tanggal 26 April 2012 berupa importasi 12 jenis barangsesuai lembar lanjutan PIB negara asal China, dengan nilai pabean diberitahukan CIF USD42,630.82 yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priokmenetapkan Nilai Pabean ditetapkan menjadi CIF USD 49,090.82;Menurut bahwa Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 166110 tanggal 26 April 2012Terbanding ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (Fallback) yang diterapkan secara fleksibeldengan sumber data harga pasar dengan perhitungan

Aplikasi Transfer (T/T);b. berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang dilampirkan disimpulkan data yangada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi, maka harga yangdiberitahukan dalam PIB No. 166110 tanggal 26 April 2012 tidak dapat diterimasebagai Nilai transaksi;c. selanjutnya Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 166110 tanggal 26April 2012 ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (Fallback) yang diterapkan secara fleksibel dengan sumber data harga pasar dengan perhitungan

faktonmulfiplikator menjadi CIF USD 49,090.82bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian danPenetapan Nilai Pabean (LPPNP), perhitungan multiplikator dan harga pasar,bahwa pada sidang tanggal 05 Februari 2013, Terbanding hadir dan menyerahkan LembarPenelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) dan Perhitungan Faktor MultiplikatorMetode VI (harga pasar) dan pada sidang tanggal 26 Februari 2013, Terbanding hadir danmenyerahkan Print Out Harga Internet;bahwa Kuasa Pemohon

Peraturan Terbanding Nomor: P08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalahPejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok;bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2)UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentangNilai Pabean untuk perhitungan

Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeananyang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: Nilaipabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yangbersangkutan;bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan BealMasuk disebutkan bahwa:Pasal 7 (1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:-3.1 Mutah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);-3.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupaiah);-3.3 Nafakh anak Pemohon dan Termohon untuk 2 ( dua ) orang anak ( ANAK 1 ) umur 07 tahun, dan ( ANAK 2 ) umur 3 tahun , yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% setiap tahun;4.

menjatuhkantalak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ; 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:1 Mutah sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah);3.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupaiah);3.3 Nafakh anak Pemohon dan Termohon untuk 2 ( dua ) orang anak ( ANAK 1 )umur 07 tahun, dan( ANAK 2 ) umur 3 tahun , yang sekarang dalam asuhanTermohon sebesar Rp. 400.000, ( empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampaianak tersebut dewasa dengan perhitungan

Keputusan Terbandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari SuratBanding Nomor: 128/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 128/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanBanding atas sengketa PPN dengan perhitungan

Dengan demikian,nilai sengketa per bulan adalah Re124.916.696.903,00 Re113.264.221.943,00 =Rp11.652.474.960,00 / 12 bulan = Rp971.039.580,00;2) Penyerahan Pusat ke Cabang yang menjadi objek PPN;bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN MasaPajak Maret 2009 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPhBadan Tahun Pajak 2009 yang juga diajukan Banding;bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 0Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaDikompensasikan ke Masa Pajak .....

,berpendapat Surat Banding telah memenuhi syarat formal Banding, sehinggadilanjutkan ke tahap pemeriksaan material;Aspek Materialbahwa perhitungan PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukandalam perhitungan PPh Badan;bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Banding ini, adalah perhitunganSKPKBT PPN Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp675.335.054,00 yang tidakdisetujui seluruhnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan.

KeputusanKeberatan Terbanding Nomor: KEP81 1/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September2012 menerima sebagian sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2009menjadi sebesar Rp574.300.034,00. Atas Keputusan tersebut Pemohon Bandingbelum menerima, dan mengajukan Banding dengan Surat Nomor: 128/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012. Menurut Pemohon Banding perhitungan PPNyang seharusnya adalah sebesar Nihil.

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Januari 2005 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:= Rp 823.236.775,00= Rp 658.589.420,00= Rp 164.647.355,00= Rp 16.464.736,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Januari 2005sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 = adalahsebagai berikut: = Rp 67.803.507Pajak MasukanPajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakJanuari 2005 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Januari 2005 adalah sebesar Rp145.384.754,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;menimbangmenimbangmenimbangMenimbangMengingatMemutuskanbahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam

Mashur A.Rival);Pesangon 9 x Rp. 6.943.118 = Rp62.488.062,00;Jaminan program pensiun = Rp325.085.955,00;Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusahaadalah sebesar Rp195.582.926,00 (+ 60,16%);Hal. 55 dari 92 hal. Put.

