Bahwa uang makan dan uang transport anggota PPS yang mengikutiRapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara sebesar Rp.111.600.000 tersebut oleh bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Bone saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDAmenyerahkan dana tersebut kepada masingmasing BendaharaKecamatan .

Suara untuk Tingkat PanitiaPemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp. 24.300.000,00 (dua puluhempat juta tiga ratus ribu rupiah) dan anggaran Kegiatan Rapat KerjaEvaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk tingkat PanitiaPemilihan Suara (PPS) dengan anggaran sebesar Rp. 111.600.000(seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ke pembelian tasbertentangan dengan:a.

(PPK) sebesar Rp. 24.300.000,00 (dua puluhempat juta tiga ratus ribu rupiah) dan anggaran Kegiatan Rapat KerjaEvaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk tingkat PanitiaPemilihan Suara (PPS) dengan anggaran sebesar Rp. 111.600.000(seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ke pembelian tasbertentangan dengan:a.

Bone ygbertanggung jawab terhadap Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan & Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan PPK) tidak melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran(RKA), namun kegiatannya digabung dengan kegiatan pelatihan PenangananLogistik & Pemungutan Suara yang mempunyai alokasi anggaran sendiri yangdilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2012.Bahwa anggaran untuk Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan & Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia

BINTIH.ANDI GENDA selaku bendahara tetap menyerahkan anggaran Kegiatan RapatKerja Evaluasi Persiapan & Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar.

Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat secara tunai dan sekaligus berupa uang Penggantian hak dan uang pisah dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut:a. Uang Penggantian Hak : Rp. 5.982.443,-- Manfaat Pensiun sekaligus : Rp. 50.000.000,-- DPLK BRI : Rp. 73.860.553- Jamsostek : Rp. 36.384.498,-- Tunjangan Hari Tua : Rp. 8.787.694,-- Pengembalian iuran Prospen : Rp. 518.119,-b.

Sesuai ketentuan tersebut mengingatTergugat di PHK karena melakukan pelanggaran disiplin akan diberikanhakhaknya yang berupa uang pisah dan uang penggantian hak;19.Bahwa sesuai dengan perhitungan Penggugat yang mengacu padaketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 48 ayat 6,diberikan uang pisah sebesar Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah) dan uangpenggantian terhadap hakhak yang belum diterima oleh Tergugat yaituberupa uang cuti tahunan tahun 2016 sebesar Rp. 5.982.443, (lima jutaSembilan

KETIGA14 Januari 2015Hari Kerja ke38 AANJURAN 9 Februari 2015 Hari Kerja ke56 Merujuk ketentuan normative pada tersebut diatas, dan serta merujukpada PENGGUGAT kepadaB.6984A/KCXVVUMU/1 1/2014 tertanggal 11 November 2014 dan SidangSurat Disnaker setempat NomorKlarifikasi sebagai pedoman penelitian dan pelimpahan permasahalahankepada Mediator dari Dinas Tenaga Kerja setempat, yang kemudiandipergunakan sebagai indikator perhitungan jangka waktu yang idealdalam proses penyelesaian perselisinan PHK tersebut

KETIGAAANJURAN14 Januari 20159 Februari 2015Hari Kerja ke38Hari Kerja ke56 Merujuk ketentuan normative pada tersebut diatas, dan serta merujukpada PENGGUGAT kepadaB.6984A/KCXVVUMU/1 1/2014 tertanggal 11 November 2014 dan SidangSurat Disnaker setempat NomorKlarifikasi sebagai pedoman penelitian dan pelimpahan permasahalahankepada Mediator dari Dinas Tenaga Kerja setempat, yang kemudiandipergunakan sebagai indikator perhitungan jangka waktu yang idealdalam proses penyelesaian perselisinan PHK tersebut

Jamsostek, yang saat ini dikelola oleh BPJUS Ketenagakerjaan, dan lainsebagainya.37.Bahwa perhitungan tersebut dalam butir 19 dan 20 gugatan PENGGUGATbertentangan dengan perhitungan yang termuat secara normative padaPasal 156 dan Pasal 157 Undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.38.Bahwa apa yang diuraikan TERGUGAT atas ketidakbenaran dalilPENGGUGAT dalam gugatan a quo, sesuai dengan fakta hukum yangterjelaskan dalam butir Jawaban diatas adalah juga bertentangan denganperaturan ketenagakerjaan

