Ditemukan 429542 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kematian kelautan kebaruan keshatan kepatuhan
Penelusuran terkait : Kesatuan masyarakat adat kasepuhan vs presiden republik indonesia;; Perkumpulan unit pengelola kegiatan negara kesatuan ri (asosiasi upk nkri) vs presiden ri;
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Umum Kejahatan terhadap asal usul perkawinan
Register : 06-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 21-K/PM.III-16/AD/III/2019
Tanggal 11 April 2019 — Kesatuan : Yonarmed-5 105/Tarik.
135 — 49
  • Kesatuan : Yonarmed-5 105/Tarik.
    Bahwa selanjutnya dibuatkan surat berupa BeritaAcara Penyelesaian Adat tertanggal 6 Agustus 2017 yangditanda tangai Saksi selaku pihak dari Terdakwaselanjutnya dibawa ke rumah Saksi2 untuk ditanda tanganiselaku. pihak dari Saksi1 dengan tujuan untukmemberitahukan kepada pihak kesatuan Terdakwa jikaTerdakwa telah menyelesaikan permasalahannya denganSaksi1 dengan cara menikahi Saksi1 secari siri/adat.8.
    Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak menikahi Saksi1 secara resmi di kesatuan Terdakwa.10.
    Bahwa benar Terdakwa dan Saksi1 tidak minta izinkepada Saksi3 dan kesatuan Terdakwa untuk melakukanpernikahan karena Terdakwa dan Saksi1 sudahmemastikan Saksi3 dan kesatuan Terdakwa tidak akandiberi izin untuk menikah karena setiap anggota INI tidakboleh mempunyai istri lebih dari satu orang.31.
    Bahwa benar Terdakwa dan Saksi1 tidak minta izinkepada Saksi3 dan kesatuan Terdakwa untuk melakukanpernikahan karena Terdakwa dan Saksi1 sudahmemastikan Saksi3 dan kesatuan Terdakwa tidak akandiberi izin untuk menikah karena setiap anggota INI tidakboleh mempunyai istri lebih dari satu orang.8.
    Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisadibina oleh Komandannya untuk menjadi Prajurit yangbaik, sehingga tenaganya masih dapat digunakanuntuk mendukung tugas pokok Kesatuan Terdakwa.f. Bahwa mendasari uraianuraian tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa patutdiberikan kesempatan tetap berada di lingkunganmiliter untuk dapat memperbaiki sikap serta perilakudalam melaksanakan tugasnya.
Pengadilan PN KENDAL Pidana Khusus
Register : 09-08-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN KENDAL Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Kdl
Tanggal 31 Agustus 2022 — KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KENDAL
17 — 12
  • KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KENDAL
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 27-11-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 11-05-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 230-K/PM.II-09/AD/XI/2014
Tanggal 22 Januari 2015 —
29 — 21
  • Kesatuan : Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Bogor.
    Bahwa di Kesatuan Yon Bekang 1/Kostrad sudah sering dilakukan penyuluhanhukum dan penekanan para Komandan tentang bahaya penyalahgunaanNarkotika.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi2Nama lengkap > SRI RAHMAT.Pangkat/NRP > Praka/ 31050569350585.Jabatan : Ta Seksi 1.Kesatuan : Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad.Tempat dan tanggallahir : Boyolali, 19 Mei 1985.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama Islam.Alamat tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1 Divif 1
    Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di kesatuan Yonbekang 1/Kostrad ,Namun tidak ada hubungan keluarga.2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di MaYonbekang 1 Divif 1 Kostrad dilaksanakan pemeriksaan tes urine oleh TeamMedis dari Polres Kab. Bogor bertempat di Ma Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Kel.Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor.3.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 80/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 14 Desember 2020 — SYAMSUL IDRIS PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
15 — 0
  • SYAMSUL IDRIS PASARIBU
    Termohon:
    1.KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
    2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-12-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2312 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Desember 2014 — KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA (DPPPKD INDONESIA) SEKARANG BERUBAH MENJADI KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPPPKDI) DI JAKARTA CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA (DPDPKD INDONESIA) SEKARANG BERUBAH MENJADI KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPDPKDI) PROPINSI NTT DI KUPANG CQ.
