YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 815/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PERUSAHAANUMUM LISTRIK NEGARA, tempat kedudukan di Gedung Lt. 4Jalan Trunojoyo Blok MI Nomor 135 Melawai, Jakarta Selatan,dalam hal ini diwakili oleh Agus Pribadi sebagai Ketua PengurusYPK PLN dan Hadi Budoyo sebagai Sekertaris Pengurus YPKPLN memberikan kuasa kepada Bobby

Putusan Nomor 815/B/PK/PJK/2017MEMUTUSKANMenolak permohonan banding dari Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP646/WPJ.04/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2001 Nomor 00001/206/01/062/10 tanggal 3Agustus 2010 sebesar Rp 5.042.586.884,00 atas nama Yayasan Pendidikandan Kesejahteraan Perusahaan Umum Listrik Negara (YPKPLN) NPWP01.605.536.0062.000 beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M Nomor 135Melawai

Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yangterkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PERUSAHAANUMUM LISTRIK

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Dkk

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)VSSUAIBIR

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), berkantor/berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 135 Kelurahan Selong, KecamatanKebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasahukumnya:1. M. RUMONDOR, SH., MH.; 2. JOHANIS TH. ARDJON, SH.; 3. D. HARI HARSANTO, SH; 4. LOLITA ADHYANA JOEDO, SH., M.Kn.; 5. EFRIZON, SE., SH.; 6. RISNANDAR85 RISNANDAR HALID, SH.;DR. NURLELY AMAN, SH., M.Kn.; Ir. SUWITO;NILAWATI, SH.;NURLELI, SH.;ABDUL AZIZ, SH.;Masingmasing sebagai Pegawai PT.

Perusahaan Listrik Negara seluas 1.195 m7; e Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugatyaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Tanjung Sarang Elangtertanggal 05 Juni 1998 atas nama PT.

Perusahaan Listrik Negara seluas1.195 m2; e Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 255.000,(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah); Menimbang85 Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebutdiucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei2011 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding danTergugat

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalbar

., kKeduanya Advokat /Penasihat Hukum, beralamat di Law Firm LEU POBAS &Partner, Advocates & Legal Consultant, Jl.Parit Haji HusinJl.Cahaya Baru Komp.Green Land Paris No.C6 Kota Pontianak,Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahuluPENGGUGAT;Lawan:PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Unit IndukPembangunan Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan LetjenSuprapto No.50 G Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal inidiwakili

sebagai berikut : Bahwa Pembangunan Tapak Tower Transmisi SUTT 150 kV merupakanProgram Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimanaPeraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016;halaman 8 dari 18 halaman perkara nomor 49/PDT/2019/PT PTKBahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yangditetapkan dalam Lampiran C8 pada Keputusan Menteri Energi dan SumberDaya Mineral Republik Indonesia Nomor 1415 K/20/MEM/2017 tentangPengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) AREA BULUNGAN VS RENNY SETIAWATI S, dkk

Suhartono dankeluarga masih bertempat tinggal di Radio Dalam dan saat itu belum adaaliran listrik:5. Bahwa pada tahun 1979, pada saat Bapak Ir. Suhartono sedangmeninjau tanahnya tersebut, yang bersangkutan didatangi oleh 2 (dua)orang yang mengaku petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN) danmeminta izin untuk membuat tiang Travo dan tiang listrik di tanah yangbersangkutan sampai PLN memiliki tanah lain dan memindahkan Travotersebut;6.

Segera memerintahkan PLN Jakarta Selatan untuk memindahkan tiangTravo dan tiang listrik yang berada di tanah milik ayah Penggugat;3. Menghukum PLN Jakarta Selatan membayar kompensasi penempatantiang Travo dan 3 (tiga) tiang listrik bagi pemilik tanah selama 34 tahunsebesar Rp500.0000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana Penggugatmenderita kerugian materil karena beberapa kali ingin menjual rumahnyanamun para peminat keberatan dengan adanya tiang Travo dan 3 (tiga)tiang listrik tersebut:4.

Pemohon Kasasi, karena sesuai bukti fotolokasi Bukti P3 dan Bukti T2 gardu listrik a quo tidak berada di lokasiTermohon Kasasi, hal tersebut yang diperkuat dengan keterangan SaksiToekiran di bawah sumpah dalam persidangan yang pada intinyamenerangkan bahwa posisi gardu listrik ada di samping parkiran SMAyang dahulunya saat dibangun gardu listrik adalah di atas tanah milikKostrad:3) Bahwa alangkah sangat tidak adil dan memiliki kepastian hukumbagi Pemohon Kasasi apabila perbuatan pembangunan gardu

yangdilakukan dahulu atau pada tahun 1977 harus dihitung, dikompensasikandan dibayar hingga saat ini dengan menggunakan nilai ekonomis saat ini,padahal Termohon Kasasi juga menikmati fasilitas yang diberikan darigardu listrik a quo yang notabene pada waktu itu (tahun 1977)keberadaan listrik sangatlah dinantinanti.

