Ditemukan 371596 data
MOCH. HASAN, SH
Terdakwa:
SLAMET SANTOSO
49 — 0
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
Herman Bin Pandolang
65 — 5
MOHAMMAD RAHMAN, S.H
Terdakwa:
H. MUNIR Als HABIB MUNIR Bin ALI
141 — 66
Lab: 6984/BMF/2020 tanggal 11 agustus2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan no.22/2020/BMF yaitu 1Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN TjsATAUbungkus plastic berisi bongkahan warna putih dengan masa 13,43 gramadalah mengandung senyawa sianida;Perbuatan Terdakwa H.MUNIR Als HABIB MUNIR Bin ALI sebagaimanadiatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 23 Jo.Pasal 9 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2008 tentangPenggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan
MUNIR Als HABIB MUNIR Bin ALI sebagaimanadiatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 23 Jo.Pasal 9 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2008 tentangPenggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimiasebagai Senjata Kimia;ATAUKedua:Bahwa Terdakwa H.
1.MOHAMMAD RAHMAN, S.H.
2.RAHMATULLAH ARYADI, S.H.,M.H
3.ALFIN SINTO NUGROHO, S.H
4.IRWANSYAH, S.H.
5.RENANDA KUSUMASTUTI, S.H.
Terdakwa:
ALWI AL JUFRIE Alias ALWI Bin ABU BAKAR AL JUFRIE
34 — 20
1.Martin Eko Priyanto,S.H.,M.H
2.DIAN YUNITA, SH
3.EVI NURUL HIDAYATI,S.H.
Terdakwa:
TAUNKY MAULANA Als TUNGKY Bin SURBAKTI
110 — 56
EDWARDO, S.H., M.H
Terdakwa:
HIDAYATULLAH Bin MUHAMMAD
53 — 13
EDWARDO, S.H., M.H
Terdakwa:
ALAN GEMILANG Bin M. HASAN
64 — 27
DEDI CHANDRA SIHOMBING, SH
Terdakwa:
FAUZI MULYADI
47 — 16
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD FAHRUL Bin SENNANG
82 — 51
Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 9Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan PenggunaanBahan Kimia Sebagai Senjata Kimia;2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MUHAMMAD FAHRUL BinSENNANG selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Denda Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan;3.
ABDUL KAHAR, S.T., M.Si. yaitu16 (enam belas) kaleng / tong bahan kimia jenis sianida milik terdakwaMUHAMMAD FAHRUL Bin SENNANG merupakan Bahan Kimia Daftar 3Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 TentangPenggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia SebagaiSenjata Kimia dan Ahli menjelaskan Racun yang dimaksud hidrogen sianida(HCN) dan bahan kimia Kalium Sianida (KCN) dan Natrium Sianida (NaCN)merupakan turunan dari Hidrogen Sianida yang masuk kategori bahan kimiadaftar
Dengan mengetahui karakteristiknya,maka bahaya dari bahan kimia tersebut dapat diminimalisir.Bahwa Maksud pengaturan mengenai dibuatnya Undangundang RI No 9Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan larangan penggunaanbahan kimia sebagai senjata kimia.Bahwa Pasal 9 ayat (1) Setiap orang yang membuat, memproduksi,memiliki, Menyimpan, mentransfer, atau Menggunakan Bahan Kimia Daftar1, Bahan Kimia Daftar 2, atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib menyampaikanlaporan sekurangkurangnya sekali dalam satu tahun
Umumnya jenis sianida yangHalaman 14 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Tjsdigunakan dalam proses ekstraksi emas adalah alkali sianida, yang bisaberupa senyawa NaCN atau KCN.Bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 TentangPenggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan KimiaSebagai Senjata Kimia. ketentuan Pidana sebagaimana terdapat padaPasal 22 Pasal 27 sebagai berikut:Pasal 22 : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (1) dipidana
Pasal 9 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 TentangPenggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia SebagaiSenjata Kimia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama;Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, MajelisHakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapatsepanjang mengenai lamanya hukuman;Menimbang,
27 — 3
26 — 4
RINI PURNAMAWATI, SH
Terdakwa:
MARYATI Als MAR Binti MUSTOFA
29 — 6
- Dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menganut sistem retributif dan batas minimum khusus yang menekankan pada efek jera oleh karena itu dilarang menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja.
51 — 9
Menyatakan terdakwa MUSLIKHAH, S.Pd. binti YASIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELANGGAR LARANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 86 AYAT (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2012; ---2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUSLIKHAH, S.Pd. binti YASIRUN oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (SATU) Bulan ; -----------------------3.
