Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 586/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT TIRA ANDALAN STEEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15838 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Juni 2008seharusnya adalah nihil karena menurut perhitungan Penggugat sudah tidakmendapatkan keuntungan di tahun 2008;.
    Putusan Nomor 586/B/PK/PJK/2015Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauankembali adalah mengenai penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak (Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP1147/WPJ.20/2011tanggal 15 Desember 2011 dengan perhitungan sebagai berikut:Pokok Pajak yang harus dibayar Rp538.289.973,00Telah dibayar Rp 0,00Kurang dibayar Rp538.289.973,00Sanksi administrasi:a. Denda Pasal 7 KUP Rp 300.000,00b. Bunga Pasal 14 (3) KUP Rp 32.597.398,00c.
    586/B/PK/PJK/2015tetap mesin dan kendaraan dari Pemohon Peninjauan Kembali kepadaPemilik Perusahaan;Bahwa keterlambatan laporan audit tahun 2007 dari Kantor Akuntan Publikmenyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan Laporan SPTTahunan PPh Pasal 29 Badan lewat jatun tempo pelaporan sesuai buktipenerimaan surat tanggal 12 Agustus 2008;Bahwa angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April sampai dengan Juni2008 sebesar Rp5/0.887.371,00 di atas tidak jadi Pemohon PeninjauanKembali setorkan karena menurut perhitungan
    Pada SPT Tahunan BadanTahun 2007 terdapat perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Badan untuktahun 2008 sebesar Rp195.060.971,00 yang mana perhitungan tersebutadalah rumus perhitungan pada SPT Tahunan tahun 2007 tanpamenyesuaikan kondisi laporan keuangan tahun 2008, seharusnyaangsuran PPh Pasal 25 Badan tahun 2008 adalah NIHIL. Karena mulaibulan Januari 2008 semua kegiatan operasional perusahaan dialihkankepada Induk Perusahaan termasuk karyawan dan semua asetperusahaan.
Putus : 14-02-2017 — Upload : 17-03-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto
Tanggal 14 Februari 2017 — - KARIM KASIATI LAWAN - PIMPINAN PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA
4117
  • berikut ;Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 162 mengenai perhitunganPHK akibat mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) dihitung dari masa kerja dan upah/gajiPenggugat, bahwa masa kerja Penggugat sejak 22 Mei 2014 sampai dengan20 Juli 2016 (2 Tahun 2 bulan ) dengan gaji terakhir sebesar Rp. 2.659.000.dan hal ini menjadi fakta dan dasar perhitungan
    mengenai hakhakPenggugat;Menimbang untuk memperoleh Perhitungan Uang Penggantian hakmaka terlebih dahulu Majelis Menghitung Pesangon sesuai dengan masakerja dan Gaji Penggugat untuk memperoleh komponen perkalian danpembagian Uang Penggantian Hak;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (2) huruf (c)yakni masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3(tiga) bulan upah; maka perhitungan Pesangon mendapatkan 3 (tiga) bulanupah ;Menimbang Perhitungan Uang Penggantian
    hak adalah sebesar 15 %dari Pesangon dan penghargaan masa kerja;20Menimbang oleh karena masa kerja Penggugat belumlah mencukupiuntuk memperoleh Penghargaan masa kerja sehingga perhitungan UangPenggantian hak hanyalah sebesar Pesangon dikalikan 15 %;Menimbang, bahwa mengenai Uang Penggantian Perumahan sertapengobatan dan perawatan ditetapbkan 15% dari uang pesangon dapatdikabulkan dengan perhitungan bahwa uang Pesangon sebesar 3 XRp.2.659.000.= Rp.7.977.000, x 15 % = Rp. 1.196.550,;Menimbang, bahwa
Putus : 28-08-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3005 K/Pdt./2014
Tanggal 28 Agustus 2015 — ABDULLAH IBRAHIM vs 1. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR c.q. BUPATI MANGGARAI BARAT, Dkk
5118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap perhitungan ganti rugi atas hargatanah sengketa;Bahwa pertimbangan ganti rugi atas tanah sengketa yang dipertimbangkanPengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya halaman 17 pertimbanganHalaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 3005 K/Pat./2014terakhir sampai dengan halaman 18 pertimbangan pertama, sungguh sangatmerugikan Pemohon Kasasi. Sangat merugikan Pemohon Kasasi, sebab:a.
    Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang oleh Pengadilan Tinggi Kupangdipakai sebagai dasar perhitungan harga tanah sengketa adalah NJOPTahun Pajak 1992 atau nilai jual tanah sengketa 22 tahun lalu.
    hanyamembayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp15.002.400,00(lima belas juta dua ribu empat ratus rupiah);Padahal kenyataan harga tanah di Labuan Bajo sebagai daerah pariwisatadewasa ini Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp6.000.000,00/ meter persegidan kini menjadi incaran pihak investor;Dengan demikian maka ganti rugi atas tanah sengketa hanya sebesarRp15.002.400,00 adalah jumlah yang jauh dari rasa keadilan masyarakatkarena harga tersebut adalah harga yang terjadi 22 tahun yang lalumenurut perhitungan
    Nomor 3005 K/Pat./2014sebagai dasar perhitungan menurut NJOP, meskipun sudah hampirseperempat abad yang lalu;c. Bahwa perhitungan tambahan 20 (dua puluh) persen karena nilai tanahsengketa menurut NJOP lebih murah dari harga pasar, juga tidak jelas,karena dari mana Pengadilan Tinggi Kupang menetapkan angka 20 (duapuluh) persen dimaksud?
    Akantetapi Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya telah mengganti denganPara Tergugat membayar ganti rugi berupa uang yang perhitungannya,dengan menggunakan NJOP Tahun Pajak 1992 atau NJOP 22 tahun laluyang sama sekali tidak sebanding dengan harga pasaran tanah di LabuanBajo sebagai daerah pariwisata yang kini berharga Rp5.000.000,00 sampaidengan Rp6.000.000,00/meter persegi;Putusan mana sangat merugikan Penggugat karena NJOP yang seharusnyadijadikan dasar perhitungan adalah NJOP Tahun Pajak 2013
Register : 15-02-2016 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 12-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 69/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 5 April 2016 — Pembanding/Penggugat : Hj. FARIDA LATIEF Diwakili Oleh : Achmad Rivai, SH
Terbanding/Tergugat : PT. KERETA API INDONESIA
4420
  • nilai seluruhkekayaan Negara yang telah tertanam di dalam Perusahaan Jawatan(PERJAN) Kereta Api pada saat dialinkan kecuali prasarana pokokberupa jalan kereta api, perlintasan, jembatan, terowongan, perangkatpersinyalan dan telekomunikasi, instalasi sentral listrik beserta aliranatas, dan tanah di mana bangunan tersebut terletak serta tanah daerahmilik dan manfaat jalan kereta api;3) Besarnya modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan padapenetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan
    berbentuk PERUM maupun PERSERO merupakan badanusaha lembaga privat dan bukan merupakan instansi pemerintah;Bahwa selanjutnya pada pasal (3) ayat (1) dan (2) PP Nomor 19 tahun 1998,berbunyi :1) Modal perusahaan Perseroan PERSERO sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya,berasal dari kekayaan negara yang tertanam dalam perusahaan umumPERUM Kereta Api;2) Nilai kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkanoleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan
    : Tahun 2010 Rp. 20.000.000, Tahun 2011 Rp. 22.000.000, Tahun 2012 Rp. 24.200.000, Tahun 2013 Rp. 26.620.000, Tahun 2014 Rp. 29.282.000, Tahun 2015 Rp. 32.210.000,Sehingga total uang sewa yang harus dibayar oleh Tergugat dalamRekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi sejak tahun 2010Sampai dengan gugatan rekonpensi ini diajukan adalah sebesar Rp.154.312.000, (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Belas RibuRupiah), nilai Ssewa mana sudah termasuk PPN sebesar 10%;Bahwa dengan perhitungan
    jangka waktu persidangan perkara a quoditingkat Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat Mahkamah Agungakan memakan waktu cukup lama, sementara Tergugat dalam RekonpensiHalaman 11 dari 18 halaman putusan Nomor 69/Pdt/2016/PT.BDG10.tetap menempati rumah dinas a quo, maka sudah sepatutnya Tergugatdalam Rekonpensi tetap dikenai kewajiban membayar uang sewa kepadaPenggugat dalam Rekonpensi dari tahun 2016 sampai dengan rumahdinas a quo dikosongkan, dengan perhitungan kenaikan uang sewasebesar 10 % setiap
    Rekonpensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) apabila lalai mengosongkan rumah dinas a quo sebesar Rp.100.000,(Seratus ribu rupiah) /perharinya sejak gugatan rekonpensi inidiajukan sampai dengan pengosongan bisa dilaksanakan, yang akandihitung terus secara akumulatif;Memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya sewakepada Penggugat dalam Rekonpensi sejak tahun 2010 sampai tahun 2015sebesar Rp. 154.312.000, (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus DuaBelas Ribu Rupiah), dengan perhitungan
Putus : 25-01-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1503 K/PID.SUS/2016
Tanggal 25 Januari 2017 — LINDARTAWAN S.T. bin (Alm.) DURAHIM, dkk
8330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkiraan perhitungan biaya (engineer Estimate) / Rencana AnggaranBiaya (RAB) sejumlah Rp11.500.000.000,00;Hal. 4 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/20162.
    Perkiraan perhitungan biaya (engineer Estimate)/Rencana Anggaran Biaya(RAB) sejumlah Rp11.500.000.000,00;Hal. 17 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/20162.