57 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA (DPPPKD INDONESIA) SEKARANG BERUBAH MENJADI KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPPPKDI) DI JAKARTA CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA (DPDPKD INDONESIA) SEKARANG BERUBAH MENJADI KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPDPKDI) PROPINSI NTT DI KUPANG CQ.
    KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA (DPCPKD INDONESIA) SEKARANG BERUBAH MENJADI KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPCPKDI) KABUPATEN ALOR DI KALABAHI, ; PERMENAS LAMMA KOLLY, S.E., dkk
    KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAIKASIH DEMOKRASI INDONESIA (DPDPKD INDONESIA)SEKARANG BERUBAH MENJADI KETUA DEWAN PIMPINANDAERAH PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA(DPDPKDI) PROPINSI NTT DI KUPANG CQ.
    Karena itu Dewan Pimpinan CabangPartai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor Mengambil Sikapuntuk menolak keputusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor73/PDT/2012/PTK tanggal 7 Januari 2013;2.
    Pemecatan Saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, S.E.)berdasarkan Surat keputusan Nomor 13.18.1/DPP/I.E/08/2010 tertanggal 24Agustus 2010 telah memenuhi prosedur dan mekanisme partai PKDI,karenamenggunakan Aturan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) yangterdaftardi Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Alor;3.
    Pemecatan terhadap Saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly) darikeanggotaan Partai PKDI dan Proses Pengantian Antar Waktu (PAW),dengan alasan:a) Sebagai anggota biasa Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia yangdipercayakan oleh rakyat untuk duduk di DPRD Kabupaten Alormewakili Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDIIndonesia) yangmerubah namanya menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia(PKDI), telah memanfaatkan moment Anggota DPRD Kabupaten Aloruntuk melakukan upaya merebut posisi ketua Dewan PimpinanHal
    Karena prosesPemecatan dan PAW sudah sesuai dengan aturan mekanisme dalam PartaiKasih Demokrasi Indonesia (PKDIIndonesia) yang merubah namanyamenjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI).
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 2-K/PM III-16/AD/ I /2019
Tanggal 28 Februari 2019 — Terdakwa :Nama lengkap : Arifuddin Pangkat, NRP : Praka, 31020740630483 Jabatan : Tayanrad Ki Demlat Kesatuan : Rindam XIV/Hsn Oditur Militer : S. Nasution, S.H Mayor CHK NRP 11050025371279
127 — 33
  • Terdakwa :Nama lengkap : Arifuddin Pangkat, NRP : Praka, 31020740630483Jabatan : Tayanrad Ki Demlat Kesatuan : Rindam XIV/Hsn Oditur Militer : S. Nasution, S.H Mayor CHK NRP 11050025371279
    Bahwa di Kesatuan Rindam XIV/Hsn sering dilakukan penyuluhanhukum dari BNN tentang bahaya Narkotika yang diikuti oleh seluruhAnggota Rindam XIV/Hsn.12. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai penyakitsehingga harus mengkonsumsi shabushabu dan tidak ada keterangandokter yang menyatakan Tedakwa mengalami ketergantungan obat.13.
    Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan danpembinaan disiplin prajurit di Kesatuan dan menyulitkan dalampembinaan prajurit di kesatuan.d. Keadaankeadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukursebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapatmengemukakan halhal sebagai berikut :a.
    Bahwa oleh karenanya keadaan sebagaimana diuraikan diatas ada relevansinya dalam menilai layak tidaknya Terdakwauntuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai tindakanedukatif dan korektif bagi diri Terdakwa sekaligus sebagaitindakan preventif bagi prajurit lain.Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuandan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan dan menyulitkan dalampembinaan prajurit di kesatuan.
