zainuddin
2.Yusaini bin Sabri Ali
3.Muhammad Alias Rahmat Bin Hasbi Yahya
4.Muhammad Rizal Bin Iskandar
72 — 6
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
RENO SAHRIYAL Bin RUDI HARTONO
77 — 21
Jambi tidak memiliki SIUP maka melanggar ketentuansebagaimana dimaksud Pasal 92 Jo dalam Pasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No. 31 tahun 2004.Adapun bunyi pasal 92 sebagaimana dimaksud yaitu Setiap orangyang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran
Jambi akan dikirim ke Negara Singapura sesuai denganUU Perikanan No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi UU RINo. 45 Tahun 2009 kegiatan sebagaimana dimaksud termasuk dalamkategori Pengangkutan Ikan (Benih Bening Lobster/ BBL).
Tanjab Timur.Bahwa benar perbuatan Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah,Terdakwa Reno Sahriyal dan Dedi Rustandi tidak diperbolehkan di NegaraRepublik Indonesia, karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 26 ayat(1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi Setiaporang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan
, dan pemasaran ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.Bahwa benar sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Budianto,Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Terdakwa Reno Sahriyal dan DediRustandi tanpa dilengkapi dengan SIUP sesuai dengan Pasal 92 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahHalaman 47 dari 64 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Jmbdiubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahanatas UU No. 31 tahun 2004 yang
dan DediRustandi tanpa dilengkapi dengan SIUP sesuai dengan Pasal 92 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahanatas UU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi Setiap orang yang dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
IRFAN Bin LA HODA
24 — 10
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakanalat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikandi kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ ataupembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikananMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. KARIM Bin H.
tentang perubahan atas UU RI No.34 tahun 2009tentang perikanan yaitu Pukat Hela (Trawls) dan pukat tarik(seine nets) termasuk jaring trawls yang dipergunakan olehterdakwa; Bahwa menurut ahlli Perbuatan terdakwa SUPARMAN BinANDANG melakukan penangkapan ikan menggunakan jaringtrawls dengan hasil tangkapan ikan dilarang dan melanggarketentuan pasal 85 jo pasal 9 UU RI No.31 tahun 2004 tentangperubahan atas UU RI No.34 tahun 2009 tentang perikanan; Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nelayan
kecilBerdasarkan pasal 1 (Satu) nomor 11 UU RI No.45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentangperikanan nelayan kecil adalah orang yang = matapencahariannya) melakukan = penangkapan ikan untukmemenuhi kebutuhan hidup seharihari; Bahwa ahli menjelaskan bahwa penggunaan jaring trawlsdilarang Berdasarkan Permen KP No.2 tahun 2015 tentanglarangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls)dan pukat tarik (Seine nets) di wilayah pengolaan perikananRepublik Indonesia dan
;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwamelanggar pasal 100 b jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.
AGUS WIDIYONO
Terdakwa:
1.A. RAHMAN ak MUHIDDIN
2.RAMLI ak MALIUN
92 — 36
Pasal 8 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 53ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, ParaTerdakwa tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Sbw.
Pasal 9 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;ATAU2. Dakwaan kedua: Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55ayat (1) ke1 jo.
Pasal 9Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanHalaman 23 dari 33 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Sbwatas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur Setiap orang;2.
Pasal 9Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo.
Pasal 9 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa I. A. RAHMAN Ak. MUHIDDIN danTerdakwa II.
1.ZULKARNAIN, SH
2.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
M Nasir Bin Syamaun
73 — 25
HERI SUPRIYANTO, SH., MH
Terdakwa:
PURBANTORO Bin WINARSO
99 — 19
Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti akan maksudnya dan atas dakwaan tersebutTerdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.
berikut:1.Ahli Suwarto, S.Pi., M.M: Bahwa Ahli adalah Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada DinasKelautan dan Perikanan Propinsi DIY; Bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatanuntuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam dibudidayakandengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakankapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, mengolah dan / atau mengawetkannya; Bahwa yang dimaksud dengan alat tangkap ikan, sesuai dengan UURI No. 31 Tahun 2004
namun tidak tiap hari, melainkan setiap 2 minggu sekali dihariSelasa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) Jopasal 8 ayat (1) Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
diri terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke2, ke3 dan ke4sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsurkesatu setiap orang telah pula terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimanatersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwatelah memenuhi unsur pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undangundang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004
mengakui perbuatannya, sehinggamemperlancar proses jalannya persidangan; Terdakwa melakukan perbuatannya untuk dikonsumsi dalam memenuhikebutuhan hidupnya; Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;Mengingat ketentuan pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RINomor 31 Tahun 2004
LILY MARIA YULIS, SS.SH
Terdakwa:
RAFAEL DINAS AHAMA PGL. RAFAEL
67 — 16
RAFAEL bersamasama dengan saksi Erwinsyah Pasaribu Pgl Erwin, saksi Riko HamzahLumban Tobing Pgl Riko, Saksi Tison Sitanggang Pgl Tison, SaksiSafriendi Pgl Rendi, Saksi Firdaus Laoli Pgl Daus dan Saksi ArifGunawan Pgl Arif(penuntutan dilakukan secara terpisah), sebagaimanadiatur dan diancam Pasal 84 Ayat (2) UndangUndang RI No. 31 Tahun2004 Jo UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana.
Bahwa benar seebelum ditangkap, RAFAEL sempat membuang bahanpledak berupa potassium ke dalam laut.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaanTunggalmelangar Pasal 84 ayat (2) UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana,yang unsurunsurnya sebagalberikut :Ad.1.
memberatkan atau yang meringankan sebagai berikutYang memberatkan:e Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam menjaga kelangsungan Sumber Daya Alam Kelautan.Yang meringankan:e Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannyasehingga memperlancar jalannya persidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya kemballMemperhatikan Pasal 84 ayat(2) UU RI No 31 tahun 2004
Jo UU RI No45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 TentangPerikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan lain yang berkaitandengan perkara aquoMENGADILI:1.