Nomor 1695 K/Pdt/2017kompensasi, karena berdasarkan Peraturan PerundangundanganKetenagalistrikan knhususnya yang berlaku pada tahun gardu listrik a quodibangun, dalam rangka penyediaan listrik untuk kKepentingan umum tidakdikenal kompensasi, lagipula Majelis Hakim Judex Facti juga sama sekalitidak mempertimbangkan faktafakta bahwa Pemohon Kasasi tidak asalbangun gardu listrik a quo, melainkan membangun setelah adanyapermohonan, memperoleh ijin penggunaan tanah untuk keperluan gardusesuai Bukti T1

ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA;DIREKTUR UTAMA PT. PLN (PERSERO);

Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusansebagaiberikut dalam perkara antara:ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA,yang diwakili oleh DIDIK SUPRIJADI,KewarganegaraanIndonesia, PekerjaanKetua Umum DewanPimpinan Pusat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik(AP2MI) Indonesia, Alamat Sekretariat Jalan Pandegiling IINo. 7 RT 02 RW 07 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan TegalSari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, 60262, selanjutnyadisebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING; MELAWANDIREKTUR

Perusahaan Listrik Negara (Persero);5 Menempatkan putusan ini dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat / Pembanding, Tergugat/Terbandingmengajukan kontra memori bandingtertanggal 21 Januari 2013 yangditerima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21Januari2013 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat /Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor : 74/G/2012/PTUNJKT tertanggal 22

Pelayanan Listrik Nasional Batam

YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAANPERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 221/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAANPERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA, beralamat diGedung Lt. 4 Jalan Trunojoyo Blok MI Nomor 135 Melawai,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Agus Pribadi, jabatanKetua Pengurus;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Bobby HadiPurnomo, Advokat beralamat di Tangerang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus

PP/M.XI1I/15/2013, tanggal 30 Januari 2013 junctoPUT.43035.R/PP/M.XII/15/2013, tanggal 27 Maret 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP665/WPJ.04/2011 tanggal 23 Juni 2011,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00001/206/02/062/10 tanggal29 September 2010, atas nama Yayasan Pendidikan dan KesejahteraanPerusahaan Umum Listrik

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAANPERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia;Direktur Utama PT. PLN (PERSERO),

Perusahaan Listrik Negara (PERSERO)Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman PengadaanBarang/Jasa PT.

Perusahaan Listrik Negara(PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, TentangPedoman Pengadaan Barang/Jasa PT.

Perusahaan Listrik Negara(PERSERO) atau objek sengketa, selama ini tidak ada jaminan kepastianhukum petugas pembaca meter listrik diIndonesia; Bahwa berdasarkan pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. PerusahaanListrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010,Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara(PERSERO) atau objek sengketa, selama ini merupakan Modern Slaverydalam proses produksi, sebagaimana perusahaan pengelola jasa pekerja4.6.

Perusahaan Listrik Negara(PERSERO) atau objek sengketa, sebagai pihak pertama pemberi kerja telahmelakukan korporasi indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme dalammekanisme tender pekerjaan pembacaan meter listrik pelanggan diIndonesia;KONKLUSI berdasarkan uraian atas fakta dan hukum sebagai berikut ; 6.1.6.2.Bahwa kebijakan bisnis PT.

(PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)
2.PT. (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) UNIT INDUK WILAYAH (UIW) ACEH
3.PT. (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) BANDA ACEH
4.PT. (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) LAMBARO

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Sumut Area MedanLAWAN- H.R. Iswandi

Bahwa merujuk pada fakta konkret bahwa konsumen yangtelah mengikat perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PEMOHONKEBERATAN dan untuk kemudian dikenakan tindakan Penertiban PemakaianTenaga Listrik (P2TL) oleh PEMOHON KEBERATAN adalah HR.

Rinaldi : sebagai AnggotaBahwa untuk mengukur pemakaian tenaga listrik dibangunan TermohonKeberatan maka ditempatkan kWh meter atau Alat Pembatas dan Pengukur yangselanjutnya disebut APP yaitu alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi dayalistrik dan mengukur energi listrik sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian JualBeli Tenaga Listrik tanggal 07 Juni 2011 antara PT PLN (Persero) WilayahSumatera Utara Area Medan Rayon Medan Kota dengan Konsumen atas namaSAIMAN.(9) Bahwa sesuai PERMENTAMBEN NO

Menjaga keamanan sambungan listrik yang berada pada bangunan / persilPelanggan.d.

