Pemb138.1II1.6(WVPJ.07/RP.02/2002 tanggal 28 Agustus 2002, tim Pemeriksa telahmelakukan koreksi yang disebabkan oleh perbedaan perhitungan dalammenentukan objek PPh Pasal 26 ayat (4) atas Penghasilan Bentuk UsahaTetap (BUT) yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan tim Pemeriksa.Bahwa perhitungan Dasar Pengenaan Pajak atas objek PPh Pasal 26 ayat (4)yang dilakukan tim Pemeriksa adalah sebagai berikut : Uraian Jumlah (Rp)Pendapatan Konstruks!

Bahwa sebagaimana terlihat dalam perhitungan menurut fiskus diatas, timPemeriksa telah menggunakan pendekatan pendapatan (income approach)sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4), Undangundang PajakPenghasilan Nomor. 10 Tahun 1994, tetapi dalam hal ini, tim Pemeriksatidak mengakui perhitungan kompensasi kerugian perusahaan PemohonBanding dari Tahun Pajak 1997 & 1998, masingmasing sebesarRp.6.459.300.858,00 dan Rp.6.836.280.110,00 (total sebesarRp.13.295.580.968,00).2.

Bahwa sesuai dengan penjelasanpenjelasan point 15 diatas, makaseharusnya untuk Tahun Pajak 1999, Pemohon Banding tidak lagimempunyai sisa dari keuntungankeuntungan yang harus dikenakan PPhPasal 26 ayat (4) karena masih terdapat kompensasi kerugian yang dapatdikompensasikan dengan total sebesar Rp. 13.295.580.968,00.Perhitungan Pajak Menurut Pemohon BandingBahwa dengan mempertimbangkan alasanalasanmenurut Pemohon Banding atas perhitungan pajakuntuk Tahun Pajak 1999 adalah sebagai berikut :tersebut

Biaya Konstruksi14.816.491.127,006.777.190.151,00 Laba Kotor8.039.300.976,00 Jumlah Biaya Operasional1.109.458.145,00 Laba Operasional6.929.842.831,00 Pendapatan (Biaya) Lainlain Laba Selisih Kurs Rugi Selisih Kurs4.505.282.245,00(3.996.268.812,00) Jumlah Pendapatan (Biaya) Lainlain509.013.433,00 Penghasilan NettoDikurangi Kompensasi kerugian tahun sebelumnya7.438.856.264,00(7.438.856.264,00) Dasar Pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) Bahwa sehubungan dengan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal26

Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuanketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kerugian = fiskal sebesarRp.7.075.746.146,00 yang dialami oleh Termohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding pada Tahun 1997 dan 1998, tidak dapatdikompensasikan ke dalam perhitungan Dasar Pengenaan PajakPenghasilan Pasal 26 ayat (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1983s.t.d.d. Undangundang Nomor 10 Tahun 1994, karena Penghasilan KenaHal. 10 dari 14 hal. Put.

Mei 2010 Penggugatmencatatkan Perselisihan WHubungan Industrial ke Disnakertrans Prop.DKIJakarta di Jalan Prapatan No. 52, Jakarta;Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 Penggugat menerima perhitunganpesangon sementara dari Tergugat sebesar Rop61.868.800,00 (enam puluh satujuta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yangdinyatakan dalam surat pernyataan di atas materai dengan diketahui oleh Bpk.Dolly Indra Nasution selaku HRD Manager dari Tergugat, di dalam suratpernyataan disebutkan perhitungan

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 28sama sekali tidak mengakui keberlakuan syaratsyarat perjanjian kerjayang ditentukan oleh pasal 55 UU No. 13 Tahun 2003 sehinggaperhitungan kompensasi yang dibuat pada pertimbangan halaman 28sangat melanggar syaratsyarat perjanjian kerja dan tidak merujuk padadasar hukum untuk setiap dasar perhitungan;2.

Sedangkan perhitungan uang penggantian hak tidak dapat dihitungdari 2 x 2 bulan upah karena bertentangan dengan pasal 156 ayat (2)UU No. 13 Tahun 2003;d. Dengan demikian perincian kekurangan yang wajiob dibayar olehPemohon Kasasi dalam pertimbangan halaman 28 alinea keempatadalah keliru dan tidak berdasar hukum;2.

