Ditemukan 374662 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Korupsi Pengadaan barang Rumah dinas Surat kepala dinas bangunan kota bandung Perintah dinas Dinas Desersi Kepala suku dinas p2k kotamadya jakarta pusat Berlanjut Kepala dinas kesejahteraan sosial Sulawesi tengah Tanah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-07-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/TUN/2023
Tanggal 9 Oktober 2023 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS VS PT. SAWIT INTI PRIMA PERKASA;;
88 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS VS PT. SAWIT INTI PRIMA PERKASA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 08-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/TUN/2021
Tanggal 9 September 2021 — KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., 2. CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA;
204 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., 2. CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA;
    Mengabulkan permohonan Para Penggugat penundaan pelaksanaanKeputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 545/01285/PZ/2020 tentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi MineralBukan Logam Dan Batuan Komoditas Pasir Dan Batu Atas Nama CVMitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30 Januari 2020;2.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas PerizinanDan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan KomoditasPasir Dan Batu Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30Januari 2020;3.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas PerizinanDan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasirdan Batuan Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30Januari 2020;3.
    545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batuanatas nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30 Januari 2020; Bahwa Para Penggugat mengajukan Keberatan melalui Surat Nomor2/S.Per/HK.PKBH/PM/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Permohonanpemeriksaan Upaya Keberatan Administratif atas DiterbitkannyaKeputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 545/01285/PZ/2020 tentang Izin
    UsahaPertambangan Operasi Produksi atas nama CV Mitra Bangkit Sejahteratanggal 30 Januari 2020, ditujukan kepada Kepala Dinas Perizinan danPenanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 11-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/TUN/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR., III. KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA;
113 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR., III. KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA;
    ., jabatan Kabag Penyuluhan, Informasi danAdvokasi Hukum, Biro Hukum Kemnaker, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knhusus Nomor66/PNKJ/I/2019, tanggal 29 Januari 2019:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,tempat kedudukan di Jalan Kemakmuran Nomor 2 KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur:Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2019Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amrullah, S.Sos., M.Si.
    KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGAKERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, tempatkedudukan di Jalan APT. Pranoto, Kelurahan SukaRame, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. H. Wagianto,M.Si., jabatan Plt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 07-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 PK/TUN/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — TITISAN PUSAKA SAKTI DAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG;
469 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TITISAN PUSAKA SAKTI DAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG;
    Putusan Nomor 23 PK/TUN/2020Associates, beralamat di Bandung, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 September 2019:Termohon Peninjauan Kembali;DanKEPALA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNGsekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATENBADUNG, tempat kedudukan di Jalan Raya Sempidi,Mengwi, Badung 8035;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-03-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 PK/TUN/LH/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — MAS PUTIH BELIUNG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG;
408 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAS PUTIH BELIUNG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG;
    Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk penundaanpelaksanaan administratif surat kKeputusan tata usaha negara yakni:1.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A kepadaPenggugat;1.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan administratifsurat Keputusan Tata Usaha Negara:1.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Aditujukan kepada Penggugat;1.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan
    Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara:2.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok AHalaman 2 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 52 PK/TUN/LH/2019ditujukan kepada Penggugat;2.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintanh Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan kepada Penggugat;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata UsahaNegara:3.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Aditujukan kepada Penggugat;3.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan kepada Penggugat;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 01-08-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 06-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 PK/TUN/2019
Tanggal 21 Oktober 2019 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA., II. PT. PRAKARSA BUMI BAHARI;
163 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA., II. PT. PRAKARSA BUMI BAHARI;
    ., & Associates, beralamat di Daerah IstinmewaYogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19November 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;Lawanl KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPERIZINAN KOTA YOGYAKARTA, tempat kedudukandi Jalan Kenari, Nomor 56, Kelurahan Muja Muju,Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:1.
    Dalam Penundaan:Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPerizinan Kota Yogyakarta Nomor 0245/UH/2017 tanggal 21 April 2017,2991/01tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT Prakarsa BumiBahari, beralamat di Jalan Sukun Raya, Nomor 9, Gondosari, Gebog, Kudus,Lokasi Bangunan di Jalan lpda Tut Harsono, RT 23, RW 07, Kelurahan MujaMuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yoyakarta, ditunda pelaksanaannyasampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG., II. JOHNY WIDODO;
125 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG., II. JOHNY WIDODO;
    Dalam Penundaan :1.2.Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menghentikan sementaraPembangunan Kandang Ayam Boiler tersebut dan/atau MencabutSementara Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu. Nomor 647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13Januari 2020 atas nama Johny Widodo sampai perkara a quoberkekuatan hukum tetap;B.
    Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 320/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 1 Februari 2021 junctoPengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/G/2020/PTUN.SRG,tanggal 16 September 2020 untuk seluruhnya;MENGADILI SENDIRI :Dalam Penundaan :1.Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Para PemohonKasasi/Pembanding/Para Penggugat;Memerintahkan Kepada Termohon Kasasi /Terbanding/Tergugat untukmenghentikan sementara Pembangunan Kandang Ayam Boiler tersebutdan/atau Mencabut Sementara Keputusan Kepala
    Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 13 Januari2020 atas nama Johny Widodo sampai perkara a quo berkekuatanhukum tetap;Dalam Pokok Sengketa :1.Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/ParaPenggugat seluruhnya;Menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunantanggal 13 Januari
    2020 atas nama Johny Widodo;Mewajibkan Termohon Kasasi /Terbanding/Tergugat Untuk MencabutKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu) Pintu.
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2021Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13 Januari 2020,atas nama Johny Widodo;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan,tanggal 13 Januari 2020 atas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 07-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/TUN/2020
Tanggal 24 Februari 2020 — KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG., II. METHA SARI NADEAK;
147 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG., II. METHA SARI NADEAK;
    KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG,tempat kedudukan di Jalan Karya Usaha, KabupatenDeli Serdang;ll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 09-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 26-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 K/TUN/LH/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA SURABAYA., II. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA., III. PT. SHELL INDONESIA;;
486 — 485 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA SURABAYA., II. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA., III. PT. SHELL INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 22-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/TUN/TF/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA., II. GUBERNUR DKI JAKARTA., III. MUHAMMAD AZHAR;
101 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA., II. GUBERNUR DKI JAKARTA., III. MUHAMMAD AZHAR;
    Dinas Provinsi DK!
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentangPetunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran2020/2021 juncto Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKIJakarta Nomor 670 Tahun 2020 tentang Perubahan atas KeputusanKepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang PetunjukTeknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran20202021;6.
    Mewajibkan Tergugat II untuk:a. melakukan pengawasan terhadap ketaatan Kepala Dinas PendidikanProvinsi DKI Jakarta dalam melakukan pelaksanaan Point (6)petitum;b. melakukan pembinaan terhadap Tergugat untuk perbaikanpelayanan Pendidikan yang berkeadilan;Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 493 K/TUN/TF/20218.
    Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI JakartaNomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan PesertaDidik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 juncto Keputusan Kepala DinasPendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2020 tentangPerubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) Tahun Ajaran 20202021;6.
    Mewajibkan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding /Tergugat II untuk:a. melakukan pengawasan terhadap ketaatan Kepala Dinas PendidikanProvinsi DKI Jakarta dalam melakukan pelaksanaan point (6)petitum;Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 493 K/TUN/TF/2021b. melakukan pembinaan terhadap Termohon Kasasi dahuluTerbanding/Tergugat untuk perbaikan pelayanan Pendidikan yangberkeadilan;8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 07-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 K/TUN/LH/2020
Tanggal 14 April 2020 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SUKABUMI., II. PT. SEMEN JAWA;
484 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SUKABUMI., II. PT. SEMEN JAWA;
    KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINANTERPADU KABUPATEN SUKABUMI., tempat kedudukandi Jalan Raya Cibolang KM 7 Cisaat, Kabupaten SukabumiProvinsi Jawa Barat:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Boyke Martadinata, S.H.,M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenSukabumi, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 183.21/4348/Sekret/2019, tanggal19 Desember 2019:ll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 20-05-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 19-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2022
Tanggal 7 Juli 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG VS SIHABUDIN.,DKK, Turut Termohon : JOHNY WIDODO;
91 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG VS SIHABUDIN.,DKK, Turut Termohon : JOHNY WIDODO;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 12-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/TUN/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON., II. PT. TOBA SAKTI UTAMA;
92 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON., II. PT. TOBA SAKTI UTAMA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG., 2. LONI BAGUS SUBANDIYO;
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG., 2. LONI BAGUS SUBANDIYO;
Pengadilan PT KUPANG Perdata Wanprestasi
