Ditemukan 4676116 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Memperjualbelikan narkotika sebagaimana dalam dakwaan
Pencurian dalam keadaan memberatkanâ sebagaimana dalam dakwaan primair
Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
1. salah menerapkan hukum;
2. tidak mengadili sebagaimana mestinya;
Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwaan kedua
Menyimpan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua
Secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwa kesatu
Melakukan penyimpanan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan
Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114
Register : 16-04-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Kdi Tanggal 20 Oktober 2015 — AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN, SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH NAMA MENJADI PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE (PT. MPM FINANCE) PADA TAHUN 2012 Cq. PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE CABANG KENDARI, SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH NAMA MENJADI PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCECABANG KENDARI, dkk SEMULA SEBAGAI PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING, SEKARANG SEBAGAI PARA TERMOHON KASASI
98 — 33
98 — 33
AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN, SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH NAMA MENJADI PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE (PT. MPM FINANCE) PADA TAHUN 2012 Cq. PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE CABANG KENDARI, SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH NAMA MENJADI PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCECABANG KENDARI, dkk SEMULA SEBAGAI PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING, SEKARANG SEBAGAI PARA TERMOHON KASASI
Perusahaan pembiayaan PT Austindo Nusantara Jaya Finance yang berkedudukandi Jakarta Selatan, sebagaimana telah dirubah nama menjadi PT.Mitra PinasthikaMustika Finance (PT.MPM Finance) pada tahun 2012 Cg PT Austindo NusantaraJaya Finance Cabang Kendari, sebagaimana telah dirubah nama menjadi PT MitraPinasthika Mustika Finance cabang Kendari yang berkedudukan di komplek RukoSenopati Land Blok A selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;2.
KdiDengan tidak dimintakannya Pembatalan PPK dan Kuasa maka gugatan Penggugattidak memiliki dasar hukum untuk memohonkan Pembatalan Akta Fidusia yang manaPPK dan Kuasa tersebut mengikat dan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 danPasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Jo Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 4UndangUndang No. 42 Tahun 1999 tentang jJaminan fidusia.6.
Menanggapi Posita Penggugat angka 12 yang pada intinya menyatakan akibat daritidak melaporkan pembuatan Akta fidusia tersebut Tergugat telah melakukanperbuatan melanggar hukum, Kembali Tergugat tegaskan sebagaimana dalam EksepsiTergugat dimana Penggugattidak dapat mendalilkan Perbuatan Melanggar hukum apadilakukan oleh Tergugat!
, Apa yang menjadi kerugian dari Penggugatserta hubungansebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian yang diderita olehPenggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata.DALAM REKONPENSI1. Bahwa dalil dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun jawaban pokokperkara (Konpensi) dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi ini;Halaman 9 dari 38 halaman Putusan No. 34/Pdt.G/2015/PN. Kdi2.
:"Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat 3Undangundang Perlindungan Konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum"..
Register : 18-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 03-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 142/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 42
104 — 42
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hinggaputusan ini diucapkan sebesar Rp341.000 (tiga ratus empat puluh satu riburupiah);Bahwa pada saat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebutdiucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan dihadiri olehPenggugat dan Tergugat;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya di sebutPembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuatoleh
Perkawinan tersebut telah dicatatkandi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur,sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 352/180/II/2005tertanggal 28 Februari 2005;Bahwa Terbanding telah bercerai dengan Pembanding di PengadilanHlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 142/Pdt.G/2019/PTA.JK.Agama Jakarta Pusat berdasarkan putusan Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA JP.tertanggal 2 Mei 2016. Dan berdasarkan Akta Cerai Nomor 0514/AC/2016/PA JPtertanggal 01 Juni 2016.
Demikian pulaTergugat asal berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi, sekaligusberkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi (gugatan balas);Dalam KonvensiMenimbang, bahwa atas dalildalil Penggugat Konvensi/Terbandingtentang tuntutan hadhanahnya tersebut di atas, telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, sebagaimana telahdipertimbangkan dengan tepat dengan memberikan alasanalasan danmengemukakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara hadhanah ini,sebagaimana tersebut dalam
(TantePenggugat) serta suratsurat bukti, serta setelah mendengarkan pendapat dankeinginan serta kehendak anak a quo yang telah menentukan hak untuk memilihberada dalam asuhan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai lbu kandungnya,sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pada tanggal 25 Juli 2019;HIm. 7 dari 14 hlm. Put.
amanat dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang PerubahanHlm. 8 dari 14 hlm.
Register : 29-03-2017 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 43/Pdt.G/2017/PTA JK Armadany Harahap Binti Tagor Muda Harahap VS Faris Riza, SE. Bin Hariry Syamsoeri
44 — 62
44 — 62
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 366.000,(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebutPembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal17 Februari 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur.
Terbanding semula beralamat sebagaimana dikemukakan dalam putusantingkat pertama, namun Pembanding telah memperbaiki alamat tersebutsuratnya tanggal 17 April 2017, sebagaimana dikemukakan pada identitasputusan tingkat banding ini;Menimbang, bahwa alasan gugat cerai yang diajukan Pembandingadalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sering terjadi keributan,Pembanding pernah mengajukan gugat cerai pada tahun 2014 kemudianberdamai, namun rumah tangga tersebut tetap terjadi percekcokan danperselisihan
Lagi pula gugatan Pembandingtentang pemeliharaan anak/hadionah sekalipun menurut ketentuan hukumnormatif menjadi hak ibunya, namun atas pertimbangan kemaslahatan danketenangan serta terjaminnya perhatian yang utuh dalam pengasuhan anak,maka Majelis Hakim Banding meyakini akan lebih baik dan aman kalau anakanak tersebut tetap pada posisi sekarang ini, sebagaimana tersebut di atas,namun perlu dipahami oleh Pembanding dan Terbanding bahwa ketentuantersebut hanya merupakan hak/hadionah atas kedua anak
,tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1438 Hijriahdapat dikuatkan, dengan pertimbangan hukumnya menjadi pertimbanganMajelis Hakim Banding, namun perlu diperbaiki redaksi amar putusan tersebutsehingga secara lengkap berbunyi sebagaimana yang akan dikemukakandalam amar putusan a quo;Him. 7 dari 9 him. Put.
No. 43/Pdt.G/2017/PTA JK Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkatbanding dibebankan kepada Pembanding,Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini
Register : 09-01-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA JK Penggugat melawan Tergugat
108 — 79
108 — 79
, para advokat yang berkantor di KantorHukum Hermanto & Partner yang beralamat di MT.Haryono Residen Jalan Otista Raya Nomor 60 Lt. 9/ 9As,Hal 1 dari 11 hal Anonimisasi Pts No.9/Pdt.G/2019/PTA JKtanggal 10 Agustus 2017 yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadailan Agama Jakarta Selatan Nomor862/Pdt.G/8/2017, semula sebagai Tergugat sekarangsebagai Terbanding.Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.DUDUK PERKARAMengutip segala uraian sebagaimana
Karenannyasegala hal terkait akibat hukum yang ditimbulkan, menganut dan tundukpada hukum perdata umum, baik terkait masalah harta bersamamaupun harta waris .Bahwa Karena itu Pembanding adalah merupakan satusatunya isteridan ahli waris almarhum Satria Rifai yang berhak atas segala hartabersama dan harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum,sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 9 Oktober 2009, danSurat Keterangan Ahli Waris Nomor 36/L/Not/X/2009 tanggal 2009.Bahwa oleh karena itu Pembanding
saudara almarhum satriaRifai fiantaranya 5 (lima) orang Ilakilaki dan 3 (tiga) orang perempuan,adalah sudah benar sudah sesuai dengan aturan syari.hal 5 dari 11 hal Anonimisasi PTS No.9/Pdt.G/2019/PTA JKBahwa Penetapan Ahli Waris adalah berupa permohonan, nilai kekuatanpembuktiannya hanya mengikat pada diri Pemohon saja, tidakmempunyai kekuatan mengikat pada orang lain atau pada pihak ke tiga.Bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 026/Pdt.P/2010/PA JS., telahsesuai dengan ketentuan perundangundangan sebagaimana
PutusanputusanPengadilan tersebut membuktikan bahwa Terbanding juga adalah sebagaiisteri sah almarhum Satria Rifai.Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat dua orang isteri almarhumSatria Rifai, yaitu Pembanding dan Terbanding, yang mengaku samasamaberhak atas harta peninggalan almarhum Satria Rifai sebagaimana objekgugatan dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbanganhukumnya dalam halaman 72, menyebutkan bahwa mengenai perkara warisyang didalamnya mengandung
Dengan demikian makagugatan Penggugat Rekonpensi/ Terbanding, telah tepat dinyatakan tidakdapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkaan pertimbanganpertimbangan tersebut,Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, harus dibatalkan.hal 9 dari 11 hal Anonimisasi PTS No.9/Pdt.G/2019/PTA JKMenimbang, bahwa perkara ini bukan perkara perkawinan, melainkanperkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli waris, dan dalam hal iniPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang dikalahkan,sebagaimana
Register : 31-05-2017 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 66/Pdt.G/2017/PTA.JK Penggugat:
Dra. Mutmainnah,TP, MBA, binti H. Andi Temmu Page
Tergugat:
Drs. Achmad Nuzul Qamal bin HMA Alimoeddin
79 — 0
Dra. Mutmainnah,TP, MBA, binti H. Andi Temmu Page
Tergugat:
Drs. Achmad Nuzul Qamal bin HMA Alimoeddin
79 — 0
Register : 13-06-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Pti Tanggal 16 Juni 2022 — 1.Jupri
2.Komsinah
66 — 15
66 — 15
Register : 26-10-2015 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 120/Pdt.G/2015/PTA.JK Wisnu Prasadya bin Daan Sulaiman MELAWAN Luciana binti Lesmono
84 — 58
84 — 58
Menetapkan Penggugat mendapat (setengah) bagian dari harta bersama dan Tergugat mendapat (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas setelah terlebih dahulu dikeluarkan biaya renovasi rumah tersebut sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang menjadi hak Tergugat;4.
Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama berupa harta tidak bergerak (2 a) dan harta bergerak sebagaimana tersebut pada butir (2 b) di atas dengan ketentuan (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan (setengah) bagian menjadi milik Tergugat, setelah terlebih dahulu dikeluarkan biaya renovasi rumah tersebut sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang menjadi hak Tergugat, apabila harta tersebut tidak bisa dibagi secara riil atau natura maka
Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersamaberupa harta tidak bergerak (2 a) dan harta bergerak sebagaimana tersebutpada butir (2 b) di atas dengan ketentuan '% (setengah) bagian menjadimilik Penggugat dan % (setengah) bagian menjadi milik Tergugat, setelahterlebih dahulu dikeluarkan biaya renovasi rumah tersebut sebesarRp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang menjadi hakTergugat, apabila harta tersebut tidak bisa dibagi secara riil atau naturamaka akan dijual
Dalildaliljawaban Pembanding yang dikaburkan dalam putusan a quo yangrinciannya sebagaimana dalam memori banding Pembanding;Bahwa amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor2623/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 21 Mei 2015 cacat hukum karena tidaksejalan dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan AgamaTingkat pertama sebagaimana tercantum pada halaman 28 putusan yangrinciannya sebagaimana dalam memori banding Pembanding;Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama berpendapatsalah
Dalam amar putusan hanyaada menyatakan gugatan dapat diterima atau gugatan tidak dapat diterima.Jika gugatan dapat diterima baru kemudian dapat dinyatakan gugatandikabulkan untuk seluruhnya atau dikabulkan sebagian;Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Agama tingkat pertama sebagaimana tercantum pada halaman28 putusan yang rinciannya sebagaimana dalam memori bandingPembanding;Bahwa yang menjadi objek gugatan bukanlah tanah dan bangunan rumahyang terletak di Jakarta
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agamatingkat pertama sebagaimana tercantum pada halaman 28 putusan telahmembuat penyelesaian sengketa menjadi kabur dan menguntungkanTerbanding;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama telah memutusrangkaian kronologi faktafakta hukum sehingga keadilan tidak dapatditegakkan.
Atas dasar itu,permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akanmengadili materi perkara;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapatdengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagiangugatan harta bersama yang diajukan oleh Terbanding, dengan amar sebagiantersebut dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagaimana akandiuraikan di bawah ini:Him. 6 dari 14 hlm. Put.
Register : 07-03-2017 — Upload : 14-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA.JK PENGGUGAT VS TERGUGAT
21 — 14
21 — 14
., (Satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusanPengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 5 Januari 2017;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telahmengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017,sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat danditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur.Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat
No. 35/Pdt.G/2017/PTA JKBahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal13 Februari 2017, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor0316/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 14 Februari 2017, yang dibuat danditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan memoribanding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 16 Februari 2017;Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingberdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yangdibuat
dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur,Nomor 0316/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 1 Maret 2017;Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage melaluiPengadilan Agama Depok, dengan suratnya tertanggal 19 Januari 2017, akantetapi Pembanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalamSurat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkas (inzage), Nomor0316/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 1 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatanganioleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur
boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Pembanding,begitu pula Pembanding selaku bapaknya, tetap mempunyai hak untukberkunjung/menjenguk, dan membantu, mendidik, serta mencurahkan kasihsayangnya, mengajak jalanjalan, serta sekalisekali bermalam, apabiladikehendaki, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yangdianut dalam Pasal 2 angka (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002,Tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan terhadap anak tersebutditetapkan sebagaimana
No. 35/Pdt.G/2017/PTA JKdipertimbangkan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkandengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alin MazjelisHakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya dalam putusan a quo;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuaiPasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang
Putus : 12-09-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1492 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 12 September 2017 — Didi Antono alias Didi bin (alm) Aluk;
953 — 531 — Berkekuatan Hukum Tetap
953 — 531 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan menghukum Terdakwa menggunakan Pasal 3 UU Tipikor. Penuntut umum keberatan dengan putusan judex factie itu dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ... [Selengkapnya]
Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keberatan Penuntut Umumbahwa seharusnya dalam perkara Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
Terdakwa tidakmempunyai kualitas sebagai pemangku jabatan pemerintahan tentu tidakdapat menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 junctoPasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Terdakwa hanyadipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiriatau orang lain.Bahwa pemahaman kata "setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 2dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diartikan siapa saja baikswasta maupun pemangku jabatan publik/oemerintahan.
