BonusBonus1. bonusbonus dalam waktu dekat completion Bonus yang dialokasikan untuk paruh ke2 2016 akandibayarkan selambatlambatnya pada akhir Pebruari, dalamformulasi perhitungan saat ini; bonus PIAP tahun 2016 untuk grade 46 sedang ditinjau danPenggugat mengantisipasi pembayarannya pada 28 Pebruari2017.2. bonusbonus mendatang bonus Completion, bonus PBA, bonus KPI, bonus Produktifitas danbonus Insentif Non Rotasi akan tetap dibayarkan sesuai denganformula perhitungan yang berlaku.

pesangon ParaTergugat sebagai berikut:(Total Perhitungan Kotor sesuai Pasal 164 Ayat 3 UU No. 13/2003dikurangi Dana pensiun PT Freeport Indonesiadan ProgramKesejahteraan Pekerja = selisih yang dibayar Penggugat)Halaman 13 Putusan Nomor 170/Pdt.

Petitum Gugatan adalah perhitungan, pembayaran PHK sesuai Pasal 164 ayat 3 tersebut, dan (c).

pesangon Para Tergugat sebagaiberikut :(Total Perhitungan sesuai Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13/2003dikurangi Dana pensiun PT Freeport Indonesia dan Program KesejahteraanPekerja = selisih yang dibayar Penggugat) : Total Perhitungan Saldo Per 1 JanSesuai Psl 164 2019 Dana PensiunSaldo Per 24 Jan 2019 ProgramNo Nama Penggugat ayat (a) Ou PT Freeport . a Jumlah13/2003 Indoensia Kesejahteraan(Rp) (Rp) Pekerja (Rp) Halaman 78 Putusan Nomor 170/Padt.

Freeport Indoensia dan saldo programKesejahteraan Pekerja sebagai berikut: Total Perhitungan Saldo Per 1 Jan Saldo Per 24 Jansesuai Ps! 164 2019 Dana Pensiun2019 ProgramNo Nama Penggugat ayanys) UL Bt.

Nomor 1558/Pdt.G/2015/PA.Jrdisebabkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dikarenakanTergugat terlalu perhitungan masalah keuangan keluarga, sehingga untukmencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri;Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebutmakin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempatkediaman bersama pamit Penggugat sejak 1 minggu dan sekarang beradadirumah sebagaimana tersebut diatas;Bahwa sejak itu antara Penggugat

kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Penggugat;Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelahmenikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat sudah mempunyai 2anak ;Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak 1minggu hingga sekarang selama 1 minggu dan penyebab percekcokan itukarena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dikarenakanTergugat terlalu perhitungan

AGUS WIDODO, SH., MH. akan tetapitidak berhasil.o= Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 10 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dikarenakanTergugat terlalu perhitungan masalah keuangan keluarga

rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik,akan tetapi sejak + 5 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaigoyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugattidak dapat mencukupi ekonomi rumah tangga sebagaimana layaknya kepadaPenggugat, oleh karena itu lalu dengan seijin Tergugat, Penggugat bekerja sebagai2TKW. ke Arab Saudi, dan dapat kerja 3 bulan lalu Tergugat menagih uang yangdigunakan untuk biaya Penggugat berangkat bekerja dengan perhitungan

Penggugat ; Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagikarena keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2007 hingga sekarang ini sudah 3tahun dan penyebab percekcokan mereka itu karena Tergugat tidak dapat mencukupiekonomi rumah tangga sebagaimana layaknya kepada Penggugat, oleh karena itu laludengan seijin Tergugat, Penggugat bekerja sebagai TK W. ke Arab Saudi, dan dapatkerja 3 bulan lalu Tergugat menagih uang yang digunakan untuk biaya Penggugatberangkat bekerja dengan perhitungan

, umur 15 tahun dan anak 2, umur 10 tahun (keduanya ikutPenggugat; 6 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak + 5 tahun sudah tidak harmonis lagiyaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapatmencukupi ekonomi rumah tangga sebagaimana layaknya kepada Penggugat, olehkarena itu lalu dengan seijin Tergugat, Penggugat bekerja sebagai TK W. ke ArabSaudi, dan dapat kerja 3 bulan lalu Tergugat menagih uang yang digunakan untukbiaya Penggugat berangkat bekerja dengan perhitungan

