Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA tersebut;

YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA vs PURWO LEGOWO, SE

PUTUSANNo. 155 K/Pdt.SusPHI/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA,berkedudukan di Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya, yang diwakili olehDrs. M. SILALAHI, M.Si dan DJOKO SUMADIDJO, SH.

No. 155 K/Pdt.SusPHI/20135 Bahwa pada tanggal 4 Mei 2005 pihak Tergugat YAYASAN PERGURUAN 17AGUSTUS 1945 SURABAYA telah rapat dengan Paguyuban KaryawanYAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA bahwa pihakTergugat telah mengakui keberadaan Paguyuban Karyawan YAYASANPERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA dan akan menerapkanUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai landasan hukum hubunganindustrialnya ;6 Bahwa pada tanggal 7 Juni 2005 telah terjadi masalah ketenagakerjaan diYAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS

1945 SURABAYA yang tidakdiselesaikan secara baik oleh pihak yayasan, yaitu PHK tanpa prosedursebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 ;7 Bahwa TERGUGAT bersama 4 orang lainnya yang bernama Gentar Suharyono,Moch.

Nizam telah di PHK tanpaprosedur dengan anggapan mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diridengan tanpa adanya perundingan terlebih dahulu baik dengan pekerja maupundengan Pengurus Paguyuban Karyawan YAYASAN PERGURUAN 17AGUSTUS 1945 SURABAYA ;8 Bahwa Penggugat tidak pernah di panggil secara patut ke alamat Penggugat olehTergugat sehingga PHK yang diberikan pada Penggugat oleh Tergugat dengandikualifikasikan mengundurkan diri adalah tidak benar dan batal demi hukum,hal ini sangat bertentangan

SURABAYA bersama Paguyuban Karyawan YAYASANPERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA telah mengadakan PerjanjianBersama yang pada pokok intinya adalah untuk proses PHK akan diselesaikanmenurut peraturan perundangan yang berlaku, namun sampai dengan gugatan iniHal. 3 dari 13 hal.

Partai Kristen Indonesia 1945;Ketua Komisi Pemilihan Umum

PUTUSANNOMOR: 152/G/2008/PTUN JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa danmemutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, padaTingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusandengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut dibawahini, dalam Perkara antaraPARTAI KRISTEN INDONESIA 1945, = diwakili oleh RADJAKARINABRAHMANA dan ARNOLD LEOPOLD WUON keduanya warganegaraIndonesia, dalam kedudukannya masing masing selakuKetua

Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan PimpinanPusat Partai Kristen Indonesia 1945, beralamat diJalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, KomplekBalai Samudera, Ruko Inkopal, Blok C, Nomor 43 44, Jakarta Utara = 14240, berdasarkan AktaRektifikasi atas Akta Pernyataan KeputusanRapat Pimpinan Nasional VIN, tanggal 08April 2008, Nomor : 2, untuk selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ;MELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM berkedudukan di JalanImam Bojol, Nomor 29, Jakarta Pusat, dalamhal ini memberi Kuasa

Bahwa Penggugat merasa dirugikan dan sangatkeberatan atas terbitnya Surat Ketua Komisi PemilihanUmum (Tergugat) Nomor : 2720/15/IX/ 2008, tertanggal 22September 2008, perihal Hasil Verifikasi Partai KristenIndonesia 1945, dengan alasanalasan sebagai berikuta.

Bahwa dengan terbitnya Surat KetuaKomisi Pemilihan Umum (Tergugat) Nomor2720/15/1X/ 2008, tertanggal 22 September2008, perihal MHasil Verifikasi Partai KristenIndonesia 1945 tersebut Penggugat dinyatakantidak lolos Verifikasi Faktual, sehinggaPenggugat tidak masuk sebagai PesertaPemilihan Umum Tahun 2009 ;b. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam Gugatanini adalah Hasil Verifikasi Tergugat yangmenyatakan sebagaimana termuat dalam halamandua, Surat Obyek Sengketa angka (5), yangberbuny!

berdasarkan Hasil Verifikasi Factualtersebut, Partai Kristen Indonesia 1945tidak dapat ditetapkan sebagai pesertaPemilihan Umum Tahun 2009, mengingatkepengurusan Dewna Pimpinan Daerah / DewanPimpinan Wlayah dan domisili kantor tetapDewan Pimpinan Cabang dan keanggotaan PartaiKristen Indonesia 1945 di tingkat Provinsitidak memenuhi dua pertiga jumlah Provinsi ,yaitu sekurang kurangnya dua puluh duaProvinsi.

