Standar IP54. Ketahanan jatuh min. 1,2 mSistem Operas :Min. Windows mobile 6.1MicroprocessorMin. ARM v6416 MhzMemori dan penyimpanan Min. Memori RAM 256 MB Min. Flash ROM 512 MB Min. Tersedia 1 slot micro SDTampilan layar dan keyboard Min.

Standar IP54. Ketahanan jatuh min. 1,2 m4. Sistem Operasi :Min. Windows mobile 6.15. MicroprocessorMin. ARM v6416 Mhz6. Memori dan penyimpanan Min. Memori RAM 256 MB Min. Flash ROM 512 MB Min. Tersedia 1 slot micro SD7. Tampilan layar dan keyboard2010.11.12.13.14.15. Min.

Standar IP54. Ketahanan jatuh min. 1,2 m4. Sistem Operasi :Min. Windows mobile 6.15. MicroprocessorMin. Intel (Setara) 800 Mhz6. Memori dan penyimpanan Min. Memori RAM 256 MB Min. Flash ROM 512 MB Min. Tersedia 1 slot micro SD7. Tampilan layar dan keyboard Min. Touchscreen 2,8, 240 x 320 piksel, warna 64K, TFTLCD,anti glare Keyboard qwerty dan memiliki navigating key untuk mengaturkursor.8.

Build in RTC (Real Time Clock)Data capture Min mampu membaca 1D barcode standar UPC/EAN. Code 128,code 39, codebar, interleave255, Booklan EAN. Mampu memberikan indicator warna tertentu (berbeda dari warnalaser) untuk status konfirmasi good read. Mampu mengcapture tandatangan.Kamera min 3 MPCasing dan logoTerdapat logo PT.

Pos Indonesia pada casing bagian depan(permanen tak dapat dihapus)Aksesori standar Charger dan kabel data USB Holster, handstrap dan stylus pen cadangan.Sertifikasi ISO 90001:2000 Produk bukan merupakan OEM Sertifikasi dari DekomifoGaransiWarranty 3 tahun with replacement unit maks 1 mingguAplikasiMitra melalukan pengembangan aplikasi : Pembuatan DO, update status, kirim data, capture tanda tangan,capture foto, capture data GPS.

bahan aktif kandungan alkoholnya karena barangbukti tidak memenuhi syarat untuk pemeriksaan secara kuantitatif (untukpemeriksaan Alkohol secara kualititatif dan kuantitatif dibutuhkan sampelcairan minimal + 20 ml Sesuai Perka BPOM No. 14 Tahun 2016 Pasal 5, Batas maksimumkandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol adalah tidak lebih dari 0,01% viv (dihitung terhadap volume produk). disimpulkan bahwa minumanberalkohol tersebut melebihi ambang batas methanol yang diijinkan sehinggatidak sesuai dengan standar

keamanan pangan, karena persyaratan sanitasimerupakan standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhiuntuk menjamin sanitasi pangan.

SesuaiPasal 5 Perka BPOM Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanandan Mutu Minuman beralkohol, batas maksimum kandungan metanoldalam minuman beralkohol adalah tidak lebih dari 0,01 % v/v (dihitungterhadap volume produk), sedangkan sesuai hasil uji LaboratoriumForensik Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.

Lab. 1890/KKF/2019tanggal 22 Februari 2019, minuman keras oplosan yang diprosesproduksi oleh Terdakwa memiliki kandungan metanol dengan kadar0,2294%, sehingga minuman ini tidak sesuai dengan standar keamananpangan dan dapat dikategorikan pangan tercemar sehingga tidak layakdan tidak aman untuk dikonsumsi manusia, sehingga sangat berbahayaapabila dikonsumsi karena tidak dapat menjamin keselamatan manusiayang mengkonsumsinya Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7Perka BPOM Nomor 14 Tahun 2016

keamanan pangan, karena persyaratansanitasi merupakan standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhiuntuk menjamin sanitasi pangan.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/802 Tahun 2014tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid ;2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2017 tanggal 04Desember 2017 tentang Status Masjid di Wilayah di KotaBekasi; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik, antara lain meliputi :1. Asas Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan,Halalam 8 dari 46 hal.