Hafsah Azzahra Subandoko lahir di Balikpapan 17 Maret 2018;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat danTergugat;Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat denganTergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakanmasalah uang nafkah suami terlalu perhitungan kepada istri dansuami pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yangdiketahui

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri,menikah pada tahun 2012 dan sudah dikaruniai 2 orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat inisudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah; Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karenamasalah uang nafkah suami terlalu perhitungan kepada istri dansuami pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain; Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian tidak salingmenghiraukan lagi; Bahwa

sudah tidak mau lagimembina rumah tangga dengan Tergugat;XX , umur 35 tahun, agama islam, bertempat tinggal di KelurahanSungai Nangka,Adalah teman dekat Penggugat 4 tahun, di bawah sumpahmenerangkan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri,menikah pada tahun 2012 dan sudah dikaruniai 2 orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat inisudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah; Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karenamasalah uang nafkah suami terlalu perhitungan

Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding iniditerima oleh Pengadilan Pajak;Perhitungan Pajak Menurut Keputusan Keberatan:Bahwa perhitungan Pajak menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut:Uraten fuse SRPKE) Giaerel Menjadl(Rp) G9) (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 9.208.150.913 9.208.150.913)b. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 920.816.091 920.815.091c. Kredit Pajak 4d. Kompensasi Masa/Tahun Pajak Sebelumnya ; 7e.

Perlakuan Pemeriksa yang menganggap penghasilansebesar Rp21.598.979.317 telah diakui di tahuntahun sebelumnya jelasbertentangan dengan kenyataan yang ada;Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa koreksi Terbanding tidakdidasarkan pada perhitungan pengakuan penghasilan secara komprehensifuntuk tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sesuai dengan kontrak yangHalaman 4 dari 37 halaman. Putusan Nomor 674/B/PK/PJK/2017disepakati.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00535/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 19 Agustus 2016, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor00002/245/10/091/15, tanggal 25 Mei 2015, dengan perhitungan sebagaiberikut:No Uraian Jumlah MenurutPemohon Banding1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 2.508.612.128.3402 PPh Pasal 26 yang terutang 230.810.367.3723 Kredit Pajak : a.

Sudirman Nomor 5455,Jakarta Selatan 12190, dengan perhitungan pajak sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 2.666.305.083.473Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Rp 246.579.660.885Kredit Pajak Rp 230.810.367.372Kompensasi Masa/Tahun Pajak Sebelumnya Rp 0PPh Kurang /(Lebih) Bayar Rp 15.769.293.513Sanksi Administrasi Rp 7.569.260.886Jumlah PPh yang masih/(lebih) dibayar Rp 23.338.554.399 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April

:1.Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00535/KEB/WPJ.19/2016, tertanggal 19 Agustus 2016, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2010, Nomor 00002/245/10/091/15, tanggal 25 Mei 2015,atas nama BUT Citibank N.A, NPWP 01.001.116.1091.000 danmenetapkan kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2010 sesuai dengan perhitungan

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118498.16/2012/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 17 Desember2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum bandingsebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan penjelasan dan alasan serta bukti yangPemohon Banding sampaikan tersebut di atas, maka Pemohon Bandingmohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi tersebut dalampokok sengketa karena tidak mempunyai dasar/alasan yang sesuai dankarena itu maka seharusnya perhitungan

PPN Impor untuk Masa PajakDesember 2012 menurut perhitungan Pemohon Banding adalah menjadisebagai berikut: No UraianJumlah (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 341 7/B/PK/Pjk/20193 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak............... (Karenapembetulan)c. Jumlah PPN yang kurang dibayar Sanksi Administrasi:a.Bunga Pasal 13 (2) KUP b.Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d.Kenaikan Pasal 13A KUP e.Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP g.

tertanggal 15 April 2015, dengan ini Pemohon Banding tidaksetuju dengan koreksikoreksi tersebut di atas dan oleh karenaitu maka Surat Keputusan Terbanding NomorKEP00028/KEB/WPJ.27/2016, tanggal 22 April 2016,dan SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2011 Nomor 00002/207/11/332/15, tertanggal 15 April 2015, mohon dapat dibatalkan; Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia MajelisHakim untuk dapat meninjau Kembali koreksikoreksi yangmasih dipertahankan dalam Keberatan tersebut, karena menurutPemohon Banding perhitungan

Jumlah Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (193.247) 3. Kelebihan Pajak Yang Dikompensasikan ke Masa193.247Berikutnya4. PPN yang kurang (Lebih) dibayar 5.a Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP 5.6 Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP 6.