1.NAOMI AMANDA NAWITA HADIYANTO SH
2.Nia Yuniawati. SH., MH
3.TEUKU SYAHRONI, S.E., S.H., M.H
4.BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
5.RISKI HARUNA, S.H.
6.ELFA FITRI NABABAN, SH
Terdakwa:
1.DEDE SAEPUDIN Bin ATMA Alm
2.YOGI SOPYAN Bin YAYAN
86 — 21
SULESTARI, S.H.
Terdakwa:
PAIDI
13 — 7
REZA YUSUF AFANDI, SH
Terdakwa:
1.M.Arif Ramadhon Alias Arif Bin M.Hamim Nurdin
2.Sukirman
73 — 3
Agusjayanto, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.Harnol Kuli
2.Pingki
46 — 0
AKHMAD PUTRA DWI, SH
Terdakwa:
Masri Bin Jasrul
96 — 17
1063 — 758
Perk : PDM82/TBALAI/09/2013 tertanggal 17 September 2013 yang padapokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara int memutuskan sebagaiberikut :1 Menyatakan terdakwa WIRAWAN telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RINo.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIRAWAN dengan pidana
kelainanWajah : Dijumpai luka robek pada bibir wajah sebelah kanan denganukuran +0,5 cmAnggota Gerak Atas : Dijumpai luka memar pada lengan bagian dalam denganukuran + 1 cm Dijumpai luka robek pada jari kelingking sebelah kanandengan ukuran + 0,5 cmKESIMPULAN :1Telah diperiksa seorang perempuan umur 35 Tahun, keadaan sadar.2 Luka memar dan robek disebabkan benturan benda keras dan tumpul.Perbuatan terdakwa Wirawan tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004
Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya ;Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pidana yang akan dijatuhkan lebih lamadari masa Penahanan yang telah dijalani, maka cukup alasan apabila Terdakwa dinyatakantetap berada dalam tahanan ;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhiPidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya Perkara ;Mengingat Ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004
1.BANAN PRASETYA, SH
2.PUTRA WAHYU WARDHANA
Terdakwa:
HAMSAH Bin ABDUL SUKUR
20 — 6
1.Dezi Setiapermana, S.H., M.H.
2.HENDRO SAYEKTI IHSAN BAYUAJI, S.H.
3.SURYO DWIGUNO, SH
4.REYHAN DHANI PRATAMA, S.H.
Terdakwa:
1.ZAKARIA
2.KARTIWIN
20 — 16
WIDYA HARI SUTANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SUCIPTO bin SURONO
65 — 17
1.Mawardi, S.H., M.H.
2.Sisca Gitta Rumondang, S.H., M.H.
3.Christofel Heberon Mallaka, S.H.
4.Putu Andy Sutadharma, S.H.
5.Yoyok Junaidi, S.H.
Terdakwa:
1.SUDIRMAN
2.FAUJAN
72 — 24
FAUJAN terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan TindakPidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) JoPasal 8 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.
Pasal 8 ayat 1 UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwatidak mengajukan keberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.
Hal ini diatur dalam pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.SusPRK/2021/PN LbjBahwa Akibat atau dampak dari penangkapan ikandengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) adalah :a.b.Dampak terhadap biologi adalah :1.
Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1Angka 14 Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga terlebin dahuluharuslan ditentukan kapasitas Para Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini,apakah sebagai orang perseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yangbernama
CAHAYAHIDUP GT 2 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 76A, 76C, dan Pasal 104ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebgaimana telahdiubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 yangselanjutnya dalam penjelasan Pasal 104 a quo bahwa yang dimaksud dengan bendadan/atau alat antara lain alat penangkap ikan, ikan tangkapan, kapal yang digunakanuntuk menangkap ikan dan/atau mengangkut ikan dan lainlain,
HERMAN HIDAYAT SH
Terdakwa:
CASNOTO
85 — 11
Habibi, S.H
Terdakwa:
Hasibuan Bin Hayat
22 — 12
Menyatakan terdakwa HASIBUANI BIN HAYAT bersalah melakukantindak pidana memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakanalat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yangmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber dayaikan,sebagaimana diatur dan diancam pidana Atau Ketiga Pasal 100B JoPasal 8 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah dirubah UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 Tentang Perikanan.2.
Menteri Kelautan Dan PerikananRepublik Indonesia Nomor 71/PermenKp/2016 Tentang Jalur PenangkapanIkan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010TentangAlatPenangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UndangUndang RI No. 31Tahun 2004
tidak ada pengecualian kapasitas/voltase terhadap penggunaanalat setrum selain yang belaku secara umum; Bahwa alat penangkapan ikan yang dilarang apabila adanya potensimerugikan/membahayakan kelestarian lingkungan dan keselamatanpengguna dan orang disekitarnya serta diatur larangannya berdasarkanPeraturan PerundangUndangan; Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindakan penangkapan ikandengan alat setrum dapat dikenakan sanksi Hukum sebagaimana pasal84 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim denganmempertimbangkan faktafakta hukum dipersidangan akan memilih langsungdakwaan manakah yang tepat untuk dikenakan terhadap Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di persidangantersebut diatas, Majelis Hakim menilai dakwaan yang paling tepat yangdikenakan terhadap Anak yaitu dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 100B Jo.Pasal 8 ayat (1) Undangundang Nomor 31 tahun 2004
Pasal 8 ayat (1) UndangundangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah dirubahdengan Undangundang Nomor 45 tahun 2009 dan Undangundang Nomor 8Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN PkbTahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:.