: dahulu dengan Tamin, sekarang Subadrun;

Sebelah selatan : dahulu Djari, sekarang Soetrisno;

Sebelah barat : dahulu dengan Sanaji, sekarang Kasmidi;

Sebelah utara : Jalan Raya Propinsi

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara guna dilakukan pencatatan pendaftaran serta Peralihan

Bahwa setelah adanya penyerahan atas jual beli sebidang tanah antaraPenggugat dengan Tergugat, Penggugat bermaksud untuk mencatatkanPeralihan Hak atas sebidang Tanah tersebut ke Kantor Badan PetanahanNasional Kabupaten Penajam Paser Utara namun dari Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara Penggugatmendapatan penjelasan bahwa Pencatatan Peralihan Hak atas sebidangHalaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pnj10.Tanah baik dengan cara Jual Beli atau dengan

atas sebidang tanah yang sudah tergugatjual kepada penggugat.Bahwa dari Penggugat kemudian datang kembali lagi ke Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikanbahwa Tergugat Bapak DJARI sebagai pemilik awal atas sebidang tanahtersebut sudah tidak ada lagi dan tidak diketahui lagi keberadannya sertatempat tinggalnya selanjutnya atas permasalahan tersebut petugas KantorPertanahan Badan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara menjelaskankepada Penggugat bahwa permohonan peralihan

Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan ResmiPutusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepadaKantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara gunadilakukan pencatatan pendaftaran serta Peralihan Hak atas Tanah padaSertifikat dengan Nomor Hak Milik M. 115 dalam perkara ini menjadi atasNama Penggugat;6.

Bahwa Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi telah menimbang ParaTermohon Kasasi/dahulu Tergugat dapat menunjukan bukti autentik atasobjek sengketa, peralihan hak dari pemilik asal Tergugat Ill kepada Tergugat sesuai prosedur hukum pertanahan;3.

Sehingga, secara hukum peralihan hakdari Tergugat II dengan dibantu pemilik asal Tergugat Ill kepada Tergugat mengandung cacat hukum, dan oleh karenanya harus dibatalkan;Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 199K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975, yang menyatakan bahwa:Suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurnadalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusanHakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanyapembuktian

Pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut;3. Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Bahwa makna "kuat" dalam konteks pasal di atas harus disandingkandengan makna "muitlak" (indefesiable) atau tidak dapat diganggu gugat,atau ada yang mengatakan "absolut".

., dalam bukunya BabBab Tentang Hukum Adat,Penerbitan Universitas, 1967, halaman 72 disebutkan: "Hukum adat waris membuatperaturanperaturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barangharta benda dan barangbarang yang tidak berujud benda (immateriele goederen)dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya";Dengan demikian hukum waris adat itu memuat ketentuanketentuan yang mengaturcara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berujud atau tidak berujud) daripewaris kepada para

Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itudapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia;15Bahwa ketika P. Setarma masih hidup telah dilakukan pewarisan kepadaB. Sarkawi Sawani hal ini dapat dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa dalam bukudesa baik dalam buku kerawangan maupun dalam buku leter C telah terdaftar dantercatat atas nama B.

Sarkawi Sawani;Kemudian tanah obyek sengketa telah sah sebagai hak milik nenek para PemohonPeninjauan Kembali, apabila ada perubahan hak atau peralihan hak dari atas namapara Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak lain adalah sah menurut hukum;Bahwa keberadaan Buku C Nomor 74 tercatat tanggal 2981951 atas nama P. SahriKasmo (anak tiri P. Setarma) yang dijadikan dasar kepemilikan dan hartapeninggalan P.

UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014, terkhususPasal 16 ayat 1 huruf (I), yang menyatakan bahwa "Dalam hal menjalankanjabatannya, Notaris berkewajiban membacakan Akta di hadapanPenghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, danditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, sakssaksi danNotaris.Hal inilan fakta sesungguhnya yang terjadi dalam serangkaian prosesterjadinya AJB, kemudian setelah diproses peralihan

Menyatakan serangkaian proses terjadinya Penandatanganan AktaJualBeli yang tidak dilakukan di Kantor dan di hadapan TergugatEmpat/Alicce Havana Marlis/selaku Pejabat Notaris / PPAT, yangselanjutnya untuk diproses dalam peralihan Hak Atas Tanah / Balik namamenjadi atas nama Tergugat Satu / Lasmidi oleh Kantor PertanahanKabupaten Gresik, selanjutnya diajukan sebagai jaminan / kredit keTergugat Empat/PT.

/selaku Pejabat Notaris/PPAT, yangselanjutnya untuk diproses dalam peralihan Hak Atas Tanah/Balik namamenjadi atas nama Tergugat I/Lasmidi oleh Tergugat VII/Kantor PertanahanKabupaten Gresik, selanjutnya diajukan sebagai jaminan/kredit ke TergugatIV/PT. BRI (Persero TBK) Cabang Pembantu GWalk Surabaya adalah cacathukum dan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya adalah tidaksah dan batal demi hukum;3.

