ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA;DIREKTUR UTAMA PT. PLN (PERSERO);

Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusansebagaiberikut dalam perkara antara:ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA,yang diwakili oleh DIDIK SUPRIJADI,KewarganegaraanIndonesia, PekerjaanKetua Umum DewanPimpinan Pusat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik(AP2MI) Indonesia, Alamat Sekretariat Jalan Pandegiling IINo. 7 RT 02 RW 07 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan TegalSari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, 60262, selanjutnyadisebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING; MELAWANDIREKTUR

Perusahaan Listrik Negara (Persero);5 Menempatkan putusan ini dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat / Pembanding, Tergugat/Terbandingmengajukan kontra memori bandingtertanggal 21 Januari 2013 yangditerima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21Januari2013 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat /Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor : 74/G/2012/PTUNJKT tertanggal 22

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PLN (PERSERO), DKK.

PT PERUSAHAAN' LISTRIK NEGARA (PERSERO)PEMBANGKIT SUMBAGUT SEKTOR PEBANGKITANBELAWAN, berkedudukan di JI. PLTU Pulo SicanangBelawan, Medan ;2. CV EFFENDI & CO, berkedudukan di JI.

YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 815/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PERUSAHAANUMUM LISTRIK NEGARA, tempat kedudukan di Gedung Lt. 4Jalan Trunojoyo Blok MI Nomor 135 Melawai, Jakarta Selatan,dalam hal ini diwakili oleh Agus Pribadi sebagai Ketua PengurusYPK PLN dan Hadi Budoyo sebagai Sekertaris Pengurus YPKPLN memberikan kuasa kepada Bobby

Putusan Nomor 815/B/PK/PJK/2017MEMUTUSKANMenolak permohonan banding dari Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP646/WPJ.04/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2001 Nomor 00001/206/01/062/10 tanggal 3Agustus 2010 sebesar Rp 5.042.586.884,00 atas nama Yayasan Pendidikandan Kesejahteraan Perusahaan Umum Listrik Negara (YPKPLN) NPWP01.605.536.0062.000 beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M Nomor 135Melawai

Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yangterkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PERUSAHAANUMUM LISTRIK

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN BARAT CABANGPONTIANAK ; GENERAL MANAGER PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN BARAT

Penggugat : Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Siwo MegoTergugat : Gubernur Lampung

GANYONG WAHYU SETIAWAN, KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Bendahara;Sm Same Some Kelimanya adalah PengurusHarian Koperasi Listrik Pedesaan SinarSiwo Mego, dalam hal ini bertindak untukdan atas nama oe eee eee eee eee KOPERASLISTRIK PEDESAAN SINAR SIWO MEGQberalamat kantor di Purworejo PO BOX3/KOG34153, Kecamatan Kota Gajah, Kab.Lampung Tengah, Provinsi Lampung, BadanHukum Nomor: 331/BH/8/1979 tanggal 25April 1979 ses ses seme seme omeDalam hal ini diwdi@ oleh kuasaAUKUIME ~ ~~ mn en ee 1.

DALAM PENETAPAN PENUNDAAN :Menolak permohonan Penggugat untuk menerbitkan PenetapanPenundaan Pelaksanaan Surat Keputusan at@gsernur LampungNomor: G/171/B.1IV/HK/2011 tangaal 29 Maret 2011 TentangPencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk KepentinganUmum (IUKU) Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994atas nama Koprasi Listrik Pedesaan Sinar Siwo Mego denganalamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten LampungTengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan GubernurLampung Nomor: G350

Pedesaan Sinar Siwo Mego dengan alamat di PurworejoPO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengahsebagaimana telah diubah dengan Keputusan GubernurLampung Nomor: G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April2011 tentang Perubahan Keputusan Gubernur LampungNomor: G/171/B.1IV/HK/2011 Tentang Pencabutan = IzinUsaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU)Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 atasnama Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Siwo Megodengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG PunggurKabupaten

Lampung Tengah; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Lampung Nomor: G/171/B.IV/HK/2011 tanggal 29Maret 2011 Tentang Pencabutan Izin UsahaKetenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU)Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 atasnama Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Siwo Megodengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG PunggurKabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April 2011 tentangPerubahan

Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/171/B.IV/HK/2011 2011 Tentang Pencabutan Izin UsahaKetenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU)Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 atasnama Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Siwo Megodengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG PunggurKabupaten Lampung Tengah; 4.

PLN (PERSERO) LISTRIK PERDESAAN PROVINSI BANTEN

PLN (PERSERO) LISTRIK PERDESAAN PROVINSI BANTEN, tempatkedudukan Jalan Raya Pandeglang Km 1 Sempu Serang,Selanjutnya disebut sebagai; .........