Jumlah Perhitungan PPN kurang (lebih)bayar3. Kelebinan Pajak Yang Dikompensasikanke Masa Berikutnya4. PPN yang kurang (Lebih) dibayar5.a Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP5.6 Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP6. Jumlah PPN yang masih harus (Lebih)Halaman 7 dari 10 halaman.

ANAK 2, umur 11 tahunBahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis danbahagia, namun sejak bulan Juli 2000 keadaannya mulai tidak harmonis dan seringterjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugatterlalu perhitungan jika memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat,padahal Penggugat telah menjelaskan jika uang yang diberikan Tergugat kepadaPenggugat sangatlah kurang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tanggaseharihari

Bahwa sekitar pertengahan tahun 2000 sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karenaTergugat terlalu perhitungan jika memberikan uang nafkah belanja kepadaPenggugat;d.Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkantempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisahtempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 5 tahun;Bahwa atas keterangan saksisaksi Penggugat tersebut, Penggugat danTergugat membenarkannya

sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2008 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi, namunmediasi tersebut gagal;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalahPenggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antaraPenggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkanTergugat terlalu perhitungan

Putusan Nomor 2745/B/PK/Pjk/2019 PK yang harus dipungut/ dibayar sendiri 930.091.505,00 Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 818.492.846,00 Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(lebih) bayar 111.598.659,003 Kelebihan pajak yang sudah Dikompensasikan ke 0.00masa pajak berikutnya ,4 Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 111.598.659,005 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 53.567.342,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 165.166.001,00 Menimbang, bahwa

menetapkanMenolak selurun Keberatan PT Megalopolis Manunggal IndustrialDevelopment atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November Tahun 2011 Nomor00027/207/11/059/16, tanggal 23 Mei 2016; dan menetapkankembali sesuai dengan fakta yang ada dan berdasarkan asaskeadilan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak November Tahun 2011 Nomor00027/207/11/059/16, tanggal 23 Mei 2016, yang semula sebesarRp174.046.015,00 menjadi Nihil dengan perhitungan

Jumlah2 Penghitungan PPN kurang bayar:9.303.662.302,00 PK yang harus dipungut/ dibayar sendiri930.091.505,00 Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan818.492.846, 00 Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(lebih) bayar111.598.659,00 Kelebihan pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa 3 pajak berikutnya 0,004 Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 111.598.659,005 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 53.567.342,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 165.166.001,00Menimbang

Putusan Nomor 1138/B/PK/Pjk/2020Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2008 Nomor 00001/206/08/915/12, tanggal 28 Desember2012, dengan perhitungan sebagai berikut: Terbanding Pemohon Banding SelisihKeterangan(Rp)(Rp)(Rp) Peredaran Usaha99.230.791.96295.751.481.8573.479.310.105 Harga Pokok Penjualan75.600.922.30375.600.922.303 Laba Bruto23.629.869.65920.150.559.5543.479.3104 05 Biaya Usaha12.265.721.63712.265.721.637 Penghasilan neto11.364.148.0227.884 .837.9173.479.310.105

terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP243/WPJ.31/2014, tanggal13 Maret 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Pajak Tahun Pajak 200800001/206/08/915/12, tanggal 28 Desember 2012, atas Nama PT SaranaNPWP 02.231.749.9915.000, beralamat diLombok Barat,sebagian banding Pemohon' BandingBayar Penghasilan NomorLombok Utama, KomplekPelabuhan Lembar, alamat korespondensi GedungWirausaha Lantai 5, Jalan HR Rasuna Said Nomor C5, Kuningan, JakartaSelatan, sehingga perhitungan

Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2008ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman.

Pel an P 2.739.207.787 4.059.173.437(b.2+b.4)Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar/(Lebihe. 70.531.719 (1.249.433.931)Bayar) (ad)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya: 0 04 PPN yang Kurang Bayar 70.531.719 (1.249.433.931)5 Sanksi Administratif :a. Bunga pasal 13 (2) KUP 16.927.613 0b.

Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang Rp 615.659.202,005 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 0,00berikutnya4 PPN yang lebih dibayar Rp 615.659.202,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Januari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 26 Maret 2019, dengan disertai alasanalasannya

Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya R 615.659.202,00tidak terutang p3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke R 0,00Masa Pajak berikutnya p4 PPN yang lebih dibayar R 615.659.202,00pMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak:Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan

dipungut/Tanggung Jawab SecaraRenteng: d.1/Impor BKP d2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar DaerahPabean d.3Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean d.4/Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN d.5Kegiatan Membangun SendirioO/O//O 0 oO d6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikan Perolehan yang PPNnya tidak seharusnyaay dibebaskan atau tidak dipungut d.8Tanggung Jawab Secara Renteng Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau4.9/4.6 atau d.7 atau d.8) Perhitungan

Putusan Nomor 1514/B/PK/Pjk/2019Jumlah Rp 9.559.616.960,00 Pajak Keluaran Rp 955.961.687,00Pajak Masukan Rp 5.489.322.553,00Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar Rp (4.533.360.866,00)Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 4.533.360.866,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Pajak yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 April 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan

peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 9.559.616.960,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut Rp 0,00Jumlah Rp 9.559.616.960,00Pajak Keluaran Rp 955.961.687,00Pajak Masukan Rp 5.489.322.553,00Jumlah perhitungan

Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90218/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa, perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar(3.631.545.270,00) 3. Kelebinhan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya3.631.545.270,00 b. Dikompensasikan ke masa pajak (karenapembentulan)0,00 c. Jumlah 3.631.545.270,004. PPN yang kurang dibayar 0,005. Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00 Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 9/B/PK/Pjk/2019 e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar ;Kelebihan pajak yang sudah:Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 3.631.545.270,00PPN yang Kurang Dibayar Rp Sanksi Administrasi Rp Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp Halaman 8 dari 10 halaman.

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Upah Proses paraPenggugat Rekonvensi sejak Juli 2017 sampai Desember 2017 sebesarRp37.021.500,00 (tiga puluh tujuh juta dua puluh satu ribu lima ratusrupiah) dengan perhitungan Rp2.056.750,00 x (3 orang x 6 bulan);.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dendaketerlambatan pembayaran upah kepada Penggugat Rekonvensisebesar Rp18.510.750,00 (delapan sebelas juta lima ratus sepuluh ributujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perhitungan 50% xRp37.021.500,00 (3 orang x 6 Bulan x Rp2.056.750,00);.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar cuti tahunan selama12 (dua) hari kerja kepada Penggugat Rekonvensi sebesarRp2.961.720,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuhratus dua puluh rupiah) dengan perhitungan Rp82.270,00 x (3 orang x 12hari kerja);.

Putusan Nomor 250/B/PK/PJK/201 7hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding NomorKEP1457/WPJ.04/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dengan perhitungan sebagaiberikut: UraianSemula(Rp)Ditambah/(Dikurangi)(Rp)Menjadi(Rp) Penghasilan NettoKompensasi KerugianPenghasilan Kena PajakPajak Penghasilan TerutangKredit PajakPPh Kurang (Lebih) BayarSanksi Administrasi

Pada dasarnya Pemohon Banding telah menggunakan haknyadalammelakukan pengkreditan PPh Pasal 23 pada perhitungan PPhBadan Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku;b.

Perhitungan Pajak Terutang Menurut Pemohon;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jumlah PPh Badan Tahun2009 terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Ditambah/ oo.. Semula . .

Citra LinkIndonesia, NPWP 01.355.424.1062.000, Jenis Usaha Jasa Periklanan,beralamat di Gedung Victoria Lantai 7, Jalan Hasanuddin Nomor 47 51,Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagaiberikut:Penghasilan Netto (Rp2.211.837.683,00)PPh yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 256.502.426.00Pajak yang kurang/lebih dibayar (Rp 256.502.426,00)Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar (Rp 256.502.426,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum

Dengandemikian, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat(1) UU PPh, atas kekuranganpembayaran tersebut merupakan objekpenghasilan atas peredaran usaha yangbelum dilaporkan.Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasiantara Terbanding dan Pemohon Bandingdalam proses uji bukti di persidangandiketahui bahwa Pemohon Banding jugamemperhitungkan saldo akhir uang mukatahun 2009 untuk menchallenge koreksiTerbanding, dengan perhitungan sebagaiberikut; No.UraianJumlah Menurut (Rp) PemohonTerbanding Banding Jumlah nilai invoice