Pasal 48 ayat (5), ayat (6) huruf b dan ayat (7) angka (7), sehinggahakhak Tergugat yang wajib dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugatsecara tunai dan sekaligus berupa uang Penggantian hak dan uang pisahdengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut:a. Uang Penggantian Hak : Rp. 5.982.443,> Manfaat Pensiun sekaligus : Rp. 50.000.000.> DPLKBRI : Rp. 73.860.553> Jamsostek : Rp. 36.384.498.Hal. 39 dari 42 hal. Put.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang pokok sebesar Rp 1.338.500.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebesar 0,5 % setiap bulannya terhitung sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan sekarang yang dialami Penggugat dengan perhitungan 0.5% x Rp 1.338.500.000,- x 15 bulan = sebesar Rp 100.387.500,- (seratus juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon 9 x 1 x Rp2.489.000,00 = Rp22.401.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.489.000,00 = Rp9.956.000,00Uang Penggantian Hak 15% x Rp32.357.000,00 = Rp4.853.550,00Jumlah = Rp37.210.550,00(tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);4.

sesuai Surat Peringatan masing masing Surat PeringatanNomor 12/PRSNKP/2018, bertanggal 9 Mei 2018 dan Surat PeringatanNomor 13/PRSNKP/2018, bertanggal 17 Mei 2018 adalah dilakukansecara proforma guna sematamata memenuhi syarat ketentuan dan ataumekanisme untuk mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuaiketentuan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 danpemberian kompensasi sesuai Pasal 156 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 dan guna menghindari kompensasi pembayaran hakhaknyadengan skema perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagaiakibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dansekaligus dengan perhitungan sebagai berikut:a. Uang pesangon 9 x 2 x Rp2.489.000,00 =Rp44.802.000,00b. Uang penghargaan masa kerja 4 bulan x Rp2.489.000,00 =Rp9.956.000, 00c.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat daripemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dansekaligus dengan perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon 9 x 1 x Rp2.489.000,00 = Rp22.401.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.489.000,00 = Rp9.956.000,00Uang Penggantian Hak 15% x Rp32.357.000,00 = Rp4.853.550,00Jumlah = Rp37.210.550,00(tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);4.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 1% (tiga persen) dengan perhitungan: 1/100X175.863.000,00 = Rp.1.758.630,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam tiga puluh rupiah) untuk setiap bulannya dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai Tergugat melunasi seluruh utangnya kepada Peggugat;4. Menghukum Turut Tergugat mematuhi putusan perkara ini;5.

(seratus tujuhpuluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kepadaPenggugat dengan sekaligus dan seketikaMenghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatsebesar 3% (tiga persen) dengan perhitungan: 3/100X175.863.000.

3, karena terbuktiTergugat melakukan wanprestasi, maka Tergugat haruslah dihukum untukmembayar seluruh harga pembelian blok batangan aluminium yag dibelinyasejumlah 175.863.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluhtiga ribu rupiah) kepada Penggugat dengan sekaligus dan seketika, dengandemikian petitum gugatan angka 3dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 4, supaya Tergugatdihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen)dengan perhitungan

: 3/100X175.863.000.= Rp.5.275.890. untuk setiap bulannyadihitung mulai dari tanggal 18 Agustus 2006 sampai Tergugat melunasi seluruhhutangnya kepada Peggugat, menurut Majelis dapat dikabulkan sebesar nilai yanglayak, yaitu 1 % (satu persen) setiap bulan, dengan perhitungan 1/100 X175.863.000,00 = Rp. 1.758.630,00 untuk setiap bulannya, dihitung sejak gugatanperkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sampaiTergugat melunasi selurun hutangnya kepada Penggugat, dengan demikianpetitum

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar1% (tiga persen) dengan perhitungan: 1/100X175.863.000,00 =Rp.1.758.630,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam tiga puluhrupiah) untuk setiap bulannya dihitung sejak gugatan ini didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai Tergugat melunasiseluruh utangnya kepada Peggugat;4. Menghukum Turut Tergugat mematuhi putusan perkara ini;Halaman 21Putusan No. 10/Pdt.G/2014/PNLP5.

Putusan Nomor 831/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00071/NKEB/WPJ.14/2017 tanggal 19 Januari 2017Tentang Pengurangan Ketetapan PBB yang Tidak Benar atas SPPT PBBTahun Pajak 2011 NOP: 64.05.000.000.0000050.3 tanggal 30 November2015, sehingga perhitungan pajak PBB yang masih harus dibayar adalahsebagai berikut:Menurut Penggugat Keterangan(a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 90.468.405.929Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

(NJOPTKP) 6.000.000NJOP untuk Perhitungan PBB 90.462.405.929Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 36.184.962.371PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%) 180.924.812 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 20 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110758.99/2011/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; Alamat Jakarta di MenaraPrima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta 12950,sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: No. Uraian Jumlah RupiahPBB yang Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 123.522.758.965,2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000,3 NJOP untuk Perhitungan PBB 123.516.758.965,0) Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 831/B/PK/Pjk/2019 4 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 405 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 49.406.703.586,6 PBB yang Terhutang (0,5%) 247.033.518,7 Pembayaran tanggal 28 Juni 2016 685.571.449,8 Lebih Bayar (438.537.931,0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak

