harus melaporkan tentang perbaikan nama dan tanggal lahirtersebut ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Pospor (in cassu) di Kantor ImigrasiKota Lhokseumawe, dimulai sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan tersebut ;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat adanyaperkara permohonan ini, dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya ;Memperhatikan dan mengingat UndangUndang Republik Indonesia No. 6 Tahun2011 tentang Keimigrasian jo PP Nomor 31 Tahun 2013, UndangUndang Nomor 24Tahun

Bahwa pengesahan perubahan atau perbaikan nomor urutan kelahiran anakpemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang Undang No. 24Tahun 2013 Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dariPengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;Maka berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkanPermohonan Pemohon dengan Penetapan yang "Amarnya" berbunyi

Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyalnilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyainilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo.

Oleh karenaperkara permohonan adalah sepihak (vo/unteer), maka berdasarkan Pasal 181HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengandemikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan a quodibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan ;Memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun 2013 peraturan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.

Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakimmenilai alat bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah membuktikan bahwaanak tiri Pemohon lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 28 Oktober 1998,yang berarti baru berumur 18 tahun, 7 bulan dalam

, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan;Menimbang, bahwa selain itu UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan juga memberikan ruang terhadap adanya peristiwaatau keadaan lain yang memiliki keterkaitan erat dengan administrasikependudukan, yang dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnyasebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 56 UndangUndang Nomor 24Tahun

, Kutipan Akta NikahNomor 128/2/IX/1997, dirubah menjadi Warni, lahir di Sinjai tanggal 27 Agustus1977; oleh karenanya petitum angka 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena ternyata orang yang bernama Iwansebagaimana dokumen kependudukan dengan orang yang bernama Warnisebagaimana Surat Setoran BPIH adalah orang yang sama dan hanya satuorang oleh karenanya petitum angka 3 beralasan hukum dan patut untukdikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 24tahun

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai maka perkara ini adalahwewenang Pengadilan Agama Kab.

berupa Kartu TandaPenduduk atas nama Sutinah dan dihubungkan dengan bukti surat P3 berupasurat keterangan waris, telah menunjukan bahwa Pemohon adalah salah satuahli waris Bong Ajang dan bertempat tinggal di wilayah Hukum PengadilanNegeri Mempawah, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan a quodan pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutuspermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 17UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 juncto UndangUndang Nomor 24Tahun

Kepada pegawai pencatatan sipil atau kepada salah satu dari pengantarapengantaranya di tempat kematian apabila kematian itu terjadi di tempat yangjauhnya lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undangundang Nomor 23Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undangundang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 74 stb 1917 tersebut,maka adanya

Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah bagian Kedua : Pendaftaran Tanah Sporadikterdiri dari kegiatan Permohonan pendaftaran tanah secara sporadik,pengukuran, pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah,Pengumuman data fisik dan yuridis dan pengesahannya, penegasankonversi dan pengakuan hak, pembukuan hak dan penerbitan sertipikat.Begitu juga yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) PP 24Tahun

Data fisik dan data yuridis telahdiumumkan oleh Tergugat sebagaimana perintah Pasal 86 ayat (2)PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24Tahun 1997 Tentang Pendanftaran Tanah dikutip untuk memberikankesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan atasdata fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohonpendaftarannya, maka daftar datayuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimandimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutandiumumkan

Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tetang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah serta tidakmelawan hukum, karena telah sesuai dengan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik.

ketentuanketentuan tersebut dihubungkandengan faktafakta diatas maka Tergugat dalam menetapkan letak dan batasbatas fisik tanah yang dimaksud dalam objek sengketa telah keliru, sebab fisiktanah yang ditetapkan Tergugat dalam objek sengketa a quo adalah tanahmilik Penggugat yakni bekas Hak Milik Adat;Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat diatas tanah a quo oleh Tergugat jelasTergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuanPasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun

kerangka kebijaksanaan dan hukum yang ada pada saatdikeluarkannya objek sengketa tanopa memperhatikan perubahanperubahan yangterjadi setelan keputusan yang digugat itu dikeluarkan sampai saat dilakukannyapengujian tersebut;Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkanpada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah bertentangandengan prinsip memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanahsebagaimanadimaksud pada Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan PP 24tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah Paragraf 1 tentang PENGUKURAN dan PEMETAAN yaitu Pasal 14ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi, yaitu:(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisikdilakukankegiatan pengukuran dan pemetaan.(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;b.

Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 25 ayat (1)dan ayat (2) yang berbunyi, yaitu :(1)Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimanadimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitiandata yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan olehHalaman 13 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.MtrPanitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematikatau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanahsecara

Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 26 ayat(1), ayat (2)dan ayat (3) yang berbunyi, yaitu :Ayat 1 berbunyi yaitu Daftar isian sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidangbidangtanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuransebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkanselama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secarasistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftarantanah secara

Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 27 ayat (1)yang berbunyi, yaitu :Ayat (1) berbunyi yaitu Jika dalam jangka waktu pengumumansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yangHalaman 15 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtrmengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau datayuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalampendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah

Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 36 ayat(1) dan ayat(2) yang berbunyi, yaitu :Ayat (1) berbunyi yaitu Pemeliharaan data pendaftaran tanahdilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau datayuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.Ayat (2) berbunyi yaitu Pemegang hak yang bersangkutan wajibmendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada Kantor Pertanahan.Halaman 16 dari 70 Halaman, Putusan Nomor

FAKHRURRAZI, yakni berdasarkan bukti T.3 yang berisi keberatan/sanggahan tertanggal 16 Mei 2008 mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 87/PENG/BPN/2008tanggal 07 Mei 2008 berkenaan dengan Peta Bidang Tanah Nomor 01.09/126/PPL/208 yangterletak di Desa Kuteni Reje Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 130M2;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah, yakni;1Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) besertapeta bidang atau bidangbidang tanah yang bersangkutan sebagaihasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanahsecara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanahsecara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yangberkepentingan mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

memperoleh kekuatan hukum tetap;1 Penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan adanya sita atauperintah status quo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukanapabila;a setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihakpihak yangbersengketa; ataub diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status quodari Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatahkan : Dalam hal atassuatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas namaorang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikadbaik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haktersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannyaHal. 11 dari 19 hal. Put.

Nomor 9 Tahun 2004 juncto Nomor 51 Tahun 2009 atau GugatanPara Penggugat telah dalurwasa;Bahwa Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 24Tahun 1997 tersebut, Penggugat tidak bisa lagi menuntut pelaksanaan haktersebut dan hanya dimungkinkan untuk mengajukan gugatan ganti rugi diBadan Peradilan Perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata kepadapihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikannya,dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenangmemeriksa dan

Pasal 1868 KUHPerdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undangundang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu TandaPenduduk Eletronik, selanjutnya disingkat KTPel, adalan Kartu TandaPenduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka denganbukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayahyurisdiksi

Pasal 1868 KUH Perdata, maka buktitersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah Orang Tuakandung dari Calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur, haltersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undangundang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006Halaman 14 dari 21 Hal. Pen.

Pasal 1868 KUHPerdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undangundang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu TandaPenduduk Eletronik, selanjutnya disingkat KTPel, adalan Kartu TandaPenduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka denganbukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayahyurisdiksi

Pasal 1868 KUHPerdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undangundang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu TandaPenduduk Eletronik, selanjutnya disingkat KTPel, adalah Kartu TandaPenduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi KartuKeluarga Orang tua Calon suami

D Nomor 26D, Kelurahan Kota Matsum ,Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara;Bahwa penerbitan obyek sengketa tersebut telah bertentangandengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 30 ayat (1) huruf C dan Pasal31 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), tata cara pemberian hak atas tanah, karenatanpa terlebih dahulu meneliti data fisik dan data yuridis tanah sehinggaperbuatan

Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaandata fisik dan yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya denganPenggugat, sehingga penerbitan sertifikat a quo tidak ada merugikankepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranyaMajelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Il Intervensi telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1

Bahwa maksud yang diinginkan Pembanding sebagaimana tersebut untukmembuka warkah buku tanah sertifikat Hak Milik No. 6374 dan SertifikatHak Milik No. 6375 adalah untuk mengetahui data fisik dan data yuridisbidang tanah yang terlihat pada warkah bidang tanah tersebut,sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah..

Pendaftaran tanah meliputi pemberian suratsurattanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah menyatakan sertifikatmerupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya,sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yangada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.Menimbang, bahwa SaksiSaksi dari Penggugat telah memberikanketerangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpahmenurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atauadanya hubungan keluarga antara Penggugat dan SaksiSaksi merupakanketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenaikedudukan para pihak, sebagaimana

Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.Menimbang, bahwa surat bukti T.1 sama dengan surat bukti P yangmembuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatanperkawinan yang sah.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2 telah terbukti bahwaPenggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan AgamaSamarinda tanggal 13 November 2019, tetapi telah ditolak oleh