    Gambar Rencana;Bahwa pada perkiraan perhitungan biaya (engineer Estimate) danRencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut telah terjadi penggelembungan hargasatuan pada item pekerjaan Timbunan Biasa karena menggunakan alat DumpTruck dan Excavator padahal alat untuk mengangkut (Dump Truck) dan untukmenggali (Excavator) sudah diperhitungkan dan dibayar pada pekerjaan GalianBiasa yang memang harus menggunakan alat untuk mengangkut (Dump Truck)dan untuk menggali (Excavator) artinya perhitungan harga terhadap
    Sinar Intan Papua Permai Nomor15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal PermohonanRelokasi Pekerjaan;Kopi yang dilegalisir Surat Bupati Kaur Nomor 640/1532/DPPKAD/KK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Laporan RealisasiPenyerapan Dana DPPID Tahun Anggaran 2011;Kopi yang dilegalisir Backup Data Perhitungan Kuantitas GalianTanah dan Timbunan Tanah;Kopi yang dilegalisir Backup Data Perhitungan Data KuantitasPengupasan Lapisan Tanah Bagian atas dan Galian Siring Jalan;Kopi yang dilegalisir Monthly
    Sinar Intan Papua Permai Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perinal Permohonan RelokasiPekerjaan;145) Kopi yang dilegalisir Surat Bupati Kaur Nomor 640/1532/DPPKAD/KK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Laporan RealisasiPenyerapan Dana Percepatan Pembangunan infrastruktur daerah(DPPID) TA. 2011;146) Kopi yang dilegalisir Backup Data Perhitungan Kuantitas GalianTanah dan Timbunan Tanah;147) Kopi yang dilegalisir Backup Data Perhitungan Data KuantitasPengupasan Lapisan Tanah Bagian atas
Putus : 27-02-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 963/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (D/H PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE)
11729 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 963/B/PK/Pjk/2020Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agarmemutuskan bahwa permohonan Banding dapat dikabulkan seluruhnya,sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2011 menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut PemohonUraian Banding (Rp) Dasar Pengenaan Pajak PPN Kurang Bayar = Kompensasi Pajak PPN Kurang Dibayar = Sanksi Administrasi Jumlah PPN ymh / (lebih) Dibayar Nihil a.
    Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut perhitungan PemohonBanding adalah Nihil;c.
Putus : 13-06-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1730 K/Pdt/2012
Tanggal 13 Juni 2013 — MASTURA, dkk vs MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, cq. BUPATI KABUPATEN BERAU
166 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesungguhnya Tergugat melalui rapatrapat yang diadakan sertapertemuan demi pertemuan dengan salah satu ahli waris (Penggugat),secara jujur telah mengakui kebenaran dari tuntutan uang ganti kerugianyang diajukan atas tanah perwatasan milik para Penggugat, bahkan telahmelakukan rincian dan perhitungan atas sejumlah uang ganti rugiberdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan nilaitaksir berdasarkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang diterbitkan olehKantor Pelayanan Pajak Bumi
    kerugianmateriil maupun immaterial bagi para Penggugat karenanya berdasarkanPasal 1365 KUH Perdata, Tergugat wajar dan pantas menurut hukumagar supaya dihukum untuk membayar kepada para Penggugat kerugianyang dialami para Penggugat yaitu berupa:Kerugian materiil:Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah perwatasan dimaksuduntuk keperluan pertanian maupun tempat tinggal dan usaha karenadikuasai oleh Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun yakni sejak bulanJanuari 2008 s/d sekarang dengan perhitungan
    sebagai berikut:Ganti kerugian atas uang sewa atau denda atau bunga sejak tanggal Januari2008 sampai dengan bulan Desember 2010 atau selama 2 (dua) tahun, atauselama 24 bulan dengan perhitungan: 2% x 24 bulan x Rp7.200.000.000,00(harga taksir tanah 9000 m?
    tahun 2008hingga tahun 2010 atau selama 2 (dua) tahun para Penggugat tidakmendapat manfaat dari tanah tersebut, padahal bilamana hasil uangpembayaran ganti rugi dijadikan modal usaha atau di depositokan di bankakan mendapatkan hasil yang tidak sedikit pula, atas dasar demikian adalahlayak dan patut para Penggugat menuntut uang sewa atau berupa dendaatau bunga setiap bulan sebesar 2% terhitung mulai tanggal Januari 2008sampai dengan Desember 2010 atau selama 2 (dua) tahun, atau selama 24bulan dengan perhitungan
    Ganti kerugian atas uang sewa atau denda atau bunga sejak tanggalJanuari 2008 sampai dengan bulan Desember 2010 atau selama 2 (dua)tahun, atau selama 24 bulan dengan perhitungan: 2% xRp7.200.000.000,00 (harga taksasi tanah 9000 m2 x Rp800.000,00/m2)= Rp3.456.000.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh enam jutarupiah);Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1730 K/Pdt/201210b. Ganti Kerugian Immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah);8.