Uraian RpPBB yang Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 123.522.758.965,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000,003 NJOP untuk Perhitungan PBB 123.516.758.965,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 49.406.703.586,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 247.033.518,007 Pembayaran tanggal 28 Juni 2016 685.571.449,008 Lebih Bayar (438.537.931,00) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang

Detil perhitungan harga jual bangunan per m2 terdapat dalamKKP C2, dimana untuk menentukan nilai jual bangunan/m2 dihitung dari nilaijual bangunan keseluruhan dibagi luas bangunan. Nilai jual bangunankeseluruhan berasal dari nilai kontrak (exclude PPN) dikurangi dengan nilai jualtanah keseluruhan.

Data dalam memo Project Working Committee (PWC) diketahui bahwa hargasatuan tanah murni/mentah adalah sebesar Rp2.000.000,00per m2,bahwa berdasarkan perhitungan harga jual bangunan per m2 setiap perjanjian pengikatan jualbeli unit apartemen diketahui bahwa nilai jual bangunan per m2 melebihi dari Rp4.000.000,00,bahwa untuk menghitung harga jual bangunan per m2 tidak dapatmenggunakan perhitungan 70% dari nilai kontrak (exclude PPN dan biayasurat), hal demikian adalah keliru.

Perhitungan 70% didasarkan dariimplementasi perjanjian kerja sama operasiPT. AR yang memberikan kontribusi tanah dinilai 30% dan PT. ECI yangmemberikan konitribusi berupa bangunan senilai 70%. Artinya prosentase 70merupakan kesepakatan antara PT. AR dan PT.

yangbersengketa Majelis berpendapat bahwa perhitungan dalammenentukan nilai jual bangunan per m2 seharusnya mendekatikondisi riil yang sebenarnya dimana bangunan apartemen berdiridi atas tanah yang sama sehingga perhitungan penentuan luastanah untuk masingmasing unit apartemen tidak mungkin samadengan luas bangunan apartemen.bahwa Majelis sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh Terbandingpada saat keberatan, dimana Terbanding menghitung dengan mengacu pada SPPTPBB Tahun 2004, yaitu nilai

Perhitungan 70% didasarkan dari implementasi perjanjian kerjasama operasi PT. AR yang memberikan kontribusi tanah dinilai 30% dan PT. ECIyang memberikan kontribusi berupa bangunan senilai 70%. Artinya prosentase 70merupakan kesepakatan antara PT. AR dan PT.

Detil perhitungan harga jual bangunan per m2 terdapat dalamKKP C2, dimana untuk menentukan nilai jual bangunan/m2 dihitung darinilaijual bangunan keseluruhan dibagi luas bangunan. Nilai jual bangunankeseluruhan berasal dari nilai kontrak (exclude PPN) dikurangi dengan nilai jualtanah keseluruhan.

Data dalam memo Project Working Committee (PWC) diketahui bahwa hargasatuan tanah murni/mentah adalah sebesar Rp2.000.000,00per m2,bahwa berdasarkan perhitungan harga jual bangunan per m2 setiap perjanjian pengikatan jualbeli unit apartemen diketahui bahwa nilai jual bangunan per m2 melebihi dari Rp4.000.000,00,bahwa untuk menghitung harga jual bangunan per m2 tidak dapatmenggunakan perhitungan 70% dari nilai kontrak (exclude PPN dan biayasurat), hal demikian adalah keliru.

Perhitungan 70% didasarkan dariimplementasi perjanjian kerja sama operasiPT. AR yang memberikan kontribusi tanah dinilai 30% dan PT. ECI yangmemberikan koniribusi berupa bangunan senilai 70%. Artinya prosentase 70merupakan kesepakatan antara PT. AR dan PT.

yangbersengketa Majelis berpendapat bahwa perhitungan dalammenentukan nilai jual bangunan per m2 seharusnya mendekatikondisi riil yang sebenarnya dimana bangunan apartemen berdiridi atas tanah yang sama sehingga perhitungan penentuan luastanah untuk masingmasing unit apartemen tidak mungkin samadengan luas bangunan apartemen.bahwa Majelis sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh Terbandingpada saat keberatan, dimana Terbanding menghitung dengan mengacu pada SPPTPBB Tahun 2004, yaitu nilai

Perhitungan 70% didasarkan dari implementasi perjanjian kerjasama operasi PT. AR yang memberikan kontribusi tanah dinilai 30% dan PT. ECIyang memberikan kontribusi berupa bangunan senilai 70%. Artinya prosentase 70merupakan kesepakatan antara PT. AR dan PT.