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA tersebut tidak dapat diterima;

YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA, VS ABID RACHMAN

PUTUSANNomor 11 PK/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945JAKARTA, berkedudukan di Jalan Sunter Permai Raya, SunterAgung Podomoro, Jakarta Utara, diwakili oleh Dewi Sutantodan Yovita Ani Wilujeng selaku Sekretaris dan BendaharaYayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta,

ketentuanketentuan tersebut di atas dan dengan berpedoman pada asas peradilanhubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah maka permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidakmemiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali YAYASAN PERGURUANTINGGI 17 AGUSTUS 1945

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945 JAKARTAtersebut tidak dapat diterima;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariRabu, 20 Februari 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan olen Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA VS ZAINUDIN ALAMON, DKK;

ZAINUDIN ALAMON, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal diJalan Pademangan IV Gang 30 Nomor 13 RT.009 RW.001,Pademangan Timur, Jakarta Utara;2. MAMAT SURYADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal diKp. Beting, RT.0O09 RW.009 Nomor 2;3. ADE ARQAM HIDAYAT, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal diKavling Kp.

Penggugat Ill menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik(FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi Ilmu HubunganInternasional sejak tahun akademik 2010;d. Penggugat IV menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik(FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi IlmuPemerintahan sejak tahun akademik 2010;e. Penggugat V menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik(FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi IlmuPemerintahan sejak tahun akademik 2010;f.

Penggugat menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik(FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi IlmuPemerintahan sejak tahun akademik 2010;b. Penggugat I menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik(FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi Ilmu Politik sejaktahun akademik 2009;c. Penggugat Ill menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik(FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 program studi Il mu HubunganInternasional sejak tahun akademik 2010;d.

Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta kepada ke Sdr.

Pada saat unjuk rasa beberapastaf Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta keluar dan memotret ParaPenggugat;Bahwa Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17Agustus 1945 Jakarta memanggil Para Penggugat dengan alasanmembicarakan proposal tugas akhir (skripsi).

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA, vs 1. AGUS PRAMUDIJONO, SH.,M.Hum, dkk

,M.Hum, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Purwodadi I/62 Surabaya, pekerjaan Advokat (Alumni Fakultas HukumUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya, angkatan Tahun 1986);aDARMAJI, SH.MH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KadetSuwoko, Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Lamongan, pekerjaan Advokat (AlumniProgram Studi Magister IImu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, angkatanTahun 2009);keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada :1 Dr.

Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/RAM/2011 tersebut dikeluarkan oleh RektorUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang jelasHalaman 27 dari 62 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/201228bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. BahwaUniversitas 17 Agustus 1945 didirikan oleh YayasanPerguruan 17 Agustus 1945 Surabaya yangberdasarkan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001tentang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentangYayasan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang 28 Tahun 2004. Merupakan badanhukum perdata.

Tahun 2004 dan Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai Rektor Untagdiangkat oleh Yayasan Untag berdasarkan Surat Keputusan Yayasan PerguruanTinggi 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 048/SK/YPC.1/XI/2009, tentangPengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.Dengan demikian, maka Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tidak dapatdikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.Tidak semua yang menjalankan kewenangan public (kewenangan Pejabat TataUsaha Negara) adalah merupakan Pejabat Tata Usaha

Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/IM/2011 tersebut dikeluarkan oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabayayang jelas bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa Universitas 17Agustus 1945 didirikan oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya yangberdasarkan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan junctoUndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang 28 Tahun 2004.

Merupakan badan hukum perdata.Mengingat bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan badan hukumperdata, maka Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tidak dapatdikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.Halaman 49 dari 62 halaman.

