disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Februari 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.021.348.527DPP (80/100xDPP Pk) Rp 817.078.82Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 204.269.70PPN (10/100xDPP) Rp 20.426.971bahwa

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Februari 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Balaesang ;- 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kec. Balaesang dalam Pemilu 2014 yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.

Donggala (model DA) ; - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap desa / kelurahan ditingkat Kecamatan Balaesang dalam Pemilu Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD RI yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Donggala (model DA-1) ;Dikembalikan kepada PPK Kecamatan Balaesang ;4.

Balaesang telahdilaksanakan rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkatKecamatan Balaesang yang dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota PPKKec. Balaesang, PPS se Kec. Balaesang, para saksi parpol dan unsurMuspika Kec. Balaeang;Bahwa adapun hasil perolehan perhitungan suara caleg dan suara ParpolKec. Balaesang yang tercantum dalam formulir Model DA1 DPRD Kab.Donggala sebagai berikut :Untuk Partai Gerindra :1. Suara Partai sebanyak 130 (seratus tiga puluh ) suara;2.

Harianti, sebanyak 6 (enam) suara;Jadi jumlah total suara Partai dan Suara Caleg 1.321 (seribu tiga ratus duapuluh satu) suara;Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 kembali diadakan rapat plenorekapitulasi perolehan perhitungan suara dan telah terjadi perubahanperolehan perhitungan suara, dimana caleg atas nama Murdiana dari PartaiGerindra, pleno sebelumnya mendapatkan suara sebanyak 457 suara,dipindahkan sebanyak 450 suara ke caleg atas nama Maulidin Labalo,Halaman 3 dari 16 halamanPutusan

Donggala atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriHalaman 4 dari 16 halamanPutusan Nomor 33/PID.SUS/2014/PT.PALUDonggala yang dengan sengaja mengubah atau merusak dan/ataumenghilangkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atausertifikat hasil perhitungan suara yang telah ditandatangani oleh KPPS, adapunperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Berawal ketika terdakwa dilantik oleh KPU Kab.

Balaesang telahdilaksanakan rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkatKecamatan Balaesang yang dihadiri olen Ketua dan Seluruh Anggota PPKKec. Balaesang, PPS se Kec. Balaesang, para saksi parpol dan unsurMuspika Kec. Balaesang; Bahwa adapun hasil perolehan perhitungan suara caleg dan suara ParpolKec. Balaesang yang tercantum dalam formulir Model DA1 DPRD Kab.Donggala sebagai berikut :Untuk Partai Gerindra :1. Suara Partai sebanyak 130 (seratus tiga puluh ) suara;2.

Donggala (model DA) ; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suaradari setiap desa / kelurahan ditingkat Kecamatan Balaesang dalamPemilu Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota sertaCalon Anggota DPD RI yang telah disahkan sesuai dengan aslinya olehKomisi Pemilihan Umum Kab. Donggala (model DA1) ;Dikembalikan kepada PPK Kecamatan Baleasang;4.

Ekspor USD USD 836.00/MT dengan Kurs 1 USD = Rp.8.934,20, karenaTanggal Realisasi Ekspor 04 Oktober 2010 melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor 03Oktober 2010, sehingga mengakibatkan kekurangan Bea Keluar sebesarRp.127.729.000,00: bahwa penagihan Bea Keluar didasarkan pada tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor,serta kurs yang berlaku pada tanggal selesai pemuatan ke sarana pengangkut;: bahwa penetapan Terbanding dalam Keputusannya Nomor : KEP271/WBC.03/201 1tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan

Direktur Jenderal telah menerbitkan Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP271/ WBC.03/2011 tanggal 19 Desember2011, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang YangDiekspor oleh PT XXX, yang mewajibkan PT XXX, untuk melunasi kekuranganpembayaran Bea Keluar sebesar Rp. 127.729.000,00;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding kemudian memberikan bantahandengan surat Nomor P.271/N5/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012, yang antara lainyang menyatakan:1) Bahwa Pelaksanaan Ekspor

Fakta yang terjadi adalah eksportasi melampauitanggal perkiraan ekspor, PEB tidak dibatalkan dan tidak diajukan pembayarandengan perhitungan baru.