400/02/KI.BTJ tertanggal 14Maret 2018 tentang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al MujahidinKelurahanBintarajaya ;Pokok permasalahan adalah dalil PENGGUGAT bahwa Masjid AlMujahidin adalah Masjid di Tempat Publik yang pengelolaanya berada di bawah yayasan sehingga pembentukan Pengurus DKM berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan oleh Yayasan ; Regulasi yang dipergunakan adalah : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802Tahun 2014 tertanggal 2 Desember 2014 tentang Standar

Bahwa berdasarkan Bukti P1.6 = T2 = T.Il.INTV11.A (Peraturan WalikotaBekasi nomor 82 Tahun 2017 tentang Status Masjid wilayah dikota Bekasi) danP2.8 = T3 = TAILINTV11.B (Keputusan Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Islam Nomor: DJ.II/802 Tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen Masjid) adalah merupakan aturan dasar dan dijadikan sebagaiacuan oleh para pihak dalam menentukan tipologi Masjid dan prosespembentukan dan pemilihan Dewan kemakmuran Masjid;5.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.1I/802Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;Pada Lampiran Bab III (Tipologi Masjid) huruf F ( Masjid jam) angka 1 hurufd : Kepengurusan Masjid dipilih oleh jemaah dan ditetapkan oleh pemerintahsetingkat kelurahan/desa atas rekomendasi kepala KUA Kecamatan;Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji segi kewenanganpenerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat maupun juga pengujian terhadapprocedural, yuridis formal maupun

sampai denganbutir 14; Menimbang, bahwa secara prosedural aturan yang menjadi landasanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah Peraturan Walikota BekasiNomor 82 Tahun 2017 Tentang Status Masjid wilayah di Kota bekasi Bab IV :Pemilihnan Ketua DKM Pasal 8 ayat (1) Pemilinan Ketua DKM berasal dari danoleh Jamaah berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan oleh pemerintahdaerah sesuai tingkatannya dan Keputusan Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar

Putusan Nomor 278 K/Pdt.SusPHI/2013terhadap Direksi, Manajemen, sesama karyawan di dalam/luar lingkungankerja;9:Bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat jugamerupakan pelanggaran terhadap Standar Perilaku Bisnis PT. HewlettPackard Berca Servisindo khususnya yang berbunyi:Kami mendukung dan menyediakan lingkungan kerja yang bebaspelecehan, jangan bertindak merendahkan, memusuhi kasar,mengintimidasi, mengancam, atau melecehkan. Dukungan lingkungan kerjayang bebas dari pelecehan.

Tolak sikap yang menerima atau menolerirpelecehan seksual verbal maupun fisik lainnya ;10.11.12.13.Bahwa Tergugat terbukti telah melakukan pemukulan terhadap sesamakaryawan, dan selain telah melanggar Peraturan Perusahaan Tergugatjuga telah melanggar Standar Perilaku Bisnis yang berlaku diPerusahaan Penggugat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1butir 7 cukup alasan secara hukum apabila Penggugat melalui surattertanggal 13 Januari 2012 menyatakan Tergugat dikenai sanksiPemutusan Hubungan Kerja

Bahwa Tergugat nyatanyata telah melanggar Peraturan PerusahaanPenggugat dan Standar Kebijakan Perilaku Bisnis PT. HewlettPackardBerca Servisindo, sehingga cukup alasan secara hukum apabilaTergugat diakhiri hubungan kerjanya dengan menerima kompensasiberupa uang pisah, upah dan tunjangan transport bulan Mei 2012dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.53.991.860,(Lima puluh tigajuta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluhrupiah);23.

Putusan Nomor 278 K/Pdt.SusPHI/201320102012 dan Standar Perilaku Bisnis PT. HewlettPackard BercaServisindo;3. Menyatakan Tergugat berhak menerima kompensasi berupa uang pisahsebesar 3 (tiga) bulan, upah dan tunjangan transport bulan Mei 2012dengan total seluruhnya sebesar Rp.53.991.860,(Lima puluh tiga jutasembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluhrupiah);4. Menyatakan Tergugat tidak berhak lagi atas upah dan hakhak lainnyaterhitung sejak PHK ditetapkan ;5.

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada saat itumengatakan akan melaporkan kepada Standar Business Conductdan ke Polisi atas perilaku Eddy Wiharjo tersebut;3. Kemudian setelah itu rapat dilanjutkan kembali.

