Ditemukan 127993 data
71 — 0
BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CENTRAL KEPRI Cabang Tanjung Balai Karimun, DONI,RATNA,
36 — 10
MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411)371317371318KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 101/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara permohonanpada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;Terhadap :Maria Silvi, bertempat
36 — 8
MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
53 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
JOPPY SANGER VS DIREKTUR UTAMA BALAI LELANG STAR CQ KEPALA CABANG SURABAYA, DKK
DIREKTUR UTAMA BALAI LELANG STAR CQ KEPALA CABANGSURABAYA, beralamat di Jalan Gayung Sari Timur Nomor 35Gedung Grahanawa Lantai 2, Surabaya;2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) SURABAYA, berkedudukan di Jalan Indra PuraNomor 5, GKN Lantai 1, Surabaya, di wakili oleh a.n.
26 — 4
MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
Kepala Balai Besar Wil. Sungai Pompengan Jeneberang,bertempat dan memilin domisili hukum tinggal di JalanSekolah Guru Perawat No. 3 Kota Makassar, PropinsiSulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Ir. KristianSimak, M.Si., Muhammad Saleh Talib, ST., MT., Nasira, ST.
Berita Acara kesepakatan Nomor: 149/73.09 BA/P2T/XII/2018tertanggal 5 Desember 2018 mengenai Hasil Musyawarah bentuk gantikerugian pengadaan tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilanmempertimbangkan bahwa yang menjadi substansi permohonan Pemohonpada pokoknya adalah agar dinyatakan sah penitipan uang ganti rugi yangtelah disetor ke Rekening Pengadilan Negeri Maros berdasarkan kwitansi SuratKuasa untuk membayar (SKUM) No. 3/Pdt.Kons/PN Mrs tertanggal 24 Juli 2019dari Kepala Balai
420 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN ; vs. H. OKTAFIANUS ALIAS YAN
PETER ANDRIANTO
Termohon:
KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA
26 — 15
Pemohon:
PETER ANDRIANTO
Termohon:
KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA
139 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKUMPULAN BALAI SAHABAT VS HENNY TANUWIDAJAJA, S.H, Notaris/PPAT Kota Surabaya, dkk.
Nomor 938 K/Pdt/2015Melestarikan Gedung Balai Sahabat", dan tidak untuk kepentingan yang lain(ic.
" (tandingan) tidak secara seksama memperhatikan danmeneliti Anggaran Dasar Perkumpulan Balai Sahabat (ic.
Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui Heru Sutanto telah membentukpengurus Perkumpulan Balai Sahabat "tandingan" berdasarkan AktaPernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan "Balai Sahabat" tanggal 22Februari 2010 Nomor 15 yang dibuat di hadapan Yanita Poerbo, S.H., Notaris diSurabaya adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, karena telah adapengurus Perkumpulan Balai Sahabat yang telah terbentuk lebih dahuluberdasarkan Akta Perkumpulan Balai Sahabat tanggal 29 Januari 2010 Nomor16, yang dibuat di hadapan
perkumpulan Balai Sahabat yang sah;3.
Yusuf Sutomo sebagai Wakil Sekretaris Perkumpulan Balai Sahabat untukmewakili Perkumpulan Balai Sahabat di depan persidangan adalah sah, karenapenetapan Heru Sutanto dan Ir.
Doni Wijaya
Termohon:
1.Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera
2.Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara
52 — 19
Pemohon:
Doni Wijaya
Termohon:
1.Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera
2.Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera UtaraBALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Sumatera Utara,alamat di Jalan Sisingamaraja Km. 5,5 No. 14, Medan, sebagaiTERMOHON II.Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan NegeriMedan Nomor 32/Pid.Pra/2021/PN.Mdn, tanggal 14 Juni 2021,tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari sidang;Setelan membaca berkas perkara dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti Surat dan saksisaksi yang diajukan
sumateraPada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dikantor balai pengamanan danpenegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, termohon mengeluarkan surat tanda penerimaan barang dengan memaksa HERIPRAMANA yang bekerja sebagai agen kargo pengiriman barang untukmenandatangai surat serah terima barang / menyita dokomen surat sertifikathewan badan karentina pertanian dan hewan marmosets /monyet kecil.Setelah dikonfirmasi kepada tergugat bahwa satwa marmosets tersebuttelah dititip rawatkan kepada tergugat
P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan danPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengamanan danpenegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.4.
Sesuai memori permohonan praperadilan a quo, permohonanpraperadilan ditujukan kepada instansi/iembaganya bukan kepadapimpinan/kepala dari instansi/lembaga, yaitu kepada1) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan Wilayah Sumatera sebagai Termohon I.2) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utarasebagai Termohon Il.2.
P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Unit PelaksanaTeknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unitpengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistemnyayang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DirekturJenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemc.
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Idham, SE.M.Kes
92 — 13
Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Idham, SE.M.KesPENETAPANNomor 7/Pdt.PKons/2021/PN BarDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN, berkedudukandi Makassar, yang diwakili oleh JUMARDI, ST.