Tidak disebutkan dasardasar hukum membuat perhitungan tersebutHal. 8 dari 11 hal. Put. No. 482 K/Pdt.Sus/2011bahkan cenderung melanggar Perjanjian Kerja;. Tidak jelas dasar hukum perhitungan 2 x 2 x gaji pokok sebesar Rp18.000.000,00;. Uang penggantian hak cuti 13/80 x Rp 18.000.000,00 =Rp 7.800.000,00, tidak dijelaskan dasar hukumnya;. Perhitungan uang penggantian hak yang dibuat oleh Magjelisbertentangan dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) butir c UU No. 13Tahun 2003;C.

Perhitungan tanggal 2 Juni 2010 tidak hanya berdasarkan bilyet giroyang diterima akan tetapi juga berdasarkan surat pernyataan yangditandatangani bersama tanggal 2 Juni 2010. (bukti T11);.

menggunakan kurs akhir tahun Rp10.950,00 dan Rp 9.412,20, namun dalam menghitung kerugiannya mengunakankurs Rp 10.950,00 dan Rp 9.419,00;bahwa menurut Terbanding (Peneliti) terdapat hal yang saling bertentanganmengenai alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Terbanding(Pemeriksa) menghitung ulang atas keuntungan selisin kurs berdasarkan rateKeputusan Menteri Keuangan (KMK) sedangkan dalam Risalah Pembahasan yangdiketahui antara Pemeriksa dan Pemohon Banding tertuang pendapat Pemeriksabahwa perhitungan

Tahun 2008,Ledger (Buku Besar) Kerugian Penjabaran MUA Tahun 2008,Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31Desember 2007,Laporan Rugi Laba Internal Tahun 2007,Ledger (Buku Besar) Keuntungan Penjabaran MUA Tahun 2007,Ledger (Buku Besar) Kerugian Penjabaran MUA Tahun 2007,Keuntungan Penjabaran MUA,Mutasi/Jurnal Kas tanggal 31 Desember 2007,Mutasi/Jurnal Kas tanggal 02 Januari 2008,Mutasi/Jurnal Kas tanggal 03 Januari 2008,Mutasi/Jurnal Kas tanggal 21 Desember 2008,Perhitungan

sesuai dengan bukti dan keadaan sebenarnya,dan dalam rangka kegiatanusahanya atau berkaitan dengan usahanya.bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Ledger dan dokumendokumen lainnya yangtelah disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan diketahui bahwa PemohonBanding menerima pembayaran dalam rupiah dan valas, untuk pembayaran yangberupa valas Pemohon Banding kemudian mengkonversikannya dalam rupiah padaakhir tahun, sehingga dalam Neraca nampak dalam bentuk rupiah;bahwa Pemohon Banding hanya melakukan perhitungan

atas keuntungan/kerugianpenjabaran MUA untuk transaksi dalam mata uang asing (Dollar USA);bahwa Pemohon Banding dalam melakukan perhitungan atas keuntungan/kerugianpenjabaran MUA atas transaksi yang terjadi pada tahun 2008 (01 Januari 2008 s.d.31 Desember 2008) menggunakan kurs awal yakni Kurs KMK pada saat terjadinyatransaksi dan kurs akhir yakni kurs tengah BI pada akhir tahun 2008 sebesar Rp10.950,00 per 1 USD;bahwa Pemohon Banding telah melakukan perhitungan keuntungan dan kerugianselisih kurs

atas keuntungan/kerugianpenjabaran MUA untuk transaksi dalam mata uang asing (dollar USA);bahwa Pemohon Banding dalam melakukan perhitungan atas keuntungan/kerugianpenjabaran MUA atas transaksi yang terjadi pada tahun 2008 (01 Januari 2008 s.d.31 Desember 2008) menggunakan kurs awal yakni Kurs KMK pada saat terjadinyatransaksi dan kurs akhir yakni kurs tengah BI pada akhir tahun 2008 sebesar Rp10.950,00 per 1 USD;bahwa Pemohon Banding telah melakukan perhitungan keuntungan dan kerugianselisih kurs

Pengisian Formulir Model D3 pada bagian Perhitungan Masa KerjaBaru oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementrian Pendidikan Nasionaltidak sesuai dengan petunjuk pengisian Formulir Model D3. Petunjukpengisian Formulir Model D3 yang dijelaskan pada Anak Lampirandari Lampiran Ill Surat Edaran Kepala Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 06/SE/1980. Pada Nomor 15 petunjuk pengisian ini,perihal Perhitungan Masa Kerja Baru, pada Nomor 2 : Mulai sampaidengan tanggal, bulan dan tahun.