Melakukan otorisasi pada sistem computer, menyerahkan berkaskredit yang telah diparaf kepada pimpinan atau kepala KCP, atauKepala Kantor Kas yang menjadi anggota Komite kredit; Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank BTPN,mekanisme pemberian kredit pada Perbankan apabila menerimapermohonan kredit dari nasabah pensiun adalah sebagai berikut: Nasabah Debitur datang ke Bank dengan menunjukan KARIP (KatuIdentitas Pensiun) asli, Skep pensiun Asli, KTP Debitur, dan struk gajiterakhir;

Melakukan otorisasi pada sistem computer, menyerahkan berkas kredityang telah diparaf kepada pimpinan atau kepala KCP, atau KepalaKantor Kas yang menjadi anggota Komite kredit;Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank BTPN,mekanisme pemberian kredit pada Perbankan apabila menerimapermohonan kredit dari nasabah pensiun adalah sebagai berikut: NasabahDebitur datang ke Bank dengan menunjukan KARIP (Katu ldentitasPensiun) asli, Skep pensiun Asli, KTP Debitur, dan struk gaji terakhir:

NININGSETIANINGSIH binti HOBIR dari calo atas nama KOMARIAH yang tidaksesuai dengan mekanisme sebagaimana termuat dalam Standar OpersionalProsedur (SOP) Bank BTPN dan ketentuan Perbankan, yaitu TerdakwaHal. 7 dari 26 hal. Put.

Melakukan otorisasi pada sistem computer, menyerahkan berkaskredit yang telah diparaf kepada pimpinan atau kepala KCP, atauKepala Kantor Kas yang menjadi anggota Komite kredit;Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank BTPN,mekanisme pemberian kredit pada Perbankan apabila menerimapermohonan kredit dari nasabah pensiun adalah sebagai berikut:> Nasabah Debitur datang ke Bank dengan menunjukan KARIP (KatuIdentitas Pensiun) asli, Skep pensiun Asli, KTP Debitur, dan struk gajiterakhir;

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Kredit Pensiun;3. Memorandum Nomor: M.015.1/LHKP.DAFLDEKOM/X/2006 tanggal16 Oktober 2006, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus kasusperkreditan di KCP Garut;Daftar Nominatif Kredit Pensiun;Dokumen kredit atas nama 19 Debitur (Mimin Suparmin, UjangJuhana, U. Saepuloh, Taryana, Atang Enang, H. Suryana, TienKartini, Dono, Idid, Suhanda, lan Sopandi, Somad, Neni Rohaeni,Hal. 13 dari 26 hal. Put.

Obatobatantersebut disediakan terdakwa untuk di jual kepada pembeli tetapi terdakwa tidakmemiliki izin dan tidak memenuhi standar keamanan, mutu dan manfaat produk.Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ciampea untukpemeriksaan lebih lanjut.Terdakwa mendapatkan obat Jenis Tramadol,Trihexypenidyl dan Eximer tersebut dari Endri (belum tertangkap). Terdakwamenjual obat jenis Eximer dengan harga Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) perHal 3 dari 26 hal.

Obatobatantersebut disediakan terdakwa untuk di jual kepada pembeli tetapi terdakwa tidakmemiliki izin dan tidak memenuhi standar keamanan, mutu dan manfaat produk.Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ciampea untukpemeriksaan lebih lanjut.Terdakwa mendapatkan obat Jenis Tramadol,Trihexypenidyl dan Eximer tersebut dari Endri (belum tertangkap). Terdakwamenjual obat jenis Eximer dengan harga Rp. 10.000.

Eximer:Khasitnya: Trihexypenidyl adalah mengatasi gangguan gerakan yangtidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau Efeksamping obat;Tujuan digunakannya adalah untuk meningkatkan kendali otot danmengurangi kekakuan saat gejala berkurang obat ini akan membuatgerakan tubuh menjadi lebih normal;Bahwa saksi menjelaskan bahwa standar prosedur untuk mengedarkanfarmasi adalam arti luas dan khusus yaitu setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan, menyimpan

Obatobatantersebut disediakan terdakwa untuk di jual kepada pembeli tetapi terdakwa tidakmemiliki izin dan tidak memenuhi standar keamanan, mutu dan manfaat produk.Sefanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ciampea untukpemeriksaan lebih lanjut.Terdakwa mendapatkan obat Jenis Tramadol,Hal 20 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN CbiForm01/SOP/156/2017.Trihnexypenidyl dan Eximer tersebut dari Endri (belum tertangkap).