PLN ( PERSERO ) Listrik Perdesaan Banten tidak maumemberikan potocopy Dokumen Kontrak Kerja Pengadaan Barang danJ AIS sees neni nerisniecise en sinnerAdapun yang menjadi Dasar Gugatan Penggugat adalah sebagaiDRLIRUT~ nn nnn nn a rn a mnBahwa Putusan Nomor: 1006 /III/ Kl BANTEN PS/ 2015 yang dibuatpada tanggal 23 Juni tahun 2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 36UndangUndang nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik, dan Peraturan Komisi Informasi nomor: 1 Tahun 2013 TentangProsedur

Putusan Nomor : 1006 / Ill / Kl BANTEN PS / 2015 yang dibuatpada tanggal 23 Juni tahun 2015 Perihal Pengajuan PermohonanSengketa Informasi Publik Karena Pihak Direktur PT.PLN (PERSERO)Listrik Perdesaan Provinsi Banten tidak mau memberikan potocopyDokumen Kontrak Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;3.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM (PT PLN BATAM) tersebut

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM (PT PLN BATAM) VS ELIYAS LANGODAY

Nomor 773 K/Pdt.SusBPSK/2015berlangganan tenaga listrik dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang perlindungan konsumen;5.

Dimana dengan sistem barutersebut konsumen dapat melakukan pembayaran tagihan rekening listriknya padasetiap bank yang telah menjalin kerjasama dengan Pemohon sehinggapembayaran tagihan listrik dapat dilakukan kapan dan dimana saja;Bahwa dengan sistem baru tersebut pelanggan/konsumen tidak hanya dapatmembayar tagihan listrik di BRI, BNI maupun Kantor Pos saja, tapi dapat pulamelakukan pembayaran tagihan listrik di 43 bank yang ada di seluruh Indonesia;Bahwa dengan sistem baru tersebut akan sangat

membantu pelanggan/konsumen listrik dari Pemohon, dimana tidak perlu lagi harus mendatangi loketloket pembayaran milik Pemohon yang jumlahnya sangat terbatas dan harusantri berjamjam hanya untuk membayar tagihan listrik.

Hal ini dibuktikan pada butir 4amar putusan yang berbunyi "Menghukum Tergugat untuk segeramenyesuaikan klausula baku perjanjian berlangganan tenaga listrik denganHalaman 3 dari 9 hal Put.

tempat pembayaran rekening tagihan listrik;Bahwa fakta di atas merupakan hal dan menjadi fakta hukum tentangadanya dua amar putusan yang saling bertentangan dalam satu putusanhukum.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Tanjung Tiram Lawan Ade Sutoyo

Menyediakan Tenaga listrik yang memenuhi Standard mutu dankeandalan yang berlaku b.

Foto Copy dari Fot Copy Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan MineralNomor 31 Tahun 2014 tanggal 5 November 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yangDisediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara,telah telah dinazegelen dan dilegalisir, diberi tanda bukti ................ P13;14.

Bahwa selanjutnya perlu PEMOHON sampaikan terkait permohonanpemasangan listrik dari masyarakat kepada PEMOHON sangat banyakjumlahnya dan PEMOHON selaku Badan Usaha Milik Negara yangberperan untuk melayani penyediaan listrik kepada masyarakat sesuaiamanah Undang Undang RI No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,juga memiliki prosedur yang harus dilaksanakan dalam prosespenyambungan listrik termasuk memperhatikan / mengevaluasiketersediaan material kwh, waiting list (daftar tunggu), laik operasi

Perusahaan Listrik Negara (PLN) RayonTanjung Tiram untuk pemasangan baru secara on line melalui situs resmi PTPERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN), sesuai bukti register pasang baru No.1211412007155, dengan total biaya Rp444.000, (Empat Ratus Empat Puluh RibuRupiah) sesuai No. Agenda 121149911504017156 tertanggal 03 april 2015,namun apakah didalamnya terdapat hubungan hukum yang telah disepakatiantara pihak PT.

ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA, MELAWANPT. PLN (PERSERO),

Bahwa penerapan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) atau sistem kontrak atau outsourching, menyebabkan petugaspembaca meter listrik di Indonesia kehilangan jaminan atas jaminan kerjayang dinikmati oleh pekerja tetap, kehilangan hakhak yang seharusnyaditerima petugas pembaca meter listrik sesuai dengan masa kerjapetugas pembaca meter listrik, karena ketidakjelasan dan sertapengabaian perhitungan masa kerja.

listrik, untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak danmeminimalisasi hilangnya hakhak konstitusional para petugas pembacameter listrik outsourching, Mahkamah Konstitusi menentukanperlindungan dan jaminan hak bagi petugas pembaca meter listrik diIndonesia.34.