Surat Edaran Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 05/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976, masakerja sebagai Pegawai Negeri diperhitungkan penuh sebagai masa kerjauntuk penetapan gaji pada pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil,kecuali masa selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara.Sedangkan pada Nomor 1 huruf c perhitungan pengalaman kerja sayapada Fakultas Universitas Hasanuddin dikurangi. Hasil perhitungan inibertentangan Pasal 15 ayat (1) huruf a di atas.

Saya merasa tidak puas dengansurat tersebut karena penjelasan mengenai perhitungan masa kerjagolongan tidak mempergunakan cara yang telah ditetapbkan dalamFormulir Mode D3 yang telah ditetapbkan oleh Badan KepegawaianNegara sebagai Peraturan Perhitungan Masa Kerja Golongan;Perlu ditambahkan bahwa saya pernah dipanggil menghadap bapakDirektur Hukum dan Perundangundangan untuk membicarakan kasussaya.

Cara perhitungan masa kerja golongandalam surat tersebut, tidak dipergunakan cara yang telah ditetapkan dalamFormulir Model D3 yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negarasebagai peraturan perhitungan masa kerja golongan;Untuk penyelesaian kasus ini saya meminta bantuan kepada Bapak KetuaKomisi Ombudsman Nasional untuk menyelesaikannya. Saya menyuratkepada beliau tanggal 6 Juni 2001.

Perlu saya tambahkan bahwa caraperhitungan masa kerja golongan dalam surat Badan KepegawaianNegara ini, Badan Kepegawaian Negara tidak pernah mengeluarkansurat edaran dengan cara penggunaan perhitungan masa kerja golongantersebut.

banding sebagai suatuupaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan KeberatanNomor KEP826/WPuJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanadiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundanganundangan perpajakan yang masih berlaku;Perhitungan

B/PK/PJK/2015 Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2004 samasama menyatakan Pajak Masuk PPN PemohonBanding untuk Masa Pajak Januari 2004 adalah sebesar Rp 85.823.671,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setalah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhtiungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidakada kepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadapdasar penetapan maupun dasar perhitungan;.

Sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/penelaahterdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPN yang masihharus dibayar.Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatantidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasarperhitungan PPN yang masih harus dibayar;8.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bading perhitungan PPN MasaPajak Januari 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:DPP PK Rp 754.909.796,00DPP (80/100 x DPP Pk) Rp 603.927.837,00Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 150.981.959,00PPN (10/100 x DPP) Rp 15.098.196,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan

CSUL Makassar ;1 (satu) lembar tabel perhitungan denda keterlambatan atas nama PT.Marindah senilai Rp 147.929.275, ;1 (satu) lembar tabel perhitungan yang dibuat sendiri oleh M. Iqbal Anwar keCustomer PT. Marindah yang dikirim email ke Yulham Mangiri senilai Rp245.095.085., ;1 (satu) buah Buku Pedoman Karyawan PT. CSUL Edisi V Tahun 2009 ;1 (satu) lembar foto copy Surat Pengangkatan M. Iqbal Anwar, SE selakuKacab PT. CSUL Makassar, tanggal 2 Februari 2001 ;1 (satu) lembar foto copy Slip Gaji M.

Iqbal Anwar bulan Juli 2011 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;1 (satu) lembar Asli Aplikasi Transfer Tunai Bank Papua tanggal 4 Oktober2011 senilai Rp 100.000.000, ;1 (satu) lembar asli aplikasi transfer Bank Mandiri Cabang Merauke tanggal5 November 2010 senilai Rp 100.000.000, ;1 (satu) lembar tabel perhitungan Customer : PT.