Obatobatan tersebut disediakanterdakwa untuk di jual kepada pembeli tetapi terdakwa tidak memiliki izin dan tidakmemenuhi standar keamanan, mutu dan manfaat produk. Sefanjutnya terdakwabeserta barang bukti dibawa ke Polsek Ciampea untuk pemeriksaan lebihlanjut.Terdakwa mendapatkan obat Jenis Tramadol, Trihexypenidyl dan Eximertersebut dari Endri (belum tertangkap). Terdakwa menjual obat jenis Eximer denganharga Rp.10.000.

BA1623 EO.Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Terdakwa melalui saksi EdiTiawarman dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut merupakan kategoriBahan Bakar Minyak yang termasuk di subsidi Pemerintah karena bahanbakar itu berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkanHalaman 4 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkndengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan Jjenis,standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu danseharusnya

BA 1623 MO yang dikendarai oleh Terdakwa;Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut adalah Bahan BakarMinyak yang disubsidi oleh Pemerintah, hal tersebut karena Bahan BakarMinyak tersebut berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telahdicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakarlain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dankonsumen tertentu dan seharusnya penyaluran BBM itu langsungdimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali

jerigennya;Bahwa benar dari pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut,pihak SPBU Nomor 14.284.606 menerima uang pembelian sejumlahRp901.250,00 (Sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);Bahwa benar Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah BahanBakar Minyak jenis Bio Solar yang bersubsidi, hal tersebut karena BahanBakar Minyak tersebut berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telahdicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar laindengan jenis, standar

Hakimberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah ternyata sebagaiperbuatan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalahBahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang bersubsidi, hal tersebut karena BahanBakar Minyak tersebut berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telahdicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar laindengan jenis, standar

Oplosan jenis CT (Cap Tikus) yang disita dari TerdakwaFEBY WATIMURI Alias FEBY tersebut mengandung PK etanol 36, 76 %( tiga puluh enam koma tujuh puluh tujuh enam) persen dan Metanol tidakterdeteksi dan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat minumantersebut tidak mengetahui dengan pasti kadar etanol dan methanol yangterkandung dalam minuman yang dibuat atau diproduksi berupa minumanoplosan jenis cap tikus (CT) dan diproduksi dengan tidak melalui prosescara produksi yang baik dan tidak memenuhi standar

WATIMURI Alias FEBY tersebut mengandung PK etanol 36, 76 %(tiga puluh enam koma tujuh puluh tujuh enam) persen dan Metanol tidakterdeteksi dan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat minumantersebut tidak mengetahui dengan pasti kadar etanol dan methanol yangterkandung dalam minuman yang dibuat atau diproduksi berupa minumanPutusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 17 dari 24 haloplosan jenis cap tikus (CT) dan diproduksi dengan tidak melalui prosescara produksi yang baik dan tidak memenuhi standar

21 dari 24 hal(Cap Tikus) yang disita dari Terdakwa FEBY WATIMURI Alias FEBYtersebut mengandung PK etanol 36, 76 % (tiga puluh enam koma tujuhpuluh tujuh enam) persen dan Metanol tidak terdeteksi dan yang digunakansebagai dasar untuk membuat minuman tersebut tidak mengetahui denganpasti kadar etanol dan methanol yang terkandung dalam minuman yangdibuat atau diproduksi berupa minuman oplosan jenis cap tikus (CT) dandiproduksi dengan tidak melalui proses cara produksi yang baik dan tidakmemenuhi standar

Mengenai penghitungan kerugian keuangan negara yang laporannyamenggunakan judul hasil audit, seharusnya karena dalam laporannyamenggunakan kata audit, maka seharusnya ada standar audit yang berlaku diinstitusi yang harus diikuti, yang di BPKP disebut sebagai Standar AuditPengawasan Internal Pemerintah (APIP) ;150Bahwa jika menggunakan istilah laporan hasil audit, maka di dalam laporannyaharus mencantumkan dan mengacu pada ketentuan minimum yang harusdilakukan sesuai dengan standar tersebut ;Bahwa

Jika audit yang dilakukan terhadap BUMN, BUMD, maka ahli harusmengacu pada standar pemeriksaan keuangan negara disamping standar yangberlaku bagi akuntan publik yaitu Standar Profesional Akuntan Publik. Demikianjuga BPKP, wajib mengikuti standar tersebut jika yang diauditnya mengenaikeuangan negara harus mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara(SPKN).