McLarens Indonesiaadalan Perusahaan Penilai Kerugian/Penaksir Perhitungan Kerugian(Loss Adjuster) yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian padaobyek asuransi yang dipertanggungkan dimana dalam menjalankanusahanya telah mempergunakan keahlian berdasarkan norma profesiyang berlaku, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah ;. Bahwa PT Mclarens Indonesia sebagai juru taksir yang independen telahmengeluarkan hasil perhitungan sesuai dengan Laporan Akhir No.

Bahwa berdasarkan perhitungan juru taksir tersebut di atas, adapunbesar kerugian akibat klaim kebakaran yang diajukan oleh TERMOHONKASASI/TERBANDING/semula PENGGUGAT yang menjadi bebanPEMOHON KASASI/PEMBANDING/semula TERGUGAT adalah sebesarSGD 45,963.00 (empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tigaDollar Singapura);.

Bahwa penetapan nilai ganti rugi yang dilakukan oleh Judex Facti padaTingkat Banding dan pada Tingkat Pertama pada Putusannya sangattidak memenuhi rasa keadilan karena perhitungan tersebut hanyasematamata didasarkan atas perhitungan sebuah perusahaan kontraktorumum yang sebenarnya dibuat untuk perincian kerja.

juru taksir (Penilail) yang punya keahlian dalam bidangasuransi (Loss Adjuster), yang mendasarkan pada prinsip Indemnity yangbersifat universal, dalam hal ini adalah PT Mc Larens Indonesia, yang telahmemberikan Laporan Final (ketiga) tertanggal 11 Desember 2006 (buktitambahan T3), menurut perhitungan Juru Taksir tersebut besar kerugianyang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi (PT.Orchid Mas) adalah sebesar SGD 45,963.00;Bahwa karenanya, perhitungan besarnya klaim ganti rugi asuransi

harusmengikuti perhitungan Juru Taksir yang diatur dalam Polis, sebagaiperjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undangundang;Hal. 15 dari 17 hal.

Perseroan Terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitankeuangan untuk kelangsungan usahanya;Bahwa maka atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat sukubunga wajar;Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S80/PJ.312/1998 angka 3 huruf b menyebutkan:Bahwa bagi perusahaan penerima pinjaman perhitungan bunga yangdibayarkan kepada pemegang saham merupakan biaya perusahaan sebagaiHalaman 2 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/2016hukum lainnya terhadap SKPLB PPh Badan Tahun 2011 yang di dalamnyaterdapat koreksi negatif biaya bunga;Salah satu alasan Pemeriksa menolak keberatan kami terhadap koreksipositif DPP PPh Pasal 23 adalah karena kami tidak mengajukan keberatan ataskoreksi negatif biaya bunga pada perhitungan PPh Badan sehingga Pemeriksaberpendapat bahwa kami telah menyetujui adanya koreksi negatif atas biayabunga;Menurut majelis SKPLB PPh Badan tahun 2011 telah memiliki kKekuatanhukum

dalam menggunakan hak dan kewajiban perpajakannya, yaituterhadap koreksi Pemeriksa yang berakibat mengurangi jumlah pajak yangterutang pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan, kami tidak mengajukanupaya hukum atau dengan kata lain menerima koreksi negatif atas biaya bungapada perhitungan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan terhadap koreksi kamiyang berakibat menambah jumlah pajak yang terutang pada perhitungan PajakHalaman 8 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/2016Penghasilan Pasal 23, kami mengajukan upaya hukum atau dengan kata lainmenolak koreksi positif Terbanding pada perhitungan Penghasilan Pasal 23;Pada dasarnya pokok sengketa adalah apakah pemberian pinjaman olehPT. Panca Mantra Jaya dan PT.

Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/2016telah mengedepankan prinsip perhitungan taxable deductible income dalamLaba Rugi Fiskal, dan oleh karenanya Koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dapat dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1)huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 juncto Pasal 23 UndangUndangPajak Penghasilan;b.

No. 25 K/Pid.Sus/20154.Kontrak Nomor : 6841 OK (tanggal 29 November2009) ;Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Keempat Mutiara SBF Kontrak Nomor :6841 OK (tanggal 29 November 2009) ;Berita Acara Perhitungan Volume COCS SesudahProses Siklus Keempat Mutiara SBF Kontrak Nomor :6841 OK (tanggal 21 Mei2010) ;Berita Acara Houling Out Sesudah Proses SiklusKeempat Mutiara SBF (tanggal 10 Juli 2010) ;Berita Acara Tahun 2009a.Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS SiklusKetiga Pematang

SBF Kontrak Nomor : 6841 OK(tanggal 13052009) ;Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Ketiga Pematang SBF Kontrak Nomor : 6841 OK (tanggal 2182009) ;Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses SiklusKetiga Pematang SBF (tanggal 892009) ;Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Kedua Pematang SBF Kontrak Nomor :6841 OK (tanggal 13012009) ;Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Kedua Pematang SBF Kontrak Nomor : 6841 OK (tanggal 20032009) ;Berita