NONO SOEPRIYADI, MM. melawan REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya; Bahwa dengan demikian terbukti "Pemilihan Dekan" yang dilakukansendiri oleh Penggugat adalah i/legal atau setidaknya telahmengabaikan dan dengan sengaja melanggar Keputusan Yayasan 17Agustus 1945 Surabaya Nomor : 03/SK/YPA/VTIV2013 Tentang StatutaUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Peraturan Rektor No.234/SK/R/X/2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat Struktural dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, oleh karenanyaapapun hasilnya

P18 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan RektorUnivertas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 251/SK/R/XV/2013tentang Penetapan Dekan Fakultas Ekonomi Univertas 17Agustus 1945 Surabaya; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Senat FakultasEkonomi UNTAG Surabaya kepada Rektor Univertas 17Agustus 1945 Surabaya, tanggal 14 Nopember 2013, Nomor :FE .235/A.3/Xi/2013, lampiran : 1 bendel, perihal : TanggapanAtas Surat Rektor No. 960/K/Um/XV/2013 (lampiran : SuratRektor Univertas 17 Agustus 1945

di LingkunganUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rektor Univertas 17Agustus 1945 Surabaya kepada Dekan Fakultas EkonomiUnivertas 17 Agustus 1945 Surabaya, tanggal : 12 Nopember2013, Nomor : 960/K/Um/XV/2013 perihal : Pemberitahuan BakalCalon Dekan dan Tata Tertiob Rapat Senat Fakultas di Univertas17 Agustus 1945 Surabaya; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan RektorUnivertas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 251/SK/R/XV/2013tentang Penetapan Dekan Fakultas

Ekonomi Univertas 17Agustus 1945 Surabaya; Fotokopi sesuai dengan aslinya Agenda KegiatanPengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas 17Agustus 1945 Surabaya, Periode tahun 20132017; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan RektorUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya No: 250/SK/R/XV/2013tentang Penetapan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya Masa Bhakti Tahun20132017, tertanggal 18 Nopember 2013; Hal 40 dari 62 Hal Putusan Nomor: 225/G/

sesuai dengan aslinya Surat Keputusan RektorUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 254/SK/R/XI/2013 tentang Penetapan Dekan Fakultas Psikologi Universitas17 Agustus 1945 Surabaya Masa Bhakti Tahun 20132017,tertanggal 18 Nopember 2013; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan RektorUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 255/SK/R/XV2013 tentang Penetapan Dekan Fakultas Sastra Universitas 17Agustus 1945 Surabaya Masa Bhakti Tahun 20132017,tertanggal 18 Nopember 2013; Fotokopi sesuai

.- TERGUGAT : REKTOR UNIV. 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Agustus 1945 Samarinda Nomor055/UN.17/KP/I1/2011 tanggal O1 Pebruari 2011 perihalPemberhentian Sementara Sebagai Pembantu) Dekan I Fak.Hukumdan Dosen Kopertis Dpk Untag 1945 Samarinda.II.

di ruang Pembantu' Rektor I Universitas17 Agustus 1945 Samarinda, yang hadir pada pertemuan ituialahRektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda( Tergugat ), Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 17Agustus 1945 Samarinda, Pembantu Rektor I Universitas 17Agustus 1945 Samarinda dan Pembantu) Dekan I FakultasHukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ( Penggugat )Bahwa pertemuan tersebut diadakan untuk mengkonfirmasi danHalaman 5 dari 53 hal Putusan No.13/G/2011/PTUN SMDmengkonfrontir adanya Pengaduan

Hukum = dan DosenKopertis Dpk Untag 1945 Samarinda atas diri Saya(Penggugat); SK tersebut diterbitkan 3.

untuk membatalkan demi hukum SK RektorUniversitas 17 Agustus 1945 Samarinda (Tergugat),yaitu.

Hukum danDosen Kopertis Dpk Untag 1945 Samarinda, atasnama Alikuddin Saragih, S.H., M. Hum.

., LLM;Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

., KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Dosen dan KetuaProgram serta Direktur PascasarjanaUniversitas 17 Agustus 1945 Jakarta,tempat tinggal di Jalan Kramat JayaBaru. F2/300, Rt. 014, Rw. 001,Kelurahan Johar Baru, Kecamatan JoharBaru, Kotamadya Jakarta Pusat, dalamhal ini memberi kuasa kepada DR.Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H.,M.H., H.Shalih Mangara Sitompul, S.H.,M.H.,Khairil Poloan, S.H.,M.H., Mohd. M.M.Herman Sitompul, S.H.,M.H., V. HarlenSinaga, S.H.,M.H., Yulita D.Prabudiningrum, S.H.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan: 1.Tata Usaha Negara Jakarta Nomor146/PENHS/20 10/PTUNJKT, tanggal 27Oktober 2010 ~=tentang Hari PemeriksaanPersiapan :Permohonan Pihak Penggugat secara tertulistertanggal 03 Nopember 2010 yang diterimaMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 05 Nopember 2010 tentangPenyampaian Pencabutan Perkara Tata UsahaNegara, tanggal 22 Oktober 2010, terhadapRektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakartadalam perkara Nomor : 146/G/20 10/PTUNJKT. ++ 22