(SPKPBK) sesuai dengan formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sebagaimanadimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai :penetapan Direktur Jenderal;pemberitahuan; danpenagihan kepada Eksportir.bahwa ketentuan ini menyatakan untuk penetapan kembali perhitungan bea keluaradalah berdasarkan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor yang berlaku pada saat PEBmendapat Nomor Pendaftaran dan Kurs yang berlaku saat pembayaran

Bea Keluar sudah benar;bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar oleh Terbanding sesuai : KEP271/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang DieksporOleh PT.

Uang Pesangon 510.610.500,Total 1.432.707.480,Perhitungan Hak Pekerja berdasarkan ANJURAN:TERGUGAT III:Nama Pekerja : SUPARI;NRP : 871049;Bekerja sejak : 02 Maret 1987;Masa Kerja : 29,7 Tahun (s/d tanggal ANJURAN);Gaji terakhir Nov 2013 : Rp13.115.000,1.Upah sejak bulan Desember 2013 sampai dengan November 2016(36 bulan);Perhitungan:36 bulan x Gaji Terakhir Nov 2013 = 472.140.000.Denda Upah sebesar 50% dari sejak upah bulan Desember 2013sampai dengan November 2016;Perhitungan:50% x 36 bulan x gaji

Uang Pesangon 428.860.500,Total 1.860.327.500, Perhitungan Hak Pekerja berdasarkan ANJURAN:TERGUGAT IV:Nama Pekerja : TATI MULYATI;NRP : 891168;Bekerja sejak : 02 Januari 1989;Masa Kerja : 27,8 Tahun (s/d tanggal ANJURAN);Gaji terakhir Nov 2013 : Rp8.275.000,1.Upah sejak bulan Desember 2013 sampai dengan November 2016(36 bulan);Perhitungan:36 bulan x Gaji Terakhir Nov 2013 = 297.900.000,Denda Upah sebesar 50% dari sejak upah bulan Desember 2013sampai dengan November 2016;Perhitungan:50% x 36 bulan

Uang Pesangon 225.466.500,Total 632.630.040,Perhitungan Hak Pekerja berdasarkan ANJURAN:TERGUGAT VIII:Nama Pekerja : RUDI ZAINUDIN KALIK;NRP : 921332;Bekerja sejak : 02 Maret 1992;Masa Kerja : 24,7 Tahun (s/d tanggal ANJURAN);Gaji terakhir Nov 2013 : Rp9.983.000,1.Upah sejak bulan Desember 2013 sampai dengan November 2016(36 bulan);Perhitungan:36 bulan x Gaji Terakhir Nov 2013 = 359.388.000,Denda Upah sebesar 50% dari sejak upah bulan Desember 2013sampai dengan November 2016;Perhitungan:50% x 36

: MASA PERHITUNGAN FAKTOR PESANGONKERJA Pesangon 2xpesangon Uang Penggantian Total(Tahun) Penghargaan Hak Halaman 38 dari 67 hal.Put.

Uang Pesangon 326.444.100,Total 915.960.216, Perhitungan Hak Pekerja berdasarkan ANJURAN:TERGUGAT IX:Nama Pekerja : ERY WARDHANA;NRP : 931018;Bekerja sejak :01 Februari 1993;Masa Kerja : 23,8 Tahun (s/d tanggal ANJURAN);Gaji terakhir Nov 2013 : Rp17.500.000,1.Upah sejak bulan Desember 2013 sampai dengan November 2016(36 bulan);Perhitungan:36 bulan x Gaji Terakhir Nov 2013 = 630.000.000,Denda Upah sebesar 50% dari sejak upah bulan Desember 2013sampai dengan November 2016;Perhitungan:50% x 36 bulan

Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00001/204/10/418/11 tanggal 7Juli 2011 Masa Pajak Juli 2010;bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Terbanding ata:Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2010 atas dividen sebesarRp.32.132.578.484,00;bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp.32.132.578.484,00 yang diangTerbanding sebagai Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2010 perhitungan

saldo laba ditahan Pemohon Banding Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2010;bahwa Terbanding melakukan koreksi a quo berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a , Pz26 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentPajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undangund:Nomor 36 Tahun 2008;bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding bahwa perhitungan .ditahan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2010 tidak sesuai dengan saldo 1diatahan yang sudah

Pemohon Banding perhitungkan dan laporkan dalam SPT BaTahun 2010 yaitu berjumlah Rp.5.724.571.034,00 bahwa jumlah sebeRp.5.724.571.034,00 yang merupakan objek dividen;bahwa dari hasil pemeriksaan, buktibukti, datadata dan keterangan dalam persidan;diketahui:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan laba ditahan yang dilakulTerbanding karena perhitungan laba ditahan sebesar Rp.32.132.578.484,00 dilakulberdasarkan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan, SPT Tahunan Pajak PenghasiBadan

dan Surat Keputusan Keberatan yang belum mempunyai kekuatan hukum y:tetap (inkrah);bahwa Terbanding melakukan perhitungan laba ditahan sebesar Rp.32.132.578.484,00 dianggap oleh Terbanding sebagai dividen berasal dari saldo laba ditahan per 31 Juli 21MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangyang masih tersisa pada saat pembubaran Pemohon Banding (likuidasi);bahwa besarnya laba ditahan yang dihitung oleh Terbanding adalah berdasarkan laba fissebagaimana disampaikan Terbanding dalam sidang acara pemeriksaan

BAS07SP/Pg.24/2013 bahwa yang menjadi dasar perhitungan Terbanding atas dividen adapenghasilan netto fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan terutang;bahwa Majelis berpendapat bahwa pembagian dividen merupakan kewajiban perusah:kepada para pemegang sahamnya bahwa dividen dapat bersumber dari laba dital(retained earning) yang seharusnya dihitung secara komersial bukan secara fisberdasarkan laporan keuangan komersial Pemohon Banding;bahwa Pemohon Banding terbukti telah menyetor dan melaporkan Pajak

Pengisian Formulir Model D3 pada bagian Perhitungan Masa KerjaBaru oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementrian Pendidikan Nasionaltidak sesuai dengan petunjuk pengisian Formulir Model D3. Petunjukpengisian Formulir Model D3 yang dijelaskan pada Anak Lampirandari Lampiran Ill Surat Edaran Kepala Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 06/SE/1980. Pada Nomor 15 petunjuk pengisian ini,perihal Perhitungan Masa Kerja Baru, pada Nomor 2 : Mulai sampaidengan tanggal, bulan dan tahun.

Surat Edaran Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 05/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976, masakerja sebagai Pegawai Negeri diperhitungkan penuh sebagai masa kerjauntuk penetapan gaji pada pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil,kecuali masa selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara.Sedangkan pada Nomor 1 huruf c perhitungan pengalaman kerja sayapada Fakultas Universitas Hasanuddin dikurangi. Hasil perhitungan inibertentangan Pasal 15 ayat (1) huruf a di atas.

Saya merasa tidak puas dengansurat tersebut karena penjelasan mengenai perhitungan masa kerjagolongan tidak mempergunakan cara yang telah ditetapbkan dalamFormulir Mode D3 yang telah ditetapbkan oleh Badan KepegawaianNegara sebagai Peraturan Perhitungan Masa Kerja Golongan;Perlu ditambahkan bahwa saya pernah dipanggil menghadap bapakDirektur Hukum dan Perundangundangan untuk membicarakan kasussaya.

Cara perhitungan masa kerja golongandalam surat tersebut, tidak dipergunakan cara yang telah ditetapkan dalamFormulir Model D3 yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negarasebagai peraturan perhitungan masa kerja golongan;Untuk penyelesaian kasus ini saya meminta bantuan kepada Bapak KetuaKomisi Ombudsman Nasional untuk menyelesaikannya. Saya menyuratkepada beliau tanggal 6 Juni 2001.