Upload : 30-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595 K/PDT.SUS/2009
STEVANUS HANU; PT. TRIO CELEBES ABADI CABANG SPBU TODDOPULI 74 902 26
3023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 15 % X Rp.11.189.680 Rp. 1.678.452, Uang Pengganti Cuti 12/25 X 740.529Hal. 18 dari 17 hal.Put.No.595K/Pdt.Sus/2009Rp. 355.449, JumlahRp.13.223.581,(tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu limaratus delapan puluh saturupiah)KESALAHAN DALAM PERHITUNGANBahwa terhadap kutipan Poin B terdapat kesalahan = dankekurangtelitian dalam perhitungannya sehingga sangatmerugikan kepentingan Hukum Tergugat dimana sangat jelasdiketemukan kekeliruan dimana Uang penghargaan Masa Kerjadapat dihitung dengan perhitungan
    5 X 740.520,Rp.3.702.600, ( tiga juta tujuh ratus dua ribu enam ratusrupiah)Bukan sejumlah 5 X 740.520, Rp. 4.525.000, (Tidak benar)Bahwa, dengan adanya kesalahan perhitungan tersebut akanberpengaruh terhadap jumlah perhitungan selanjutnya, denganderet perhitungan sebenarnya;a.
    TRIO CELEBESABADL :; Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, danmengenai perhitungan uang kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) telah diperhitungkan sebagaimana mestinyadengan mengacu kepda pasal 156 ayat (2), (3) dan (4)Undang Undang No. 13 Tahun 2003 sebagaimana diuraikan dalampertimbangan alasan Pemohon Kasasi ;mengenaialasan
Register : 19-07-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN KEBUMEN Nomor 169/Pid.B/2017/PNKBM
Tanggal 14 September 2017 — DIMAS NURFIAN BIN JAMAL PRIHATIN
223
  • (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang beruntung dapatmengambil hadiah berupa uang dengan perhitungan sebagaimana tersebutdiatas langsug kepada terdakwa.Bahwa masud dan tujuan terdakwa menjadi pengecer nomor togel jenisHongkong tersebut yaitu untuk mendapatkan uang yang akan terdakwagunakan untuk kebutuhan seharihari dan keluarganya.Bahwa terdakwa yang keseharianya bekerja sebagai buruh telah melakukanperbuatan illegal dan melanggar hukum karena tidak mempunyai surat ijin daripihak berwajib
    (dua juta lima ratus riburupiah) dan untuk yang beruntung dapat mengambil hadiah berupa uangdengan perhitungan sebagaimana tersebut diatas langsung kepadaterdakwa. Bahwa masud dan tujuan terdakwa menjadi pengecer nomor togel jenisHongkong tersebut yaitu untuk mendapatkan uang yang akan terdakwagunakan untuk kebutuhan seharihari dan keluarganya. Bahwa terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai buruh.
    (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang beruntung dapatmengambil hadiah berupa uang dengan perhitungan sebagaimana tersebutdiatas langsug kepada terdakwa.Bahwa tujuan terdakwa menjadi pengecer nomor togel jenis Hongkong tersebutyaitu untuk mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk kebutuhanseharihari dan keluarganya.Bahwa terdakwa sehariharinya bekerja sebagai buruh.Bahwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwajiob atau pihak yangberwenang untuk berjualan nomor togel hongkong.Bahwa
    (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang beruntungdapat mengambil hadiah berupa uang dengan perhitungan sebagaimanatersebut diatas langsung kepada terdakwa.Bahwa permainan tersebut sifatnya untunguntungan untuk mendapatkankemenangannya.Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.Bahwa terdakwa berjualan judi togel sebagai pekerjaan sampingan karenasehariharinya terdakwa bekerja sebagai buruh.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikandengan cermat hasil
    (dua juta lima ratus ribuHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Kbmrupiah) dan untuk yang beruntung dapat mengambil hadiah berupa uangdengan perhitungan sebagaimana tersebut diatas langsung kepadaterdakwa.Menimbang, bahwa permainan tersebut sifatnya untunguntunganuntuk mendapatkan kemenangannya.Menimbang, bahaw terdakwa dalam menjual nomor judi hongkongterdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.Menimbang, bahwa terdakwa berjualan nomor judi togel kepadawarga sekitar sebagai pekerjaan
Register : 09-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 20/Pid.B/2016/PN Unr
Tanggal 22 Maret 2016 — TERDAKWA : AHMAD REZA AHRA Bin RIQIAT ARIF
233
  • Pid.B/2016/PN.Unr.yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiBerawal pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 15.00 Wibkarena tidak mempunyai uang untuk jajan dan beli minuman keras terdakwamempunyai pikiran untuk melakukan pencurian di dekat tempat tinggalnyakemudian sekira jam 16.00 Wib terdakwa memutuskan untuk keluar rumah danmenentukan rumah sdr Moh Zadi yang akan di jadikan target pencurian karenapenghuni rumah tersebut dihuni oleh Moh Zadi dan kedua anak perempuannya,dengan perhitungan