,MT,Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatanselaku Kuasa Pengguna Anggaran Balai PengelolaKereta Api Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikankuasa kepada HASMAN SYUHAS, S.T., dkk, PPKPengadaan Tanah Wilayah Kabupaten Barru danPangkep/Staff Balai Pengelola Kereta Api Sulawsi Selatan,beralamat di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Lalolang,Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021 yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barrupada tanggal
Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar Parepare di Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dariKantor ATR/BPN Kabupaten Barru Nomor : AT.01.02/993/73.11/VII/2020 tanggal28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P10;Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian danPengangkatan dari dalam Jabatan Administor di Lingkungan KementerianPerhubungan Nomor : SK.1017 Tahun 2021 dari Menteri Perhubungan tanggal 7April 2021, selanjutnya diberi tanda P11;Fotocopi Keputusan Kepala Balai
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
ILYAS ZAINUDDIN
14 — 7
Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
ILYAS ZAINUDDIN
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
IBRAHIM
49 — 10
Pemohon:
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
IBRAHIM
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA CS.
BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA Pembanding d/h Tergugat ;2. M. Roem Rachman Pembanding II d/h Tergugat II ;3. Ny. Nani Thaifur Pembanding III d/h Tergugat III ;Hal 9 dari 17 hal.Put.No.2836 K/Pdt/20094. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Pembanding IV d/h Tergugat IV ;.
Balai LelangMandiri Prasarana), ikut bertanggung jawab atas pelelangan yang tidak terlaksanakarena syarat lelang tidak terpenuhi;Bahwa Penggugat telah terbukti menitipkan uang jaminan sebesar Rp2.000.000.000, (dua milyar rupiah) untuk ikut lelang barang Tergugat IV PT.
HERMAN
Termohon:
Kepala Balai Krantina Pertanian Kelas II Tarakan
7 — 0
Pemohon:
HERMAN
Termohon:
Kepala Balai Krantina Pertanian Kelas II Tarakan
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVI AMBON
Tergugat:
EKLIOPAS SOPLANIT
53 — 12
Penggugat:
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVI AMBON
Tergugat:
EKLIOPAS SOPLANITDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata padaperadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara antara :BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVI AMBONSelanjutnya disebut sebagai : PenggugatLawanEKLIOPAS SOPLANIT, Pekerjaan Nelayan, alamat di Negeri Tawiri,RT. 001/RW. 004 Kec.
Bahwa tanah dimaksud Penggugat peroleh dengan cara membelidari Hendro Lumangko dan Leady Angelina Riyono sebesarRp. 3.000.000.000, (tiga milyardrupiah) dengan menggunakan Anggaran DIPA Balai PelaksanaJalan Nasional IX Ambon, Tahun Anggaran 2015 Nomor:033.04.1.448007/2015 tanggal 14 November 2014, dengan buktikepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: SHM 177, tanggal10 Oktober 1983 dengan nama pemegang Hak atas nama HendroLumangko dengan batasbatas sebagaimana terlampir dalamSurat ukur Nomor:
Rakyat (Balai PelaksanaanJalan Nasional XVI) dengan Itikad baik telah menguasaisebidang tanah yang terletak di: Jalan Laha ke Ambon, NegeriTawiri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku,Luas 4.885 M2 (empat ribu delapan ratus delapan puluh limameter perseg)).4.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan sertamenghindarkan diri dari tindakantindakan hukum antara lain,menjual, memindah tangankan, menghibahkan, menyewakan,dan menggadaikan tanah Hak Pakai atas namaKementrian Pekerjaan Umum, dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan JalanNasional XVI Ambon, kepada pihak ketiga dan atau pihaklain, sebelum ada Keputusan mengenai pokok perkara danagar dapatmempertanggungjawabkan kepemilikan tanahtersebut secara hukum ; 2.
Menyatakan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslaag) atastanah Hak Pakai Kementrian Pekerjaan Umum, danKEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, BALAIPELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX AMBON, yang telahberganti nama menjadi BALAI PELAKSANAAN JALANNASIONAL XVI AMBON:;6.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Rabana
48 — 22
Pemohon:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Rabana
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Yupa
49 — 16
Pemohon:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Yupa
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
SYAFRUDDIN
52 — 48
Pemohon:
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
SYAFRUDDIN
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Lawang
49 — 19
Pemohon:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Lawang
Riccy Sulistio
Tergugat:
1.PT JBA Indonesia Balai Lelang Mobil (Kantor Pusat)
2.JBA Indonesia Balai Lelang Mobil Cabang Tipar Jakarta Utara
162 — 115
Penggugat:
Riccy Sulistio
Tergugat:
1.PT JBA Indonesia Balai Lelang Mobil (Kantor Pusat)
2.JBA Indonesia Balai Lelang Mobil Cabang Tipar Jakarta Utara