Peredaran UsahaMenurut SPT/Pemohon Banding Rp.518.242.743.224,00 Menurut Pemeriksa Rp.615.468.809.031,00Koreksi Rp. 97.226.065.807,00Pendapat TerbandingBahwa dasar koreksi pemeriksa berdasarkan pengujianpengujian pemeriksatersebut kemudian berkesimpulan terdapat koreksi atas peredaran usahaberdasarkan data eksternal yaitu bersumber dari: asumsi perhitungan dari bukuseri Agribisnis, Kelapa Sawit, Budidaya dan Pengolahannya, Penerbit PenebarSwadaya.

Bahwa data yang valid hanya dapat diperoleh dari perhitungan secarareal atas produksi perusahaan yang bersangkutan pada tahun yangdiperiksa.8.4. Bahwa metode perhitungan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) yang menggunakan angka ratarata hanya akanmenghasilkan angka perkiraan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan keabsahan dan validitasnya.Bahwa atas dasar pertimbangan Majelis tersebut Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:9.1.

dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berdasarkan hasil ekualisasi antara G/L Pembelian TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pajak Masukanpembelian pupuk dan CPO.Bahwa Majelis berpendapat, sengketa Harga Pokok Penjualan ini hanyaberkaitan dengan sengketa bukti materiil, bukan merupakan sengketayuridis, oleh karenanya Majelis meminta Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) melakukan pengujian atas perhitungan

Harga Pokok Penjualanyang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan melihat bukti fisik dokumen pendukung.Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) telah melakukan pengujian atas perhitungan Harga PokokPenjualan berdasarkan buktibukti berupa: Faktur Pajak Standar" Sales Contract" Delivery OrderHalaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 824/B/PK/PJK/2016 Invoice" Slip permohonan pengiriman

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa11.perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Harga Pokok Penjualan terkait koreksi atas Akun COGSPurchase Interco (2940111) sebesar Rp17.628.591.617,00 TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkanbuktibuktinya sejak dari pemeriksaan sampai dengan keberatan sehinggaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) tidakmenunjukkan itikad baik terkait kewajiban

Hotel N2 terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp. 546.840.981 untukperiode Juli 2014 s/d Juni 2015;Dengan total sebesar Rp. 4.839.171.716,Sedangkan berdasarkan perhitungan ulang yang dilakukan padatanggal 16 Desember 2015 menggunakan dokumen / data yangdiserahkan oleh wajib pajak sebagaimana dalam Flashdisk jumlah nilaitemuan hasil pemeriksaan adalah :1. Hotel Banian Boulevard terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp.4.117.487.255, untuk periode Januari 2010 s/d Juni 2015.2.

Bahwa terdapat perhitungan nilai kurang pajak temuan HasilPemeriksaan oleh terdakwa 1.RIDWAN, S.SOS, terdakwa 2 RAHMADMULYADI dan terdakwa 3 SYAMSUL ADHI DARMA, SEdenganperhitungan adanya sanksi 25 %, yaitu : Informasi Pokok Pajak Nilai Pajak yang Bunga Sanksi 25% TOTALawal belum dibayar (Rp.)

(Rp. ) (Rp. ) (Rp. )Banian 3.936.822. 064, 2.296.625.672, 1,063.992.777, 444.745,913, 3.805.364.362,N 646.427.344, 646.427.344, 285.284.944, 161.606.836, 1.093.319.123,N2 385.078.940, 385.078.940, 161.762.040, 96.269.735, 643.110.715,Total 5.541.794.201, Dengan demikian Hasil perhitungan tersebut tidak sesuai karena sanksi25 % hanya dapat dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak koperatifapabila tidak memberikan data untuk perhitungan pajak terutangsehingga oleh pemeriksa pajak dilakukan perhitungan

secara Taksasi(Taksiran Penentuan secara jabatan), dan taksasi tidak dapat dilakukanapabila wajib pajak sudah menyampaikan / memberikan dokumen datasebagai dasar perhitungan pajak terhutang.