., M.Si VS YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA (YPTA)

., bertempat tinggal di JalanSemolowaru Utara I/41, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo,Kota Surabaya, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawanYAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA (YPTA),yang diwakili oleh Drs. M. Silalahi, MM.

Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya adalah sebuah yayasanyang bergerak dalam bidang pendidikan, dengan misi turut mencerdaskankehidupan bangsa yang mengelola pendidikan tingkat SMP, SMA sampaiPerguruan Tinggi, dengan nama :SMP 17 Agustus 1945 Surabaya;SMA 17 Agustus 1945 Surabaya, danUniversitas

17 Agustus 1945 Surabaya (Untag Surabaya);Bahwa pada awalnya sdr.

Budi Setya Hariaji, S.Pd., (Tergugat) adalah *Guruyang ditugaskan pada SMA 17 Agustus 1945 Surabaya, di bawah pengelolaanYayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya;Hal. dari 13 hal.Put.Nomor 141 K/Pdt.SusPHI/2013Bahwa pada awalnya Tergugat dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baikdan penuh kedisiplinan, namun sejak bulan Oktober 2007, sudah mulaimenampakkan tandatanda yang kurang baik, diawali dengan keinginannyauntuk menduduki jabatan struktural yang tidak kesampaian, sehinggamembentuk kelompok

Mangapul Silalahi, M.M. dalam kedudukan selaku Ketua YayasanPerguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA) tersebut dan berkekuatan hukumtetap (inkracht) (vide bukti T3);Maka berdasarkan halhal yang terurai tersebut di atas, Tergugat mohon kiranyaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya i.c.

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA, DK

Pada tanggal 12 Maret 2011 Dirjen Dikti telah bersurat kepada RektorUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk menegaskan suratsebelumnya bahwa pemberian gelar Doktor Honoris Causa dapatdilaksanakan apabila sesuai dengan peraturan dan perundangundanganyang berlaku;2).

Berkenaan dengan kepentinganPara Penggugat dikaitkan dengan Universitas17 Agustus 1945 Surabaya, maka ParaPenggugat tetap mempunyai hak untukmemperoleh pendidikan yang ada sesuaidengan program studi yang ada padaUniversitas 17 Agustus 1945, sehingga denganditerbitkannya Surat Keputusan Tergugat No.067/SK/R/HI/2011, Para Penggugat tidakdirugikan sedikitpun kepentingannya denganalmamaternya ;6 Mengingat bahwa Penggugat merupakan pihakyang tidak dirugikan akibat diterbitkannyaSurat Keputusan Tergugat

Mengingatbahwa Universitas 17 Agustus 1945 Surabayamerupakan badan hukum perdata, maka RektorUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya tidak dapatdikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara ;Mengingat bahwa Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/IM/2011 tidak termasuk keputusan tatausaha negara sebagaimana dimaksud pada Pasal angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, maka Keputusan Tergugat No. 067/SK/R/I/ 2011 tidak termasuk objek dalam sengketatata usaha negara, maka gugatan Para Penggugatharus dinyatakan

Telah BENAR bilamana SuratKeputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (KeputusanTermohon PK) No. 067/SK/R/III/2011, tentang Penganugerahan GelarKehormatan Doctor Honoris Causa (Dr.HC) kepada Alim Markus telahMELANGGAR Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRI.