Rp196.722.030,00 + RpO +Rp122.939.203,00 = Rp319.661.233,00;Jupri Ropi;Pesangon 9 x Rp6.595.474,00 = Rp59.359.266,00;Jaminan program pensiun = Rp404.229.625,00;Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusahaadalah sebesar Rp270.501.204,00 (+ 66,92%);Hal. 56 dari 92 hal.

Bahwa perhitungan hakhak pekerja (in casu para Penggugat) yang diPHK karena mencapai usia pensiun adalah berada di bawahkewenangan Dana Pensiun (DP) BRI yang nota bene merupakanentitas tersendiri di uar lembaga PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk in casu Tergugat ;Dengan kata lain proses perhitungan, mekanisme pembayaran danyang mengelola hakhak tersebut adalah DP BRI, sedangkan Tergugat hanya mengiur dan mengkompilasi perhitungan DP BRI BRI tersebut,kemudian Tergugat Il, Tergugat Ill, dan Tergugat IV adalah hanyamelaksanakan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat ;3. oleh karena itu, gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepadaTergugat I, Tergugat Il, Tergugat III, dan Tergugat IV sudah seharusnyaditolak

Dengan demikian maka telah jelassecara hukum bahwa halhal mengenai komponen perhitungan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hakyang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat telahsesuai berdasarkan ketentuan undangundang serta merupakan bentukperhitungan yang jelas berdasarkan alat bukti yang diajukan PemohonHal. 89 dari 92 hal. Put.

Keluar sebesar Rp1.150.785.000,00;bahwa sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP113/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus2011, berdasarkan penelitian ulang terhadap PEB Nomor: 003304 tanggal 30 November2010, diketahui tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor yangdiberitahukan dalam PEB nomor 003304 tanggal 30 November 2010 dan Pemohon tidakmengajukan pembatalan atas PEB tersebut, sehingga Terbanding menetapkan kembaliperhitungan bea keluar atas barang yang diekspor oleh Pemohon dengan perhitungan

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berlaku ketentuan sebagai berikut:Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan HargaEkspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor di daftarkan ke KantorPabean; danb.

barang ekspor yangdikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktu berlakunya KeputusanMenteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitungbea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukup jelasbaik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitunganbea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor: 003304 tanggal 30 November 2011;e Perhitungan

(1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007 danPasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P40/BC/2008sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor: P27/BC/2010 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, sehingga Penetapan TerbandingSPKPBK Nomor: KEP113/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang perhitungan BeaKeluar dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor

bukan dengan tanggal PEB yang telahdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan BeaKeluar a quo.

Sampit atas nama BOBBY ADOLF AUGUST TEWU;- 15 (lima belas) lembar nota penjualan jasa kepelabuhan;- 15 (lima belas) lembar kertas warna putih bertuliskan perhitungan jasa dermaga yang ditandatangani manager operasi & komersial an. KARTOMO dan distempel oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Dikembalikan kepada PT PUNDI ABADI INTISARI melalui saksi SUGIANTO Bin AGUNG;6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

SULKAN untukmengambil Perhitungan Jasa Dermaga dari Sdr. KARTOMO (pegawaiPT. Pelindo);Bahwa dengan Sdr. KARTOMO saksi kenal karena dikenalkan olehSdr. SULKAN;Bahwa setelah Perhitungan Jasa Dermaga terdakwa terima dari Sdr.SULKAN, kemudian terdakwa ajukan ke PT. Pundi Abadi Intisari Pusatdengan memerintahkan Sdr. YULIANI (staf terdakwa pada waktu itu)membuat dokumen usulan biaya jasa dermaga PELINDO dengan nilaisebagaimana tercantum dalam Perhitungan Jasa Dermaga yang dibuatoleh Sdr.

SULKAN;Bahwa benar setelah Perhitungan Jasa Dermaga terdakwa terima dari saksi SULKAN,kemudian terdakwa ajukan ke PT. Pundi Abadi Intisari Pusat dengan memerintahkansaksi YULIANI (staf terdakwa pada waktu itu) membuat dokumen usulan biaya jasadermaga PELINDO dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Perhitungan JasaDermaga yang dibuat oleh Sdr.

Pundi Abadi Intisariterlebih dahulu terdakwa meminta saksi SULKAN untuk mengambil Perhitungan JasaDermaga dari Sdr. KARTOMO (pegawai PT. Pelindo) dan terdakwa kenal dengan Sdr.KARTOMO karena dikenalkan oleh Sdr. SULKAN;Bahwa setelah Perhitungan Jasa Dermaga terdakwa terima dari saksi SULKAN,kemudian terdakwa ajukan ke PT.

pada hakekatnya merupakan komisi penjualan yang diberikanoleh Supplier dan merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak PertambahanNilai, sehingga koreksi hasil pemeriksaan tetap dipertahankan.bahwa Pemohon Banding menyatakan, sesuai dengan kontrak kerja samaantara Pemohon Banding dengan mitra Supplier, Supplier akan memberikaninsentif apabila atas pembelian yang dilakukan oleh Pemohon Banding telahmencapai jumlah tertentu sesuai dengan yang telah disepakati.bahwa Pemohon Banding menyatakan, dasar perhitungan

keterangan dari para pihak, dapat diketahui mekanisme transaksi yangdilakukan oleh Pemohon Banding dengan mitra suppliernya adalah sebagaiberikut:bahwa Pemohon Banding bersamasama dengan Supplier membuat dan menandatanganiTrading Term yang menjadi dasar kesepakatan antara Pemohon Banding dengan Supplier,bahwa Pemohon Banding melakukan pembelian barang yang disertai dengan buktibuktipendukung berupa Purchase Order, Invoice, tanda terima barang dan bukti pendukunglainnya,bahwa Pemohon Banding membuat perhitungan

total pembelian kuartal beserta jumlahinsentif/rabat dan kemudian mengirimkan perhitungan tersebut kepada Supplier.

KemudianSupplier memeriksa perhitungan insentif/rabat yang diterima dari Pemohon Banding dankemudian membuat konfirmasi atas perhitungan insentif/rabat dan mengirimkannya kePemohon Banding,bahwa Pemohon Banding menerima konfirmasi perhitungan atas perhitungan insentif/rabatdari Supplier dan selanjutnya membuat Kuitansi (Invoice) untuk menagih insentif/rabatkepada Supplier,bahwa Supplier menerima Kuitansi (Invoice) dari Pemohon Banding dan kemudianmembayar tagihan atas insentif/rabat yang diterima

Perhitungan dan Penetapan PembetulanKekurangan Upah Lembur Pekerja a.n.

Kalimantan Barat Nomor 408/NT.WASKER.3 tentang Perhitungan dan Penetapan PembetulanKekurangan Upah Lembur Pekerja a.n.

Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 398/NT.WASKER.3 tentang Perhitungan dan Penetapan HakhakPekerja/Buruh Berupa Penetapan Kekurangan Upah dan UpahLembur Pekerja/Buruh PT Duta Indo lestari (Duta Mix) Alamat JalanArteri Supadio Kabupeten Kubu Raya Periode September 2011 s/dAgustus 2017, bertanggal 29 November 2017;2.

Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 398/NT.WASKER.3 tentang Perhitungan dan Penetapan HakhakPekerja/Buruh Berupa Penetapan Kekurangan Upah dan UpahLembur Pekerja/Buruh PT Duta Indo lestari (Duta Mix) Alamat JalanHalaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 500 K/TUN/2019Arteri Supadio Kabupeten Kubu Raya Periode September 2011 s/dAgustus 2017, bertanggal 29 November 2017;2.

Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 408/NT.WASKER.3 tentang Perhitungan dan Penetapan PembetulanKekurangan Upah Lembur Pekerja a.n. Muhammad Yani (OperatorCP) dan Asrori (Driver Mixer) PT Duta Indo Lestari (Duta Mix)bertanggal 11 Desember 2017;5.

Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 447/X/2012 tgl 20112012b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000020c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No. SPK Bayan1/Tan/447/X1/2012 tgl 20112012Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayanl/Tan/448/X1/2012 CV. KABANKARYA MANDIRIa. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 448/X/2012 tgl 20112012b.

Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 386/X/2012 tgl 20102012b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000158c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan1/Tan/386/X/2012 tl 201020124. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayanl/Tan/387/X/2012 CV. SIDISIDIa. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 387/X/2012 tgl 20102012b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000159c.

Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 388/X/2012 tgl 20102012b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000129c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan1/Tan/388/X/2012 tgl 20102012Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayanl/Tan/389/X/2012 CV. TOBAINDAH LESTARIa. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 389/X/2012 tgl 20102012b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000130c.

Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 398/X/2012 tgl 20102012b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000005c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.SPK Bayan1/Tan/398/X/2012 tgl 2010201210. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Bayanl/Tan/399/X/2012 CV. KABANKARYA MANDIRIa. Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor : 399/X/2012 tgl 20102012b.

Perhitungan Pekerjaan Borongan Rampung Nomor :513/XII/2012 tgl 31122012b. Faktur pajak Nomor 030.000.12.00000042c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pemborong No.

Yanto Santosa,DEA, dkk, metode perhitungan yang dituangkan dalam Lampiran IlPERMENLH RI No. 7 Tahun 2014 kurang tepat dan bersifat doublecounting.

Kisaran nilai inilahyang semestinya menjadi dasar perhitungan nilai ganti rugi;.

Bahwa perhitungan kerugian lingkungan sebagaimana diaturdalam Lampiran Il PERMEN LHRI No. 7 Tahun 2014 sangatmerugikan dan membebani pelaku usaha, karena terjadi doublecounting/ multiple counting terkait dengan perhitungan ganda dalamHalaman 24 dari 41 halaman.

Putusan Nomor 36 P/HUM/2017kemudian dijadikan faktor pengali dalam perhitungan kerugianlingkungan hidup senyatanya merupakan "suatu kesalahanfatal" (vide Bukti P11 halaman 2).. Bahwa menurut Kajian Tim Pakar IPB Prof. Dr. Ir. YantoSantosa, DEA, dkk, metoda perhitungan yang dituangkankurang tepat/sesuai dan bersifat doublecounting.

YantoSantosa, DEA, dkk pada Bukti P11 halaman 87, yangmenyatakan bahwa penghitungan kerugian Lampiran IlPERMENLH RI No. 7 Tahun 2014, jika ditelusuri asalusulnyatampaknya berdasarkan perhitungan yang dibuat olehPangestu dan Ahmad (1998). Perhitungan yang dibuat olehmereka adalah perhitungan yang didasarkan kerusakanlingkungan hutan alam akibat kebakaran sehingga berbagaikomponen yang telah disebutkan memang dapat diterapkanuntuk kebakaran hutan alam.

Pemb138.1II1.6(WVPJ.07/RP.02/2002 tanggal 28 Agustus 2002, tim Pemeriksa telahmelakukan koreksi yang disebabkan oleh perbedaan perhitungan dalammenentukan objek PPh Pasal 26 ayat (4) atas Penghasilan Bentuk UsahaTetap (BUT) yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan tim Pemeriksa.Bahwa perhitungan Dasar Pengenaan Pajak atas objek PPh Pasal 26 ayat (4)yang dilakukan tim Pemeriksa adalah sebagai berikut : Uraian Jumlah (Rp)Pendapatan Konstruks!

Bahwa sebagaimana terlihat dalam perhitungan menurut fiskus diatas, timPemeriksa telah menggunakan pendekatan pendapatan (income approach)sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4), Undangundang PajakPenghasilan Nomor. 10 Tahun 1994, tetapi dalam hal ini, tim Pemeriksatidak mengakui perhitungan kompensasi kerugian perusahaan PemohonBanding dari Tahun Pajak 1997 & 1998, masingmasing sebesarRp.6.459.300.858,00 dan Rp.6.836.280.110,00 (total sebesarRp.13.295.580.968,00).2.

