Ditemukan 58864 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-04-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.Bsk.
Tanggal 11 Mei 2016 — MUHAMMAD NASIR.
3914
  • para Pemohon membenarkannya;Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akanmengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohonpenetapan;Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semuakejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermaktub seluruhnya dalam penetapan ini;TENTANG HUKUMNYA: Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undangundang No 24Tahun
    2013 tentang perubahan atas Undangundang No 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang berbunyi : peristiwa penting adalah kejadianyang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, Jlahir mati,perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatananak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan,Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pasal 52 Undangundang No.24Tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang No 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, ayat
    perubahan namadari Ade lIrawan menjadi Ade lrawan Saputra;e Bahwa menurut para pemohon dan keterangan saksi Yukoslavia, yangmenerangkan bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anaknyakarena, pada akta kelahiran tertulis nama anak para Pemohon ADEIRAWAN sedangkan nama yang sebenarnya menurut ijazah SekolahDasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah ADE IRAWANSAPUTRA;Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan para Pemohon, buktibukti surat dan keterangan saksisaksi serta ketentuan Undangundang No 24Tahun
Register : 15-05-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 31/Pdt.P/2017/PN Wng
Tanggal 29 Mei 2017 — Pemohon: NUR RAHMAD
207
  • UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan P3 serta keteranganpara Saksi bahwa Pemohon adalah benar penduduk Wora Wari RT 014 RW 010,Desa Petirsari, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri sehinggaPengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohontersebut;Menimbang
    UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada InstansiPelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh)hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;Menimbang, bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas oleh karenanyaPengadilan memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima
    UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan bahwa berdasarkan laporan pencatatan perubahannama Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register AktaPencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Pemohon menerima salinanpenetapan dan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Wonogiri maka Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan danPencatatan
Register : 08-07-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Blk
Tanggal 15 Juli 2019 — Pemohon:
INDRASARI
13347
  • 2015dan Pemohon adalah penduduk di Dusun Polewali, Desa Salemba,Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba yang masuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka Pengadilan NegeriBulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanpermohonan pokok dari Pemohon sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf dUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun
    2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Setiap Pendudukmempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikandokumen;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kepbendudukan maka yang dimaksud denganDokumen Kependudukan
    tentangHalaman 6 dar 10 Penetapan No. 134/Pdt.P/2019/PN BIkPerubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau dataagregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangansebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun
    tentangbiaya perkara, menurut Hakim oleh karena permohonan Pemohondikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat iniharuslah dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuksebagian ;Mengingat, KUHPerdata, Rog, UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun
Register : 11-10-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 4870/Pdt.G/2017/PA.Bwi
Tanggal 13 Nopember 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
110
  • Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkantempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 24tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukunkembali oleh keluarga Penggugat/Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;8.
    , tempat kediamandi Kabupaten Banyuwangi ; di bawah sumpah menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksisebagai tetangga Penggugat; Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering tejadiperselisinan dan pertengkaran yang disebabkan karena selamapernikahan Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai keturunan; Bahwa saksi tahu, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempatkediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 24tahun
    tempatkediaman di Kabupaten Banyuwangi ; di bawah sumpah menerangkanyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksisebagai tetangga Penggugat; Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering tejadiperselisihnan dan pertengkaran yang disebabkan karena selamapernikahan Tergugat dan Penggugat belum di karuniai keturunan; Bahwa saksi tahu, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempatkediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 24tahun
Register : 23-06-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 178/Pdt.P/2021/PN Pkl
Tanggal 30 Juni 2021 — Pemohon:
HENDRO
162
  • Peristiwa Penting dalamUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang moeliputikelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun
    Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk
    ;Menimbang, bahwa namun berdasarkan Pasal 102 huruf b UU Nomor 24tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, menyebutkan semua kalimat wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwasebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk diInstansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili..
Register : 29-09-2020 — Putus : 16-10-2020 — Upload : 18-10-2020
Putusan PA GARUT Nomor 838/Pdt.P/2020/PA.Grt
Tanggal 16 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
100
  • Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohonuntuk menikahkan anak para pemohon yang bernama, ANAKPEMOHON (Umur 18 Tahun), untuk menikah dengan calonsuaminya bernama CALON MENANTU PEMOHON (Umur 24Tahun) di Kantor Urusan Agama (KUA) Tarogong Kidul, KabupatenGarut;3.