No. 25 K/Pid.Sus/2015Amandement Kontrak No. 6841 OK (18 Maret 2011) ;Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Ketujuh Pematang SBF Amandement Kontrak No.6841 OK (18 Maret 2011) ;Berita Acara Houling Out COCS Yang SudahDiproses Siklus ketujuh Pematang SBF AmandementKontrak No. 6841 OK (8 Agustus 2011) ;Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah rosesSiklus Keenam Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK(26 November 2010) ;Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Keenam

Berita Acara Tahun 2009.a.Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS SiklusKetiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal13052009) ;Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 2182009) ;Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses SiklusKetiga Pematang SBF (tanggal 892009) ;Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Kedua Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 13012009) ;Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus

Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Kedua Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OKHal. 124 dari 148 hal.

Kiranya untuk lebih mudahmemahaminya kami akan menyampaikan Data perhitungan Moldtelah habis masa depresiasi yang kami susun berdasarkan padaQuatation Part atau perincian harga tersebut sebagaimana berikutdata dibawah ini :Perhitungan dimulai dari tanggal 1Januari2014 sampai dengan 28Februari 2014 :Berdasarkan Data Perhitungan Depresiasi Mold tersebut, dapatdilihat Mold telah habis masa depresiasi dengan penjelasan padasalah satu part produk karet jenis : Cushion Seat Mount yangtercantum pada nomer

Penggugat dengan Tergugat mengenai selisihperhitungan depresiasi Mold dengan mengacu data perhitungantanggal 23 Mei 2014 sebagai berikut :Berdasarkan data perhitungan diatas dapat terlihat jelas adanyaperbedaan perhitungan antara Penggugat ( yang dalam data kolomdisebut Aneka = PT.

Aneka Ruberindo Piranti Sejati) denganTergugat ( yang dalam data kolom dinamakan THI = PT Tsuang HineIndustrial), Mengenai rincian perhitungan yang dibuat Terggugatpada data diatas karena ada banyak lembaran dokumennya, oleh13karenanya belum dapat kami tampilkan Jawaban ini, kami akansampaikan nanti pada saat pembuktian.Menurut perhitungan Tergugat dengan adanya depresiasi Mold,terlinat sangat jelas pada kolom selisin harga, adanya selisin hargasejumlah Rp 120.387.519, ( seratus dua puluh juta tiga

Bahwa berdasarkan keseluruhan penjelasan nomer 4 pada Jawaban PokokPerkara diatas maka jumlah keseluruhan perhitungan adanya Mold telahhabis depresiasinya, dan perbedaan selisih perhitungan Depresiasi Moldserta Biaya Tenaga kerja extra adalah sebagai berikut :Rp 357.423.381,94, ( jumlah Mold telah habis masa depresiasinya ) + Rp120.387.519, ( jumlah depresiasi mold ) + Rp 82.571.936,00, ( biayatenaga kerja extra ) maka jumlah keseluruhannya adalah = Rp560.382.386,94, ( lima ratus enam puluh juta

lima puluh delapan koma enam rupiah )Dengan berdasarkan perhitungan diatas maka secara hukum KewajibanTergugat untuk membayar keseluruhan part karet yang telah dibeliberdasarkan PO ( Purchase Order ) yang dikeluarkan adalah sejumlahRp 440.303.658,06 ( empat ratus empat puluh juta tiga ratus tiga ribu enamratus lima puluh delapan koma enol enam rupiah ), bukan Rp151.000.686.045 ( satu milyar enam ratus delapan puluh enam ribu empatpuluh lima Rupiah ) sebagaimana perhitungan Penggugat..

nilailikuidasi, sehingga Pelawan dapat menerima utang kepada Terlawan setelahadanya perhitungan nilai likuidasi dan karenanya Turut Terlawan harusmenunggu hasil likuidasi;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikanputusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan bantahan/keberatan dari Pelawan seluruhnya;Menyatakan pengajuan tagihan Terlawan jumlahnya adalah sebesarUSD2.462.666,06 (dua juta empat ratus enam puluh dua

nya dengan Pelawan adalah berbeda;Menimbang, bahwa sesuai vide buktibukti yang diajukan Pelawan, bahwaperhitungan utang hingga Pelawan hingga akad ijarah muntahhiyah bittamlikberakhir adalah sebesar USD2,462,666.06 (dua juta empat ratus enam puluhdua ribu enam ratus enam puluh enam Dollar nol enam sen), sedangkanperhitungan menurut Terlawan adalah USD4,431,901.43 (empat juta empatratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus satu Dollar empat tiga sen);Menimbang, bahwa terjadi perbedaan perhitungan

antara Pelawan danTerlawan, menurut hemat majelis adalah yang perlu dipertimbangkan adalahbelum dilakukannya perhitungan nilai barang modal/majur;Menimbang, dengan ditariknya barang modal/majur oleh Terlawan, makasesuai dengan ketentuan pasal 15 akad ijarah Muntahiyyah Bittamlik,seharusnya Terlawan memperhitungkan nilai jual barang modal dengan caramenjual atau meminta pihak lain untuk menaksir harganya, sehingga kewajibanHalaman 6 dari 15 hal.