Putus : 12-06-2014 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 45/PDT/2014/PTK
Tanggal 12 Juni 2014 — Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dulunya pada saat perkara a quo adalah Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan dan Pengairan Kabupaten Timor Tengah Selatan
86 — 37
  • Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dulunya pada saat perkara a quo adalah Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan dan Pengairan Kabupaten Timor Tengah Selatan
    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor TengahSelatan yang dulunya pada saat perkara a quo adalah KepalaDinas Prasarana Jalan dan Pengembangan dan PengairanKabupaten Timor Tengah Selatan beralamat di Jln. LaksamanaYos Sudarso Oenali, Kabupaten Timor Tengah Selatan, semulaTergugat I sekarang Terbanding2 Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Pekerjaan UmumRepublik Indonesia, cq. Kepala Dinas Pekerjaan UmumPropinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/TUN/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT., II. SAHIJAN, DKK;
149 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT., II. SAHIJAN, DKK;
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor6A Pontianak, Kalimantan Barat;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Suherman, S.H., M.H.,jabatan Plt Kepala Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Kalimantan Barat, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor560/1145/NT.WASKER, tanggal 1 Juli 2019;Termohon Kasasi I;Il. 1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG., 2. LONI BAGUS SUBANDIYO;
100 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG., 2. LONI BAGUS SUBANDIYO;
    KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KABUPATENJOMBANG, tempat kedudukan di Jalan KyaiHaji Wahid Hasyim Nomor 137 Jombang;Dalam hal ini memberikan kuasa Substitusikepada Abdul Madjid Nindyagung, S.H., M. S.i.,jabatan Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Jombang, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor188/23/415.10.1.3/2020 tanggal 9 Januari2020;ll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-05-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/TUN/2021
Tanggal 21 Juli 2021 — KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT;
131 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT;
    ,kewarganegaraan' Indonesia, Advokat, beralamat diMakassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor17/SK/ASY/IX/2020, tanggal 21 September 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENMANGGARAI BARAT, tempat kedudukan di LabuanBajo, Kabupaten Manggarai Barat NTT;KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTANKABUPATEN MANGGARAI BARAT, tempat kedudukandi Jalan Daniel Daeng Nabit Bo Kelurahan Wae Kelambu,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;Termohon Peninjauan Kembali I, Il;Mahkamah
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-05-2023 — Putus : 30-08-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI
Tanggal 30 Agustus 2023 — Penggugat: PT Daek Kuarsa Alam Tergugat: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
147 — 58
  • Penggugat:PT Daek Kuarsa AlamTergugat:Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
Pengadilan PN SINJAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-10-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN SINJAI Nomor 14/PDT.G/2015/PN.Snj
Tanggal 6 April 2016 — KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROV SUL - SEL, DKK
124 — 43
  • KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROV SUL - SEL, DKK
    KEPALA DINAS PERKEBUNANDAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI, berkedudukan di JalanJenderal Sudirman No. 21, Kabupaten Sinjai, SulawesiSelatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaBAMBANG, S.Pd., MM., beralamat di Jalan JenderalSudirman Nomor 21 Kabupaten Sinjai, berdasarkanSurat Tugas Nomor 090.2/20/01/Disbunhut tanggal 18Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA BADANPERTANAHAN KABUPATEN SINJAI, berkedudukan di JalanAbd.
    Snj.Susunan subyek Tergugat seperti ini menempatkan Kepala DinasPerkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kwalitas PemerintahSulawesi Selatan.Penempatan kwalitas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi SulawesiSelatan pada gugatan ini adalah keliru/tidak layak, oleh karena:a. Tidak ada tindakan/perbuatan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sehubungan dengan penquasaan/pemilikan obyek sengketa oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
    obyeksengketa adalah milik/aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,dan yang mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menurutPeraturan Perundangundangan adalah Gubernur Sulawesi Selatandan bukan Kepada SKPD.Penempatan Kepala Dinas Perkebunan sebagai Tergugat padagugatan ini adalah tidak layak sehingga karenanya seharusnyagugatan Penggugat tidak dapat diterima.2.
    Snj.Penggugat menganggap Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatanikut dilibatkan dalam perkara a quo dikarenakan penguasaan atas objeksengketa oleh Tergugat dimulai sebelum berlakunya otonomi Daerah ataudengan kata lain objek sengketa dikuasai semenjak Dinas Pertanian danPerkebunan Tingkat Provinsi masih bergabung dan atas dasar tersebut tidakmengakibatkan gugatan error in persona.
    Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi SelatanNomor : 800/Skep/68/I/2015 tanggal 2422015 telah bermeterai cukup dantelah disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda T.I7;8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi SulawesiSelatan Nomor : 800/Skep/57/IV2016 tanggal 1822016 telah bermeteraicukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda T.I8;9.