    merugikan kepentingan militer karena tindakanTerdakwa merupakan perbuatan yang nyatanyata melanggarhukum sekaligus secara riil dan faktual perobuatan Terdakwatersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatannegara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudahdisusupi oleh narkoba, apalagi jika perbuatan Terdakwamelibatkan diri dalam penggunaaan, dan menguasai narkotikaHal 45 dari 50 hal Putusan Nomor : 02K/PM III16/AD/1/2019Menimbangjenis shabushabu tersebut diikuti oleh prajurit di Kesatuan
    akanmenyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertiob dandisiplin kesatuan.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum
Register : 27-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 100-K/BDG/PMT-II/AD/X/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — . : Pratu / 31090089320288 Jabatan : Ta Kipan C Yonif Raider 300/Bjw Kesatuan : Yonif Raider 300/Bjw Dam III/Slw
31 — 20
  • . : Pratu / 31090089320288 Jabatan : Ta Kipan C Yonif Raider 300/Bjw Kesatuan : Yonif Raider 300/Bjw Dam III/Slw
    Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00wib, Terdakwa dibawa ke Polres Cimahi namun tidak jadi danTerdakwa langsung dibawa ke Mako Yonif Raider 300/Bjw olehpihak Batalyon Raider 300/Bjw untuk dimintai keterangan olehPam dan Terdakwa ditahan di kesatuan.10. Bahwa benar kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T8234 TO warna hitam tahun 2005 dengan Nomor rangka :MHMU5TU2EFK161423, Nomor messin. 4G15L.36989, STNKatas nama Tati Mulyati BT tar alamat Dsn.
    Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sebagaiprajurit TNI AD yang seharusnya Terdakwa mampumengendalikan diri dan menghindari melakukan perbuatanmelanggar hukum, namun justru Terdakwa menjadi bagian darikejahatan yang apabila tidak dijatuhi pidana tambahan akanberpengaruh pada prajurit lain di kesatuan Pusdikif PussenifKodiklat TNAD khususnya dan kesatuan TNI pada umumnya.4.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer Disersi
Register : 11-02-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 16-K/PM.III-16/AD/II/2019
Tanggal 11 Maret 2019 — Kesatuan : Yonzipur 8/SMG.
61 — 25
  • Kesatuan : Yonzipur 8/SMG.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-11-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 0665/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL
Tanggal 7 Januari 2013 — Penggugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPP PKDI
Tergugat:
1.ARNOLDUS JANSEN FERNANDEZ, SE als. JANSEN FERNANDEZ
2.PLATE S. ENGELBERTUS
40 — 12
  • Penggugat:
    DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (DPP PKDI
    Tergugat:
    1.ARNOLDUS JANSEN FERNANDEZ, SE als. JANSEN FERNANDEZ
    2.PLATE S. ENGELBERTUS
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 01-08-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Pra/2022/PN Sby
Tanggal 25 Agustus 2022 — Pemohon:
RIQI MULYADI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES SURABAYA Cq PENYIDIK UNIT II SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA
100 — 29
  • Pemohon:
    RIQI MULYADI
    Termohon:
    KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES SURABAYA Cq PENYIDIK UNIT II SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Upload : 09-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 117-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2014
Kesatuan : Denpom I/4 Pomdam I/BB. .
43 — 23
  • Kesatuan : Denpom I/4 Pomdam I/BB..
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Upload : 09-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 01-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015
Kesatuan : Yonif 134/TS.
44 — 21
  • Kesatuan : Yonif 134/TS.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer Disersi
Register : 06-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 27-K/PM.III-16/AD/III/2019
Tanggal 2 April 2019 — Mayor Chk NRP 11050025371279 - Terdakwa, Nama lengkap : ROBI ANWAR Pangkat/NRP : Prada/31150514620196 Jabatan : Tabanjutatra Sikom Kima Kesatuan : Yonzipur 8/SMG
61 — 25
  • Mayor Chk NRP 11050025371279- Terdakwa, Nama lengkap : ROBI ANWARPangkat/NRP : Prada/31150514620196Jabatan : Tabanjutatra Sikom Kima Kesatuan : Yonzipur 8/SMG
    Bahwa Saksi2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 ketikaTerdakwa mulai berdinas di kesatuan Yonzipur 8/SMG, tidak adahubungan keluarga.2.
    Oleh karenanya apabila Terdakwa masihmeninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatantersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.4.
    Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yangsah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan yang berwenang, Terdakwatidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukankeberadaannya.10.
    Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yangsah dari Danyonzipur 8/SMG atau atasan yang berwenang, Terdakwatidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukankeberadaannya.9.
    Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendisendi kehidupandisiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain padaumumnya.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 04-11-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 137/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 2 Februari 2021 — Pemohon:
DENNY ANDRIAN KUSDAYAT
Termohon:
1.Kasubdit I INDAG Polda Metro Jaya Cq Unit V SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
2.WITO KALIP
3.DINI LASTARI SIBURIAN, S.H
4.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq Presiden RI Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq. KAPOLRI Cq Kepala Divisi PROPAM Mabes POLRI
49 — 9
  • Pemohon:
    DENNY ANDRIAN KUSDAYAT
    Termohon:
    1.Kasubdit I INDAG Polda Metro Jaya Cq Unit V SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
    2.WITO KALIP
    3.DINI LASTARI SIBURIAN, S.H
    4.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq Presiden RI Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
    5.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq. KAPOLRI Cq Kepala Divisi PROPAM Mabes POLRI
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 150/Pdt.G/2013/PN.Ska
Tanggal 9 Juli 2013 — Dkk Melawan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta
59 — 15
  • DkkMelawanPemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta
    Selanjutnya disebut SEDARAl cassssa.casnsansaswanwncaanmnwnamnns PARA.PENGGUGAT; LAWANPemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik IndonesiaCq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kepala Kejaksaan NegeriSurakarta di Jl. Kepatihan Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.AliSunhaji, SH. 2.Tukiyem, SH.,MH. 3.Inliek Untari, SH. 4.M. Bina Prasasti, SH.5.Dewi Wardhani, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Upload : 09-11-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 16-K/PMT-I/BDG/AL/I/2015
Kesatuan : Lantamal II.
30 — 15
  • Kesatuan : Lantamal II.
Pengadilan DILMILTAMA Pidana Umum Perusakan
Register : 24-01-2023 — Putus : 15-03-2023 — Upload : 03-08-2023
Putusan DILMILTAMA Nomor 3-K/PMU/BDG/AL/I/2023
Tanggal 15 Maret 2023 — Kesatuan : Dismatal Mabesal (Denma Lantamal V).
192 — 110
  • Kesatuan : Dismatal Mabesal (Denma Lantamal V).
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 532/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 20 Desember 2018 — Kepala Kesatuan Pemangku Hutan KKPH Bogor Unit III Jawa Barat Dan Banten, Cq. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah
Terbanding/Tergugat II : Anton Muhadjir
Terbanding/Tergugat II : Anton Muhadjir
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Perum Perhutani Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Cq. Kepala Kesatuan Pemangku Hutan KKPH Bogor Unit III Jawa Barat Dan Banten, Cq.
65 — 47
  • Kepala Kesatuan Pemangku Hutan KKPH Bogor Unit III Jawa Barat Dan Banten, Cq. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah
    Terbanding/Tergugat II : Anton Muhadjir
    Terbanding/Tergugat II : Anton Muhadjir
    Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Perum Perhutani Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Cq. Kepala Kesatuan Pemangku Hutan KKPH Bogor Unit III Jawa Barat Dan Banten, Cq.
    Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah
    Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 Penggugat dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Kerjasama Penanaman PemeliharaanPengamanan / Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan SistimTumpang Sari Mina Wana Tani, atas TANAH GARAPAN YANGSELANJUTNYA DISEBUT DENGAN OBJEK SENGKETA terletak di : Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah Petak/Blok : 18/Blacan Luas Lahan/Andil : 17.04 Ha.2.
    pada tanggal 19 Maret 2009.Bahwa atas dasar permohonan pada tanggal 19 Maret 2009, sehinggapada tanggal 14 Agustus 2009 dibuat perjanjian yang baru yaitu :Perjanjian Kerjasama Penanaman PemeliharaanPengamanan/Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan SistimTumpang Sari Mina Wana Tani, antara Penggugat dengan Tergugat atas : Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah Petak/Blok : 18/Blacan Luas Lahan/Andil : 8.50 Ha.Dengan
    Bandung No.532/PDT/2018/PT.BDGdengan Perjanjian Kerjasama Penanaman Pemeliharaan Pengamanan /Perlindungan Pemamfaatan Hutan Payau Dengan Sistim Tumpang SariMina Wana Tani tetanggal 11 Maret 2009 , yang berlokasi dan terletak: Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor; Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah Petak/Blok : 18/Blacan Luas Lahan/Andil : 17.04 Ha.Dengan batas lokasi objek perjanjian adalah : Sebelah Utara : berbatasan dengan garapan Jeni Sebelah
    Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 Penggugat dengan Tergugat telahmembuat Penanjian Keyasama Penanaman PemeliharaanPengamanan/Perlindungan Pemanfaatan Hutan Payau Dengan SistimTumpang Sari Mina Wana Tani, atas TANAH GARAPAN YANGSELANJUTNYA DISEBUT DENGAN OBJEK SENGKETA terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan : Bogor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan : Ujung Krawang Resort Pemangkuan Hutan : Pondok Tengah Petak/Blok : 18/Blacan Luas Lahan/Andlil / 17,04 Ha.2.
