Ditemukan 555520 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2002
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Umum
Register : 04-08-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 48/PID.SUS/2022/PT BBL
Tanggal 16 Agustus 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : Triman Santana.S.H
Terbanding/Terdakwa : Slamet Bin Kasimun
49 — 15
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 04-03-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Bgl
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
ARWILSON Alias IWIL Bin BAHYUNIS Alm
44 — 21
  • Menyatakatan Terdakwa Arwilson alias Iwil bin Bahyunis (alm) terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPerikanan pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikananjo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan.2.
    Bahwa Lobster dapat dikategorikan jenis ikan berdasarkan Depperik (2003),Sumber daya ikan adalah semua Jenis ikan termasuk biota perairan lain (piscHalaman3dari29Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2020/PNBgles, crustae, mollusca, colenterata, amphibila, reptilian, mamalia) berdasarkanpasal 1 angka 4 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikananan.
    Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 88 Jo pasal 16 Ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi Suratdakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagaiberikut dibawah ini;1.
    No.31 tahun 2004 tentang PerikananHalaman9dari29Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2020/PNBgldan Permen Kelautan dan Perikanan R.I.
    No.31 tahun 2004 tentangPerikanan dan Permen Kelautan dan Perikanan R.I.
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum
Register : 04-12-2017 — Putus : 29-12-2017 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 322/Pid.Sus/2017/PN Dgl
Tanggal 29 Desember 2017 — Penuntut Umum:
1.MOHAMAD RONALD,SH
2.HAMKA MUCHTAR, SH.
Terdakwa:
1.NAPRI MAHABARU alias PAPA SALMAN
2.SALMAN
66 — 16
  • Pasal 8 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.ATAUKEDUA Bahwa ia terdakwa 1. NAPRI MAHABARU Alias PAPA SALMAN danterdakwa 2.
    Sulawesi Tengah sejaktahun 2004 sampai sekarang dan jabatan saya sekarang sebagai Staff BidangPengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang telah dilakukan oleh para ParaTerdakwa, sehingga Para Terdakwa ditangkap karena para Para Terdakwamelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom).
    Pasal 8 8 Ayat (1) Undangundang RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Setiap orang;2.
    Pasal 8Ayat (1) Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.
    Pasal 8 Ayat (1) Undangundang RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 13-03-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 13-05-2024
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 10 April 2018 — Penuntut Umum:
1.Ario Dewanto
2.Susianik, SH.
Terdakwa:
Muryanto alias Temu Bin Mulyono
22 — 18
Pengadilan PT PALU Pidana Umum
Register : 17-10-2022 — Putus : 15-11-2022 — Upload : 15-11-2022
Putusan PT PALU Nomor 146/PID.SUS/2022/PT PAL
Tanggal 15 Nopember 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : MARADONA EKA PUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : AMBONG Alias PAPA ANTO
50 — 11
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum
Register : 31-03-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 26-04-2023
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Liw
Tanggal 17 April 2023 — Penuntut Umum:
Fernando Nara Sendi, SH
Terdakwa:
DANDI SAPUTRA Alias MBEK Bin RONI
49 — 10
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Umum
Register : 06-03-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Llg
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NANDA HARDIKA,.SH
Terdakwa:
RAMA HANDIKA BIN SAYUTI
13 — 9
  • Sayuti berhasil melarikan diri dengan berlari.Selanjutnya Terdakwa dinaikan keperahu sekoci saksi Herman Sawiran,saksi Samsul Bahri dan saksi Ahyan dan dibawa ke Polsek Muara Rupit.wn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 84 ayat(1) UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan..Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orangberdasarkanHalaman 10 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN LigPasal 1 angka 14 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikananadalah orang perseorangan atau korporasi ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh PenuntutUmum sebagai terdakwa adalah orang perseorangan, hal mana berdasarkanketerangan saksisaksi dan para terdakwa dalam persidangan, telah
    Tentang Perikanansebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah semuakegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahansampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system perikanan(Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimanadirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan);Menimbang,
    bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalahkegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaandibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (Pasal 1 Angka 5 UU RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan UU RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kapal Perikanan adalahkapal, perahu
    Selanjutnya Terdakwa dinaikan keperahusekoci saksi Herman Sawiran, saksi Samsul Bahri dan saksi Ahyan dan dibawake Polsek Muara RupitMenimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan MajelisHakim unsur ini telah terbukti menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 28-11-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 467/PID.SUS/2017/PT MKS
Tanggal 13 Desember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Dra. Hj. CHERISDIANA, SH
Terbanding/Terdakwa : HERMAN DG. LIMPO BIN DG. SUDDING
23 — 9
  • keterangan ahli dari Dinas Perikanan dan KelautanPropinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa dokumen yang harusdimiliki oleh Nahkoda kapal dalam hal penangkapanikan/memuat/mengangkut ikan adalah dokumen berupa Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat LaikOperasional (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 98 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004
    keterangan ahli dari Dinas Perikanan dan KelautanPropinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa dokumen yang harusdimiliki oleh Nahkoda kapal dalam hal penangkapanikan/memuat/mengangkut ikan adalan dokumen berupa Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat LaikOperasional (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 B Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndang Undang RI No.31 Tahun 2004
    Menyatakan Terdakwa HERMAN DG.LIMPO DG.SUDDING telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana dibidang perikanan berlayarmelakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dariHim. 4 dari 8 hlm Pts.No.467/PID./2017/PT.MKS.pelabuhan perikanan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar danSyahbandar di pelabuhan perikanan melanggar Pasal 100 B UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang UndangNo.31 Tahun 2004 Tentang perikanan, sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Kedua;2.
    Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim TingkatPertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusanPengadilan Negeri Makassar tanggal 12 April 2017 Nomor: 2198/Pid.B/2016PNMks. yang dimintakan banding ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkatan Pengadilan ;Mengingat ketentuan Pasal 100 B Undangundang RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas undangundang RI Nomor 2004
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum
Register : 15-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pbl
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MONICA SEVI HERAWATI SH
Terdakwa:
WAGIMAN Bin NYAMAN Alm
36 — 12
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 05-12-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dps
Tanggal 18 Desember 2017 — Penuntut Umum:
I Dewa Narapati, SH.
Terdakwa:
Paidi Bin Yono
30 — 10
  • Menyatakan Terdakwa PAIDI Bin YONO secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usahadan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhiketentuan menteri tentang persyaratan atau standar operasionalprosedur penangkapan ikan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf cdan e Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;2.
    Nomor42/PermenKP/2015 Tentang Sistem Pemantauan Kapal PerikananPasal 15 ayat (1) Permen KP No. 42 Tahun 2015 Setiap kapalperikanan yang telah memasang transmiter SPKP sebagaimanaHalaman 4 dari 20 putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dpsdimaksud dalam Pasal 12 wajib mengaktifkan transmiter SPKP dandapat dipantau di PPKP.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c dan e Undang Undang No. 45 tahun 2009tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004
    Daerah, jalur dan waktu atau musin penangkapan ikan. bahwa bila melanggar hal tersebut diatas maka sangsinyaterdapat pada pasal 100 Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan yaitu : setiap orang yang melanggar ketentuan yangditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) di pidanadengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000.00 (Dua ratuslima puluh juta rupiah); bahwa sesuai dengan SIPI nomor 26.17.0001.01.56511 yangAhli linat
    Timur RI) itu merupakan WPPNRI 718 serta masih beradadalam jalur II, hal ini melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undangNo. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi setiap orangyang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikananwajid memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengenai : c. Daerah, jalur dan waktu atau musin penangkapan ikan; bahwa KM.
    22ayat (2) huruf a dikecualikan, dalam hal: transmiter rusak(membuat catatan manual terhadap posisi kapal kemudiandilaporkan kepada Direktur Jenderal PSDKP), kapal docking(memberikan laporan kepada Direktur Jenderal PSDKP), kapaltidak beroperasi (memberikan laporan kepada Direktur JenderalPSDKP), dan force majeure; bahwa Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang UndangNo. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dpstahun 2004
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum
Register : 14-06-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 08-07-2022
Putusan PN DONGGALA Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dgl
Tanggal 7 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.IRNA INDIRA RATIH, S.H., M.H
2.NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H
3.MUHAMMAD RIFAIZAL, S.H
4.RESKY ANDRI ANANDA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
HAMDAN BIN SAENI
29 — 18
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 13-03-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 10 April 2018 — Penuntut Umum:
1.Ario Dewanto
2.Susianik, SH.
Terdakwa:
Muryanto alias Temu Bin Mulyono
37 — 8
  • Menyatakan Terdakwa Muryanto alias Temu bin Mulyono telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja melakukan usaha perikanan tanpa memiliki SIUP, melanggar Pasal92 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2.
    2016 tentang larangan penangkapandan / atau pengeluaran lobster (panulirus spp) ,kepiting (Soylta SPP)danrajungan (portunus spp) dari wilayan Republik Indonesia sebagai penggantiPeraturan menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2015 tentangpenangkapan lobster (panulirus spp), kepiting (Soyila spp) dan rajungan(portunus pelagicus spp).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 92 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    2016 tentanglarangan penangkpan dan / atau pengeluaran lobster (panulirus spp) ,kepiting(soylta SPP) dan rajungan (portunus spp) dari wilayah Republik Indonesiasebagai pengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun2015 tentang penangkapan lobster (panulirus spp), kepiting (Soyila spp) danrajungan (portunus pelagicus spp).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 88 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Namundemikian UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkanbahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan ataukorporasi.
    Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang menurut UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut menunjuk pada subyek hukum orangperseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknyamenerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaanPenuntut Umum adalah benar diri Terdakwa.
Pengadilan PN JEMBER Pidana Umum
Register : 26-06-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PN JEMBER Nomor 548/Pid.Sus/2018/PN Jmr
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADIK SRI S,SH
Terdakwa:
1.ABDUL WAFI
2.HAMZAH RIZKY
3.MUHAMAD MUJAHIDINAL JIHAD
22 — 5
  • Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo UndangUndang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaan Kesatu.2.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I.
    Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang R.1I.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUndangUndang R.1I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUndangUndang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 02-08-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PID.SUS/2021/PT JMB
Tanggal 5 Agustus 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : RIVANLI AZIS, S.H.,M.H.
Terbanding/Terdakwa II : MUSLIADI ALIAS MUS BIN SAMSUDIN
Terbanding/Terdakwa III : YASMIN ALIAS EMI BIN AHMAD NUR
64 — 26
  • Sitompul dariPolres Tanjung Jabung Barat dan Sdr.ABDUL SAMAD dan Sdr.ERWINSAPUTRA , Terdakwa YASMIN dan Terdakwa II MUSLIADI diamankanbeserta barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) box berisikan benurlobster.e Bahwa pada saat ditangkap Sdr.ABDUL SAMAD, Sdr.ERWINSAPUTRA , Terdakwa YASMIN dan Terdakwa II MUSLIADI tidak dapatmenunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari pihak yangberwenang.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal92 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    Menyatakan Terdakwa YASMIN ALIAS EMI BIN AHMAD NUR danTerdakwa Il MUSLIADI ALIAS MUS BIN (ALM) SAMSUDIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan ikan yang merugikanmasyarakat ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiasebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal
    SeharusnyaMajelis Hakim PN Kuala Tungkal menerapkan Pasal 88 UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakanpada hari Senin tanggal 05 Juli 2021.2.
    Unsurunsur dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP bersifat kumulatif sehinggaharus dibuktikan semua Unsur' temasuk Unsur penangkapan,pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan.3.
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 27-09-2022 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 28-10-2022
Putusan PN POSO Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Pso
Tanggal 18 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Mugyadi, SH.
Terdakwa:
1.ADI FAJAR
2.BARMO BIN USMAN
3.RAHMAT S. SULING BIN SARPIN
4.FADLI SARPIN BIN SARPIN
5.ARYADI FAJAR BIN FAJAR
6.RUDI
16 — 9
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 05-09-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 1883/Pid.Sus/2023/PN Sby
Tanggal 21 September 2023 — Penuntut Umum:
1.ESTIK DILLA RAHMAWATI, S.H.
2.ESTIK DILLA RAHMAWATI, S.H.
Terdakwa:
1.WIDARTO
2.LEON MANDAGI SHANKAR SINGH
31 — 20
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 09-08-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 29-08-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 907/PID.SUS/2023/PT SBY
Tanggal 29 Agustus 2023 — Pembanding/Terdakwa I : AHMAT DAHLAN NUGROHO Bin SUTIKNO Diwakili Oleh : ABDULLAH AZIZ BALHMAR, S.H.
Pembanding/Terdakwa II : DIDIK HENGKY PRASETYO Bin SUNARDI Diwakili Oleh : ABDULLAH AZIZ BALHMAR, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : NI PUTU PARWATI, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : RAKHMAWATI UTAMI, SH.MH.
Terbanding/Penuntut Umum III : ARDINITYANINGRUM DWI RATNA,SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUSTOFA,SH
70 — 46
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 25-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pgp
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NUR SRICAHYAWIJAYA, SH
Terdakwa:
JUNAEDI Anak dari LIMTOGUAN
45 — 4
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 29-12-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 05-11-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 798/PID/2015/PT MDN
Tanggal 19 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : HERIANTO SIAGIAN, SH, MH Diwakili Oleh : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH
Pembanding/Jaksa Penuntut : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH Diwakili Oleh : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SARLINSON HUTAHURUK Pgl TAHURUK
63 — 67
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
SUPRIADI DG MATTEMU BIN SARAPPI DG MATTEMU
33 — 11
  • meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja Memiliki, menguasai, membawa dan ataumenggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaanikan kecil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 B JoPasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004
    pukat hela (Trawls) danpukat tarik (Seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesiae Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besar.wonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 += tahun = 2004
    pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia.e Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besarwonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 = tahun = 2004
    tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak
    Terdakwa merupakan nelayan kecil dan merupakan tulang punggungdalam mencari nafkah keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 100 B Jo pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.