Marindah, HPA Nomor 41HP001952001 senilai Rp 245.095.085, ;1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2011 ;1 (satu) lembar Asli Print Out Berita Email tanggal 26 Agustus 2010 ;1 (satu) lembar tabel Perhitungan Customer PT. Marindah, HP Nomor : 41HP001952001 senilai Rp 245.095.085, dikembalikan kepada PT.

CSUL Makassar ;e 1 (satu) lembar tabel perhitungan denda keterlambatan atas nama PT.Marindah senilai Rp 147.929.275, (seratus empat puluh tujuh juta sembilanratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ; 1 (satu) lembar tabel perhitungan yang dibuat sendiri oleh M. Iqbal Anwar keCustomer PT.

Trakindo cabang Merauke ;Bahwa dari proses perhitungan tersebut, terjadilah kesepakatankesepakatan melalui telepon, Saudara Simon Abraham (PT.

Putusan Nomor 3122/B/PK/Pjk/2018Rp10.967.618,00 sehingga perhitungan yang seharusnya menurut PemohonBanding sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah: No. Uraian PemanenBanding1. Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPNa.1. Ekspor 68.386.754.732a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 708.327.092.86sendiri 6 a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh 0Pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 63.753.851.353 a.5.

Perhitungan PPN Lebih Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarifx1.a.2 ata 1.d.7 atau NIHIL)b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa 0Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 717.496.772.529 O;O;O; O O oO 170.832.709.345 Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3122/B/PK/Pjk/2018 b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 177.496.772.529c. Diperhitungkanc.1. SKPLB 0c.2. SKPPKP 0c.3.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan((b.6c.3) atau (d.4))f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnyatidak terutang (ea)3. Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..................(Karena pembetulan) ec. Jumlah (a+b) 04.

Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata1.d.7 atau NIHIL) 170.832.709.345 b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 717.496.772.529id i pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau 77. 496.772.529 f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak6.664.063. 184terutang (ea) 3. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0 4.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 77.496.772.529((b.6c.3) atau (d.4))f. jumlah perhitungan PPN lebih Rp 6.664.063.184bayar/seharusnya tidak terutang (ea)3 Kelebihan pajak yang sudah:a.

Putusan Nomor 2831/B/PK/Pjk/2020telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Juni 2015 menurut PemohonBanding adalah sebagaimana yang telah dilaporkan didalam SPT PPN MasaPajak Juni 2015, sebagai berikut:Tabel Perhitungan PPN Masa Pajak Juni 2015 menurut PemohonBanding dan Koreksi Terbanding yang harus dibatalkan (dalam Rp) URAIANMENURUT Terbanding(SKPN)Pemohon Banding(sesuai SPT MasaPPN)

Perhitungan PPN Kurang Bayar b.2 Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan 0 9.970.441.149 9.970.441.149e. Jumlah perhitungan PPN yangKurang / (lebih) dibayar 0 (9.970.441.149) (9.970.441.149)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa. : 0 0 pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa 0 0 7Pajak (karena pembetulan)c. Jumlah (atb) 0 0 4. Jumlah PPN yang masih harus / NIHIL (9.970.441.149) (9.970.441.149) (lebih) dibayar (2.e+3.c).

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 118.652.624 .843,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b. Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 9.970.441.149,00b.5 Lainlain 0,00b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 9.970.441.149,00e.

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar (9.970.441.149,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 Jumlah PPN yang lebih dibayar 9.970.441.149,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2831/B/PK/Pjk/2020 PPNc.Jumlah Seluruh Penyerahan 118.652.624.843, 002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:la. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b. Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 9.970.441.149,00b.5 Lainlain 0,00b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 9.970.441.149,00le.