    SUDUNG SIMBOLON (PENGGUGAT);Bahwa jika merujuk pada Pihak TERGUGAT yang disebut olehPENGGUGAT dalam surat gugatan nya adalah Pemerintah RepublikIndonesia cq Perum Perhutani (Perusahaan Umum KehutananNegara) cq Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KKPH) Bogor Unit IIIJawa Barat dan Banten cq. Kepala Bagian Kesatuan PemangkuanHutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 06-03-2023 — Putus : 29-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Srg
Tanggal 29 Maret 2023 — IIM ROHIMUDIN BIN NENDI ARIYADI
Termohon:
KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SERANG KOTA Cq KEPALA UNIT PPA SATRESKRIM POLRES SERANG KOTA
51 — 9
  • IIM ROHIMUDIN BIN NENDI ARIYADI
    Termohon:
    KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SERANG KOTA Cq KEPALA UNIT PPA SATRESKRIM POLRES SERANG KOTA
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN Skt
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENGAWALAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH ARIF SAHUDI, SH.MH
Termohon:
1.Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
2.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq. KAPOLRI Cq. Kapolda Jawa Tengah cq. Kapolresta Surakarta
201 — 58
  • Pemohon:
    LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENGAWALAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH ARIF SAHUDI, SH.MH
    Termohon:
    1.Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
    2.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq. KAPOLRI Cq. Kapolda Jawa Tengah cq. Kapolresta Surakarta
    Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Cq. Kepala KepolisianRepublik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq. KepalaKepolisian Resor Kota Surakarta di JI. Adi Sucipto No. 2 Manahan, Surakarta.sebagai .. bane bees .. TERMOHON 1;2. Pemerintah Negara. Kesatuan Republik Indonesia Ca. Kepala KepolisianRepublik Indonesia Cq.
    ,Pangkat / NRP : KBP /71080525,Jabatan:Kabidkum, Kesatuan Polda Jateng, Alamat : Jalan pahlawan No. 1Semarang;2. Masruroh,S.H,M.H.,Pangkat / NRP : AKBP /65040880,Jabatan:PokAdvokat Bidkum Kesatuan Polda Jateng , Alamat Jalan pahlawan No. 1Semarang;3. Heriyanto, S.H.,M.H Pangkat / NRP : Kompol/65020227, Jabatan: AdvokatMuda 2 Bidkum Kesatuan Polda Jateng , Alamat Jalan pahlawan No. 1Semarang;4.
    ,M.H, Pangkat / NRP : AKP/71050135, Jabatan:Kasubbag Hukum Bag.Sumda Kesatuan Polresta Surakarta , Alamat JalanAdi Sucipto No.2 Surakarta;6. Bambang Indra W.S.H, Pangkat/ NIP : Penata TK 1I/197709192005011007,Jabatan:Paur Banhatkum Bidkum, Kesatuan : Polda Jateng , Alamat Jalanpahlawan No. 1 Semarang;7. Maryono ,S.H Pangkat / NRP: IPTU/1080148, Jabatan: Kanit Laka Lantas,Kesatuan : Polresta Surakarta, Alamat Jalan Slamet Riyadi No.376 Surakarta;8.
    Suharto,S.H, Pangkat / NRP : IPTU/69060262, Jabatan: Kasubnit 2 UnitLaka Sat Lantas , Kesatuan : Polresta Surakarta, Alamat Jalan Slamet RiyadiNo.376 Surakarta;9.
    Sugiyarto, S.H, Pangkat / NRP : IPDA/71050323 Jabatan: Kasubnit 1 UnitLaka Sat Lantas , Kesatuan : Polresta Surakarta, Alamat Jalan Slamet RiyadiNo.376 Surakarta;10. .Wahyono,S.H , Pangkat / NRP : AIPTU/74100525, Jabatan: PaurBankum Subbag Hukum Kesatuan Polresta Surakarta , Alamat: Jalan AdiSucipto No.2 Surakarta;Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN SktBerdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ade Safri Simanjuntak,S.1.K,M.Si,Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi /74120633, Jabatan