Dalamaudit, hasilnya akan mencantumkan siapa yang terkait dengan adanya kerugiannegara tersebut, untuk kemudian disampaikan kepada penyidik dan penyidiklahyang akan mempertimbangkan siapa yang akan menjadi calon tersangkanya ;Bahwa laporan hasil audit penghitungan keuangan negara yang tidak mengacupada acuan standar minimal, yaitu tanpa mengkonfirmasikan kepada para pihak,berarti tidak mengikuti standar, sehingga laporannya t disebut sebagai substandar atau dibawah standar ;Bahwa laporan yang mencantumkan

Dalam pemeriksaan ini wajib mengikuti standar pemeriksaan keuangannegara termasuk yang di adopsi standar audit akuntan publik.

Untuk standarpemeriksaan keuangan negara ada 3 standar yaitu standar pemeriksaan keuangan,standar pemeriksaan keuangan dan standar pemeriksaan dengan tujuan tertentu.Di dalam standar pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk kerugian negaradiatur disitu eksaminasi atau audit investigatif dalam menentukan adanyakerugian negara, sehingga jika dilihat pedoman penugasan investigasi BPKP,maka perhitungan kerugian keuangan negara tidak ada.

Menyatakan Terdakwa DENY LUARI als KAYIK Bin SUPARNO,terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;2.

keterangan saksi , keterangan terdakwa , surat,barang bukti dan petunjuk didepan persidangan terbukti bahwa terdakwa DENY LUARIals KAYIK bin SUPARNO adalah subyek hukum yang dimaksud dan mampumempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan berlangsung tidakditemukan adanya alasan pembenaran atau alasan pemaaaf pada perbuatan terdakwa ,Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi2.Unsur dengan senagaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar

Menyatakan Terdakwa DENY LUARI als KAYIK Bin SUPARNO,terbukti secara syahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan khasiatatau kemanfaatan dan mutu ;N.

Menetapkan Barang Bukti Berupa: - Satu buah sepeda motor Yamaha Vixion dengan No Pol AB 2231 FT beserta STNK- Satu buah helm standar warna merah- Bukti angsuran kredit Yamaha Vixiondikembalikan kepada saksi Eko Purwanto - 2 (dua) buah kaos warna hitam- Satu buah celana pendek warna hitam dikembalikan kepada terdakwa- Kwitansi No 156 dikembalikan kepada saksi Widi Santoso6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah ).

Menyatakan terdakwa MAULAN Bin KARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidaana Mengedarkan Sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;2.

Atau pada suatuwaktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat diGudang di gang Trunojoyo Desa Jompong Kecamatan BrondongKabupaten Lamongan atau pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau' persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam pasal 98 ayat(2) dana ayat (3) perbuatan terdakwa dilakukandengan

Menyatakan terdakwa MAULAN Bin KARTONO terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidaana Mengedarkan Sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu ;2.

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah ballpoint standar warna hitam;- 2 (dua) lembar kertas bekas kalender bertuliskan hasil rekapan penjualan nomor togelDimusnahkan- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu hitam;- Uang tunai Rp49.000,- (empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Menyatakan agar barang bukti: 1 buah ballpoint standar warna hitam; 2 lembar kertas bekas kalender bertuliskan hasil rekapan penjualannomor togelDirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unithandphone merk Nokia warna ungu hitam; Uang tunai Rp49.000, (empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara4.

menjual kupon togel jenis Hongkong ini Terdakwa tidakmengantongji izin dari pihak yang berwenang; Bahwaorang orang disekitar rumah Terdakwa yang menjadi pembeli; Bahwa sifat permainan judi togel jenis Hongkong ini hanyalah untunguntungan dan tidak dapat ditentutkan pemenangnya; Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam tindakpidana perjudian; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 buah ballpoint standar

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah ballpoint standar warna hitam; 2 (dua) lembar kertas bekas kalender bertuliskan hasil rekapanpenjualan nomor togelDimusnahkan 1 (satu) unithandphone merk Nokia warna ungu hitam; Uang tunai Rp49.000, (empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara6.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1(satu) lembar kertas yang digunakan untuk mencatat nomor ;- 1(satu) buah pulpen merk standar ;Dirampas untuk dimusnahkan ;- Uang tunai senilai Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ; 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Supaat terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu;