Ditemukan 555862 data
Terbanding/Terdakwa : MUJI ADIANTO
87 — 45
7 ayat 2 huruf (d) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut, Penuntut Umumdalam surat tuntutannya Nomor Reg.
Perkara PDM 72 /O.2.14/Eku.2/12/2021,tanggal 10 Desember 2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan NegeriPangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskansebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Muji Adianto telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
Bahwa penerapan terhadap barang bukti sebagai sarana dalammelakukan tindak pidana perikanan haruslah memperhatikan berbagaiaspek: Aspek yuridisBahwa aspek yuridis adalah melekat pada ketentuan hukum yangdilanggar dan yang terbukti, dalam hal ini terdakwa MUJI ADIANTOditutut melanggar Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.Dalam pasal yang di
tentang Perikanan: benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkandari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara ataudimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.Dan Pasal 104 ayat (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan : bendadan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan daritindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.
Menyatakan terdakwa MUJI ADIANTO telah terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo UndangUndang RINomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;2.
AGUS RAHMAT. SH
Terdakwa:
1.HARUN ROSYIDIN Bin ADIN Alm
2.MUHAMAD ALDY TOLAHULIA Alias AMBON Bin MUHAMMAD SOLEH T.
15 — 9
1.JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
2.ALKE MARIO, S.H.
3.ANNISA AYU MULIA, S.H.
Terdakwa:
AHMAD alias AMAT bin MASHOR
39 — 17
1.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
2.MASDEN KAHFI, SH
3.PRIHANIDA DWI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
HARTONO Bin MUSA Alm
39 — 40
Arief Wirawan, SH. MH.
Terdakwa:
1.Sandi Lao Tri Putra alias Sandi
2.Dewa Gede Santika
3.Zakaria
53 — 22
tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang jika niat itu telah ternyata dariadanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukansematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang
Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo.UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUABahwa terdakwa I. SANDI LAO TRI PUTRA alias SANDI bertindakbaik secara sendirisendiri ataupun bersamasama dengan terdakwa Il.DEWA GEDE SANTIKA dan terdakwa III.
tentangPerikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPe Kedua: Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88juncto Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto Pasal 53 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraAlternatif
tentang Perikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahanatas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto Pasal 53 KUHP, yang unsurunsur tindak pidananya adalah sebagaiberikut:1.
Pasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 KUHP, serta pasalpasal lain dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:Hal 37 dari 39Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PNDps.1.Menyatakan terdakwa . SANDI LAO TRI PUTRA alias SANDI, terdakwa Il.DEWA GEDE SANTIKA, dan terdakwa III.
DANANG LEKSONO WIB, S.H., M.H.
Terdakwa:
M. ARIFIN alias ARI bin Alm. JARMAN
91 — 10
sekoci diturunkan sambil membawa jarring untuk melingkariikan yang terkumpul setelah itu jarring diangkat dan dinaikkan ke kapal.Bahwa kegiatan terdakwa selaku nahkoda KM CAHAYA dalam halmelakukan kegiatan penangkapan 315kg ikan jenis kembung tanpadilengkapi dokumendokumen yang sah yaitu tanpa dillengkapi Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 tentangperubahan UU RI No. 31 Tahun 2004
yang terkumpul setelah itu jarring diangkat dan dinaikkan ke kapal.Bahwa kegiatan terdakwa selaku nahkoda KM CAHAYA dalam halmelakukan kegiatan penangkapan 315kg ikan jenis kembung tanpadilengkapi dokumendokumen yang sah yaitu tanpa dillengkapi Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI).Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN TnrPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No.45 Tahun 2009 tentangperubahan UU RI No. 31 Tahun 2004
setelah ditanyakan kepada terdakwa jika terdakwaselaku nahkoda KM Cahaya dalam melakukan kegiatan pelayaran diPerairan Talisayan tanpa dilengkapi Surat ijin berlayar yang dilkeluarkan olehHalaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN TnrSyahbandar, atas hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolres Berau Guna proses hukum lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdalam Pasal 98 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31Tahun 2004
Berlayartanpamemiliki Surat PersetujuanBerlayar yangdikeluarkan oleh SyahbandarMenimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud berlayaradalah bepergian dengan kapal;Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 42 ayat (3) UU RINo.45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentangperikanan menyatakan bahwa: Setiap kapal perikanan yang akan berlayarmelakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhanperikanan wayjib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan
Dengan demikian unsurBerlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan olehSyahbandar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 UU RINo.45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentangperikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
SAHRUDIN BIN LESANG
79 — 69
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajaMemiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapanikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diWilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan olehNelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua Jjenis ikan bisamasuk dalam jarring, baik ikan kecil maupun ikan besar.wonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.Subsidiair :wonnn Bahwa terdakwa SAHRUDIN BIN H.
Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua Jjenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besar.nonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN.KdiMenimbang, bahwa terhadap
PN.Kdipasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkaan dakwaan Primair,dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaanPrimair sebagaimana diatur dalam pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak
BAMBANG NURDYANTORO, S.H., M.H.
Terdakwa:
ABD. MUID Bin BADOLLA
46 — 15
1.KRISNA PRAMONO,SH.
2.BAIQ NURJANAH,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
H. SAGENA
22 — 16
AGUS WIDIYONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
RAHWINI bin NAYU alm.
23 — 10
MUSYAWWIR NURTAN,SH
Terdakwa:
Daniel Moloku Alias Talo
66 — 23
Pasal 8 ayat (1) Undang undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dan ditambah dalam UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentangPerikanan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;2.
Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan5Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalampersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksi yang memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut:1.
Pasal 8 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam UndangUndang No. 45 tahun2009 tentang Perikanan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut: Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; Unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan; Unsur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan
Pasal 8 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam UndangUndang No. 45 tahun2009 tentang Perikanan, pasalpasal dari UndangUndang No. 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :MENGADILI1.
ANDI SAHRIAWAN, SH. MH
Terdakwa:
RIZAL Bin DG MUHIR
37 — 15
Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H.
Terdakwa:
H HENDRA Bin H RAFII
46 — 8
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
YONGKI HERMANUS Alias YONGKI
65 — 17
YONGKI terbuktibersalan melakukan tindak pidana yang memiliki dan / atau mengoperasikankapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas,yang tidak memiliki SIPI DAN Sebagai Nahkoda yang berlayar tidak memiliki suratizin berlayar kapal berpikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar yangmelanggar Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004
Pasal 42 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahanatas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.2. Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa YONGKI HERMANUS AliasYONGKI berupa pidana penjara masingmasing selama 7 (tujun) bulan dandenda sebesar Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditanan.3.
BARTEND GT 12, ikan hasiltangkapan dan semua kelengkapan dalam kapal di bawa ke Dermaga DitpolairudPolda NTT dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.DANKEDUA:Bahwa ia terdakwa YONGKI HERMANUS Alias YONGKI, pada hari Senintanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.45 Wita atau setidaktidaknya pada suatuwaktu tertentu
Pasal 42 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan apapun;Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN OlmMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Unsur setiap orangMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harusharus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaktidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 143/
1.Dr. R.M Yusuf Trisnajaya SH MH
2.ADIA PRATISTIA, S.H.
Terdakwa:
ARDIAN Als IYAN Bin ISKANDAR
37 — 25
SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
SUDERMAN
28 — 6
Perkara: PDM210/K.ETAP/12/2018 yang dibacakan di persidangan oleh PenuntutUmum pada tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntutsupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan : 1 Menyatakan terdakwa SUHERMAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana "melanggar ketentuandaerah. ialur.dan waktu atau musim penangkapan ikansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggarPasal 100 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikananjo Pasal 7 Ayat (2
/K.ETAP/12/2018, dengan Dakwaan alternatif, yangselengkapnya berbunyi sebagai berikut:Bahwa terdakwa SUHERMAN, pada hari Senin tanggal 26 November2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan November 2018 ataupada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Koordinat0125'064"LS 10859'24"BT perairan laut Kepulauan Karimata KabupatenKayong Utara Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Ketapang berdasarkan Pasal 106 UndangUndangNo.31 Tahun 2004
Saat terdakwa ditanya mengenaidokumendokumen kelengkapannya, terdakwa tidak ada memiliki SuratIjin Penangkapan Ikan (SIPI) di daerah atau jalur penangkapan diperairan laut Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara ProvinsiKalimantan Barat.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 7Ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.Menimbang
tentang perikanan juncto Pasal 7 Ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.
31 Tahun 2004 tentang perikanan telah terpenuhi secara hukum,sehingga terdakwa SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan daerah, jalur, danwaktu atau musim penangkapan ikan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanalternatif kedua, maka terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum selebihnyatidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;Menimbang, bahwa
1.HAMKA NASUTION
2.Rosnawati, SH
3.DIKHA SAVANA
4.MURSYID SH
Terdakwa:
EFFENDI UMAR BIN UMAR
29 — 13
Terbanding/Terdakwa : Kahar bin Jiro
33 — 11
alat pemberatnya naik ke atas kapal laluterdakwa mengeluarkan ikan hasil tangkapannya dari dalam jarring danselanjutnya tim polair menggabungkan ikan hasil tangkapan terdakwa dankedua orang temannya dan menghasilkan 1 (satu) gabus denganbermacammacam jenis ikan yakni ikan cikociko, betebete, kerungkerungdan ikan kakap putih dan selanjutnya tim polair mengamankan terdakwabersama barang buktinya;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan pasal 85 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 2004
Dan berdasarkan pasal 76 A UU No. 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikananmenyebutkan Benda dan atau alat yang digunakan dalam dan/atau yangdihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negaraatau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan;2.
ABDUL PATANDEAN, S.H. M.H
Terdakwa:
EDWIN MAYBUENE
27 — 15
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.I MADE SUKRAYASA Alias MADE Bin NENGAH TUNAS
2.LEMAN Bin TUMUL
42 — 16
Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;b.
Pasal 16 ayat (1) UndangundangRI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo.
Pasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo.
tentang perikanansebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP JoPasal 53 ayat (1) KUHPdan Undangundang Nomors Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.