    pula keterangan terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 15.00 Wibkarena tidak mempunyai uang untuk jajan dan beli minuman keras terdakwamempunyai pikiran untuk melakukan pencurian di dekat tempat tinggalnya;Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 Wib terdakwa memutuskan untuk keluarrumah dan menentukan rumah sdr MOH ZADI yang akan di jadikan targetpencurian karena penghuni rumah tersebut dihuni oleh MOH ZADI dankedua anak perempuannya, dengan perhitungan
    .14Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang diperolehdipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 15.00Wib karena tidak mempunyai uang untuk jajan dan beli minuman keras terdakwamempunyai pikiran untuk melakukan pencurian di dekat tempat tinggalnyakemudian sekira jam 16.00 Wib terdakwa memutuskan untuk keluar rumah danmenentukan rumah sdr Moh Zadi yang akan di jadikan target pencurian karenapenghuni rumah tersebut dihuni oleh Moh Zadi dan kedua anak perempuannya,dengan perhitungan
    terdakwadan barang bukti diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senintanggal 30 November 2015 sekira jam 15.00 Wib karena tidak mempunyai uanguntuk jajan dan beli minuman keras terdakwa mempunyai pikiran untuk melakukanpencurian di dekat tempat tinggalnya kemudian sekira jam 16.00 Wib terdakwamemutuskan untuk keluar rumah dan menentukan rumah sdr Moh Zadi yang akan dijadikan target pencurian karena penghuni rumah tersebut dihuni oleh Moh Zadi dankedua anak perempuannya, dengan perhitungan
Putus : 15-03-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1677 K/PID.SUS/2010
Tanggal 15 Maret 2011 — Drs. H. YULIAS ALI ASIKIN bin SUJAI ; ENDANG SUKARMAN bin MARDIJA ;
5535 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah antara lain :1) Bab I angka 6 huruf f yang berbunyi : Perhitungan Harga Perhitungan Sendiri(HPS) harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar danmempertimbangkan :e Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;e Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/enginer'sestiminate (EE) ;e Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ; Harga
    Bab I angka 6 huruf f yang berbunyi : Perhitungan Harga Perhitungan Sendiri(HPS) harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar danmempertimbangkan :e Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;e Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/enginer'sestiminate (EE) ;e Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ; Harga Kontrak/Surat Pemerintah Kerja (SPK) untukbarang/pekerjaan sejenis setempat yang pernahdilaksanakan ;Hal. 13 dari 33 hal. Put.
    No. 1677 K/PID.SUS/2010lembar tanda bukti penelitian DIPDA Dishub Karawang; 1 lembarkerja perhitungan pengeluaran biaya triwulan; 1 lembar lampiranpenggunaan dana tiap triwulan; DIPDA TA 2002; lembar rincianjenis pengeluaran bagian proyek; lembar pengeluaran berdasarkantriwulan ;1 lembar surat petunjuk operasional ; 1 lembar Surat Proyek Pengadaan Alat UjiKendaraan Bermotor TA 2002; 1 lembar Surat Struktur Organisasi ProyekPengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor TA 2002; 1 lembar Surat NotaPengeluaran
    buku pelaksanaan proyekpengadaan/pemasangan alat uji kendaraan ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 740.050.000,tanggal 02 Mei 2002. ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 740.050.000,tanggal 02 Oktober 2002 ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 9.500.000,tanggal 03 Mei 2002 ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 9.500.000,tanggal 11 Oktober 2002 ;1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran danBendaharawan Proyek DISHUB ;1 (satu) lembar tanda bukti penelitian DIPDA DishubKarawang ;1 (satu) lembar kerja perhitungan
    buku pelaksanaan proyekpengadaan/pemasangan alat uji kendaraan ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 740.050.000,tanggal 02 Mei 2002. ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 740.050.000,tanggal 02 Oktober 2002 ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 9.500.000,tanggal 03 Mei 2002 ;1 (satu) exemplar SPMU sejumlah Rp. 9.500.000,tanggal 11 Oktober 2002 ;1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dariBendaharawan Proyek DISHUB ;1 (satu) lembar tanda bukti penelitian DIPDA DishubKarawang ;1 (satu) lembar kerja perhitungan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 804/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASIA MARKO
3516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp. 8.315.691 ,00G. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 112.480.679,00H. PPN yang kurang dibayar Rp. 120.796.370,00. Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 3.658.904,00J. Sanksi administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp. 112.480.679,00K. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 236.935.953,00.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp. 112.480.679,00)G. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 112.480.679,00H. PPN yang kurang dibayar Rp. 0,00I. Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 0,00J. Sanksi administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp. 0,00K.