, gambar situasi No. 1718/1988 tanggal 18 Juni 1988,sebagaimana ternyata dari Sertifikat (tanda bukti hak) yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tasikmalaya (SekarangKota Tasikmalaya) berdasarkan peralihan hak tanggal 22 Juni 1988,daftar peralihan hak No. 6146/1988, atas nama RADHITYARAHARDJA ASIKIN (TERGUGATI); Sertifikat Hak Milik No. 217, yang terletak di Propinsi Jawa Barat,Kabupaten Tasikmalaya (Sekarang Kota Tasikmalaya), KecamatanIndihiang, Desa Sukamulya (sekarang Kelurahan Sukamulya

, luas70 M2, gambar situasi No. 1720/1988 tanggal 18 Juni 1988,sebagaimana ternyata dari Sertifikat (tanda bukti hak) yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tasikmalaya (SekarangKota Tasikmalaya) berdasarkan peralihan hak tanggal 22 Juni 1988,daftar peralihnan hak No. 6152/1988; atas nama RADHITYARAHARDJA ASIKIN (TERGUGATI); Sertifikat Hak Milik No. 218, yang terletak di Propinsi Jawa Barat,Kabupaten Tasikmalaya (Sekarang Kota Tasikmalaya), KecamatanIndihiang, Desa Sukamulya (sekarang Kelurahan

Sukamulya, luas2065 M2, gambar situasi No. 1721/1988 tanggal 18 Juni 1988,sebagaimana ternyata dari Sertifikat (tanda bukti hak) yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tasikmalaya (SekarangKota Tasikmalaya) berdasarkan peralihan hak tanggal 22 Juni 1988,daftar peralihnan hak No. 6146/1988; atas nama RADHITYARAHARDJA ASIKIN (TERGUGAT);SelanjutnyaKe3 (tiga) tanah dan bangunantersebut dalamgugatan ini akan disebut sebagai HARTA BERSAMA:3.

sejak 1 Nopember 2012 s/d sekarang;bahwasaksi baru kali ini mengetahui perkara antara Para Penggugat dan ParaTergugat;e bahwa Para Penggugat dan RASMUN (Tergugat I) pernah bertemudengan saksi untuk melakukan mediasi atas tanah yang bersertifikatyang menjadi masalah, namun tidak mencapai kesepakatan damai;e bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa ini;e bahwa sejak saksi menjabat Lurah Baros pada tahun 2012 peralihanhak dengan jual beli dilakukan di desa;e bahwa selama ini saksi tidak pernah mencoret peralihan

hak padaBuku C Desa;e bahwa tidak setiap peralihan hak harus mencoret dalam Buku Desa, akantetapi hanya dicatat dalam Buku Desa;25bahwa P 2 adalah bukti pembayaran PBB, dan P 3 adalah NomorLetter C yang ada di Kelurahan adalah benar;bahwa untuk pelaksanaan jual beli dengan menggunakan petok, saksimencocokkan dengan Letter C yang ada di desa kemudian dialihkandalam kepemilikan;bahwa kalau ada peralihan hak di desa maka dilakukan di PPAT danNotaris;bahwa saya tidak tahu hasil panen tanah obyek sengketa

Machrus (P1) akan mendirikanPondok Pesantren pada tanah tersebut;bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada/tidak peralihan hak atastanah persil 22 tersebut, namun disekitar tanah tersebut banyak tanahmilik H.Machrus (P1);bahwa saksitahutanah milik H.Machrus (P1) belum bersertifikat;bahwa saksi tidak tahu H.Machrus (P1) dan Taufiq Rachman (P2)mempunyai perusahaan yang sudah berbadan hukum;bahwa H.Busaeri mengelola tanah sebelah timur dari tanah persil 22kelas S2 tapi persilnya saksi lupa yang dikelola

Hukum;10.Bahwa akta jual beli nomor 116/2016 dibuat tidak memenuhi syaratsyarat sah dalam pembuatan sebuah akta yang melibatkan beberapapihak, Tergugat Ill tidak pernah sama sekali membacakan akta dihadapanpara pihak, dan para pihak dalam hal ini Penggugat tidak pernah samasekali menghadap bersamasama para pihak lain dalam hal ini Tergugat dan Tergugat Il kepada Tergugat Ill sebagai seorang Notaris;11.Bahwa oleh karena Akta Jual Beli Nomor 116/2016 tersebut CacatHukum, sehingga menimbulkan akibat peralihan