Namun oleh karena Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat denganmudah menentukan besarnya perhitungan likuidasi barang modal, jalan yangditempuh Majelis Hakim adalah menggantungkan besarnya kewajibanTermohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi pada hasil likuidasi ataspenarikan barang modal;Dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor02/Renvoi Prosedur/2015/PN Niaga Sby, juncto Nomor 12/Pailit/2015/PNNiaga Sby, perhitungan berapa besarnya hasil likuidasi

atas penarikanbarang modal belum merupakan perhitungan yang final.

Kep 1149/WPJ.07/BD.05/2006tentang keberatan atas Ketetapan Pajak Penghasilan tanggal23 Juni 2006, dengan ini Pemohon Banding sampaikankeberatan atas penerbitan surat ketetapan dimaksud denganalasan bahwa perhitungan dalam surat keputusan tersebutbelum termasuk perhitungan rugi selisih kurs' tahun 1997sebesar Rp.22.222.774.575,00 dimana dalam SE54/PJ.42/1999tanggal 12 Agustus 1999 butir 2 menyatakan bahwa : WajibPajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengahBank Indonesia atau kurs sebenarnya

1997 sebesar Rp.4.444.554.915,00 (rugiselisih kurs tahun 1997 sebesar Rp.22.222.774.575,00diamortisasi selama 5 tahun) dan diakumulasi dengankerugian tahun 2001 dan menurut SE16/PJ.43/1997 tanggal 27Nopember 1997 dan SE54/PJ.42/1999 tanggal 12 Agustus 1999biaya tersebut dapat diperhitungkan dan dicatat sebagaiamortisasi biaya selisih kurs untuk jangka waktu 5 tahun.Bahwa Pemohon Banding pada prinsipnya setuju biayaamortisasi atas rugi/laba selsih kurs tahun 1998 sampaidengan 2000 dikurangkan dari perhitungan

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 1997, 1998, 1999, dan 2000 terkait denganamortisasi rugi selisih kurs tahun 1997.Bahwa berdasarkan ~ hasil pemeriksaan atas fakta fakta,bukti bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yangterungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkasbanding dan hasil data yang dilakukan Majelis serta uraiantersebut diatas, Majelis berpendapat amortisasi rugiselisih kurs tahun 1997 sebesar Rp.4.444.554.915,00 tidakdapat dibebankan lagi dalam perhitungan

No. 23 B/PK/PJK/2008.Bahwa sesuai laporan BPKP, perhitungan rugi selisih kurstahun 1997 hanya ditujukan untuk perhitungan umumkomersial dan bukan perhitungan pajak sehingga pada waktupemeriksaan untuk pemeriksaan pajak tersebut biayadikeluarkan dari perhitungan biaya penyusutan (termasukitem biaya operasional) dan dihitung sebagai biaya lainlain.

Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90624/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa koreksi Terbanding dalam perhitungan

Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata1.d.7 atau NIHIL)69.105.017.068 b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 2b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 70.662.660.969b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0 b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)170.662.660.969 c. Diperhitungkan Halaman 2 dari 10 halaman.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau170.662.660.969(d.4)) f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak1.557.643.901terutang (ea) 3. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .................. (karena 0pembetulan)c. Jumlah (a+b) 04. ofae) yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang 1.557 .643.901f3.

Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata1.d.7 atau NIHIL) 69.105.017.068 b. Dikurangi: b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 70.662.660.969 Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3126/B/PK/Pjk/2018 e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau70.662.660.969(d.4)) f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak1.557.643.901terutang (ea) 3. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 04.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 70.662.660.969((b.6c.3) atau (d.4))f. jumlah perhitungan PPN lebih Rp 1.557.643.901bayar/seharusnya tidak terutang (ea)3 Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 0berikutnya4 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya Rp 1.557.643.901tidak terutang (2.f3.c)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 7 dari 10 halaman.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding melakukankoreksi positif DPP PPN sebesar Rp 197.657.257.805,00 berdasarkanhasil cekualisasi peredaran usaha dalam perhitungan PajakPenghasilan Tahun 2004 (vide Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.19499/PP/M.X1/16/2009 tanggal 25 Agustus 2009, Halaman 28Alinea ke3);b.