    Bahwa berdasarkan perhitungan tersebutterdapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Tahun 2008sebesar Rp.17.256.624.338,00;bahwa selanjutnya atas koreksi penyerahan yang belumdipungut PPN menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sebesar Rp.17.256.624.338,00 tersebut kemudiandibagi 12 untuk masing masing Masa Pajak dari Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008 (pro rata), sehinggakoreksi penyerahan yang belum dipungut PPN untuk MasaPajak April 2008 adalah sebesar Rp. 1.438.052.028,00
    berupa saldo awal ditambahpembelian dan dikurangi saldo akhir batang filter sehinggadiketahui besarnya pemakaian filter adalah sebesar55.738.880 batang filter dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 20 dari 36 halaman.
    Angkaangka tersebut diatasadalah bukan asumsi melainkan bersumber dari LaporanKeuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sendiri sehingga hasil perhitungan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah valid dandapat dipertanggungjawabkan.e Bahwa perhitungan nilai produksi rokok berdasarkanpenggunaan filter rokok batangan untuk mencari jumlahHalaman 22 dari 36 halaman.
Register : 15-06-2012 — Putus : 12-07-2012 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 65/PID.SUS-TPK/2012/PT YYK
Tanggal 12 Juli 2012 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Joko Ibnu Muhammad Bachroen Bin Abu Yusuf
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Nurul F Damayanti, SH
14927
  • berdasarkan kenyataan di lapangan, jumlah pengadaan pasirmelalui pelelangan dan pembelian langsung oleh masyarakat adalahsebagai berikut : Uraian K Uraian ......... )nlahRetno Hariyadi 410 m3 115.000 47.150.000Pengadaan oleh Masyarakat 1 colt 130.000 130.000Pengadaan oleh Masyarakat 1 rit 500.000 500.000Jumlah 47.780.000 Dengan demikian terdapat perbedaan nilai pengadaan pasir menurut LPDdengan kenyataan dilapangan sebesar Rp 10.810.000,00 (Sepuluh jutadelapan ratus sepuluh ribu Rupiah) dengan perhitungan
    Dengan demikian 10terdapat perbedaan jumlah pembayaran antara LPD dengan dengankenyataan dilapangan sebesar Rp 9.250.000,00 (Sembilan juta dua ratuslima puluh ribu Rupiah) dengan perhitungan :Opengadaan batu koral dana menurut LPDObatu koral sesungguhnya5. Pembayaran Insentif/Upah Tenaga Kerja.PengeluaranRp 15.200.000,00JumlahpengadaanRp5.950.000,00Rp 9.250.000,00 Bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan, jumlah insentif yang diterimaoleh masyarakat adalah sebesar Rp 42.000.00' p.1..
    Dengan demikian terdapat perbedaan jumlah pembayaran insentif antaraLPD dengan kenyataan dilapangan sebesar Rp 1.960.000,00 (Satu jutasembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan perhitungan : O Pembayaran biayalangsir menurut LPD Rp 5.800.000,00O Pembayaran biayalangsir menurut kenyataan dilapangan Rp 3.840.000,00Rp 1.960.000,0012 Bahwa dengan demikian terdapat selisih jumlah pengeluaran menurutLPD dengan jumlah pengeluaran sesungguhnya, sebesar Rp 109.016.000,00(Seratus sembilan juta enam belas
    Dengan demikianterdapat perbedaan jumlah pembayaran antara LPD dengan dengankenyataan dilapangan sebesar Rp 9.250.000,00 (Sembilan juta dua ratuslima puluh ribu Rupiah) dengan perhitungan :Opengadaan batu koral dana menurut LPDObatu koral sesungguhnya5.