Penggugat bahwa Penggugat sudah jelas maksud dantujuan dibuatnya Akta Jual beli serta membenarkan tanda tangan danparaf tersebut adalah tanda tangan dan paraf Penggugat dan istrinya,bahkan saat itu Penggugat juga menyampaikan kepada Tergugat lll(tiga) agar apabila syaratsyarat untuk proses balik nama sudahlengkap untuk segera memproses balik nama sertipikat tersebutkeatas nama Tergugat (satu) di kantor Pertanahan kota Pekalongan ;10 Bahwa Tergugat (satu) menolak dalil gugatan pada poin 11, karenaproses peralihan

Dan Penggugat pada waktiu itu memerintahkan kepadaTergugat Ill untuk memproses balik nama kepada Tergugat karenasertifikat tersebut atas nama Penggugat sendiri.bahwa gugatan Penggugat point 12 adalah mengada ada karenaproses akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat Ill sudah berdasarkanketentuan perundang undangan sehingga peralihan hak dari Penggugatke Tergugat sudah syah dan tidak cacat hukum.Berdasarkan dalil dalil jawaban Tergugat Ill tersebut di atas mohonkiranya kepada majelis hakim yang memeriksa

tegas dan jelas menyebutkan dasarhukum (rechtelijk grond), sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhisyarat formil, dan dapat dikatakan gugatannya kabur (obscuur libel).Dalam Pokok Perkara , bahwa Tergugat IV menolak dalammembaliknama Sertipikat tanah (in casu) obyek tanah sengketa sudahHalaman 22 Putusan No. 23/Pdt/2018/PT Smgmemenuhi prosedur, mekanisme yang ada dan memenuhi syaratadministrasi dan SAH serta BENAR sesuai dengan Ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, dengan dasar/alas peralihan

tanggal 17 Desember 2015bertempat di Kantor KPKNL Purwakarta dinyatakan Batal Demi Hukumdan Pengalihan hak 3 (tiga) SHM atas nama Pipih Masropah Binti AbdulManan yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Pusakanagara,Kabupaten Subang, Jawa Barat menjadi atas nama Retno WisnuWulandari (Pemenang Lelang) dengan melanggar Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI Nomor 01 Tahun 2010 Tentang TentangStandar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana dimaksudpada lampiran Il huruf f tentang Peralihan

Hukumm, Mohon ParaTergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);Bahwa Tergugat dengan sengaja telah mengalihkan hak 3 (tiga) SHMdari atas nama Pipih Masropah Binti Abdul Manan menjadi atas namaRetno Wisnu Wulandari (Pemenang Lelang) dengan melanggar PeraturanHalaman 7 dari 26 putusan Nomor 448/PDT/2020/PT BDG.Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 01 Tahun 2010 TentangTentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan sebagaimanadimaksud pada lampiran Il huruf f tentang Peralihan

Padasaat pernyataan seorang sebagai pemenang lelang baru merupakanproses kearah peralihan hak milik. Hak milik beralih sepenuhnya apabilasetelah pemenang lelang memenuhi syarat lelang yaitu pembayaranharga dan pejabat lelang mengesahkan pemenang lelang dengandiberikan risalah lelang;.

Risalah lelangmempunyai kedudukan yang sama dengan akta jual beli yang dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang biasa dipergunakan sebagaisalah satu dasar untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah padakantor pertanahan;. Dengan demikian peralinan hak dan balik nama dalam Sertipikat HakMilik atas tanah obyek: 1) SHM Nomor 110 an Pipih Masropah, 2) SHMNomor 449 an Pipih Masropah, dan 3) SHM Nomor 521 an PipihMasropah Bin Abdul Manan.

Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT BNA.10.11.12.menandatangani dokumen surat peralihan hak tanah pada Tergugat ,keberatan Penggugat tersebut sangat beralasan karena menurut BeritaAcara Eksekusi Nomor : 1/Pdt.Eks/2018/MS.

hak berupa 1 (satu) unit bangunan toko dengan letakdan batasbatasnya seperti tersebut pada posita angka 8 (delapan) gugatandiatas, sedangkan tanah tempat berdirinya bangunan toko tersebut tidaktermasuk dalam pembagian hak Tergugat sesuai putusan Pengadilan,sehingga secara hukum tanah tempat berdirinya toko tersebut masih sahmilik Penggugat;Bahwa dalam kunjung waktu tahun 20182019 karena merasa curigaPenggugat beberapa kali datang ke kantor Tergugat II untuk memastikanapakah benar telah terjadi peralihan

hak toko sekaligus tanah kepadaTergugat I, namun baik dari pengakuan staf maupun Tergugat Il sendiripada Penggugat dimana tanah dan 1 (satu) unit toko yang terletak diGampong Lamteh tersebut belum terjadi peralihan hak pada Tergugat ,pengakuan Tergugat II tersebut dikuatkan oleh salah seorang staf TergugatIll setelah Penggugat juga mendatangani kantor Tergugat III;Bahwa kemudian sekitar Juli 2020 Penggugat kembali datang ke kantorTergugat Ill untuk mengecek guna mendapatkan kepastian hukum dansetelah

Tergugat sekaligus bidang tanah beserta bangunan diatasnya;Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat secara sepihak dan tanpa dasarhak melakukan peralihan hak objek tanah beserta berdiri 1 (Satu) unitbangunan toko permanen diatasnya terletak di Jalan T.