(Terlampir pada Bukti P 6).Bahwa petugas pembaca meter listrik di lingkup PT.

Bangkalan, UPu.bojonegoro yang terindikasi adanya rekayasa pengisian stand kwhmeter listrik pelanggan saat terjadinya pergesekan kepentinganantara perusahaan pelaksana manajemen outsourching denganpetugas pembaca meter listrik.(Terlampir pada Bukti P 9).66.

Pengupahan Petugas pembaca meter listrik sudah standart ratarataupah minimum regional (UMR)/upah minimum kota (UMk).(3).

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)VSSUAIBIR

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), berkantor/berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 135 Kelurahan Selong, KecamatanKebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasahukumnya:1. M. RUMONDOR, SH., MH.; 2. JOHANIS TH. ARDJON, SH.; 3. D. HARI HARSANTO, SH; 4. LOLITA ADHYANA JOEDO, SH., M.Kn.; 5. EFRIZON, SE., SH.; 6. RISNANDAR85 RISNANDAR HALID, SH.;DR. NURLELY AMAN, SH., M.Kn.; Ir. SUWITO;NILAWATI, SH.;NURLELI, SH.;ABDUL AZIZ, SH.;Masingmasing sebagai Pegawai PT.

Perusahaan Listrik Negara seluas 1.195 m7; e Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugatyaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Tanjung Sarang Elangtertanggal 05 Juni 1998 atas nama PT.

Perusahaan Listrik Negara seluas1.195 m2; e Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 255.000,(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah); Menimbang85 Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebutdiucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei2011 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding danTergugat

Perusahaan Listrik Negara Persero d.h. Perusahaan Umum Listrik NegaradanPemerintah RI cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN

Gardu Listrik harus dibangun di atas tanah milik TERGUGAT, bukantanah milik PENGGUGAT.b.

Jakarta,dan banyak yang mengajukan permintaan listrik sehubungan denganakan dibangunnya kawasankawasan industri tersebut.

, dalam hal ini Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:Bahwa menurut pertimbangan dikeluarkannya Undangundang Nomor30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada huruf (b) dikatakan bahwatenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalammewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaantenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terusditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersediatenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan

,ayat (2) mengatakan ganti rugi atas tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung olehpemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan sertatanaman di atas tanah;bahwa Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentangKegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik mengatakan Penggunaantanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalammelaksanakan usaha penyediaan

tenaga listrik dilakukan setelahmemberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepadapemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Dkk

YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAANPERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 221/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAANPERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA, beralamat diGedung Lt. 4 Jalan Trunojoyo Blok MI Nomor 135 Melawai,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Agus Pribadi, jabatanKetua Pengurus;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Bobby HadiPurnomo, Advokat beralamat di Tangerang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus

PP/M.XI1I/15/2013, tanggal 30 Januari 2013 junctoPUT.43035.R/PP/M.XII/15/2013, tanggal 27 Maret 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP665/WPJ.04/2011 tanggal 23 Juni 2011,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00001/206/02/062/10 tanggal29 September 2010, atas nama Yayasan Pendidikan dan KesejahteraanPerusahaan Umum Listrik

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAANPERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO);

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), dalam hal inidiwakili oleh SOFYAN BASIR, selaku Direktur Utama PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), berkedudukan di JalanTrunojoyo Blok M 1/35, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :Dr. Richard C.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah diperuntukan kepadaUnit Induk Pembangunan VIII PT.

PLN (Persero) sebagaipihak yang melakukan pembebasan lahan untuk PembangunanPembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW diKabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, padahal PT. PLN (Persero)bukan sebagai penyelenggara pembangunan tersebut;Bahwa dengan demikian, keputusan a quo tidak sesuai denganPerjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purches Agreement) antaraPT. Bhimasena Power Indonesia dengan PT. PLN (Persero) selakuPembeli Tenaga Listrik yang dihasilkan oleh PT.

Lebihlanjut, Rencana Umum Kelistrikan Nasional tersebut juga memperkirakanbahwa kebutuhan listrik di Indonesia untuk Tahun 2014 mencapai 56.336MW, sedangkan perkiraan pasokan listrik di Indonesia untuk Tahun 2014hanya sebesar 18.015 MW. Berdasarkan data tersebut, telah jelas bahwaIndonesia (termasuk daerah Jawa, Bali dan Madura) sedang berada dalamkrisis listrik yang harus sesegera mungkin ditanggulangi;6.