Pemberian ... dst.Bahwa disebutkan pula dalam Anggaran Dasar Akta Pendirian PerkumpulanIKATAN ALUMNI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYAPasal 14 angka menegaskan: setiap Anggota IKA Untag berhak untuksecara perorangan ataupun kelompok berperan serta dalam perencanaan,pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan di Universitas17 Agustus 1945 Surabaya ;Dengan demikian apabila dihubungkan ketentuan Pasal 14 angka 1Anggaran Dasar Ika Untag Surabaya dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 54ayat

NONO SOEPRIYADI, MM. vs REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

=ZAENAL FANDI, SH.72222n nooneIMAM ASMARA HAKIM, SH.22222 22THESAR YUDHA PRAWIRA, SH.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokat,alamat : pada kantor Fahmi Bachmid dan Rekan di Jalan IkanBuntek No. 8 Surabaya.Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2014;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;Melawan:REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA, berkedudukan diJalan Semolowaru No. 45 Surabaya Gedung A Universitas 17Agustus 1945 Surabaya;Dalam hal ini memberi kuasa khusus

Memeriksa dan mengadili sendiri dengan amar :Dalam ...Dalam Eksepsi :e Menolak eksepsi Tergugat ;Dalam Pokok Perkara :e Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya j nen n nn nn nnn nn nn ne nn nn nn nnnn n=e Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yangdisengketakan oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,berupa Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabayatanggal 18 November 2013 Nomor : 251/SK/R/XI/2013 TentangPenetapan Dekan Fakultas Ekonomi

Sigit Sardjono,Mewajibkan kepada Tergugat utnuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan berupa Surat Keputusan Rektor Universitas17 Agustus 1945 Surabaya tanggal 18 November 2013 Nomor : 251/SK/R/X1/2013 Tentang Penetapan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 17Agustus 1945 Surabaya masa bakti tahun 20132017 ( atas nama Dr.Sigit Sardjono, M.EG ) j=

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA.;ZAINUDIN ALAMON.;MAMAT SURYADI.;ADE ARQAM HIDAYAT.;

YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA (YPTA), vsBUDI SETYA HARIAJI, S.Pd., M.Si

MAMAT SURYADI, DKK;REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta kepada ke Sdr.Rudyono Darsono.

penetapan ini ;Lampiran Surat Keputusan Universitas 17 Agustus 1945 JakartaNomor 03/SKREK/SM/II/2014 ;Tanggal : 03 Februari 2014 ;Tentang : Pemberhentian Mahasisvwe Fakultas ISIP Universitas 17Agustus 1945 Jakarta ; NAMA SANKSI!

Bahwa KTUN objek sengketa SK Nomor: 03/SKREK/SM/IV2014tentang Penerapan Sanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIPUniversitas 17 Agustus 1945 Jakarta, belum bersifat final ;8. Bahwa KTUN tersebut masih memerlukan persetujuan dari KetuaYayasan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sebagai pemegangtertinggi Kekuasaan di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ;Daluwarsa9.

Rektor Univesitas 17Agustus 1945 Jakarta berdasar pada Surat Keputusan RektorNomor: 068/SK/Rek.

hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2013, sekitar pukul10.00 s/d 14.00 WIB terdapat puluhan orang mahasiswa/Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, termasuk di halaman kampusUniversitas 17 Agustus 1945 Jakarta, yang pada intinya menentangbeberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Universitas 17Agustus 1945 Jakarta ;29.Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul09.30 s/d 17.00 WIB beberapa mahasiswa FISIP Universitas 17Agustus 1945 Jakarta, kembali melakukan aksi demonstrasi didepan

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI (DRS. TUTUT HARIYADI, M.Si) VS MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI;

., dalam kedudukannya selaku REKTORUNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI, beralamat di R. AdiSucipto No. 26 Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur ;Selanjutnya memberi kuasa kepada Jaenuri, S.H., Advokat, berkantor diLembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (LKBHUNTAG) Banyuwangi, beralamat di Jl.

Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2).I1IlKewenangan Mahkamah Agung :Bahwa berdasarkan UUD 1945, UndangUndang Nomor : 4 Tahun 2004Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985 TentangMahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2004 Tentang Hak uji Materiil,Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundangundangan di bawah undangundang.Bahwa Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Mahkamah Agungberwenang mengadili pada

yang dibarengi dengan kewenangan MahkamahAgung untuk menyatakan invalidated (tidak sah) dan memerintahkanpencabutan peraturan perundangundangan.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Mahkamah Agung berwenang untukmemeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil Permendiknas No. 20Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar DomisiliPerguruan Tinggi ini.Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon :Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan RektorUniversitas 17 Agustus 1945

menyebabkan kerugian hak dan materiil antarperguruan tinggi, karena Program studi (Prodi) perguruan tinggi di daerahkabupaten/kota telah memenuhi minat calon mahasiswa, hal tersebut olehPerguruan Tinggi Negeri bisa dianggap tidak memenuhi minat calon mahasiswabertentangan dengan fakta hukum bahwa Program Studi Di Luar Domisilidengan Prodi yang dibuka oleh Universitas Airlangga (Unair) Surabaya diBanyuwangi telah terpenuhi atau dapat dipenuhi oleh Perguruan Tinggi Swastatermasuk Universitas 17 Agustus 1945

Danapabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Termohon akan lebih lanjutmemberikan jawaban dan tangkisan seluruhnya pada bagianbagian berikut:TENTANG DASAR HUKUM KEBERATAN HAK UJI MATERITL1 Bahwa Termohon menolak semua dalildalil yang diajukan oleh Pemohon.2 Bahwa permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh REKTORUNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI (Drs. TUTUTHARIYADI, M.Si), adalah keberatan yang diajukan secara tidak cermatmengenai dasar hukum yang digunakannya.

YAYASAN LEMBAGA MONUMEN REVOLUSI 1945 melawan KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

,berdasarkan Akta Pendirian YayasanLembaga Monumen Revolusi 1945 Nomor 9tanggal 10 Juni 2009 dibuat oleh dandihadapan ARDI IRIANSYAH, SH.

dan sebagaibukti surat tertanda T.Il 4) ; Bahwa satu) dan lain hal terdapat data45Yayasan Lembaga Monumen Revolusi 1945,berdasarkan Akta Perubahan Anggaran DasarYayasan Lembaga Monumen Revolusi 1945,pendiriannya berdasar Akta Pendirian olehdan dihadapan Notaris R.M. Soerodjo No.60 tanggal 10 Nopember 1945 .......

1945 , melainkankepada KETUA DEWAN HARIANLEMBAGA MONUMEN REVOLUSI1945 , Samasekali tidakiomenyebutkan YayasanLembagaMonumen Revolusi 1945.

Olehkarena Surat Walikota Nomor : 7804 tertanggal22 Januari 1973 Perihal : PenunjukanPenggantian Tanah di Gunungsari Surabaya untukLembaga Revolusi 1945 adalah ditujukan kepada KETUA DEWAN HARIAN LEMBAGA MONUMEN REVOLUSI1945 , bukan kepada YAYASAN LEMBAGA MONUMENREVOLUS!I 1945 (Penggugat perkara aquo) ;f.

Walikota, Kepala Daerah KotamadyaSurabaya tanggal 22 Januari 1973 Nomor7804/36 perihal Penunjukkanpenggantian Tanah di GunungsariSurabaya untuk Lembaga MonumenRevolusi 1945 ;9212. Bukti P10 Foto copy sesualdengan foto copy, Gambar Lokasi Tanahuntuk Museum Perjuangan MonumenRevolusi 1945 Jl. TerobosanAdityawarman ke Dukuh Kupang ;T= BURG Fa 14 cee ieieeons13.

YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945JAKARTA VS KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TANJUNG PRIOK

PUTUSANNomor 372 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945JAKARTA, beralamat di Jalan Sunter Permai Raya,Kelurahan Sunter Agung Podomoro, Kecamatan TanjungPriok, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diwakili olehDewi Sutanto, dan kawan, jabatan Sekretaris YayasanPerguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta;Selanjutnya dalam hal ini

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASANPERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 68/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 19 September 2017, sehinggaamar selengkapnya sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;3.

YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA ; KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TANJUNG PRIOK, dkk.

Putusan Nomor 68/G/2017/PTUN Jkt.14.15.16.17.menyimpulkan bahwa benar telah terjadi Jual Beli antara YayasanUniversitas 17 Agustus 1945 kepada PT. Graha Mahardikka pada Tahun2010;Kemudian UPPD Tanjung Priok (Tergugat) mengirim surat kepada KetuaYayasan 17 Agustus 1945 dengan suratnya Nomor 2760/1.722, tanggal 2September 2016, perihal Permintaan Salinan Akta Jual Beli antaraYayasan Universitas 17 Agustus 1945 dengan PT.