melakukan pemeriksaan fisik bersama dengan Surveyor danpada saat pengukuran jumlah barang ekspor di atas sarana pengangkut diperolehjumlah total barang ekspor yang telah dimuat di sarana pengangkut 4.007,053 MT,sedangkan barang ekspor yang diberitahukan berasal dari 2 PEB dengan jumlahtotal 4.000,00 MT (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 Pasal 9ayat (1): Terhadap barang ekspor yang dikenai Bea Keluar dilakukan pemeriksaanfisik);: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Penetapan Perhitungan

yang diekspor Pemohon Banding telah sesuai dengandokumen berupa: PO dari pembeli di luar negeri, jumlah kuantitas CPO yangdimasukkan ke dalam kapal, dan invoice yang dikirimkan kepada pembeli di LuarNegeri;3. bahwa atas ekspor CPO ini telah dilakukan verifikasi oleh surveyor PT MargoIndonesia Interservice dan ditemukan halhal sebagai berikut: bahwa kuantitas barang yang dikirim (delivered) berdasarkan timbangan trukadalah sama dengan yang dilaporkan dalam PEB, yaitu sebesar 2.000 MT; bahwa hasil perhitungan

MargoIndonesia Interservice, menyatakan bahwa loading date : 02 Juli 2012, total cargo4.007.053 M/T;bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBK) Nomor : SPPBK088/WBC.03/KPP.0304/2012 tanggal 4 Juli 2012, denganalasan terdapat kesalahan pemberitahuan jumlah barang menyebabkan kekuranganpembayaran bea keluar dan denda administrasi :URAIAN DIBERITAHUKAN DITETAPKAN KEKURANGANBea Keluar Rp.2.690.116.800 Rp.2.694.858.800 Rp.4.742.000Denda Administrasi vs Rp.4.742.000

Rp.4.742.000bahwa kemudian atas Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor :SPPBK088/WBC.03/KPP.0304/2012 tanggal 4 Juli 2012 tersebut, PemohonBanding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor:002/DPN/MKT/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, yang diterima KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Tembilahan secara lengkap danbenar pada tanggal 31 Agustus 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan

dengan metode perhitungan alokasiberdasarkan azas proporsional, sebagai berikut:JUMLAH BARANG EKSPORTIR PER PEB X SELISIH LEBIH JUMLAH MUATANJUMLAH TOTAL BARANG EKSPOR KESELURUHANbahwa dikarenakan pada sarana pengangkut tersebut terdapat 2 (dua) PEB/Eksportir berbeda, maka atas kelebihan tersebut pada PEB nomor 000784 (BuktiT1) diperoleh jumlah barang ekspor menjadi 2.003,525 MT;bahwa berdasarkan kelebihan jumlah barang ekspor tersebut maka Pejabat Bea danCukai KPPBC Tipe A3 Tembilahan menetapkan

Tergugat Vdan Tergugat VI adalah per tanggal 25 September 2008 yaitu Rp170.046.776,dengan dalih ketika transaksi telah beda hari yaitu tanggal 26 September 2008,sehingga Penggugat dibebani tambahan denda dan bunga;Bahwa kemudian Tergugat VII menyodorkan perhitungan LoanAmortization (bukti P 8), Penggugat menanyakan dengan dengan rumus dandasar hukum apa perhitungan yang dimaksud?

Tergugat Rekonvensi tanpa didukung oleh faktafakta dan buktibukti hukum,telah menuduh Penggugat Rekonvensi telah memaksa Tergugat Rekonvensimembayar kewajiban hutang berdasarkan perhitungan sepihak dariPenggugat Rekonvensi;3.

tersebut melawan hukum:Bahwa perhitungan sepihak yang diberikan oleh Termohon Kasasi V danTermohon Kasasi VI adalah jauh berbeda dan menyalahi apa yang telahtertuang dalam perjanjian kredit Nomor 034/PK/908/1/6/2007, tertanggal 18Juni 2007 (vide Bukti P2), dimana disepakati pada awalnya, pinjamanPemohon Kasasi adalah sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluhlima juta rupah) dengan bunga 8,25% per tahun, fixed untuk 3 Tahun sertasystem perhitungan bunga add on in Advance atau ditambahkan/diperhitungkan

didepan dengan dibayar dimuka sehingga cicilan per bulannyasebesar Rp8.853.785,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuhratus delapan puluh lima rupiah) selama 36 Bulan atau 36 kali cicilan;Bahwa merasa keberatan dengan perhitungan sepihak yang diberikanTermohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VI, maka Pemohon Kasasimenyerahkan perhitungan sebagaimana yang telah disepakati pada awalmenggunakan fasilitas pinjaman P.T.

sebesar Rp155.431.295,00 sedangkan menurut Tergugat Konvensisebesar Rp170.046.766,00 akan tetapi karena kenyataannya Penggugat telahmelunasi hutangnya sesuai dengan perhitungan Tergugat Konvensi, makadianggap bahwa Penggugat Konvensi telah mengakui perhitungan dariTergugat Konvensi.