, dan apabila pelanggan / konsumen melanggarketentuan pemakaian tenaga listrik maka dikenakan Tagihan Susulan disertaipemutusan aliran tenaga listrik.

Olehkarena Termohon telah membayar uang denda sebesar 25 % atau Rp. 4.607.562kepada Pemohon meskipun sesungguhnya Termohon tidak pernah mencuri listrikPemohon, maka Termohon merasa listrik di rumah Pemohon tidak diputuskan. Akantetapi ternyata Pemohon mengajukan tagihan rekening listrik yang digabungkandengan cicilan denda, sehingga karenanya Termohon tidak sanggup membayarcicilan dan tentunya berakibat kepada pembayaran rekening listrik.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO);

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), dalam hal inidiwakili oleh SOFYAN BASIR, selaku Direktur Utama PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), berkedudukan di JalanTrunojoyo Blok M 1/35, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :Dr. Richard C.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah diperuntukan kepadaUnit Induk Pembangunan VIII PT.

PLN (Persero) sebagaipihak yang melakukan pembebasan lahan untuk PembangunanPembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW diKabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, padahal PT. PLN (Persero)bukan sebagai penyelenggara pembangunan tersebut;Bahwa dengan demikian, keputusan a quo tidak sesuai denganPerjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purches Agreement) antaraPT. Bhimasena Power Indonesia dengan PT. PLN (Persero) selakuPembeli Tenaga Listrik yang dihasilkan oleh PT.

Lebihlanjut, Rencana Umum Kelistrikan Nasional tersebut juga memperkirakanbahwa kebutuhan listrik di Indonesia untuk Tahun 2014 mencapai 56.336MW, sedangkan perkiraan pasokan listrik di Indonesia untuk Tahun 2014hanya sebesar 18.015 MW. Berdasarkan data tersebut, telah jelas bahwaIndonesia (termasuk daerah Jawa, Bali dan Madura) sedang berada dalamkrisis listrik yang harus sesegera mungkin ditanggulangi;6.

Lebih lanjut,Rencana Umum Kelistrikan Nasional tersebut juga memperkirakan bahwakebutuhan listrik di Indonesia untuk Tahun 2014 mencapai 56.336 MW,sedangkan perkiraan pasokan listrik di Indonesia untuk Tahun 2014 hanyasebesar 18.015 MW. Berdasarkan data tersebut, telah jelas bahwaIndonesia (termasuk daerah Jawa, Bali dan Madura) sedang berada dalamkrisis listrik yang harus sesegera mungkin ditanggulangi;6.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN BARAT CABANGPONTIANAK ; GENERAL MANAGER PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN BARAT

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ,TBK

DALAM POKOK PERKARA ;Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;Membatalkan Putusan Arbitrase Nomor : 443/I/ARB-BANI/2012 , tanggal 8 Februari 2013 ;Menyatakan Turut Termohon telah melakukan wanprestasi ;Membatalkan Pejanjian Jual Beli Tenaga Listrik ( Power Purchase Agreement = PPA ) antara PT.PLN ( Persero ) Distribusi Jawa Barat Dan Banten dengan Kerjasama Operasi PT. Minerina Cipta Guna dan PT.

SUJANA SULAEMAN lawan BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI); PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) CQ PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DISTRIBUSI JAWA BARAT BANTEN.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (Persero) ;berkedudukan di Jl. Trunojoyo Blok M1/135 Kebayoran Baru,Jakarta 12160 ;Cq. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) DistribusiJawa Barat Banten, berkedudukan di JI.

Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli TenagaListrik (Power Purchase Agreement) antaraPEMOHON dan TERMOHON Untuk KapasitasTidak Tetap Pembangkit Listrik TenagaMinihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang4.200 kW, Kecamatan Cibeber, KabupatenLebak, Propinsi Banten, tertanggal 21 Juli 2008adalah sah dan mengikat Para Pihak;Menolak permohonan PEMOHON untuk menyatakan bahwaJual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement) antaraPEMOHON dan TERMOHON Untuk Kapasitas Tidak TetapPembangkit Listrik Tenaga

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Cq.PT.

Wiratman &Associates yang melakukan kajian kelayakanpembangkit listrik tenaga minihidro ( PLIM )Cikotok milik KSO PT. Minerina Cipta Guna danPT.