Nomor 1625 K/Pdt/2016BuktiP11BuktiP12BuktiP13menjadi objek sengketa tahun 2013 atas nama Penggugat dandilunasi oleh Penggugat:Bukti ini untuk menunjukkan/membuktikan, bahwa Pajak Bumi danBangunan (PBB) masih dibayar/dilunasi oleh Penggugat, karenakepemilikan atas tanah dan bangunan rumah di atasnya yangterdaftar di Kantor Kelurahan Air Madidi Atas adalah Penggugat,sebab tidak ada peralihan kepemilikan yang diketahul dan ataudicatat atas tanah dan bangunan rumah tersebut menjadi atasnama Tergugat;

Nomor 1625 K/Pdt/2016ke Tergugat melakukan kesepakatan peminjaman Sertifikat Tanah HakMilik Nomor 277 Tahun 1996 tersebut, yang ternyata Tergugat jugamembutuhkan dana, sehingga bak gayung bersambut.Hal ini dikarenakan Penggugat tidak dapat menjaminkan sendiriatas sertifikat tanah hak milik Nomor 277 Tahun 1996 tersebut, Karenamenurut Tergugat nama Penggugat sudah diblacklist sehinggadiatasnamakan Tergugat dengan dipinjamkan, bukan dilakukan jual beli,tetapi formalitas untuk peralihan nama dari atas

Bahwa eksepsi Penggugat kekurangan pihak, karena tidak turutmenyertakan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BapakSyaiful Kasim dalam surat gugatan Penggugat, menurut Penggugatjustru sebaliknya, surat gugatan tidak kekurangan para pihak, sebab intigugatan adalah adanya akta jual beli atas tanah dan bangunan rumah diatasnya sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 150/2009 tertanggal13 Februari 2009, yang mendasari peralihan nama pemegang hak disertifikat tanah Hak Milik Nomor 277 Tahun 1996, yang semula

Nomor 1625 K/Pdt/2016kesimpulan atas Pokok Perkara Dalam Konvensi yang adalah sebagaiberikut:1.Bahwa atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 277 Tahun 1996 terbuktidijadikan jaminan di Turut Tergugat olen Tergugat (Bukti T.T 1 s.dBukti T.T 4):Bahwa atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 277 Tahun 1996 terbuktisudah ada peralihan nama pemegang hak dari atas nama Penggugatmenjadi atas nama Tergugat (Bukti T.T 1 dan Bukti P 6);Bahwa dasar yang menjadikan alas hak peralihan nama pemegang hakmilik sertifikat

Nomor 1625 K/Pdt/2016Rekonvensi, padahal yang sesungguhnya tidak pernah ada peralihankepemilikan atas tanah dan rumah di atasnya milik Tergugat Rekonvensidan belum menjadi milik Penggugat Rekonvensi, walaupun sudah ada AJBNomor 150/2009 dari Turut Tergugat Il dan peralihan nama di sertifikattanah hak milik Nomor 277 Tahun 1996 sebagaimana telah dijelaskansecara gamblang di atas, dalam konvensi, yang lagi pula Tergugat samasekali tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut:;Bahwa oleh karena itu maka

Selaku pemberi kuasanya);Bahwa oleh karenanya maka mohon Penggugat agar ditetapkansebagai Pembeli yang beritikad baik, dan berhak atas tanah obyeksengketa;Bahwa terhadap Para Tergugat I, II dan III patut dihukum wajib untukmenerima uang pelunasan sebesar Rp 100.000.000, (Seratus jutarupiah) dari Penggugat, dan kemudian bersamasama Penggugatmembuat dan menandatangani Akta Jual Belinya dihnadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT);Bahwa perlu ditetapkan, putusan ini dinyatakan sah pula sebagaidasar peralihan

Kajen guna dibaliknama menjadi atas namaPenggugat;Menetapkan, bahwa putusan ini dinyatakan sah pula sebagaidasar peralihan hak atas nama dalam SHM No. 01859/Kel.