kata "kedudukan dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahkedudukan dalam jabatan publik atau pemerintahan, bukan kedudukan dalamjabatan pnivat atau swasta;Bahwa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur penggunaan kewenangan,kedudukan atau sarana yang
ada pada pegawai, penyelengara negara,pemangku jabatan Negara/pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangannegara/daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Register : 28-09-2022 — Putus : 09-11-2022 — Upload : 16-11-2022
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trk Tanggal 9 Nopember 2022 — KONTRUCINDO MANDIRI, Sebagaimana Akta Pendirian No 335 tgl 30 April 2004 dibuat dihapan Notaris BENEDIKTUS BOSU, SH sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran dasar No 108 tangal 18 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris TJO PRATIWI COKRO, SH, MKn, diwakili oleh MERRY CRISNAWATI selaku direktur.
2.CV.
69 — 20
2.CV.
69 — 20
KONTRUCINDO MANDIRI, Sebagaimana Akta Pendirian No 335 tgl 30 April 2004 dibuat dihapan Notaris BENEDIKTUS BOSU, SH sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran dasar No 108 tangal 18 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris TJO PRATIWI COKRO, SH, MKn, diwakili oleh MERRY CRISNAWATI selaku direktur.
2.CV.AKSA ADICANDRA, sebagaimana Akta Pendirian No 36 tanggal 21 Maret 2018, dibuat dihadapan Notaris MOHAMAD IBRAHIM, SH diwakili oleh DWI PURBA SWANTARA selaku Direktur
3.CV.SURAMADU, sebagaimana Akta pendirian No 18 tanggal 25 september 2018, dibuat dihadapan Notsri BENEDIKTUS BOSU, SH sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No 112 tanggal 19 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris TJO PRATIWI COKRO, SH, MKn yang dalam hal ini diwakili CHOIRUS SOLEH selaku Direktur
Tergugat:
3.Joko Widodo, S.ST.
Register : 08-01-2020 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pti Tanggal 22 Januari 2020 — SUMARNI
57 — 10
57 — 10
pertimbangan hukum yang teruraidiatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati beroendapat bahwa cukupberalasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankankepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
Register : 18-04-2022 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti Tanggal 30 Mei 2022 — RUSWATI Binti Alm. WARSAN
112 — 46
112 — 46
Warsan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana
Register : 30-06-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN PATI Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Pti Tanggal 5 Januari 2021 — Penggugat:
KASNI binti PUK HADI
Tergugat:
1.WAHYU SRI LESTARI binti SUKANTO
2.Sekretaris Desa Genengmulyo kecamatan Juwana Kabupaten Pati
3.Sekretaris Desa Genengmulyo
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Genengmulyo kecamatan Juwana Kabupaten Pati
2.SUDARSONO
3.Kepala Desa Genengmulyo
206 — 85
206 — 85
Register : 07-11-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2641/Pdt.G/2016/PA.TA Tanggal 18 April 2017 — Penggugat dan Tergugat
8 — 0
8 — 0
Register : 23-01-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 250/Pdt.G/2017/PA.TA Tanggal 28 Februari 2017 — Penggugat dan Tergugat
8 — 0
8 — 0
Register : 04-12-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2966/Pdt.G/2017/PA.TA Tanggal 30 Januari 2018 — PENGGUGAT TERGUGAT
13 — 0
13 — 0
Register : 09-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 123/Pdt.G/2017/PA.TA Tanggal 30 Mei 2017 — Penggugat dan Tergugat
17 — 0
17 — 0
Register : 03-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2404/Pdt.G/2017/PA.TA Tanggal 21 Nopember 2017 — Penggugat dan Tergugat
10 — 0
10 — 0
Register : 30-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-03-2021
Putusan PN PATI Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Pti Tanggal 12 Februari 2020 — Pemohon:
1.MARGONO DWI SAPUTRO
2.WAHYU YUNIARTIKA
46 — 9
1.MARGONO DWI SAPUTRO
2.WAHYU YUNIARTIKA
46 — 9
Register : 10-05-2022 — Putus : 17-05-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan PN PATI Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pti Tanggal 17 Mei 2022 — 1.M. Fatkhun Na'im
2.Nur Hamimah
98 — 30
98 — 30