    Pameungpeuk RT 03 RW 07 DesaKersamenak Kecamatan Tarogong Kidul KabupatenGarut saksi di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut:e Bahwa saksi sebagai Adik ipar Pemohon;e Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkananaknya yang bernama ANAK PEMOHON , Umur 18 tahun denganseorang lakilaki bernama CALON MENANTU PEMOHON , Umur 24Tahun, akan tetapi anaknya Para Pemohon tersebut belum berusia19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepadaPengadilan Agama;e Bahwa alasan Para Pemohon
    akan menikahkan anaknyayang bernama ANAK PEMOHON , meskipun umurnya belum cukupuntuk menikah karena anaknya telah menjalin hubungan denganseorang lakilaki bernama CALON MENANTU PEMOHON , Umur 24Tahun; Bahwa hubungan mereka sudah sangat serius dan sudahsedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatirakan melanggar normanorma Agama dan Hukum;e Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masihperawan sedangkan calon suaminya masih jejaka dan di antaramereka tidak ada hubungan darah
    Pameungpeuk RT 03 RW 07 Desa KersamenakKecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut:e Bahwa saksi sebagai Menantu Pemohon; Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkananaknya yang bernama ANAK PEMOHON , Umur 18 tahun denganseorang lakilaki bernama CALON MENANTU PEMOHON , Umur 24Tahun, akan tetapi anaknya Para Pemohon tersebut belum berusia19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepadaPengadilan Agama;e Bahwa alasan Para Pemohon
    akan menikahkan anaknyayang bernama ANAK PEMOHON , meskipun umurnya belum cukupuntuk menikah karena anaknya telah menjalin hubungan denganseorang lakilaki bernama CALON MENANTU PEMOHON , Umur 24Tahun; Bahwa hubungan mereka sudah sangat serius dan sudahsedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatirakan melanggar normanorma Agama dan Hukum;e Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masihperawan sedangkan calon suaminya masih jejaka dan di antaraHal. 8 dari 14 hal.Penetapan .
Register : 15-06-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 141/Pdt.P/2020/PN Blk
Tanggal 18 Juni 2020 — Pemohon:
KAMARUDDIN
2417
  • Perubahan atasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yangterstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil;Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 141/Padt.P/2020/PN BlkMenimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangansebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun
    Bahwa tujuan Para Pemohon menyesuaikan nama Anak Para Pemohonpada Akte Kelahiran anak Para pemohon adalah untuk Data ljazah SDanak Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakimberpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterimasebagaimana dalam ketentuan pencatatan perubahan nama sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 TahunHalaman 7 dari 10 Penetapan No. 141/Padt.P/2020/PN Blk2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun
    sebagaimana tersebut dalam amar penetapandi bawah ini;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga yangmemohon memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahunkelahiran Nafya anak Para Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuaidengan ketentuan perundang undangan, Hakim akan mempertimbangkandengan mendasarkan pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun
    perkara, menurut Hakim oleh karena permohonan ParaPemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat ini haruslahdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkansebagian;Mengingat, KUHPerdata, Rog, UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun
Register : 20-01-2016 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN TENGGARONG Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Trg
Tanggal 11 Februari 2016 — Petrus Jiu bin Jiu Imang
7111
  • Umur / tanggal lahir : 24Tahun / 07 Agustus 1991.4. Jenis kelamin : Laki-laki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Kidau Desa Budaya Rt. 003 Leqak Kidau kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.7. A g a m a : Kristen.8. Pekerjaan : SwastaTerdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut :1. Penyidik : Dalam Rutan sejak tgl. 09 Oktober 2015 s/d tgl 28 Oktober 2015.2. Perpanjangan Penuntut Umum :Dalam Rutan sejak tgl. 29 Oktober 2015 s/d 07 Desember 2015; 3. Perpanjangan KPN.