Graha Mahardikka adalah Jual Beli yang dilakukanoleh Ketua Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Rudyono Dharsonokepada PT.

Bukti P8Januari 2017, atas nama Yayasan 17 Agustus 1945. (Fotokopisesuai dengan asili);Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar YayasanPerguruan Tinggi 17 Agustus 1945, Nomor: 1, tanggal 6Oktober 2008. (Fotokopi sesuai dengan asili);Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan PerguruanTinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, Nomor: 02, tanggal 1 Maret2014.

(Fotokopisesuai dengan asili);Surat Keputusan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17Agustus 1945 Jakarta Nomor: 22 A/SKYPT/NA.Ka.YPT/V/2015,tanggal 29 Januari 2015, Tentang Menonaktifkan KetuaYayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta. (Fotokopidari fotokopi);Surat Keputusan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17Agustus 1945 Jakarta Nomor: 038/SKYPT/NA.Ka.YPT/V/2016,tanggal 2 Februari 2016, Tentang Pemberhentian KetuaYayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta.

Dedi Cahyadi yang mengaku sebagai KetuaYayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta. Padahal, Sdr.

Menyatakan pembetulan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Sertipikat Hak Milik No.1944 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dari semula tertulis SUDIYONO suami dari KASIYATI lahir tanggal 12-06-1942 menjadi SUDIYONO lahir tanggal 07-12-1945 ;3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 176.000,-(Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

SUDIYONO, Karanganyar, 07-12-1945, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, beralamat Kwadungan Rt.04/03 Kerjo Kabupaten Karanganyar

SAKSI KASIYATI Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah isteri dari Pemohon ;e Bahwa saksi menikah dengan Pemohon Tahun 1964 ;e Bahwa suami saksi bernama Sudiyono yang lahir sekitar tahun 1945;e Bahwa saksi dengan Pemohon bertempat tinggal di Kwadungan Rt.004 Rw.003 KerjoKabupaten Karanganyar ;e Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Sertipikat Tanah Hak Milik No.1944 karenasaksi ikut Pemohon ke Notaris di sragen ;e Bahwa nama Pemohon di Sertipikat tertulis Sudiyono suami dari Kasiyati

., dalam kedudukannya selaku Ketua YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA (YPTA)

Pasal 30 ayat (3) dan pasal 31 ayat (1) ayat (2)UndangUndang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;Tergugat melarang bekerja kepada Penggugat sebagai Guru tetap di YayasanPerguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA), sebagaimana Surat Keputusan No :Hal. 1 dari 19 hal.Put.No. 398 K/Pdt.Sus/2012015/SK/YPC1/III/2010, tentang Pemberhentian Drs. H. R. Ruslan Agung/Penggugatsebagai Guru Tetap Yayasan pada SMA 17 Agustus 1945 Surabaya.

Tergugat/Ketua Yayasan Perguruan 17Agustus 1945 Surabaya (YPTA), tidak mengindahkan dengan isi anjuran sebagaiberikut:Menganjurkan:1 Agar Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya menjalin hubungankerja kembali dengan Pekerja Sdr. Drs. H. Ruslan Agung .2 Agar Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya membayar upahkepada Pekerja Sdr. Drs. H.

Ruslan Agung sebagai Guru tetap YayasanPerguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan tugas membina mata pelajaran/bidang studi : Bimbingan dan Penyuluhan pada Sekolah Menengah Umum 17Agustus 1945 Surabaya, adalah pendidik professional dengan tugas utamamendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai danmengevaluasi peserta pendidik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal,pendidikan dasar dan mendidik menengah, serta memiliki kualifikasi akademik,kompetensi, sertifikat pendidik

hubungan kerja Penggugat sebagai Guru tetap Yayasan Perguruan 17Agustus 1945 Surabaya dengan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya,tidak diberlakukan dan atau tidak diatur berdasarkan ketentuanketentuanKesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan atau Perjanjian Kerja (PK), sebagaimanapasal huruf 7 UndangUndang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, danpasal 50 s/d 54 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;8 Bahwa, Penggugat sebagai Guru tetap memiliki kualifikasi akademik,kompetensi, sertifikat

Ruslan Agung.2 Agar Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya membayar upahkepada Pekerja Sdr. Drs. H.