Suatu sebab yang halal;Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Diri UntukMelakukan Jual Beli tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 58 (vide buktiSurat P.2) tersebut dibuat dengan maksud setelah pembayarandilakukan seluruhnya oleh Pihak Kedua (Penggugat) maka akan segeradibuat Akta Jual Beli di hadapan Notaris dan dilakukan peralihan hak;Halaman 39 dari 54 Putusaan Perdata No.16/Pdt.G/2018/PN PklMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmaka Akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan

rumah milik Lasmi/Atmo (HMNo. 491);Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidanganperkara ini Majelis Hakim tidak pernah menerima permohonan dariPenggugat untuk dilakukan sita jaminan terhadap objek tersebut di atasdan juga Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sitajaminan maka dengan demikian petitum angka II gugatan Penggugatdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa dalam petitum angka IX gugatan Penggugatmohon agar Majelis menetapkan putusan ini dinyatakan sah pula sebagaidasar peralihan

Kajen dariTergugat II menjadi atas nama Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai peralihan hak atas tanah diaturdalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :(1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susunmelalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaandan perbuatan hukum pemindahan hak melalui lelang, hanya dapatdidaftarkan, jika dengan dibuktikan dengan dibuat oleh PPAT yangberwenang menurut ketentuan

a quo, menyerobot ataumemiliki tanah yang telah bersertifikat, tanpamemperhatikan azas kehatihatian dan sebagai pembeli yang beritikad baik dengan melakukan tatacara/prosedur standard objektif dengan kata lain Sesorang dapatdikatakan pembeli yang beritikad baik apabila ia membeli tanah sesuaiprosedur/peraturan perundangundangan dan sebelumnya telahmemeriksa secara seksama fakta materil (data fisik) dan keabsahanperalinan hak (data yuridis) atas tanah yang ditempati, sebelum danpada saat proses peralihan

tidak menaati dan memperhatikan ketentuanhukum dalam menguasai atau memiliki objek a quo, menyerobot ataumemiliki tanah yang telah bersertifikat, tanpoa memperhatikan azaskehati hatian dan sebagai pembeli yang beritikad baik denganmelakukan tata cara/prosedur standard objektif dengan kata lainseseorang dapat dikatakan pembeli yang beritikad baik apabila iamembeli tanah sesuai prosedur/peraturan perundangundangan dansebelumnya telah memeriksa secara seksama fakta materil (data fisik)dan keabsahan peralihan

hak (data yuridis) atas tanah yang ditempati,sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah.

hak (data yuridis) atastanah yang dibelinya, sebelum dan pada saat proses peralihan hak atastanah dan terhadap kriteria pembeli yang beritikad baik ini dianggap telahterpenuhi, meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orangyang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah dibelioleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun,Pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepadapenjual yang tidak berhak, bukan kepada

hak (data yuridis) atas tanah yangdibelinya, sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah sertadidukung dengan keterangan saksi RUDI SUSANTO dan saksi JUMARDIyang saling bersesuaian sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkandalam pertimbangan hukum di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil jawaban Tergugat yangmenyatakan bahwa tanah terperkara dikuasai Tergugat sesuai dengan apayang tercatat di dalam buku riwayat tanah kelurahan setempat dan ataslaporan pihak Penggugat terhadap

Pada 22072012 CHAIRUL KASIM (TERGUGAT ) membeli sebidangtanah tersebut dari KHONG ALI SUGIANTO (TERGUGAT Il) senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan telah dibalik namamenjadi hak milik TERGUGAT , berdasarkan Akta Jual Beli nomor :64/2012 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) AAT IAIGIANlanggal 23 Juli 2012, Jo Pendaftaran Peralihan Hak pada tanggal 2092012pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 5134 menjadi atas nama CHAIRUL KASIM(Tergugat );g.

Dengan demikian secara gambling akan terlinat kepemilikantanahnya apabila PENGGUGAT bertanya ke kantor kelurahan setempat ataubadan pertanahan;13.Bahwa Akta Jual Beli Nomor : 64/2012 dibuat oleh Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) AAn LAIGIAN tanggal 23 Juli 2012, terhadap tanah denganSertifikat Hak Milik Nomor : 5134 adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabatyang merwenang sebagai bukti yang sah atas peralihan kepemilikan dariTERGUGAT Il kepada TERGUGAT . tentu dalam proses pembuatan Aktaserta Pendafttaran

yaitu Sertifikat Hak Milik No. 07537 Tahun2014 atas nama Akhmad Fauzi ; Bahwa aslinya bukti Bukti P10 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 07537 Tahun 2014atas nama Akhmad Fauzi tersebut pernah saksi simpan ; Bahwa sekarang Posisi bukti Bukti P10 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 07537 Tahun2014 atas nama Akhmad Fauzi tersebut diambil dan disita oleh pihak kepolisianyaitu Polda Kalteng ; Bahwa saksi mengenal Bukti 11.1 yaitu sertifikat Hak Milik No. 05134 atas namaChairul Kasim ; Bahwa saksi yang mengurus peralihan