Perlu saya tambahkan bahwa caraperhitungan masa kerja golongan dalam surat Badan KepegawaianNegara ini, Badan Kepegawaian Negara tidak pernah mengeluarkansurat edaran dengan cara penggunaan perhitungan masa kerja golongantersebut.

TARIF BEA KELUAR DAN HARGAEKSPORBahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar : Rp9.565.904.334,00g. Kekurangan Pembayaran BK : Rp4.027.739.000,003.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporBahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalahsebagai berikut:e PEB Nomor

Foto Scan Fom Model C.1 Plano (sebanyak 6 lembar yang sudah dilegalisir oleh KPUD HALBAR)5.2. 1 (satu) buah Flash Disk (yang berisikan dokumentasi pada saat perhitungan suara)Tetap terlampir dalam berkas perkara6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

NASIRmenelpon Komisioner BAWASLU Kabupaten Halmahera Barat yakni saksiAKNOSIUS DATANG dan melaporkan dugaan adanya kecuranganterhadap proses perhitungan Surat Suara Pemilihan Anggota DPRDKabupaten Halmahera Barat.

NASIR Calon Anggota LegislatifHalaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN TteDapil 2 Partai NASDEM nomor urut 2, sebanyak 12 suara dimana padasaat perhitungan pertama saudara MUTAHAR Hi.

Panwas TPS ini juga tidak punya hak untuk membuka Suratsuara untuk dilakukan perhitungan.

AKNOSIUSDATANG karena adanya protes dari saksi partai maupun calon legislatifsehingga memerintahkan kepada Ketua KPPS TPS 3 untuk melakukanperhitungan suara ulang dan hasilnya perhitungan suara tersebutberbeda dengan perhitungan pertama yang telah di tulis di form ModelCi Plano DPRD Kab/Kota, dan dari perhitungan ulang itulah barudikatehui oleh KPPS TPS 3 dan saksi serta calon legislatif banwa telahterjadi pelanggaran pemilu yang Terdakwa lakukan ; Bahwa kalau memang ada ketentuan Pidana jangan hanya

Nasir menelpon KomisionerBAWASLU Kabupaten Halmahera Barat yakni saksi Aknosius Datang danmelaporkan dugaan adanya kecurangan terhadap proses perhitungan SuratSuara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat.

sebagai berikut:Nilai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00Jumlah Bahan Baku 7 Rp 8.591.700,00ImporHarga Rataratabahan = Rp 6.965,00baku imporSisa Bahan Baku Impor = 116.511di jual lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak November 2009 adalah sebesar Rp120.102.325,00dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 116.511Harga ratarata per kg bahan

Impor (10% x DPP) 104.764.930,00 39.006.356,00dikurangi : Pajak Keluaran 45.306.530,00 PPN Impor yang harus dipungut 59.458.399,00 39.006.356,00kembaliSanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP (24 bulanx 2%)PPN Yang Masih Harus Dibayar 59.458.399,00 39.006.356,00 bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 November 2013, Pemohon Banding menyatakan bahwa mengakui besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 116.511 kgsebagaimana perhitungan Terbanding, namun dengan perhitungan

harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.346,99 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana dalam penjelasan tambahan tersebut

Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 110.992 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran argumentasi serta dasarperhitungan

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23

Nafkah anak atas nama ANAK, umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;-

Menghukum Tergugat untuk membayar hutang beserta bunganya sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Dumai kepada Penggugat sebesar Rp. 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan perhitungan :- Hutang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;- Bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai dengan bulan JANUARI 2014 (perkara ini didaftarkan) adalah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;sekaligus dan seketika;4.

Dum 18adalah 0,5 % x Rp.55.000.000, = Rp.275.000, x 4 bulan = Rp.1.100.000, (satu jutaseratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka besarnya hutang beserta bungapinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 56.100.000, (limapuluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan perhitungan : Hutang Rp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) ; Bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai dengan bulan JANUARI2014 (perkara ini didaftarkan) adalah Rp. 1.100.000, (satu juta seratus

Menghukum Tergugat untuk membayar hutang beserta bunganyasampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Dumaikepada Penggugat sebesar Rp. 56.100.000, (lima puluh enam jutaseratus ribu rupiah) dengan perhitungan := Hutang Rp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) ;= Bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai denganbulan JANUARI 2014 (perkara ini didaftarkan) adalah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) ;sekaligus dan seketika;4.