Bahwa sesuai dengan penjelasanpenjelasan point 15 diatas, makaseharusnya untuk Tahun Pajak 1999, Pemohon Banding tidak lagimempunyai sisa dari keuntungankeuntungan yang harus dikenakan PPhPasal 26 ayat (4) karena masih terdapat kompensasi kerugian yang dapatdikompensasikan dengan total sebesar Rp. 13.295.580.968,00.Perhitungan Pajak Menurut Pemohon BandingBahwa dengan mempertimbangkan alasanalasanmenurut Pemohon Banding atas perhitungan pajakuntuk Tahun Pajak 1999 adalah sebagai berikut :tersebut

Biaya Konstruksi14.816.491.127,006.777.190.151,00 Laba Kotor8.039.300.976,00 Jumlah Biaya Operasional1.109.458.145,00 Laba Operasional6.929.842.831,00 Pendapatan (Biaya) Lainlain Laba Selisih Kurs Rugi Selisih Kurs4.505.282.245,00(3.996.268.812,00) Jumlah Pendapatan (Biaya) Lainlain509.013.433,00 Penghasilan NettoDikurangi Kompensasi kerugian tahun sebelumnya7.438.856.264,00(7.438.856.264,00) Dasar Pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) Bahwa sehubungan dengan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal26

Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuanketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kerugian = fiskal sebesarRp.7.075.746.146,00 yang dialami oleh Termohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding pada Tahun 1997 dan 1998, tidak dapatdikompensasikan ke dalam perhitungan Dasar Pengenaan PajakPenghasilan Pasal 26 ayat (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1983s.t.d.d. Undangundang Nomor 10 Tahun 1994, karena Penghasilan KenaHal. 10 dari 14 hal. Put.

PUTUSANPAILIT.Bahwa Pemohon Kasasi dalam melakukan perhitungan bunga sebesar2.021.744 USD terbilang (dua juta dua puluh satu ribu tujuh ratus empatpuluh empat dolar Amerika Serikat) dan Denda sebesar USD249.393,00 serta Biayabiaya sebesar USD 20.264,00 dilakukan ataspersetujuan dari PT.

dalam PASAL 134 AYAT 1 JUNTO PASAL 136 AYAT 1JUNTO PASAL 137 AYAT 1 JUNTO PASAL 1 AYAT 6 UU NO. 37TAHUN 2004 TENTANG PERHITUNGAN BUNGA SAMPAI DENGANTANGGAL PUTUSAN PAILIT maka demi hukum sesuai dengan asasyang berlaku lex specialis derogat Legi generali, maka dalampersoalan ini UU Hak Tanggungan sebagai aturan umum tidak dapatditerapkan dalam perhitungan bunga dan denda dan jika asas hukumtersebut dilanggar maka demi hukum perbuatan tersebut batal demihukum, hal ini sejalan dengan pendapat Prof

, JAMINAN FIDUSIA, HAK TANGGUNGAN,HIPOTEK ATAU HAK AGUNAN ATAS KEBENDAAN LAINNYA.Bahwa berdasarkan pasal 134 AYAT (1) Undangundang No. 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangJELAS TERGAMBARKAN BAHWA PEMOHON KASASI MASIHBERHAK MELAKUKAN PERHITUNGAN BUNGA KARENABERTINDAK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS YANG DIDASARIHAK AGUNAN YANG ~ DIMILIKINYA, SEHINGGA ADALAHKEKELIRUAN YANG SANGAT FATAL KALAU JUDEX FACTIMENGHILANGKAN PERHITUNGAN JUMLAH BUNGA TERHADAPHUTANG YANG TELAH DWAMINKAN

dan Biaya sebesar USD 20.264,00.Adalah perhitungan bunga dari Tahun 2008 hingga tahun 2009.Bahwa kembali sebagaimana telah diterangkan dalam Jawaban,Pembuktian T 1 T 22 dan Kesimpulan Termohon Renvoi/PemohonKasasi dimana perhitungan Bunga sebesar 2.021.744,00, Dendasebesar USD 249.393,00 dan Biaya sebesar USD 20.264,00 adalahPerhitungan yang diambil dari Tahun 2005 sampai dengan Februari 2009 dimana telah diperhitungan dengan secara rinci dan detail dalamPembuktian Tertulis oleh Pemohon Kasasi/Termohon

Perhitungan secara rinci tentang pengenaanbunga, denda dan biaya telah secara jelas dan gambling telah kamisampaikan dalam bukti T7 sampai dengan T22.Sehubungan dengan hal tersebut berikut kami sampaikan perhitunganbunga PT.