Purworejo, atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, Pegawai negeri Sipil, AnggotaTentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KepalaDesa, dan Perangkat Desa yang Melanggar Larangan sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 86 Ayat (3) perbuatan terdakwa dilakukan dengan caraSEHAGal DEPIKUL : ~~~ nnn nn nnn meen nin neni nnn nonmnnnnanannnnannnnannsmmnnmnewana ene nnn Bahwa sebelumnya Calon Legislatif (CALEG) yang
55 — 16
SUMARDI Melawan CAMAT LARANGAN
Brebes No.141/04/IX/2001 TentangPengangkatan Kepala Dusun Il Desa Rengaspendawa KecamatanLarangan Kabupaten Brebes tertanggal 20 Desember 2001 ; Bahwa setelah Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala DesaRengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes No.141/04/1X/2001 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun II Desa RengaspendawaKecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Penggugat menjalankan tugastersebut dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab sejaktanggal 20 Desember 2001 j ==n2snnnnnnnnennn3
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangberupa Keputusan Camat Larangan Nomor : 141 / 005 Tahun 2013Tentang Pemberhentian Karena Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan KepalaDesa Perangkat Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan KabupatenBrebes, atas nama Saudara SUMARDI dari Jabatan Kepala Dusun II DesaRengaspendawa Kecamatan Larangan tertanggal 23 Desember 2013;3.
Mewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang berupa Keputusan Camat Larangan Nomor : 141 / 005 Tahun2013 Tentang Pemberhentian Karena Mencalonkan Diri Dalam PemilihanKepala Desa Perangkat Desa Rengaspendawa Kecamatan LaranganKabupaten Brebes, atas nama Saudara SUMARDI dari Jabatan KepalaDusun Il Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan tertanggal 23DeSEMDEP 2013) ~~= ana nn nnn cnn cnn cnn nnn ne nnn nnn nan nnecnnnnennennacsnnsassannas4.
Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan CamatLarangan Nomor 141/005 tahun 2013 tanggal 23 Desermber 2013 tentangPemberhentian Karena Mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala DesaPerangkat Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan KabupatenBrebes atas nama Sdr.
Nomor: 141/005 Tahun 2013 TentangPemberhentian Karena Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala DesaPerangkat Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,Atas Nama Sumardi Dari Jabatan Kepala Dusun II Desa RengaspendawaKecamatan Larangan Tertanggal 23 Desember 2013 (selanjutnya dalampertimbangan hukum ini disebut dengan Surat Keputusan objek sengketa) (videbukti P1=T1); 2222222 2 noone nnn nn nnn nnn nn cnn n cee eeMenimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dengandikeluarkannya Surat
362 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Tentang : Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
SEHAT2UNDANGUNDANG NOMOR..5 TAHUN 1999DAFTAR ISIUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DANPERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATBabI Ketentuan UmumBabII Asas dan TujuanBab III Perjanjian yang DilarangBabIV Kegiatan yang DilarangBab VPosisi DominanBab VI Komisi Pengawas Persaingan UsahaBab VII Tata Cara Penanganan PerkaraBab VII SanksiBab IX Ketentuan LainBab X Ketentuan PeralihanBab XI Ketentuan PenutupPENJELASAN ATAS UNDANGUNDANGREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999TENTANG LARANGAN
RepublikIndonesia terhadap perjanjianperjanjian internasional;bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif DewanPerwakilan Rakyat perlu disusun Undangundang TentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha TidakSehat;Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal33 UndangUndang Dasar 1945;UNDANGUNDANG NOMOR..5 TAHUN 19996Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANGUNDANG TENTANG LARANGAN
tersebut di atas, menuntut kita untukmencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usahadapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklimpersaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomipada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yangbertentangan dengan citacita keadilan sosial.Oleh karena itu, perlu disusun UndangUndang tentang Larangan
Sanksi tersebut berupa tindakan administratif,sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.Secara umum, materi dari UndangUndang Tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturanyang terdiri dari :perjanjian yang dilarang;kegiatan yang dilarang;posisi dominan;Komisi Pengawas Persaingan Usaha;penegakan hukum;NWF WNketentuan lainlain.Undangundang ini disusun berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar1945, serta berasaskan kepada demokrasi
51 — 12
Bone Bin Larangan Lawan Baso Bin Muli, dkk
66 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
CAMAT KECAMATAN LARANGAN., 3. LURAH KELURAHAN LARANGAN UTARA;
Wahid Hasyim Nomor 8, Kelurahan Cipadu Jaya,Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;Selanjutnya memberi kuasa kepada:Drs. Achmad S, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,Advokat pada Law Office "ACHMAD S & PARTNER, berkantordi Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 1, Larangan Utara, Larangan,Kota Tangerang,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;dan:1.
CAMAT KECAMATAN LARANGAN, berkedudukan diJalan Larinda Raya, Komplek Perumahan Larangan Indah,Kota Tangerang;3. LURAH KELURAHAN LARANGAN, berkedudukan diJalan HOS.
Tanah tersebut untuk perumahan/pertanian;yang diketahui olehCamat Kecamatan Larangan (Tergugat II);2.5.
Nomor 360 seolaholah termasuk dalam SertipikatHak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1205/Larangan Utara, tanggal 09Maret 2010, Surat Ukur Nomor 355/Larangan Utara/2010 tanggal 4Halaman 17 dari 45 halaman.
Sertipikat Hak Guna Bangunan 1205/Larangan Utara,Surat Ukur tanggal 4 Februari 2010 Nomor 355/Larangan Utara 12010adalah berasal dari pemisahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor/Larangan Utara, Gambar Situasi tanggal 2 April 1994 Nomor 1664/1994,daripada buktibukti Termohon /.c.