VII/19/2013Bea Masuk2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor : KEP50/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012, tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor Oleh Pemohon Banding berdasarkan NotaHasil Penelitian Ulang Nomor : 23/WBC.03/BD.02/2012 tanggal 27 Februari 2012;bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor : KEP50/WBC.03/2012 tanggal 13 April2012, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang

Yang Diekspor OlehPemohon Banding berdasarkan Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor : 23/WBC.03/BD.02/2012tanggal 27 Februari 2012;bahwa atas tagihan sesuai dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP50/WBC.03/2012tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh PemohonBanding tertanggal 13 April 2012, telah dilunasi pada tanggal 01 Juni 2012;bahwa tidak terpenuhinya jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk permohonan banding inidikarenakan adanya kealpaan dan kurangnya

Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak junctoPasal 95 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006bahwa Surat Banding Nomor : 004/TAXEMA/09/2012 tanggal 25 September 2012,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP50/WBC.03/2012tanggal 13 April 2012, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas BarangYang Diekspor Oleh Pemohon Banding berdasarkan Nota Hasil Penelitian

Ulang Nomor :23/WBC.03/BD.02/2012 tanggal 27 Februari 2012;bahwa wewenang Terbanding untuk menetapkan kembali perhitungan bea keluar diaturdalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan BeaKeluar terhadap Barang Ekspor menyatakan Direktur Jenderal dapat menetapkan kembaliperhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggalPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean;bahwa ketentuan batas waktu pengajuan banding telah

Pasal 36 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakbahwa Surat Banding Nomor : 004/TAXEMA/09/2012 tanggal 25 September 2012,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP50/WBC.03/2012tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas BarangYang Diekspor Pemohon Banding;bahwa Surat Banding Nomor : 004/TAXEMA/09/2012 tanggal 25 September 2012,memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimanadimaksud

Oleh karena itu Surat PenetapanUlang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RINomor: KEP. 5/60/AS.00.01/X/2019 tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Hakhak Pekerja/Burun Berupa Kekurangan Upah MinimumSektoral Kabupaten Bogor Atas Nama Sdr. Abdul Samad Dkk. 157(Seratus Lima Puluh Tujuh) Orang Pekerja/Buruh PT.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memintapenghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabatyang ditunjuk.(4) "Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabatyang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan.Sehingga seharusnya Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor : KEP.5/60/AS.00.01/X/2019 tentang Perhitungan dan Penetapan UlangHakhak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum SektoralKabupaten Bogor Atas Nama Sdr

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.Dimana sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat PengawasanNorma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di atas tidakdisebutkan untuk dapat mengeluarkan perhitungan dan penetapanulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan.Sehingga Surat Penetapan Ulang Pengawas KetenagakerjaanKementerian Ketenagakerjaan Rl Nomor : KEP.5/60/AS.00.01/X/2019 tentang Perhitungan dan Penetapan UlangHakhak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum

Menyatakan sah Nota Penetapan Ulang Pengawas KetenagakerjaanKementerian Ketenagakerjaan RI Nomor : KEP. 5/60/AS.00.01/X/2019tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hakhak Pekerja/BuruhBerupa Kekurangan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bogor AtasNama Sdr. Abdul Samad Dkk. 157 (Seratus Lima Puluh Tujuh) OrangPekerja/Buruh PT.