Tambah semua perhitungan kartu yang udah jadiPemain lain melakukan perhitungan seperti biasa, si penutup kartu ambildari tempat buangan, maka poin otomatisnya tegantung kartu yang di tutup.As =250, J/Q/K=100, Angka= 50. Sama seperti poin a, nilai otomatis sipenutup tetap di tambah kartu yang jadi. Pemain lain juga hitung biasa.

Tambah semua perhitungan kartu yangudah jadi Pemain lain melakukan perhitungan seperti biasa, si penutup kartuambil dari tempat buangan, maka poin otomatisnya tegantung kartu yang ditutup. AS =250, J/Q/K=100, Angka= 50. Sama seperti poin a, nilai otomatis sipenutup tetap di tambah kartu yang jadi. Pemain lain juga hitung biasa.

Tambah semua perhitungan kartu yang udah jadi,Pemain lain melakukan perhitungan seperti biasa, si penutup kartu ambil daritempat buangan, maka poin otomatisnya tegantung kartu yang di tutup. As=250, J/Q/K=100, Angka= 50. Sama seperti poin a, nilai otomatis si penutuptetap di tambah kartu yang jadi. Pemain lain juga hitung biasa.

Tambah semua perhitungan kartu yang udah jadi,Pemain lain melakukan perhitungan seperti biasa, si penutup kartu ambildari tempat buangan, maka poin otomatisnya tegantung kartu yang di tutup.As =250, J/Q/K=100, Angka= 50. Sama seperti poin a, nilai otomatis sipenutup tetap di tambah kartu yang jadi. Pemain lain juga hitung biasa.

,PPN 10% ... = Rp. 1.957,291,Jumlah (b) ... = Rp. 21,530,203,c. 2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 3 Tahun (12 Bulan)(SPP Tahun Ke3 / 01 Januari s/d 31 Desember 2018)= 2% x 1 Tahun x 12 Bulan x Rp. 40.776.900, = Rp.9,786 ,456,PPN 10% ... = Rp. 978,646,Jumlah (Cc) ... = Rp. 10,765,102,d. 2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 2 Tahun (24 Bulan)(SPP Tahun Ke2 / 01 Januari s/d 31 Desember 2017)= 2% x 2 Tahun x 12 Bulan x Rp. 40.776.900, = Rp.PPN 10% ... = Rp.

Jumlah (qd) ... = Rp. aRe. 2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 1 Tahun (12 Bulan)(SPP Tahun Ke3 / 01 Januari s/d 31 Desember 2018)= 2% x 1 Tahun x 12 Bulan x Rp. 40.776.900, = Rp.PPN 10% ... = Rp. ysJumlah (e) ... = Rp.

. = Rp.335,871,170,TOTAL JUMLAH (Perhitungan Tarif + Denda Materil) = Rp.847,228,496, CatatanNJOP :Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila TerjadiPerubahan NJOP Dan Asumsi Perhitungan Sewa Tanah Hingga 31Desember 2020 Serta Dapat Berubah Apabila Adanya Perubahan Tarif.2.