Yanto Santosa,DEA, dkk, metode perhitungan yang dituangkan dalam Lampiran IlPERMENLH RI No. 7 Tahun 2014 kurang tepat dan bersifat doublecounting.

Kisaran nilai inilahyang semestinya menjadi dasar perhitungan nilai ganti rugi;.

Bahwa perhitungan kerugian lingkungan sebagaimana diaturdalam Lampiran Il PERMEN LHRI No. 7 Tahun 2014 sangatmerugikan dan membebani pelaku usaha, karena terjadi doublecounting/ multiple counting terkait dengan perhitungan ganda dalamHalaman 24 dari 41 halaman.

Putusan Nomor 36 P/HUM/2017kemudian dijadikan faktor pengali dalam perhitungan kerugianlingkungan hidup senyatanya merupakan "suatu kesalahanfatal" (vide Bukti P11 halaman 2).. Bahwa menurut Kajian Tim Pakar IPB Prof. Dr. Ir. YantoSantosa, DEA, dkk, metoda perhitungan yang dituangkankurang tepat/sesuai dan bersifat doublecounting.

YantoSantosa, DEA, dkk pada Bukti P11 halaman 87, yangmenyatakan bahwa penghitungan kerugian Lampiran IlPERMENLH RI No. 7 Tahun 2014, jika ditelusuri asalusulnyatampaknya berdasarkan perhitungan yang dibuat olehPangestu dan Ahmad (1998). Perhitungan yang dibuat olehmereka adalah perhitungan yang didasarkan kerusakanlingkungan hutan alam akibat kebakaran sehingga berbagaikomponen yang telah disebutkan memang dapat diterapkanuntuk kebakaran hutan alam.

Tentang Perhitungan Harga Pokok Penjualan Tahun Pajak 2005;C. Tentang Perhitungan Kompensasi Kerugian Tahun Pajak 2005 sebesarRp.1.636.754.213,26;D.

Putusan Nomor 197 /B/PK/PJK/201312.13.14.15.16.Penjualan (HPP) sebesar Rp. 4.806.720.782,00 yang menjadi dasardilakukannya koreksi peredaran usaha tersebut;Bahwa baik berdasarkan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPTTahunan PPh Badan 2003 untuk tahun pajak 2003 terdapatpenghasilan neto dan bukan rugi neto, sehingga pada tahun pajak 2004dan tahun pajak 2005 seharusnya tidak

;Bahwa atas koreksi peredaran usaha yang berasal dari koreksi negatifHarga Pokok Penjualan (HPP) yang kemudian digrossup yang menjadidasar perhitungan kompensasi kerugian pada perkara a quo, yang telahdiputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24717/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 telah diajukan Peninjauan Kembali keMahkamah Agung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Bahwa atas perhitungan kompensasi kerugian pada tahun pajak 2004yang menjadi dasar perhitungan kompensasi

kerugian pada perkara aquo, yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 telah diajukanPeninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding);Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyatanyatabahwa atas perhitungan kompensasi kerugian yang dilakukan olehMajelis Hakim yang berasal dari perhitungan rugi neto tahun pajak 2003tidak konsisten dengan koreksi yang ada, dimana atas koreksi positifperedaran

Cendrawasih 7B Ambon, dengan perhitungan sebagaimana tersebut diatas ;Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 24 dari 26 halaman.

Parimo;1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota serta calon anggotan DPD di tingkat desa/kelurahandalam pemilu tahun 2014 (model D);1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota tahun 2014 (model C) TPS 1 ds. Kotaraya kec. Mepangakab.

Parimo;1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota serta calon anggota DPD, ditingkat desa/kelurahan dalapemilu tahun 2014 (model D);1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 1 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab.