Bukti T 14KEP.5/60/AS.00.01/X/2019, tanggal 30 Oktober2019, tentang Perhitungan dan Penetapan UlangHakHak Pekerja/Burunh Berupa Kekurangan UpahMinimum Sektoral Kabupaten Bogor Atas NamaSdr. Abdul Samad dkk. 157 (Seratus lima puluhtujuh) Orang Pekerja/Buruh PT.

volume barang bukti Bahan Bakar Minyak yang berada di atas3 (tiga) unit mobil jenis Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning, (satu) unit TruckToyota Dyna warna biru dan (satu) unit mobil minibus Suzuki APV dengan hasil :1 Mobil Truck BG 8959 JBHasil Perhitungan : 6270 liter2 Mobil Truck BG 4145 MMHasil Perhitungan : 8403 liter3 Mobil Truck BG 8186 XAHasil Perhitungan : 6270 liter4 Mobil Truck BG 1188 WAHasil Perhitungan : 1894 liter5 Mobil Truck BA 8307 MRHasil Perhitungan : 8054 literHal. 7

volume barang bukti Bahan Bakar Minyak yang berada di atas3 (tiga) unit mobil jenis Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning, (satu) unit TruckToyota Dyna warna biru dan (satu) unit mobil minibus Suzuki APV dengan hasil :1 Mobil Truck BG 8959 JBHasil Perhitungan : 6270 liter2 Mobil Truck BG 4145 MMHasil Perhitungan : 8403 liter3 Mobil Truck BG 8186 XAHasil Perhitungan : 6270 liter4 Mobil Truck BG 1188 WAHasil Perhitungan : 1894 liter5 Mobil Truck BA 8307 MRHasil Perhitungan : 8054 literTotal jumlah

volume barang bukti Bahan Bakar Minyak yang berada di atasHal. 19 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Mrj3 (tiga) unit mobil jenis Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning, (satu) unit TruckToyota Dyna warna biru dan (satu) unit mobil minibus Suzuki APV dengan hasil :1 Mobil Truck BG 8959 JBHasil Perhitungan : 6270 liter2 Mobil Truck BG 4145 MMHasil Perhitungan : 8403 liter3 Mobil Truck BG 8186 XAHasil Perhitungan : 6270 liter4 Mobil Truck BG 1188 WAHasil Perhitungan : 1894 liter5 Mobil Truck

BA 8307 MRHasil Perhitungan : 8054 literTotal jumlah (1+2+3+4+5)Jumlah Perhitungan : 30894 literBahwa berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium PT Pertamina (Persero)Terminal BBM Teluk Kabung Padang Nomor : 532/F11434/2015S7 tanggal 10Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Operation Head Ahmad Jam Lauma menyatakanbahwa sampel barang bukti dengan kode LP/138/VII/2015/SPKTRes Sjj adalah BBMjenis Minyak Tanah dengan titik nyala 30 Derajat Celcius dan dinyatakan bahwa BBMMinyak Tanah tersebut belum memenuhi

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Keempat Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal08122009);q. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses SiklusKeempat Libo SBF (tanggal 1822010);r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal24 Juli 2010);s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal12 November 2010);t.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal29 November 2009);w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal21 Mei2010);x. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat Mutiara SBF (tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun 2009:a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);b.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Keempat Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal08122009);. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses SiklusKeempat Libo SBF (tanggal 1822010);r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal24Juli2010);s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal12 November 2010);t.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal21 Mei2010);. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat Mutiara SBF (tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun 2009:a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses SiklusKetiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal2182009);.

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses SiklusKeempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 21 Mei2010);. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat Mutiara SBF(tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun2009:. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga PematangSBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 2182009);.

Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar Rp (38.505.413.505,00)1e. Kompensasikan ke masa berikutnya Rp 4.188.326.665,001f. Jumlah PPN kurang bayar Rp 682.913.160,001g. Sanksi bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 327.798.316,001h. Sanksi kenaikan Pasal 13 (8) KUP Rp 682.913.160,001i.. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 1.693.624.636,00 Bahwa perhitungan tersebut tetap dipertahankan dalam Surat KeputusanKeberatan;PPN Masa November 2008 yang terutang menurut Pemohon Banding URAIAN Jumlah1a.

Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar Rp (4.188.326.565,00)1e.