,Jumlah (8)... = Rp. yJumlah Total (1+2+3+4+5+6+7+8)...Rp. 2,393,806,950,Denda Materil :a. 2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 5 Tahun (36 Bulan)(DC + SPP + Biaya Administrasi)= 2% x 3 Tahun x 12 Bulan x Rp. 1.794.389.500, =1,291,960,440,PPN 10% ... = Rp. 129,196,044,Jumlah (a) ... = Rp. 1,421,156,484,b. 2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 4 Tahun (24 Bulan)(SPP Tahun Ke2 / 01 Januari s/d 31 Desember 2017)= 2% x 2 Tahun x 12 Bulan x Rp. 190.892.500, =91,628,400,PPN 10% ... = Rp. 9,162,840

/Pdt/2020/PTRp.Rp.Rp.e. 2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 1 Tahun (12 Bulan)(SPP Tahun Ke3 / 01 Januari s/d 31 Desember 2018)= 2% x 1 Tahun x 12 Bulan x Rp. 190.892.500, = Rp.PPN 10% ... = Rp.Jumlah (c) ... = Rp.Jumlah Total Denda Materil (atb+c+d+e) + PPN 10%... = Rp.1,572,343 ,344,TOTAL JUMLAH (Perhitungan Tarif + Denda Materil)3,966,150,294,mTOTAL 1+2 (Perhitungan Tarif + Denda Materil) =Rp.4,813,378,790,Rp.CatatanNJOP :Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila TerjadiPerubahan

Debet on Sales USD (30,274.85)Jumlah Sales Cfm PB USD 10,416,736.87Adapun perincian perhitungan peredaran usaha menurutTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yangdisampaikan pada saat uji bukti dan dijadikan dasar dalammelakukan uji bukti bahwa jumlah peredaran usaha adalahsebesar USD 10,458,587.23 yang terdiri atas 447 item.

yang disampaikan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tersebut berubah apabiladibandingkan dengan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang disampaikan pada saatpemeriksaan, dimana menurut perhitungan yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) padasaat pemeriksaan sebagaimana perhitungan peredaran usahasesuai laporan keuangan adalah sebesar USD 10.416.659.dengan perhitungan sebagai berikut:Sales Export USD 282,191.Sales Local USD

Putusan Nomor 902/B/PK/Pjk/2017Sales Return USD (11,676.)Peredaran Usaha Net USD 10,416,659.Sedangkan perhitungan yang disampaikan pada saat prosesbanding adalah sebagai berikut :Penjualan USD 10,458,687.23Retur USD (11,675.51)Jumlah USD 10,447,011.72Acc.

Kembali (Semula Pemohon Banding) pada prosesbandingnya dengan jumlah peredaran usaha USD 10,458,687.00;Bahwa berdasarkan perincian perhitungan peredaran usaha yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) pada proses banding bahwa jumlah perhitunganpenjualan selama Tahun 2008 adalah sebesar USD 10,458,687 ,23yang terdiri atas 447 item sedangkan perhitungan menurutPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuai denganperhitungan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding

Sementara menurut perhitungan koreksiperedaran usaha berdasarkan perhitungan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) adalah sebesar USD 246,619.00;Bahwa berdasarkan perhitungan koreksi peredaran usaha yangdisampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebesar USD 301,402.74 adalah tidak samadengan nilai koreksi peredaran usaha menurut perhitunganPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang sebesarUSD 246,619.00;Halaman 16 dari 21 halaman.

TARIF BEA KELUAR DAN HARGAEKSPORBahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar : Rp10.291.840.241,00g. Kekurangan Pembayaran BK : Rp4.158.388.000,003.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporBahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

: 004858 tanggal 27 Nopember 2010,e Tarif Bea Keluar 10 %.bahwa pada tanggal 13 April 2011 Terbanding menetapkan denganmenggunakan tanggal realisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMKNomor: 2258/KM.4/2010 tanggal 30 November2010 tentang Penetapan HargaEkspor untuk Menghitung Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 1November 2010 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2010.bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telahdiatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGA RP.17.000.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.13.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.26.550.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.14.700.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.13.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANCPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGARP.17.000.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANKERNEL N7 (PTPN VIl LAMPUNG) 1.000.000 KG SEHARGARP.4.800.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANKERNEL N7 (PTPN VIl LAMPUNG) 4.000.000 KG SEHARGARP.19.600.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANCPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGARP.26.550.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Yala Persada Angkasaberkewajiban membayar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat(3), uang penggantian hak lainnya sesuai ketentuan pasal 156 ayat(4) serta membayar hakhak pekerja yang belum dibayar denganperhitungan sebagai berikut:1) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Godo Prasetyo masa kerja 32tahun dengan upah dengan upah perbulan sebesar Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah) adalah:a.

(Seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)5) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Sutardi Masa kerja 25 tahundengan upah perbulan sebesar Rp. 2.850.000, (dua juta delapan ratuslima puluh ribu rupiah) adalah:a. Uang pesangon = 9 x 2 x Rp. 2.850.000, =Rp.51.300.000,b. Uang penghargaan masa kerja10 x Rp. 2.850.000, =Rp. 28.500.000,c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan15% x Rp. 79.800.000. =Rp. 11.970.000,d.

Uang tunggu selama dirumahkan mulai bulan April 2011 s/dMaret 2012 = 12 x Rp. 580.000, =Rp. 6.960.000.Jumlah Rp. 122.640.000.2) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Sutardi Masa kerja 25 tahundengan upah perbulan sebesar Rp. 2.850.000, (dua juta delapanratus lima puluh ribu rupiah) adalah:a. Uang pesangon = 9 x 2 x Rp. 2.850.000, =Rp.51.300.000,b. Uang penghargaan masa kerja10 x Rp. 2.850.000, =Rp. 28.500.000,c.

:(Tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh saturibu rupiah)3) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Suparmin Masa kerja 25 tahundengan upah perbulan sebesar Rp. 2.250.000, (dua juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) adalah:a. Uang pesangon = 9 x 2 x Rp. 2.250.000, =Rp.40.500.000,b. Uang penghargaan masa kerja10 x Rp. 2.250.000, =Rp. 22.500.000,c. Uang penggantian hak/perumahan dan pengobatan15% x Rp. 63.000.000. =Rp. 9.450.000.d.

Bahwa adanya surat pernyataan authentik dari para PENGGUGATmenunjukkan bahwa para PENGGUGAT menerima baik keadaanTERGUGAT yang pailit maupun dasar perhitungan dan hakhakPENGGUGAT yang lain.7.

Lampiran SKPLB PPh Badan Nomor: 00007/406/06/518/08 tersebut ternyata perhitungan Penghasilan Neto berbeda jumlahnya,dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: Pem33/WPUJ.10/KP.1705/2008,dan menurut SKPLB nya;bahwa dalam hal demikian ketiga informasi tersebut sebagai dasar perhitunganobyek PPh Badan mengandung kesalahan/keliru;bahwa menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: Pem33/WPJ.10/KP.1705/2008 koreksi fiskal Terbanding adalah sebagai berikut:1.

Biaya Usaha;Bahwa berdasarkan perhitungan penyusutan aktiva tetap tahun 2006 danpembeban biaya penyusutan sebagai biaya usaha, ternyata pembebananbiaya penyusutan aktiva tetap telah sesuai dengan ketentuan perpajakandimana dalam tahun 2006 tidak terdapat beban biaya penyusutan yangbersumber dari jenis aktiva tetap kendaraan sedan dan handphone sebesarRp63.394.094,00 atau yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan brutosebesar 50% nya yaitu Rp31.697.047,00;Bahwa Pemohon Banding tidak keberatan

Bahwa sesuai dengan penjelasan mengenai perhitungan Penghasilan Netodalam butir Ill diatas, dimana mengandung kesalahan terutama jumlahkerugian Pemohon Banding sebesar Rp1.514.480.567,00 dinyatakanTerbanding sebagai keuntungan Rp150.450.560,00;Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1169/B/PK/PJK/2017Bahwa hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta dan realisasi yangsebenarnya dan dapat merugikan Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan penghasilan Nettoyang dilakukan

Terbanding tersebut diatas;Permohonan Banding Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang Pemohon Banding sampaikandiatas, Pemohon Banding mohon agar SKPLB Nomor: 00007/406/06/518/08dibatalkan dan disesuaikan dengan permohonan banding yang PemohonBanding ajukan, dengan perhitungan sebagai berikut: 1.

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000dilakukan karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat memberikan data dan dokumenyang mendukung atas perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP)proyek kerjasama;5.