Parimo;1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 2 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab. Parimo1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 3 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab.

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ;-1) Mutah sebesar Rp. 500.000,- Lima ratus ribu rupiah );-2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah );3) Nafkaah anak atas nama ( ANAK PEMOHON dan TERMOHON ) umur 1 tahun 7 bulan, yang sekarang diasuh Termohon sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratsu ribu rupiah ) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikaan 10 % setiap tahunya;-4.

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ;1) Mutah sebesar Rp. 500.000, Lima ratus riburupiah );2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000, ( sembilanratus ribu rupiah );3) Nafkaah anak atas nama ( ANAK PEMOHON danTERMOHON ) umur 1 tahun 7 bulan, yang sekarangdiasuh Termohon sebesar Rp. 200.000, ( duaratsu ribu rupiah ) setiap bulan sampai anaktersebut dewasa dengan perhitungan kenaikaan10 $ setiap tahunya;4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp. 431.000, ( Empat

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juli 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juli 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 764.25%DPP (80/100xDPP Pk) Rp 611.40Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 152.85PPN (10/100xDPP) Rp 15.288bahwa menurut Terbanding dalam

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juli 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa April 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak April 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.027.465DPP (80/100xDPP PK) Rp 821.975Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 205.49PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa April 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Bahwa secara perhitungan sisa hasil penjualan dariRp.1.155.900.000, dikurangi Rp. 260.000.000, sisa menjadi sebesarRp.895,900.000 ( Delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratusribu rupiah).6. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2019 Penggugatmenyerahan sejumlah uang sebagai perhitungan kompensasi bungakepada Tergugat sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah).7.

Menyatakan perhitungan dan pembayaran dari Penggugat kepadaTergugat adalah dihitung dengan perhitungan bunga kewajaran sebagaiberikut :Hasil Penjualan dikurangi pembayaran dari Penggugat yang telah diberikankepada Tergugat dengan ditambah bunga wajar sebesar 7 % ( tujuhprosen ) pertahun.4. Menyatakan bunga wajar sebesar 7 % ( tujuh prosen ) pertahun sebagaibunga wajar dan diperhitungkan berdasarkan sisa kekurangan yang belumdiserahkan.5.

Menyatakan perhitungan dan pembayaran Penggugat kepada Tergugatadalah perhitungan dari hasil kesepakatan bersama yang telah disertujuiHalaman 4 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PT SMGdengan memberikan jasa 2% tiap bulan dari bulan Januari 2018 sampaisekarang (rincian perhitungan terlampirkan) sebesar Rp.1.346.683.883,(satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluhtiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan dibayarkan dalamtempo 2 bulan dari sekarang.3.

Bahwa alasanalasan Penggugat menolak hitunghitungan kekurangan dariTergugat tersebut adalah Penggugat sudah mengembalikan sebagiankepada Tergugat sehingga secara perhitungan seharusnya berkurangbukan malah bertambah sebagaimana perhitungan Tergugat, bahwaperhitungan tersebut adalahTelah diberikan kepada Tergugat sebesar :1. Akhir tahun 2017 sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus jutarupiah).2. Awal bulan Juni tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluhjuta rupiah).3.

Menyatakan perhitungan dan pembayaran Pembanding kepadaTerbanding adalah perhitungan dari hasil kesepakatan bersama yang telahdisetujui dengan memberikan jasa 2% tiap bulan dari bulan Januari 2018sampai sekarang ( rincian perhitungan terlampir ).SebesarRp.1.346.683.883, ( Satu milyar tiga ratus empat puluh enam jutaenam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tigarupiah ) terhitung sampai bulan Desember 2019 dan perhitungan bulanJanuari 2020 sampai sekarang akan Saya pertimbangkan

PERHITUNGAN TAGIHAN FEE DESAIN (vide bukti T.7):a) 3 Bendel Dokumen Proyek Pramita Moh Toha Bandung denganrincian sebagai berikut:1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 70.037.282,2. Perhitungan Kebutuhan AC Rp. 15.000.000,3. Perhitungan tata cahaya denganmenggunakan program calculux Rp. 20.000.00.Rp. 105.037.282,b) 4 Bendel Dokumen proyek Pramita Cik Ditiro Yogjakarta denganrincian sebagai berikut:1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 124.156.182,2. Perhitungan kebutuhan AC Rp. 17.500.000,3.