    PUTUSANNomor : 34/Pid.B/2016/PN.TrgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1.AO FYNama lengkap : PETRUS JIU Bin JIU IMANG.Tempat lahir : Long Le,es.Umur / tanggal lahir : 24Tahun/ 07 Agustus 1991.Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Kidau Desa Budaya Rt. 003 Leqak Kidaukec. Sebulu Kab.
Register : 01-08-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN TANJUNG Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Tjg
Tanggal 12 Agustus 2019 — Pemohon:
JANAWATI
297
  • kedua Pemohon yang sebenarnya, bernama FAHMI dan JANAWATI.Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan faktafakta yang terungkap didepan persidangan bahwa orang tua kandung anak bernama FAHMI dan JANAWATIdan bukan M.MUHLIS dan NURUL HIDAYAH, maka sudah sepatutnya nama orang tuadi dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak kedua Pemohon ini adalah FAHMI danJANAWATI;Menimbang bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohonini tidak termasuk dalam perubahan nama dalam Pasal 52 Undangundang Nomor 24tahun
    2013 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan bunyi Pasal 72 Ayat (1) Undangundang Nomor 23 tahun 2006 ,yang sudah dirubah menjadi Undangundang nomor 24tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan , bahwa untuk pembatalan AktaPencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, dan pada Ayat (2) berbunyi : Berdasarkan putusan pengadilanmengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,Pejabat PencatatanSipil
    sesuatu yang terjadi didepan persidangan dan hakim pemeriksa perkara telah mempertimbangkan denganseksama serta telah dilandasi alasan yang cukup maka Pengadilan menyatakanbahwa permohonan pemohon tersebut dinyatakan Niet onvantkelijke verklaard atautidak dapat diterima;Menimbang bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan ketentutan hukum, Pasal 52, jo Pasal 72, jo Pasal 74,Undangundang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undangundang Nomor 24tahun
Register : 18-06-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 17-10-2012
Putusan PA LAMONGAN Nomor 067/Pdt. P/2012/PA. Lmg.
Tanggal 25 Juli 2012 — PEMOHON
90
  • ;Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan isreri dari mantan suamiPemohon yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON KEDUA , di persidangan telahmemberikan keterangan membenarkan dalildalil permohonan Pemohon dan menyatakantidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernamaANAK KETIGA ; Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anakanak Pemohondengan mantan suami Pemohon () yang masingmasing bernama ANAK PERTAMA (24tahun), ANAK KEDUA (21 tahun), ANAK KETIGA (16 tahun
    Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang lakilaki yang bemama SUAMIPEMOHONyang kemudian bercerai pada tanggal 10 Maret 2004, dari pernikahantersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masingmasing bernama: ANAK PERTAMA (24tahun), ANAK KEDUA (21 tahun), ANAK KETIGA (16 tahun), setelah bercerai ketigaanak Pemohon dari mantan suami Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon Bahwa, setelah bercerai dengan Pemohon, mantan suami Pemohon tersebut menikah duakali, pertama dengan seorang perempuam bernama MANTAN
    Bahwa pada tahun 1987, Pemohon telah menikah dengan seorang lakilaki yangbernama SUAMI PEMOHONyang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, kemudianbercerai pada tanggal 10 Maret 2004 di Pengadilan Agama Lamongan, dari pernikahantersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masingmasing bernama: ANAK PERTAMA (24tahun), ANAK KEDUA (21 tahun), ANAK KETIGA (16 tahun), setelah berceraiketiga anak Pemohon dengan mantan suami Pemohon ( ) tinggal bersama Pemohon;Bahwa, setelah bercerai dengan Pemohon, mantan suami
Register : 01-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — PT. CITRA SARI MAKMUR VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
21073 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Surat KeputusanMenteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019, tentang PencabutanKeputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun2018, tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal BerbasisPacket Switched PT CitraSari Makmur, selama proses persidanganberlangsung sampai dengan adanya putusan atas perkara a quomemiliki putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van ewijsde),
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019, tentang PencabutanKeputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun2018, tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal BerbasisPacket Switched PT Citra Sari Makmur;4.
    Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019, tentang Pencabutan KeputusanMenteri Komunikasi dan Informatika Nomor 735 Tahun 2018, tentangIzin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet SwitchedPT Citra Sari Makmur;4.