Bahwa koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilaisebesar Rp 197.657.257.805,00 didasarkan pada hasil ekualisasiperedaran usaha dalam perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2004.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding melakukan ujiActual Cost dalam perhitungan Percentage of Completion denganpendekatan Faktur Pajak Masukan yang telah dikreditkan pada SPT MasaPPN Masa JanuariDesember 2004 yang dilampiri Invoice perolehan JasaKena Pajaknya yang disebabkan keterbatasan data yang

Pemohon Banding hanya memberikaninduk kontrak kerja dan tidak dapat memberikan bukti besarnya ContractValue project Telkom, Telkomsel, dan Ipol sebagaimana dilaporkan pada SPTPPh Badan atau Rekapitulasinya;Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya memberikanActual Cost per project secara global yang disajikan dalam perhitungan labaperproject namun tidak terdapat perincian Actual Cost atau Harga PokokPenjualan yang dijadikan dasar perhitungan Percentage of Completion perprojectnya

seperti perincian dan bukti import equipment, perincian dan buktipembayaran jasa services ke PT Motorola Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya memberikanBudgeted Cost secara global yang disajikan dalam perhitungan rekapitulasilabaper project tanpa adanya perincian Budgeted Cost yang dijadikan dasarperhitungan Percentage of Completion per projectnya;d.

Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyerahkan buktiberupa:Perincian general Ledger atas Harga Pokok Penjualan Actual Cost Services biayaproyek Tahun 2004 sebesar Rp 501.007.495.019,00;Perhitungan PoC Tahun 2004 yang menjadi dasar perhitungan peredaran usahaTahun 2004;SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2002, 2003 dan 2004;Laporan Keuangan;Faktur Pajak Masukan;Faktur Pajak Keluaran;Kontrak Kerja antara Motorola Inc US dengan PT Telkomsel;

Perhitungan Desain Awal (preliminari design) Kapal Rakyat 35 GT.b. Pembuatan/Penggambaran Rencana Garis, Rencana Umum, Hidrostatis.c. Perhitungan Hambatan dan Propulasi untuk penetapan Daya Mesin Induk danSistem Penggerak Kapal.d. Perhitungan Konstruksi dan Kekuatan Kapal.e. Pembuatan/Penggambaran Rencana Konstruksi yang mencakup, RencanaGading Tengah, Rencana Konstruksi Memanjang dan Melintang.f Perhitungan Stabilitas Kapal.g. Perancangan Sistem Perlengkapan/Peralatan Kapal. (vide Bukti P2).

Perhitungan Desain Awal (preliminary design) KAPAL RAKYAT 35GT.ii. Pembuatan/penggambaran Rencana Garis, Rencana Umum,Hidrostatis.iil. Perhitungan Hambatan dan Propulsi untuk penetapan Daya MesinInduk dan Sistem Penggerak Kapal.iv. Perhitungan Konstruksi dan Kekuatan Kapal.v. Pembuatan/penggambaran Rencana Konstruksi yang mencakup,Rencana Gading Tengah, Rencana Konstruksi Memanjang danMelintang.vi. Perhitungan Stabilitas Kapal.vii.

Perhitungan Desain Awal (preliminary design) KAPAL RAKYAT 35 GT.2. Pembuatan/penggambaran Rencana Garis, Rencana Umum, Hidrostatis.Hal 13 dari25 Putusan No. 39/Pdt/2016/PT AMB3. Perhitungan Hambatan dan Propulasi untuk penetapan Daya Mesin Induk danSistem Penggerak Kapal.4. Perhitungan Konstruksi dan Kekuatan Kapal.5. Pembuatan/penggambaran Rencana Konstruksi yang mencakup, RencanaGading Tengah, Rencana Konstruksi Memanjang dan Melintang.6. Perhitungan Stabilitas Kapal.7.

Hal ini disebabkanadanya momen yang terjadi di bagian atas yang sangat besar sehinggamembutuhkan perhitungan yang lebih rinci untuk menjamin stabilitas kapal.

Perhitungan Desain Awal (preliminary design) KAPAL RAKYAT 35GT.iii. Pembuatan/penggambaran Rencana Garis, Rencana Umum,Hidrostatis.iv. Perhitungan Hambatan dan Propulsi untuk penetapan Daya MesinInduk dan Sistem Penggerak Kapal.v. Perhitungan Konstruksi dan Kekuatan Kapal.vi. Pembuatan/penggambaran Rencana Konsiruksi yang mencakup,Rencana Gading Tengah, Rencana Konstruksi Memanjang danMelintang.vii. Perhitungan Stabilitas Kapal.Hal22dari25 Putusan No. 39/Pdt/2016/PT AMBviii.

SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahwa terdapat perbedaan r rhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Agustus 2006 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:= Rp 881.976.395= Rp 705.581.116= Rp 176.395.279= Rp 17.639.528bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2006sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 102.684.027Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakAgustus 2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Agustus 2006 adalah sebesar Rp584.938.276,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut

Bahwa perhitungan yang dilakukan tergugat tidak menurut jalur hukum karenapenggugat telah menguraikan bahwa pembayaran hanya dilakukan dengan pokoksaja dan rencana dari Penggugat pembayaran bunga itu dibelakang dan pembayaranpokok didahulukan tetapi perhitungan yang dilakukan Tergugat,Penggugat tidakmengakuinya dan bagaimana caranya Tegugat menyatakan hutang Penggugat yangworth akn tunggakan yang harus dibayar sebanyak Rp.229.403.358,00 ( Dua Ratus~>.Dua Puluh Sembilan juta Empat Ratus Tiga Ribu

Membatalkan perhitungan yang dilakukan TergugatMenghukum tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugatsebanyak Rp.514.438.067,00 ( Lima Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus TigaPuluh Delapan Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah )4. Memerintahkan Tergugat kembali melakukan Perhitungan yang sebenarnya dariPenggugat5. Memutuskan pembayaran pokok terdahulu diperbolehkan dan pembayaranbunga dibayar dibelakang.6. Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam Perkaraini.

A.1.L iy perhitungan jumlah angsuran Kredit Pemilikan Rumah atas nama Enni MartalenaDalam Eksepsi :Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium).Bahwa apabila diperhatikan secara cermat causa prima gugatan terutama padafundamentum petendi khususnya pada nomor 8 halaman 2 Surat Gugatan yangdiajukan Penggugat bertanggal 01 Juli 2013, tampak jelas bahwa Penggugatmempermasalahkan perhitungan jumlah angsuran kredit yang telah dibayarkankepada Tergugat atas fasilitas Kredit Pemilikan Rumah

melakukan perhitungan yang sebenarnya ;Bi Bahwa formulasi gugatan Penggugat yang demikian jelas tidak konsisten antaraZ posita dengan petitum dan mengandung pertentangan antara posita dengan petitumbahkan antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya, karena disatu sisiPenggugat menyatakan mempunyai perhitungan sendiri mengenai jumlah hutangnyakepada Tergugat dan menganggap perhitungan yang dibuat Tergugat tidak menurutjalur hukum tetapi sebaliknya disisi lain Penggugat ternyata justru telah

memintakepada Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membuat perhitungan hutangPenggugat kepada Tergugat ;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp41.802.500,00 dengan perhitungan sebagai berikut:No Hak Penggugat (Masa Kerja 6 tahun 9 bulan) Total1 Uang Pesangon 1 x 7 x Rp3.635.000 Rp25.445.0002 Uang Penghargaan Masa Kerja3 x Rp3.635.000 Rp10.905.0003 Uang Penggantian Hak 15% x Rp36.350.000 Rp 5.452.5004 Total Rp41.802.5004.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:7.1. Mirwansyah: masa kerja 6 tahun 9 bulanGaji Pokok dan Tunjangan tetap: Rp3.365.000,00Dengan perincian perhitungan sebagai berikut: Uang Pesangon (UP) : 2x 7 xX Rp3.365.000,00 = Rp47.110.000,00 Uang Penghargaan : 3X Rp3.365.000,00 = Rp10.095.000,00Masa Kerja (UPMk) Uang Pergantian Hak(UPH) Hak Perumahan & : 15% x Rp47.110.000,00 = Rp 7.066.500,00 Halaman 2 dari 16 hal. Put.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:8.1.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Mirwansyah: masa kerja 6 tahun 9 bulanGaji pokok dan tunjangan tetap: Rp3.365.000,00Dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Halaman 5 dari 16 hal. Put.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:7.1. Mirwansyah: masa kerja 6 tahun 9 bulanGaji pokok dan tunjangan tetap: Rp3.365.000,00Dengan perincian perhitungan sebagai berikut: Uang Pesangon (UP) : 2x 7 X Rp3.365.000,00 = Rp47.110.000,00 Uang Penghargaan : 3x Rp3.365.000,00 = Rp10.095.000,00 Halaman 6 dari 16 hal. Put.

Membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa kerja 6 tahun 9 bulanGaji pokok dan tunjangan tetap: Rp3.365.000,00Dengan perincian perhitungan sebagai berikut: Uang Pesangon (UP) : 2x 7X Rp3.365.000,00 = Rp47.110.000,00 Uang Penghargaan : 3X Rp3.365.000,00 = Rp10.095.000,00Masa Kerja (UPMk) Uang Pergantian Hak (UPH)Hak Perumahan & : 15% x Rp47.110.000,00 = Rp 7.066.500,00KesehatanCuti belum gugur : 2/25 x Rp3.365.000,00 = Rp