Lebih lanjut,Rencana Umum Kelistrikan Nasional tersebut juga memperkirakan bahwakebutuhan listrik di Indonesia untuk Tahun 2014 mencapai 56.336 MW,sedangkan perkiraan pasokan listrik di Indonesia untuk Tahun 2014 hanyasebesar 18.015 MW. Berdasarkan data tersebut, telah jelas bahwaIndonesia (termasuk daerah Jawa, Bali dan Madura) sedang berada dalamkrisis listrik yang harus sesegera mungkin ditanggulangi;6.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Sumut Area MedanLAWAN- H.R. Iswandi

Bahwa merujuk pada fakta konkret bahwa konsumen yangtelah mengikat perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PEMOHONKEBERATAN dan untuk kemudian dikenakan tindakan Penertiban PemakaianTenaga Listrik (P2TL) oleh PEMOHON KEBERATAN adalah HR.

Rinaldi : sebagai AnggotaBahwa untuk mengukur pemakaian tenaga listrik dibangunan TermohonKeberatan maka ditempatkan kWh meter atau Alat Pembatas dan Pengukur yangselanjutnya disebut APP yaitu alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi dayalistrik dan mengukur energi listrik sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian JualBeli Tenaga Listrik tanggal 07 Juni 2011 antara PT PLN (Persero) WilayahSumatera Utara Area Medan Rayon Medan Kota dengan Konsumen atas namaSAIMAN.(9) Bahwa sesuai PERMENTAMBEN NO

Menjaga keamanan sambungan listrik yang berada pada bangunan / persilPelanggan.d.

, dan apabila pelanggan / konsumen melanggarketentuan pemakaian tenaga listrik maka dikenakan Tagihan Susulan disertaipemutusan aliran tenaga listrik.

Olehkarena Termohon telah membayar uang denda sebesar 25 % atau Rp. 4.607.562kepada Pemohon meskipun sesungguhnya Termohon tidak pernah mencuri listrikPemohon, maka Termohon merasa listrik di rumah Pemohon tidak diputuskan. Akantetapi ternyata Pemohon mengajukan tagihan rekening listrik yang digabungkandengan cicilan denda, sehingga karenanya Termohon tidak sanggup membayarcicilan dan tentunya berakibat kepada pembayaran rekening listrik.

Penggugat:
Josephina Fanggi Taka
Tergugat:
1.Direktur PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN) Pusat
2.Manager PT. Perusahaan Listrik Negara Persero Wilayah II NTT
3.Manager PT. Perusahaan Listrik Negara Persero Area Kupang

Penggugat:
Dian Purnama
Tergugat:
1.PT.Sumatera Bintang Mandiri (Group PT.Sumatera Muda Propertindo/Sumapro Group
2.PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cq. PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (WS2JB) Cq.PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) WS2JB Rayon Sukarami

(PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)
2.PT. (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) UNIT INDUK WILAYAH (UIW) ACEH
3.PT. (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) BANDA ACEH
4.PT. (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) LAMBARO

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ,TBK

PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PUSAT >< ANDRY SONDANG MARULI SIMANJUNTAK CS

MAINTZ & Co. sebagaimana diutarakan pada angka 2 diatasperusahaan Listrik Milik Belanda yang dinasionalisasi dan dinyatakanmenjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN) berdasarkan PeraturanPemerintah No. 18 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik danatau Gas Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi (Bukti P : 3).Bahwa pada saat itu sebelum diserahkan kepada PLN, semua perusahaanMilik Belanda yang dinasionalisasi termasuk NV.

MAINTZ & Co. ditampungpada Badan/Panitia Penampung Perusahaan Belanda yang dikenakannasionalisasi, dimana untuk bidang Listrik dan Gas badan tersebut disebutPenguasa PerusahaanPerusahaan Listrik dan Gas (P3LG) sebagaimanaditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 tentangPembentukkan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Bukti P : 4).Bahwa untuk selanjutnya NV.

MAINTZ & Co. dijadikan atau dileburkedalam Perusahaan Listrik Negara, dimana hal ini dengan tegas diaturdalam Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961 tentang Pendirian BadanPimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara, sebagaimana tersebut padapasal 1 huruf f (Bukti P : 5).Bahwa kemudian pada tahun 1965 Badan Pimpinan Umum PerusahaanListrik Negara (BPUPLN) yang didalamnya tergabung perusahaan Listrikdan Gas, dibubarkan, dan sejalan dengan pembubaran BPUPLN tersebutdidirikan 2 (dua) perusahaan negara, yaitu

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)2. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PGN).Hal tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum PerusahaanListrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara dan PerusahaanGas Negara (PGN).

Bahwa TERGUGAT Il menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakanPENGGUGAT memperoleh rumah yang terletak di Jalan Wijaya XillNo.9, RT. 001 RW. 04, Kelurahan Melawai, Kecamatan KebayoranBaru, Jakarta Selatan dari Perusahaan Listrik Belanda yang bernamaNV. MAINTZ & CO, dikarenakan Almarhum R.H.