Hak sertifikat Hak Milik No. 05134 dariKhong Ali ke Charul Kasim ; Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Sertifikat Hak Milik No. 07537 Tahun 2014atas nama Akhmad Fauzi tersebut disita oleh polisi ; Bahwa saksi mengetahui masalah tumpang tindih tanah antara Khong Ali danAkhmad Fauzi tersebut dari Setia Wijaya ; Bahwa sertifikat Hak Milik No. 07537 Tahun 2014 atas nama Akhmad Fauziditangan saksi karena Sertifikat Hak Milik No. 07537 Tahun 2014 atas namaAkhmad Fauzi tersebut akan dilakukan peralihan

Hak atau akan dilakukan Jualdari Akhmad Fauzi ke setia wijaya ;Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Spt Bahwa saksi hanya mengurus peralihan hak atau jual beli kedua sertifikat itu yaituSertifikat Hak Milik No. 07537 Tahun 2014 atas nama Akhmad Fauzi dan sertifikatHak Milik No. 05134 atas nama Chairul Kasim bukan penerbitan sertifikat tersebut ; Bahwa sertifikat Hak Milik No. 07537 Tahun 2014 atas nama Akhmad Fauzi belumsempat diproses peralihan hak nya karena belum lengkap persyaratannya

Bahwa Penggugat II pernah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan (TurutTergugat II) pada tanggal 12 April 2014 pukul 09.00 wib dan tanggal 22 Mei2014, yang telah ditunjukkan dokumen peralihan Sertipikat tersebut. Daridokumen peralihan tersebut diketahui:a. Pada tanggal 8 Nopember 1989 telah terdapat surat kuasa alm. Liem, SwieKong alias Basuki Tjahjono kepada Hanna Rusmini Soewignyo (Tergugat1), namun dalam surat kuasa tersebut alm.

Liem, Swie Kong alias BasukiTjahyono menyatakan belum pernah menikah, yang pada intinyamemberikan kuasa untuk melakukan peralihan (baik menjual, mengopermaupun menghibahkan) kepada Tergugat I atas sebidang tanah dalamSertipikat Hak Milk No. 135 atas nama Liem, Swie Kong. LebihlebihTergugat I tahu kalau alm. Liem, Swie Kong alias Basuki Tjahjono sudahpunya istri, bahkan sebelumnya sering bertemu;b.

atas sebidang tanah dalam Sertipikat Hak MilkNo. 135 atas nama LIEM SWIE KONG;Bahwa pada tanggal O08 Agustus 1995 Tergugat I (penerima kuasa)melakukan peralihan hak dengan akta jual beli No. 221/PWD/1995kedirinya sendiri dihadapan PPAT GUSTI HERMANY HAIRUL, Bc.Hk,dipandaan (Turut Tergugat II) sehingga beralihlah Sertipoikat Hak MilkNo. 135 yang sebelumnya atas nama LIEM SWIE KONG menjadi atasnama HANNA RUSMINI;Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban para Tergugat, yangmenjadi inti pokok jawaban

Artinya, tanda tangan istridalam surat persetujuan tersebut wajib dilakukan di depan Notaris;Bahwa jika prosedur peralihan hak atas tanah tersebut dilanggar, dalam artibaik pihak suami/ LIEM SWIE KIONG Alias BASUKI TJAHYONO ataupun ataskelalaian pihak PPAT mengesampingkan persetujuan istri? Bila hal ini terjadi,maka proses jual beli tanah tersebut adalah tidak sah menurut hukum, yang artinyaperbuatan hukum tersebut batal demi hukum.

Adapun yangdiperjual belikan adalah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milk No.135 atas nama LIEM SWIE KONG; Bahwa sejak diterbitkannya akta jual beli tanggal 08 Agustus 1995Tergugat I (penerima kuasa) melakukan peralihan hak dengan akta jual beliNo. 221/PWD/1995 kepada dirinya sendiri dihadapan PPAT GUSTIHERMANY HAIRUL, Bc.Hk, dipandaan (Turut Tergugat II) sehinggaberalihlah Sertipikat Hak Milk No. 135 yang sebelumnya atas nama LIEMSWIE KONG menjadi atas nama HANNA RUSMINI; Bahwa kemudian sertipikat

Nomor 2059 K/Pdt/2017melaksanakan proses lelang pada hari Selasa, 8 September 2015 terhadapobjek sengketa, sampai terjadinya penjualan objek sengketa dan terjadiproses peralihan hak oleh Turut Tergugat, maka proses lelang yangdemikian ini adalah cacat proses karena didasarkan atas dokumen yangtidak sah dan cacat hukum;8.