Kompensasikan ke masa berikutnya Rp 4.188.326.665,00 Bahwa perbedaan perhitungan besarnya PPN Masa yang terutang antara SKPKBmaupun keputusan keberatan dengan PPN Masa menurut Pemohon Bandingberasal dari perhitungan pemeriksa memakai asumsi bahwa tidak ada persediaanakhir dan persediaan dianggap habis terjual semuanya, pemeriksa mengabaikanatau tanpa menghitung arus barang;Bahwa pemeriksa menganggap bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkandatadata yang diminta secara lengkap sehingga pemeriksa tidak

Dari perhitungan persediaantersebut memudahkan Majelis untuk mengetahui alur penjualan per jenisbarang, per unit, dan customernya;5. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulai daripersediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;6. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, Majelis dapat melihat bahwa:a.

persediaan tersebut memudahkanMajelis untuk mengetahui alur penjualan per jenis barang, perunit, dan customernya;Bahwa dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang,Pemakaian dan Penjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai perunit barang mulai dari persediaan awal, pembelian, pemakaiandan penjualan;Bahwa dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang,Pemakaian dan Penjualan tersebut, Majelis dapat melihat:a.

Nafkah 3 (tiga) orang anak atas nama (ANAK I umur 23 tahun, ANAK II umur 18 tahun, ANAK III umur 13 tahun), yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun ; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;--------------------------------------

Nafkah 3 (tiga) orang anak atas nama (ANAK I umur 23 tahun, ANAKIl umur 18 tahun, ANAK JI umur 13 tahun), yang sekarang dalamasuhan Termohon sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) setiapbulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 %setiap tahun ;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp.211.000.

1. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban Tergugat pada PT.BPR Krian Wijaya dengan membayar seluruh pokok dan bunga angsuran, pinalty, denda dengan perhitungan

Mulai angsuran ke 10 yang jatuh tempo tgl 17 Pebruari 2018sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat telah menunggak 8 xangsuran.Atas hal tersebut diatas kami mengajukan gugatan untukdilakukan pelunasan terhadap seluruh kewajiban Tertugat sSesuaiperjanjian kredit diatas dengan perhitungan per tgl 6 Oktober 2018 sbb:8 X angs : Rp. 4.933.600,00Sisa Pokok : Rp. 3.783.886,00Bunga Pelunasan :Rp. 128.940,00Denda : Rp. 1.676.190,602 % Pinalty Rp. 111.780,33Total Pelunasan : Rp. 10,634.396,93f.

Report pembayaran angsuran dan perhitungan pelunasan pertanggal 6 Oktober 2018.Keterangan Singkat :Terlampir dalam berkas gugatan.Membuktikan report pembayaran kewajiban oleh Tergugat yang tidaksesuai dengan Perjanjian KreditBerdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas,Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yangbersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu gunamemeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

/PN Sdabahwa Tergugat belum sempurna memenuhi prestasinya, sehingga merupakanperbuatan ingkar Janji/wanprestasi;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugatangka 2 beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasimaka untuk petitum angka 3 yang menyatakan agar Tergugat dihukum untukmembayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban Tergugat padaPT.BPR Krian Wijaya dengan membayar seluruh pokok dan bunga angsuran,pinalty, denda dengan perhitungan

Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar Janji terhadap Penggugat;

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juni 2004 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut := Rp572.137.486,00= Rp457.709.989,00= Rp114.427.497,00= Rp 11.442.750,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juni 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut :Pajak Masukan = Rp 60.302.945,00Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Juni2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakJuni 2004 adalah sebesar Rp289.333.157,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNmenimbangmenimbangmenimbangmenimbangMengingatMemutuskanbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah

Putusan Nomor 690/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan Bea Keluar yangtelahPemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkan dalamPemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000113 tanggal 3 September 2013telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluardalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 adalah salah.

Dengan demikian,Pemohon Banding mohon agar permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.69038/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Surat Penetapan

Kembali Perhitungan BeaKeluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015,atas nama PT Putra Alam Lestari, NPWP 02.373.197.9701.000, AlamatJalan Imam Bonjol, Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat dan alamatKorespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

Putusan Nomor 690/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding, NPWP 02.373.197.9701.000, sehingga Bea Keluaryang masih harus dibayar menjadi nihil adalan sudah tepat dan benardenganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 yangditerbitkan oleh Direktur Audit a.n.