wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri olehPenduduk.ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register aktaPencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas dan mengacu pada ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24Tahun

CSEBNA %COLI )DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Brebes, yang mengadili Perkara Perdatadalam Tingkat Pertama dengan Persidangan Majlis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT , tempat tanggal lahir Brebes 22081994 (24tahun), agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan Mengurus' rumah tangga,bertempat tinggal di XXXXXXX,Kecamatan Paguyangan, KabupatenBrebes, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAIl".TERGUGAT , tempat tanggal lahir

harus melaporkan tentang perbaikan nama dan tanggal lahirtersebut ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Pospor (in cassu) di Kantor ImigrasiKota Lhokseumawe, dimulai sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan tersebut ;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat adanyaperkara permohonan ini, dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya ;Memperhatikan dan mengingat UndangUndang Republik Indonesia No. 6 Tahun2011 tentang Keimigrasian jo PP Nomor 31 Tahun 2013, UndangUndang Nomor 24Tahun

Bahwa pengesahan perubahan atau perbaikan nomor urutan kelahiran anakpemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang Undang No. 24Tahun 2013 Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dariPengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;Maka berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkanPermohonan Pemohon dengan Penetapan yang "Amarnya" berbunyi

Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyalnilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocokdengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyainilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo.

Kepada pegawai pencatatan sipil atau kepada salah satu dari pengantarapengantaranya di tempat kematian apabila kematian itu terjadi di tempat yangjauhnya lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undangundang Nomor 23Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undangundang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 74 stb 1917 tersebut,maka adanya

Oleh karenaperkara permohonan adalah sepihak (vo/unteer), maka berdasarkan Pasal 181HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengandemikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan a quodibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan ;Memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun 2013 peraturan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.

Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakimmenilai alat bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah membuktikan bahwaanak tiri Pemohon lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 28 Oktober 1998,yang berarti baru berumur 18 tahun, 7 bulan dalam

, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan;Menimbang, bahwa selain itu UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan juga memberikan ruang terhadap adanya peristiwaatau keadaan lain yang memiliki keterkaitan erat dengan administrasikependudukan, yang dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnyasebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 56 UndangUndang Nomor 24Tahun

, Kutipan Akta NikahNomor 128/2/IX/1997, dirubah menjadi Warni, lahir di Sinjai tanggal 27 Agustus1977; oleh karenanya petitum angka 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena ternyata orang yang bernama Iwansebagaimana dokumen kependudukan dengan orang yang bernama Warnisebagaimana Surat Setoran BPIH adalah orang yang sama dan hanya satuorang oleh karenanya petitum angka 3 beralasan hukum dan patut untukdikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 24tahun

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai maka perkara ini adalahwewenang Pengadilan Agama Kab.

berupa Kartu TandaPenduduk atas nama Sutinah dan dihubungkan dengan bukti surat P3 berupasurat keterangan waris, telah menunjukan bahwa Pemohon adalah salah satuahli waris Bong Ajang dan bertempat tinggal di wilayah Hukum PengadilanNegeri Mempawah, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan a quodan pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutuspermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 17UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 juncto UndangUndang Nomor 24Tahun

Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah bagian Kedua : Pendaftaran Tanah Sporadikterdiri dari kegiatan Permohonan pendaftaran tanah secara sporadik,pengukuran, pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah,Pengumuman data fisik dan yuridis dan pengesahannya, penegasankonversi dan pengakuan hak, pembukuan hak dan penerbitan sertipikat.Begitu juga yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) PP 24Tahun

Data fisik dan data yuridis telahdiumumkan oleh Tergugat sebagaimana perintah Pasal 86 ayat (2)PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24Tahun 1997 Tentang Pendanftaran Tanah dikutip untuk memberikankesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan atasdata fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohonpendaftarannya, maka daftar datayuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimandimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutandiumumkan

Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tetang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah serta tidakmelawan hukum, karena telah sesuai dengan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik.

ketentuanketentuan tersebut dihubungkandengan faktafakta diatas maka Tergugat dalam menetapkan letak dan batasbatas fisik tanah yang dimaksud dalam objek sengketa telah keliru, sebab fisiktanah yang ditetapkan Tergugat dalam objek sengketa a quo adalah tanahmilik Penggugat yakni bekas Hak Milik Adat;Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat diatas tanah a quo oleh Tergugat jelasTergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuanPasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun

kerangka kebijaksanaan dan hukum yang ada pada saatdikeluarkannya objek sengketa tanopa memperhatikan perubahanperubahan yangterjadi setelan keputusan yang digugat itu dikeluarkan sampai saat dilakukannyapengujian tersebut;Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkanpada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah bertentangandengan prinsip memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanahsebagaimanadimaksud pada Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan PP 24tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah Paragraf 1 tentang PENGUKURAN dan PEMETAAN yaitu Pasal 14ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi, yaitu:(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisikdilakukankegiatan pengukuran dan pemetaan.(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;b.

Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 25 ayat (1)dan ayat (2) yang berbunyi, yaitu :(1)Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimanadimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitiandata yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan olehHalaman 13 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.MtrPanitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematikatau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanahsecara

Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 26 ayat(1), ayat (2)dan ayat (3) yang berbunyi, yaitu :Ayat 1 berbunyi yaitu Daftar isian sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidangbidangtanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuransebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkanselama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secarasistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftarantanah secara

Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 27 ayat (1)yang berbunyi, yaitu :Ayat (1) berbunyi yaitu Jika dalam jangka waktu pengumumansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yangHalaman 15 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtrmengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau datayuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalampendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah

Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 36 ayat(1) dan ayat(2) yang berbunyi, yaitu :Ayat (1) berbunyi yaitu Pemeliharaan data pendaftaran tanahdilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau datayuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.Ayat (2) berbunyi yaitu Pemegang hak yang bersangkutan wajibmendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada Kantor Pertanahan.Halaman 16 dari 70 Halaman, Putusan Nomor

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukundan harmonis selama kurang lebih 24tahun, 7 bulan kemudian sejak awaltahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidakharmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus yang disebabkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat,yang penyebabnya antara lain:a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak dengan alasan tidakpunya pekerjaan tetap;b.

akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon(ikatan yang kokoh/kuat);Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah atas namaPenggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulistersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndangHukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Pasal 9 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 jo.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut,Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telan sesuai dengan ketentuan Pasal165 R.Bg;Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksisaksi Pemohontelah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai denganketentuan Pasal 175 R.Bg;Menimbang, bahwa 2 (dua)

Pasal 52 ayat (2)Undangundang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, yang menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada InstansiPelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pendudukdan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

.93 ayat (3) huruf b Peraturan PresidanNomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pejabat Pencatatan Sipilpada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatanpinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipilMenimbang, bahwa dari ketentuanketentuan di atas, Hakim perlumengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan secara khususketentuan Pasal 52 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Pasal 52 ayat (2)Undangundang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, yang menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada InstansiPelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pendudukdan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil yang menyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil pada InstansiPelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir padaregister akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipilMenimbang, bahwa dari ketentuanketentuan di atas, Hakim perlumengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan secara khususketentuan Pasal 52 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

MTRagraria, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,peraturan menteri negara agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan perundangan lainnya;Menimbang, bahwa dalam pasal Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pokonya menyatakan :Sertifikat merupakan surat tanda bukti Hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat

tanggal 4 Juni 2019luas 28.000 M2, sertipikat objek perkara yang dilakukan oleh KantorPertanahan Kota Bima (Turut Tergugat) telah sesuai dengan prosedur yangdiatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, knususnya undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria,peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,peraturan menteri negara agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24tahun