Perhitungan tata Cahaya denganmenggunakan program Calculux Rp. 22.500.000,4.

PERHITUNGAN TAGIHAN FEE DESAIN (vide bukti T.7);a) 3 Bendel Dokumen Proyek Pramita Moh. Toha Bandung dengan1.2. Perhirincian sebagai berikut:Gambar perencanaan Proyek Rp. 70.037.282,tungan Kebutuhan AC Rp. 15.000.000,3. Perhitungan tata cahaya denganmenggunakan program calculux Rp. 20.000.00.Rp. 105.037.282,b) 4 Bendel Dokumen proyek Pramita Cik Ditiro Yogjakarta dengan rinciansebagai berikut:. Gambar perencanaan Proyek Rp. 124.156.182,Rp.2. Perhitungan kebutuhan AC3.

Perhitungan tata Cahaya dengan menggunakan program CalculuxRp. 22.500.000,4.

Perhitungan kebutuhan AC Rp. 17.500.000.3. Perhitungan tata Cahaya dengan menggunakan program CalculuxRp. 22.500.000,4.

teknis aktuariayang disepakati;Bahwa sampai dengan gugatan a quo ini diajukan Terbanding, baikTerbanding maupun Pembanding belum menyampaikan perhitunganhak dan kewajiban para pihak beradasarkan perhitungan aktuaria yangdisepakati;3.

Bahwa Pembanding melalui surat nomor 34/AKTPRSH/VII/2019tertanggal 1 Juli 2019 perihal Perhitungan Nilai Cut Off YayasanKesejahteraan Karyawan PT Garam Polis Nomor 62024 (Bukti T6),Tergugat/ Pembanding telah menyampaikan perhitungan nilai cut offsebesar Rp.6.262.283.387, dengan rincian sebagai berikut: Keterangan JumlahTotal Premi Rp.19.223.989.981,Total Biaya Rp.9.541.885.099,Total Klaim Rp.6.569.765.384,Total Investasi Rp.3.149.943.889,Saldo Akhir April 2019 Rp.6.262.283.387, 4.

Garam dari Bumiputera (Vide Bukti P40) yangisinya pada intinya menolak/tidak sepakat dengan Perhitungan Aktuariadari Perusahaan Pembanding/Tergugat;Metode perhitungan yang diajukan Pembanding/Tergugat sangat tidakmasuk akal dan hanya menguntungkan Pembanding/Tergugat, terbuktiperhitungan Nilai Cut Off tersebut dilakukan oleh Pembanding/Tergugatsendiri dan Gugatan a quo sedang berjalan di PN.

Bahwa, terhadap perhitungan Nilai Cut OffTerbanding/Penggugat yang diajukan olehPembanding/Tergugat telah Terbanding/Penggugat tanggapidengan Surat Nomor : 14.UM/YKK/VII/2019 tertanggal 29 Juli2019 Perihal : Penolakan Perhitungan Nilai Cut Off Polis No.6204 an. YKK PT. Garam dari AJB Bumiputera 1912 (VideBukti P40) yang isinya pada intinya menolak/tidak sepakatdengan Perhitungan Aktuaria dari PerusahaanPembanding/Tergugat, dan dalil ini sekaligus menjawab Point 5(lima);7.3.

Bahwa, keberatan Pembanding/Tergugat Point 4 halaman 7 haruslahditolak karena Metode perhitungan yang diajukan Pembanding/Tergugatsangat tidak masuk akal dan hanya menguntungkanPembanding/Tergugat, terbukti perhitungan Nilai Cut Off tersebutdilakukan oleh Pembanding/Tergugat sendiri dan Gugatan a quo sedangberjalan di PN.