    Dengan demikian terdapat perbedaan jumlah pembayaran insentif antaraLPD dengan kenyataan dilapangan sebesar Rp 1.960.000,00 (Satu jutasembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan perhitungan : O Pembayaran biayalangsir menurut LPD Rp 5.800.000,0025O Pembayaran biayalangsir menurut kenyataan dilapangan Rp 3.840.000,00Rp 1.960.000,00Bahwa dengan demikian terdapat selisih jumlah pengeluaran menurutLPD dengan jumlah pengeluaran sesungguhnya, sebesar Rp 109.016.000,00(Seratus sembilan juta enam belas
Register : 17-02-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 19 Mei 2016 — RIAMA SINTANA IPI LAWAN - PT. MEDAN YAOHON SENTOSA 2. HARDIE LEONG
10220
  • tujuh) tahun bekerja untuk TergugatTergugat, tetapi TergugatTergugat justru memberhentikan Penggugat denganhanya membayar pesangon sebesar 5 (lima) bulan upah, yang sangat jauh darihakhak yang seharusnya Penggugat terima sebagaimana dimaksud dalam156 Jo. 164 ayat (8) UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan. 22222 eno nn nnn nnn nnn ne ne nen nePasal PasalBahwa dari uraian tersebut, demi hukum Penggugat berhak memperoleh hakhaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003dengan perhitungan
    Hak Atas Pesangon Pesangon Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 59 bulan 2 Kali Rp. 2.209.960. 1x2x3 Rp. 39.779.280, B.Upah penghargaan masa kerja Penghargaan Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 510 bulan 1 Kali Rp. 2.209.960. 1x2x3 Rp.22.099.600,61.878.880C.Pengganti HakPergantian Hak Ketentuan Perhitungan Jumlah1 2 3 4A+B 15% 1x2 Rp. 9.281.832,Total A+B+C Rp. 71.160.712 Halaman 4 dari 34Putusan Nomor 42/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdn 06.07.08.09.D.Upah ProsesBahwa selain tuntutan yang dimaksud
    dalam huruf A, B dan C, tersebut,Penggugat juga menuntut pemenuhan upah proses selamaperselisihanhubungan industrial ini berlangsung, sampai adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap dengan perhitungan sebagai berikut : Upah Proses Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 46 bulan Rp. 2.269.960 1x2 Rp.13.259.760, Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud pada Point 05, dapat dihitung totaltuntutan Penggugat (A + B + C + D) adalah sebesar Rp. 84.420.472, terbilang :delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh
    Hak Atas Pesangon Pesangon Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 5Rp. 2.209.960. Rp.9 bulan 2 Kali 1x2x339.779.280, B. Upah Penghargaan Masa Kerja Penghargaan Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 5Rp.10 bulan 1 Kali 1x2x3 Rp.22.099.600,2.209.960. C. Pengganti Hak Pergantian Hak Ketentuan Perhitungan Jumlah1 2 8 4A+B 15% 1x2 Rp. 9.281.832., D.
Register : 28-06-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN JOMBANG Nomor 294/Pid.B/2016/PN Jbg
Tanggal 13 September 2016 — MARIOTO ALIAS GEBROS BIN PAIMAN
262
  • muda merk Strawberry dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) lembar surat gate pass, Truk Tronton warna orange merk Toyota dengan nopol: S-8575-UP beserta STNK dan buku KIR, plywood teriplek dengan ukuran 244 cm x 144 cm x 2,7 mm jenis uty palm jumlah 12 krat atau 3000 lembar, surat jalan 2 (dua) lembar dan atau nota dari SUJIANTO, uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) forklift merk Toyota warna orange, 1 (satu) lembar berita acara perhitungan
    tempat Saksi bekerja yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Desember2015, Saksi melakukan penghitungan kayu triplek / plywood jenis uty tunasputih ukuran 2,7 mm x 2.440 m x 1.220 mm sebanyak 2 krat/500 lembar digudang Mujiarto milik PT.Sejahtera Usaha Bersama ( PT.SUB ), di BrigjenKretarto, Dsn.Weru, Desa Mojongapit, Kec.Jombang, Kab.Jombang yangternyata setelah dibandingkan dengan data laporan pada tanggal 7Desember 2015 terdapat kekurangan sebanyak 2 krat atas triplek tersebutlalu dibuat Berita Acara Perhitungan
Register : 30-08-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN RANTAU Nomor 132/Pid.B/2021/PN Rta
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, SH
2.Iwan Budi Susilo,SH
Terdakwa:
Surya Junaidi Als Uncuy Bin Sukeri
6710
  • 1 (satu) lembar berita acara perhitungan uang ATM.
  • 1 (satu) lembar penetapan kontrak kerja terlapor.
  • 2 (dua) lembar Surat perintah tugas pengisian kas ATM.
  • 1 (satu) buah perjanjian Kerjasama PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) dengan PT.SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI).