Bahwa Turut Tergugat menegaskan kembali bahwa tidak ada perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap obyek tanahyang hendak dijadikan proses pelelangan, karena berdasarkan data/dokumenyang ada belum terjadi peralinan hak atas obyek tanah dimaksud;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24/1997 pasal 41 ayat (1)dijelaskan : Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanyadapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat olehPejabat Lelang demikian

Kutipan risalah lelang yang bersangkutan; dst. ....Bahwa kenyataanya hingga saat ini kutipan risalah lelang sebagai dasarpemindahan hak belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan, sehingga KantorPertanahan (Turut Tergugat) belum dapat melakukan peralihan hakmenunggu proses pemenang lelangnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jermber telahmemberikan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jmr., tanggal 15 Juni 2016dengan amar sebagai berikut:Dalam Provisi:Menguatkan putusan sela tentang Provisi

debitur lama kepadadebitur baru ditegaskan dalam suatu akta delegasi, namun debitur lamamasih terikat untuk menjamin pelunasan utang yang dialihkan kepadadebitur baru tersebut, sedangkan kreditur tidak secara tegas menyatakanmembebaskan pihak debitur lama dari kewajiban pembayaran hutang;Bahwa, dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti suratbertanda P1 sampai dengan P9b maupun bukti saksi, tidak satupunyang menerangkan atau menjelaskan atau menunjukkan adanyapembaharuan hutang atau peralihan

., almarhum berjanji dan menjamin kepada Penggugatuntuk menghidupkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 2235/Talise,tanggal 1472001, atas nama Para Penggugat dan menarik/membatalkanSertifikat Hak Milik Nomor 1923/Talise, tanggal 9 April 1998, atas nama Wayan Mertha (Tergugat II) yang telah mengalami beberapa kali peralihan,dan terakhir atas nama Tergugat .

Jassamendaftarkan peralihan dan perolehan serta kepemilikan hak atas tanahtersebut pada pada Kantor Pertanahan setempat in casu KantorPertanahan Kota Palu;Bahwa begitu pula dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Palu tersebut,untuk memenuhi azas publisitas peralihnan, perolehan dan kepemilikan hakatas tanah, maka Kantor Pertanahan Kota Palu mencatat dan membukukanperalihan hak atas tanah tersebut ke dalam daftar Buku Tanah, danselanjutnya membaliknamakan sertifikat kepemilikan hak atas tanahtersebut

ke atas nama pembeli;Bahwa oleh karena mulai dari proses jual beli tanah sampai denganpendaftaran peralihan, perolehan dan kepemilikan serta balik namaSertifikat Hak Milik Nomor 1923/Talise tersebut telah dilaksanakan sesuaiketantuan hukum yang berlaku, maka Sertifikat Hak Milik Nomor1923/Talise tersebut sebagai tanda bukti kepemilikan para pembeli tanah(in casu Mulyana dan Hi.

memperoleh hak atas dimaksudmelalui hibah yang dilakukan secara terangbenderang berdasarkan AktaHibah Nomor 8372/2005, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan dihadapan Farid, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Palu, padatanggal 25 Juli 2005;Bahwa dalam memperoleh hak atas tanah tersebut, Pemohon Kasasi telahpula memenuhi segala kewajiban hukum yang ada dan melekat padadirinya sebagai pihak yang memperoleh hak atas tanah sebagaimana telahdiuraikan di atas;Bahwa oleh karena mulai dari proses peralihan

Karena secara hukum yangmemiliki hak terhadap Tanah Obyek Sengketa adalah Penggugat,maka yang berhak untuk melakukan Konsensus/ Kesepakatanatas penjualan dan segala bentuk peralihan terhadap tanah obyeksengketa seharusnya adalah Penggugat (Sukirman), selaku pihakyang berhak, karena Penggugat telah membeli Bidang TanahObyek Sengketa secara sah dari Tergugat 1, sehingga Tergugat 1secara hukum sudah tidak berhak lagi terhadap Tanah ObyekSengketa ; Dengan ini pula Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat

Put.No.81/PDT/2018/PT.MTR.melakukan suatu prosedur hukum yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku tentang peralihan hak atas tanah.Menimbang, bahwa tentang tata cara peralinan ha katas tanah diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahyang dalam pasal 37 menegaskan Peralihnan ha katas tanah melalui jual beli ,bukan menukar dan seterusnya hanya dapat dibuktikan dengan akta yangdibuat oleh PPAT( Pejabat Pembuat Akta Tanah);Menimbang, bahwa meskipun

benar bahwa ketentuan tersebutterkait dengan pendaftaran tanah ,namun ketentuan tersebut mengandungsubstansi politik hukum Nasional yang menghendakiagar setiap peralihan hakatas tanah melalui jual beli,tukar menukar,hibah pemasukan dalam perusahaandan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya hatrus dilakukan dihadapanPPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah),sehingga Pengadilan sebagai lembagaYudikatif dalam menangani persoalan yang terkait dengan perbuatan hukumperaliah ha katas tanah akan mengikuti politik

Akta Tanah) guna menjamin kepastianhukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mealkukan peralihanHak atas tanah.Menimbang, bahwa dalam kasus ini Pembanding semula Penggugatdalam mendukung dalilnya bahwa telah membeli tanah sengketa dariTervbanding semula Tergugat ternyata pada pokoknya didasarkan ataspembuktian surat di bawah tangan berupa kwitansi(P,1,P2,P3 dan 2(dua) orangsaksi,dari bukti namun jelas bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapatmembuktikan telah menempuh prosedur hukum peralihan

P2,namun tidak berarti peralihan tersebut telah sah karenaperalihan hak atas tanah harus didaftarkan pada KantorPertanahan setempat, dalam hal ini Badan PertanahanNasional Kotamadya/Kabupaten Manado sesuai denganketentuan yang diatur dalam Pasal 19 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah jo. UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960.