Membatalkan Pejanjian Jual Beli Tenaga Listrik ( Power PurchaseAgreement = PPA ) antara PT.PLN ( Persero ) Distribusi JawaBarat Dan Banten dengan Kerjasama Operasi PT. Minerina CiptaGuna dan PT. Bangun Bumi Bersatu untuk Kapasitas Tidak TetapPembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total KapasitasTerpasang 4.200 kW , Kecamatan Cibeber , Kabupaten Lebak,Propinsi Banten , tertanggal 21 Juli 2008 berikut Addendum Addendumnya ;5.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) Unit Induk Pembangunan (IUP) Sumatera Bagian Selatan (SUMBAGSEL)

Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berkedudukan di Jalan TrunojoyoBlok M No 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160. Cq. PT. Perusahaan ListrikNegara (Persero) Unit Induk Pembangunan (IUP) Sumatera Bagian Selatan(SUMBAGSEL) yang berkedudukan di Jin. Residen A. Rozak No : 2120, Sekojo,Kota Palembang, dengan ini memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tingg!

(T11.a)Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mtk halaman 21 dari 58 halaman12.13.Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: A.312/Al.824/DJPLtanggal 16 Maret 2020 tentang Pemberian Perpanjangan Izin MembangunKabel Listrik Bawah Laut 150 Kv SumateraBangka Kepada PT PLN(Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan yang padapokoknya menerangkan bahwa PEMOHON memperoleh perpanjangan izinMembangun Kabel Listrik Bawah Laut 150 Kv yang Wilayahnya meliputidari Tanjung Carat Kabupaten

Bangka Indah Cemerlang (BIC) sejumlah Rp650.000,00(enam ratus lima puluh ribu rupiah) per meternya namun saksi tidakmengetahui apa kegiatan pembangunannya;Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi permasalahan dalamperkara ini;Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2018 ada kegiatan pembangunanPembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang berdekatan dengan lokasitanah dalam perkara ini yang diganti rugi sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) per meternya;Bahwa saksi mengetahu bukti surat P5

Muntok Kab.Bangka Barat;Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari tanah yang saksi ukur tersebutadalah penggugat;Bahwa sepengetahuan saksi tujuan saksi melakukan pengukuran karenatanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan landing poin dalamproyek listrik milik PLN;Bahwa saksi melakukan pengukuran tanah tersebut dengan dihadiri olehpihak dari PT. Surveyor Indonesia (PT. SI), Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kab.

BangkaBarat;Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini dan saksi mengetahulmengenai adanya kegiatan pembangunan landing poin dalam rangkaproyek listrik milik pihak PLN;Bahwa saksi kenal dengan penggugat yang merupakan warga saksi;Bahwa saksi mengetahui letak tanah penggugat;Bahwa saksi mengetahui tanah penggugat ada terkena kegiatanpembangunan landing poin milik pihak PLN;Bahwa sepengetahuan saksi selain tanah penggugat, tanah sdr Edy Arifdan juga tanah PT.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) ULP KOTA MEDAN

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT PLN) PERSERO, c.q. DIREKTUR UTAMA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) VS BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BPHMS BNKP), dkk.

ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA VS DIRUT PT. PLN (PERSERO);

Perusahaan Listrik Negara(PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang PedomanPengadaan Barang/Jasa PT.

Perusahaan Listrik Negara (PERSERO)Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman PengadaanBarang/Jasa PT.

Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), atau objeksengketa;9 Bahwa Norma Konstitusionalitas petugas pembaca meter listrik, yang terjebakPengaturan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara(PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang PedomanPengadaan Barang/Jasa PT.

Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT.Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), atau objek sengketa, disamping tidak adanyasanksi administrasi, perdata dan pidana bila terjadi suatu pelanggaran, tidak adanyasyaratsyarat perlindungan hakhak konstitusional petugas pembaca meter listrik, tidakadanya jaminan kepastian hukum kontinuitas petugas pembaca meter listrik, tidakadanya kepastian terhadap jenjang karir dan kelanjutan

Perusahaan Listrik Negara (PERSERO)Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau Objek Sengketa, yang telahHalaman 27 dari 31 halaman.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero)

Motik, Kompleks Perumahan Bukit Permata Indah A10Kelurahnan Karya Baru, Kecamatan AlangAlang Lebar, KotaPalembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentokdengan register Nomor 59/SK/10/2020/PN Mtk selanjutnya disebutsebagai Penggugat;LawanPT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berkedudukan di JalanTrunojoyo Blok M No 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160. Cq.PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit IndukPembangunan (IUP) Sumatera Bagian Selatan (SUMBAGSEL)yang berkedudukan di Jalan Residen A. Rozak Nomor: 2120,Sekojo, Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa denganhak substitusi kepada Dr.