Putus : 02-08-2017 — Upload : 11-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 759 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 2 Agustus 2017 — RIO BUDI PRASADJA, M.A. VS PT NIPINDO PRIMATAMA
180146 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 759 K/Pdt.SusPHI/2017Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan SosialTenaga Kerja menyebutkan bahwa upah sebulan adalah upah yangsebenarnya diterima oleh tenaga kerja selama satu bulan yang terakhir;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka perhitungan besarnya iuranJaminan Hari Tua (JHT) yang harus disetorkan Tergugat kepada PTJamsostek adalah didasarkan pada perhitungan 3,7% dikali upah yangditerima pada
    Sebagaimana diketahui, upahterdiri dari upah pokok tambah tunjangan yang bersifat tetap, yangrinciannya dapat dilihat dari uraian perhitungan yang biasa diterima olehPenggugat setiap bulannya (Lampiran 4), dengan ringkasan sebagaiberikut:Gaji Sesungguhnya April 2008 s/d Oktober 2016 Rp2.780.800,00Gaji yang menjadi dasar perhitungan JHT oleh Tergugat Rp485.250,00Selisin kurang gaji sebagai dasar perhitungan JHT Rp.2.295.550.000,Tarif luran JHT ditanggung Tergugat 3,7%Kekurangan luran JHT ditanggung
    yang harus diterima Penggugat sehubungan denganpemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan sebagai berikut:Dasar Perhitungan Upah Sesuai Pasal 157 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yangmenyatakan:(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hakyang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:a) upah pokok;b) segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikankepadapekerja
    /oburuh dan keluarganya, termasuk harga pembeliandari catu yang diberikan kepadapekerja/buruh secara cumacuma,yang apabila catu harus dibayar pekerja/ouruh dengansubsidi, makasebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan hargayang harus dibayar oleh pekerja/ouruh.Sehingga Perhitungan Upah per bulan adalah sebagai berikut:a) Upah Pokok = Rp. 35.000.000,b) * Tunjangan Tetap = Rp. 3.500.000,*Catu mobil inventaris (Lampiran 9) = Rp. 7.500.000,+Komponen upah sebagai dasar perhitungan = Rp
    . 46.000.000, (empatpuluh enam juta Rupiah)Maka perhitungan besarnya Uang Pesangon, Penghargaan danPenggantian Hak adalah sebagai berikut:2 X Ketentuan Pasal 156 ayat 2:Uang Pesangon: 9 bulan upah X Rp. 46.000.000, X 2 =Rp828.000.000.,1 X Ketentuan Pasal 156 ayat 3:Halaman 34 dari 58 hal.
Putus : 15-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 B/PK/PJK/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MEGASURYA MAS
188 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sejalan dengan hal tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonankepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat membatalkan KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai No.KEP1027/WBC.10/2014 tanggal 21Agustus 2014 dan menetapkan bahwa tidak ada Bea Keluar yang terhutangatau NIHIL.Berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum di atas, Pemohon Banding tidaksetuju terhadap Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar denganKEP1027/WBC. 10/2014 tanggal 21 Agustus 2014.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan perhitungan Bea Keluar atas eksportasiberupa 108,000 Metric Ton Palm Wax SM 2000 yang diberitahukandalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PES) Nomor : 056265 tanggal 10April 2014, klasifikasi pada Pos Tarif 1521.10.00.00 dengan tarif beakeluar sebesar 0% dan ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembalimenjadi Klasifikasi Pos 1516.20.52.00 dengan pembebanan tarif beakeluar sebesar 4% sehingga Termohon Peninjauan
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 916/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — PT. DIEBOLD INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 916/B/PK/PJK/2015dilakukan pemeriksaan atas Pemohon Banding, sehingga atas PPN Masukanyang dikoreksi tersebut tidak dapat dikreditkan, dan oleh Pemeriksa diakuisebagai pengurang penghasilan bruto di dalam perhitungan PPh Badan TahunPajak 2009;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksikoreksi PPN Masukan MasaPajak Januari s.d Mei 2009 tersebut dengan alasan yang sama sepertiPemohon Banding ungkapkan di dalam Surat Banding Pemohon Banding atasSK Terbanding atas Keberatan SKPN PPN
    Disamping itu, menurut pendapat Pemohon Bandingpengkreditan PPN Masukan yang telah disetorkan ke Kas Negara tidakmenimbulkan adanya kerugian bagi Negara;Kesimpulan:Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Pemohon Banding berpendapatbahwa Pemohon Banding masih memiliki hak/kesempatan untuk mengkreditkanPPN Masukan sebesar Rp 4.429.685.662,00;Bahwa dengan demikian perhitungan Pemohon Banding atas PPN yangterutang untuk Masa Pajak Juni 2009 adalah sebagai berikut: Jumlah menurut No Deskripsi Pemohon
Register : 16-08-2013 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 18-12-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put- 57454/PP/M.IIIA/16/2014
Tanggal 18 Nopember 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
17544
  • Majelis menyatakan bahwa koreksi aquo, berkaitan dengan sengketa peredaran usaha, padasengketa Pajak Penghasilan Badan nomor sengketa 150723832010;bahwa Majelis, dalam Putusan terkait sengketa Pajak Penghasilan Badan nomor sengketa150723832010, menyatakan sebagai berikut.bahwa substansi dikoreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah koreksi peredaran usaha yangmenurut Terbanding terkait dengan adanya pembelian lokal yang tidak dilaporkan oleh PemohonBanding, akibatnya Terbanding melakukan analisa perhitungan
    XXX, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut.Dasar Pengenaan Pajak Rp58.823.132.151,00Pajak Keluaran Rp 5.880.962.141,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 5.880.962.141,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi, berupa: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00 Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangandicukupkan pada Hari