Register : 06-11-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PA MOROTAI Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.MORTB
Tanggal 26 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
154
  • Tasri Totou bin Yasri Totou, Tanggal Lahir 18 Oktober 1995 (umur 24tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaanWiraswasta (Petani), bertempat tinggal di Desa Sopi KecamatanMorotai Jaya Pulau Morotai, selanjutnya disebut Pemohon I;Nisba Buwolo binti Rajab Buwolo, Tanggal Lahir 10 Oktober 1995 (umur 24tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sopi KecamatanMorotai Jaya Pulau Morotai, selanjutnya disebut Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut
Register : 30-05-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0369/Pdt.P/2017/PA.TL
Tanggal 12 Juni 2017 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
71
  • Him 4 dari 11Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acarapersidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohonmengajukan permohonan perubahan data Kutipan Akte Nikah adalahbiodata Pemohon tertulis PEMOHON , tempat tanggal lahir Tumpuk, 24tahun dan biodata Pemohon II tertulis PEMOHON
    P.2, P.3,P.4, P.5 dan P.6, sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut diatasdan dapat dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kutipan AktaNikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik yang jugadiakui kebenaran isinya oleh Para Pemohon, maka bukti tersebutmempunyai nilai kKekuatan pembuktian yang sempurna, maka secarahukum harus dinyatakan terbukti bahwa saat Para Pemohon menikahidentitas Pemohon adalah PEMOHON I, tempat tanggal lahir Tumpuk, 24tahun
    Him 6 dari 11 Bahwa pada saat pernikahan tersebut identitas Para Pemohon yangtertulis dalam buku Kutipan Akta Nikah, biodata Pemohon adalahPEMOHON , tempat tanggal lahir Tumpuk, 24 tahun dan identitasPemohon II adalah PEMOHON I, tempat tanggal lahir Tumpuk, 24tahun; Bahwa identitas yang lain dari Para Pemohon sebagaimana KartuTanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat keterangan, biodata Pemohon bernama PEMOHON I, tempat tanggal lahir Trenggalek, 11121961dan biodata Pemohon II adalah PEMOHON Il, tempat
    Vg Une Y BLEabucall old) pues OG) da Joa y Lille Ariiag AlsArtinya : "Ungkapan tidak menimbulkan kerugian pada orang lain danmembahayakan dirinya sendiri maksudnya menimbulkan bahaya kerugianpada manusia yang dibawah kekuasaanya baik itu berupa kepemilikan,maupun kemanfaatan secara umum itu tidak diperbolehkan, seseorangjuga tidak diperkenankan membahayakan saudara sesama muslimnya.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undangundang Nomor23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24tahun
Register : 02-02-2011 — Putus : 21-04-2011 — Upload : 11-11-2011
Putusan PA TUBAN Nomor 291/Pdt.G/2011/PA.Tbn
Tanggal 21 April 2011 — Penggugat lawan Tergugat
75
  • saksisaksi keluarga/orang dekat yaitu ;Saksi I : XX umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaanPelajar, tempat kediaman di Desa XX, Kecamatan Rengel,Kabupaten Tuban, , dihadapan persidangan memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karenasaksi adalah anak kandung Penggugat ,; Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suamiistri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga danbertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 24tahun
    XX umur 24tahun, (3). XX umur 20 tahun, (4). XX umur 14 tahun; Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat seringberselisih dan bertengkar, Penggugat jarang sekalidiajak oleh Tergugat untuk merundingkan/memutuskan suatu permasalahan keluarga.
    Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suamiistri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga danbertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 24tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai anak 4(empat) orang Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat seringberselisih dan bertengkar, Penggugat jarang sekalidiajak oleh Tergugat untuk merundingkan/memutuskansuatu permasalahan keluarga. ; : Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisahtempat tinggal selama 3 tahun lebih, hingga sekarang
Register : 11-04-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PADANG Nomor 91/Pdt.P/2016/PN Pdg
Tanggal 19 April 2016 — LINDRA FATMA
254
  • tertulis LAURA ZONIMARLINsedangkan nama yang ada di ljazah Sekolah Dasar yaitu buktiP5 namanya tertulis ALYA ZONIMARLIN;Menimbang, bahwadarifaktafaktahukumsebagaimanateruraidiatas,makamenurut Pengadilan untuk kepentingan masa depan dari kedua anakperempuan Pemohontersebut maka adalah patut dan adil untuk mengabulkanpermohonan PemohonapalagiisipermohonanPemohontersebuttidakbertentangandenganperaturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwamenurutketentuanPasal52 ayat (1), (2),UndangundangNomor 24tahun
    tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentangAdministrasikKependudukan, disebutkan;1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri tempat Pemohon;2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan aktapencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapanpengadilan negeri oleh penduduk;Menimbang,bahwadariketentuanPasal52 ayat (2)UndangundangNomor:24tahun
    maka6PengadilanperlumenambahkanpetitumdalamamarPenetapaniniyaituMemerintahkankepadaPemohonuntukmelaporkanperubahannamasebagaimanadalamPenetapaninikepadaKantorDinasKependudukandanCatatanSipil Jakarta Timur untuk Akta KelahiranNomor 30356/ U / JT /2000 atas nama NOLA ZONI PERMATA dan kepada KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk Akta Kelahiran Nomor4537/U/JP/2003 atas nama LAURA ZONIMARLIN, untukpaling lambat 30 (tigapuluh)hari sejakditerimanyasalinanPenetapanPengadilan iniolehPemohon ;Menimbang,bahwauntukmemenuhiketentuanPasal 52 ayat (3)UndangundangNomor: 24tahun
Register : 29-06-2018 — Putus : 06-07-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Dgl
Tanggal 6 Juli 2018 — Pemohon:
LUHUR
296
  • bahwa untuk membuktikan dalil dalil dalam Suratpermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.L sampai denganP.8 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keteranganPemohon yang diberikan dipersidangan ini adalah jelas maksudnya untukperbaikan nama Pemohon yang bernama Luhur Larengi menjadi Budi LuhurLareng;Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun
    Penetapan Permohonan Nomor29/Pdt.P/2018/PN Dglsebagaimana dalam petitum angka 2 patut dikabulkan dengan perbaikanredaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan
    tersebut diatas,Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan denganperbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yangbersifat voulenteir, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan olehsalah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayarbiaya perkara;Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun
Register : 21-06-2011 — Putus : 27-07-2011 — Upload : 23-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1253/Pdt.G/2011/PA.TA
Tanggal 27 Juli 2011 — Penggugat Tergugat
60
  • Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengantergugat bertempat tinggal dirumah sendiri selama 24tahun 9 bulanPutusan Cerai Gugat, nomor: 1253/Pdt.G/2011/PA.TA Halaman 1 dari 84.
    bahwa disamping bukti bukti surat, Penggugatjuga menghadapkan 2. orang saksi, masing masing sebagaiberikut :1. saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ,tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, dibawah sumpahmemberikan keterangan sebagai berikut Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalahsepupu pengggugat dan saksi tahu mereka adalah suamiisteri sah yang menikah sekitar tahun 1983; Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dengantergugat bertempat tinggal dirumah sendiri selama 24tahun
    tahu, sejak saat itu antara Penggugat danTergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;2. saksi Il, umur 54 =tahun, agama Islam, pekerjaanpensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung,dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalahsaudara kandung tergugat dan saksi tahu mereka adalahsuami isteri sah yang menikah sekitar tahun 1983; Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dengantergugat bertempat tinggal dirumah sendiri selama 24tahun
Register : 09-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — PERKUMPULAN SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT VS PRESIDEN RI;
91134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • OBJEK PERMOHONAN INI.Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan (Hak UjiMateriil) terhadap Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan karenabertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) UndangUndang Nomor 39Tahun 2014 tentang Perkebunan;Il.
    Putusan Nomor 10 P/HUM/2018Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.Sedemikian apabila boleh ditafsirkan di sini bahwa PeraturanPemerintan tersebut merupakan Peraturan Pelaksana untukmelaksanakan amanat Pasal 93 UndangUndang RI Nomor 39 Tahun2014 tentang Perkebunan;Lahirnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 24Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan di lapanganmenimbulkan permasalahan.