Dengan demikian mengingat peralihan tanah objeksengketa dimaksud tidak pernah didaftarkan pada KantorPertanahan setempat, maka peralihan tanah objeksengketa tersebut dianggap tidak sah menurut hukum.Sehingga konsekuensinya bahwa tanah objek sengketatersebut secara yuridis formal tidak pernah beralin kepadaTermohon Kasasi sesuai dengan keputusan MahkamahAgung RI tanggal 5 April 1972 Nomor 1263 K/Sip/1971yang menyatakan bahwa :Peralihan Hak yang tidak dilaksanakan menurut ketentuandalam Pasal 19 Peraturan

Kusnipah.Menyatakan bahwa perubahan peralihan hak atas tanah sengketa yangyang asal mulanya dari C No.4735 atas nama; Kayin bin Semplo,padatanggal 19022004 terbitlah surat keterangan waris yang dijadikan dasaruntuk jual beli akta No.100/BAE/2004 sehingga terjadi peralinan sertifikatSHM No. 883 adalah tidak sah menurut hukum.Menyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa yang dulunya letterC No.4735 atas nama : Kayin bin Semplo. menjadi SHM No. 883 atas namaSukati yang dikuasai oleh para tergugat

Menolak demi hukum perubahan peralihan hak atas tanah sengketa yangasal mula dari letter C no.4735 atas nama Kayin Bin Semplo, padatanggal 19022004, terbit surat keterangan waris yang dijadikan dasarjual beli Akta No.100/BAE/2004, sehingga terjadi peralihan sertifikat SHMNo.883 an. Sukati, adalah tidak sah menuruthukum;4.

Menyatakan bahwa perubahan peralihan hak atas tanah sengketa yangyang asal mulanya dari C nomor 665 atas nama: Kayin bin Semplo, padatanggal 19022004 terbitlah surat keterangan waris yang dijadikan dasaruntuk jual beli akta nomor 100/BAE/2004 sehingga terjadi peralihanSertipikat Hak Milik nomor 883 adalah tidak sah menuruthukum;4.

KPG Halaman 11 dari25 Halaman11.12.13.14.Bahwa pada akhir tahun 2014 penggugat Rekonvensi baru mengetahuikalau dokumen yang ditandatangani sebagaimana poin 9 di atas merupakandokumen jual beli yang sudah disiapkan oleh tergugat Rekonvensi dantergugat Konvensi guna memenuhi persyaratan balik nama sertifikat No.M157 atas tanah sengketa di BPN Kota Kupang;Bahwa tanggal 16 September 2013 terjadi jual beli tanah sengketa daritergugat Konvensi kepada tergugat Rekonvensi sebagaimana tercatatdalam daftar peralihan

M.157 tersebut sehingga sejakFebruari 2013 terjadi peralihan hak kepemilikan tanah sengketa kepadaDance Lay, hal inilah menurut kami terjadi penyelundupan Hukum karenaBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang telah mengeluarkansertifikat / balik nama dari Regaya Siden ke Dance Lay yang tidakprosedural, karena melanggar UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok Agrariadan menyalahi Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentangpendaftaran tanah.

Retno Dewanti,SHPutusan Nomor :55/Pdt/2016/PT KPG Halaman 17 dari25 HalamanMKN cacat hukum dan tidak dapat menjadi bukti sah peralihan hak tanahSengketa. == n= 222 ran nan nnn nn nnn nnn nn ne nnn cen ne en nec necBerdasarkan uraian di atas maka dengan ini kami mohon kepada PengadilanTinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskansebagai berikut: .

Bahwa keberatan Poin 11 sampai dengan Poin 14 dalam MemoriBandingnya Para Pembanding tidak dapat menunjukan Alat Bukti Suratbahwa Tanah Obyek Sengekta merupakan Harta Bawaan dari Ragaya Sidin(Alm), karena sesuai dengan Akta Jual No. 87/V/KK/TENG/1995, hariSelasa tanggal 30 Mei 1995 terjadi jual Beli Tanah Obyek Sengketa antaraPiter Adam dan Ragaya Sidin dengan harga Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah), dan sesuai dengan Riwayat Peralihan Hak Atas Tanah dalamSertifikat Hak Milik No. 157/1992 dari Pemilik