Ganti rugi atas tanah hanya dinilai Rp. 15.800, (Lima Belas Ribu DelapanRatus Rupiah) setiap meter persegi, sedangkan yang yang disetujuiPenggugat adalah Rp. 60.000, (Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap meterpersegi dengan perbandingan dasar perhitungan setara dengan nilai gantirugi atas tanah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Posopada saat pembebasan tanah pembuatan jalan menuju Bandar UdaraKasiguncu di wilayah Kelurahan Mapane dan Desa Bega, Kecamatan PosoPesisir, Kabupaten Poso pada

Ganti rugi atas tanaman kelapa produktif hanya dinilai Rp. 150.000, (SeratusLima Puluh Ribu Rupiah) setiap pohon, sedang yang disetujui Penggugatadalah Rp. 350.000, (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap pohondengan perbandingan dasar perhitungan setara dengan harga penjualanpohon kelapa yang berlaku umum di Kabupaten Tojo UnaUna ;7.

Penggugat mengalami ketambahankerugian dengan perhitungan Rp. 25.000, (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiappohon kelapa peremajaan sesuai dengan patokan nilai ganti rugi yang berlaku diKabupaten Tojo UnaUna.8.

serta jumlah tanamanpada Obyek sengketa Pertama dan Obyek Sengketa Kedua yang tidak sesuaidengan fakta yang sesungguhnya, dan perbuatan Tergugat menetapkan besarannilai ganti rugi atas tanah dan tanaman tanpa persetujuan Penggugat, adalahHal 7 dari 55 hal Put No. 03/Pdt.G/2014/PN.Pso13.14.Perbuatan Pemerintah Yang Melanggar Hukum (OrechtmatigeOverheidsdaad) dan menimbulkan kerugian materil Penggugat sejumlah Rp. 2.603.100.000, (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah), denganrincian perhitungan

Bahwa obyek sengketa PERTAMA milik Penggugat setelah dilakukanpengukuran oleh TIM SATGAS adalah seluas 4.542 M2 (empat ribu limaratus empat puluh dua meter per segi) dan hasil perhitungan DinasPertanian ,Perternakan dan Kesehatan Hewan jumlah tanaman produktifadalah 34 Pohon Kelapa (Bukti T.28 dan Bukti T. 29);5.2.

Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut 0 231.065.037 231.065.037/ dibayar sendiri3). Kredit Pajak 0 0 04). Kelebihan Pajak yang sudah 0 0 0dikompensasikan5). PPN yang kurang dibayar 0 231.065.037 231.065.0376). Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13(2) KUP 110.911.218 110.911.218Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 07).

341.976.255 Bahwa berdasarkan uraian faktafakta di atas, maka Keputusan Keberatan tersebutPemohon Banding ajukan banding;Materi Koreksi TerbandingBahwa atas Keputusan Keberatan Nomor: KEP481/WPJ.13/2011 tanggal 14 September2011, Pemohon mengajukan Permohonan Banding dengan perincian sebagai berikut:Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi DPP Objek PPN atas penyerahanyang PPNnya harus dipungut sendiri dengan perhitungan

itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa pengukuhan yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian nilai DPP menurut SPT / Pemohon Banding pada SKPKB PPNseharusnya bukan Nol, tetapi adalah sebesar DPP yang benarbenar telah PemohonBanding laporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2008;Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan

yang digunakan olehTerbanding sehingga terdapat selisih antara DPP PPN menurut perhitungan Terbandingdengan yang telah Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN, yaitu sebesar(Rp638.387.175,00), dengan perhitungan:cfm SPT Rp2.949.037.545,00cfm Terbanding Rp2.310.650.370.00koreksi (Rp 638.387.175,00)Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka besarnya DPP PPN atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri menurut Pemohon Banding adalah sebagaimana telahPemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN

Masa Pajak Agustus 2008 yaitusebesar Rp2.949.037.545,00;Koreksi Pajak MasukanBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi kredit pajak atas Pajak Masukandengan perhitungan sebagai berikut:Menurut Terbanding:cfm SPT Rp 0,00cfm Terbanding Rp 0.00Koreksi Rp 0,00Menurut Pemohon Banding:cfm SPT Rp338.303.754,00cfm Terbanding Rp338.303.754.00Koreksi Rp 0,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Kredit Pajak atas Pajak Masukanyang dilakukan Terbanding karena:Bahwa Terbanding tidak mengakui