    Sarana dan prasarana Perkebunan.Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan diaturbahwa Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1), termasuk dalam rangka :a. pengembangan Perkebunan; danb. pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahanbakar nabati (biofuel), dan hilirisasi industri Perkebunan;Sedangkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana
    Perkebunan mengaturbahwa Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2), memperhatikan program Pemerintah;Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan secara nyatamenambah sekaligus memperluas makna pengaturan terkaitkegunaan penghimpunan dana yang berasal dari pelaku usahaperkebunan.dibawah:Adapun secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabelTabel 1: Perbandingan Pengaturan Penggunaan Dana dariPelaku Usaha Perkebunan
    UndangUndang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan secara jelas telah merinci bahwa penghimpunan danadigunakan untuk kepentingan:a.02090 ocpengembangan sumber daya manusia Perkebunan;penelitian dan pengembangan Perkebunan;promosi Perkebunan;peremajaan Perkebunan; dan/atausarana dan prasarana Perkebunan.Namun hadirnya Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan menambahmaksud dari kegunaan penghimpunan dana, dimana ditegaskanHalaman 15 dari 52
Register : 26-07-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 992/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 12 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
1512
  • Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahantulis yakni Nama Pemohon : LAMINTEN Binti P.SAID , tempat tanggallahir: MALANG, 17 TAHUN dan Nama Suami Pemohon: SOEPARNO BinIROMEDJO, Tempat Tanggal Lahir Suami Pemohon: DJAMBUWER, 24TAHUN yang sebenarnya adalah Nama Pemohon : LILIK SUPRIANTIBinti P SAID Tempat Tanggal Lahir: MALANG, 10 APRIL 1949 serta NamaSuami Pemohon: SOEPARMO Bin IROMEDJO, Tempat Tanggal Lahirsuami Pemohon: MALANG, 13 APRIL 1942;5.
    Nama Pemohon : LAMINTEN Binti P.SAID , tempat tanggal lahir:MALANG, 17 TAHUN dan Nama Suami Pemohon: SOEPARNO BinIROMEDJO, Tempat Tanggal Lahir Suami Pemohon: DJAMBUWER, 24TAHUN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor:517/39/VIII/1966 07 Agustus 1966 sebenarnya adalah Nama Pemohon :LILIK SUPRIANTI Binti P SAID Tempat Tanggal Lahir: MALANG, 10 APRILHalaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0992/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg1949 serta Nama Suami Pemohon: SOEPARMO Bin IROMEDJO, TempatTanggal Lahir
    Bahwa penulisan biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebutadalah Nama Pemohon : LAMINTEN Binti P.SAID , tempat tanggal lahir:MALANG, 17 TAHUN dan Nama Suami Pemohon: SOEPARNO BinIROMEDJO, Tempat Tanggal Lahir Suami Pemohon: DJAMBUWER, 24TAHUN;3.
    ) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang PencatatanNikah, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan makapetitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata Pemohonyaitu Nama Pemohon : LAMINTEN Binti PSAID , tempat tanggal lahir:MALANG, 17 TAHUN dan Nama Suami Pemohon: SOEPARNO BinIROMEDJO, Tempat Tanggal Lahir Suami Pemohon: DJAMBUWER, 24TAHUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — Drs. H. SYAMSUL FALAH, SH., MH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL
6459 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 30 ayat (1). c, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997;B. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997;C. Pasal Pasal 30 ayat (3). c Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997;D. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997:Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :A. Pasal 30 ayat (1) c Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24Tahun 1997; menentukan :Halaman 8 dari 23 halaman.
    Pasal 30 ayat (3) c Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24Tahun 1997; menentukan :Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihapusapabila;setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftarantanah secara sistematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalampendaftaran tanah secara sporadik sejak disampaikanpembentahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut kePengadilan,Keputusan Penolakan Tergugat yang didasarkan pada butir Il. 1.g
    Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997; menentukan :(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yangberasal dari konversi hakhak lama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa buktibuktitertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yangbersangkutan yang kadar kebenarannya oleh PanitiaAjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atauoleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanahsecara sporadik, dianggap cukup mendaftar