PajakPratama Kupang, yang diikuti dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak KurangBayar, bahwa atas penyerahan mangaan yang dilakukan oleh PemohonBanding terhutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Ro117.216.000,00 danJumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir HasilVerifikasi adalah Rp0,00 (Nol Rupiah) atau "NIHIL", sehingga berdasarkanPasal 36 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 Pemohon Banding harusmelakukan pembayaran pajak terhutang sebesar 50% dari Rp0,00 adalahsebesar Rp0,00 untuk itu perhitungan

Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00 79.200.000,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama 0,00 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 0,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00b.6. Jumlah 0,00 0,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0,00 0,00e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 0,00 79.200.000,003. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0,00 0,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ... 0,00 0,00c. Jumlah 0,00 0,004. PPN yang kurang dibayar 0,00 79.200.000,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 38.016.000,006.

Raya NikiNiki RT 016RW 008, Supul, Amanuban Barat, Timor Tengah Selatan, Nusa TenggaraTimur, sehingga perhitungan pajaknya menjadi:Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp0,00Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp0,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp0,00Jumlah perhitungan PPN kurang bayar Rp0,00Kompensasi kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnRp0,00PPN yang kurang dibayar Rp0,00Menimbang

Raya NikiNiki RT 016 RW 008, Supul, Amanuban Barat, Timor Tengah Selatan,Nusa Tenggara Timur, sehingga perhitungan pajaknya menjadisebagaimana tersebut di atas (pada halaman 2), adalah tidak benar dannyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Latar Belakang:Bahwa pada tanggal 24 April 2013, KPP Wajib Pajak Besar Duamenerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2011 Nomor 00176/207/11/092/13 yang menetapkan jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesarRp320.891.149,00 dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Tabel 1 Perhitungan PPN Masa Pajak Februari 2011 menurut Terbandingdan menurut SPT Pemohon Banding Jumlah Menurut Keterangan KoreksiNo Pemohon Banding Terbanding (Rp) Keterangan(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaa n Pajaka.

sebagai berikut:Tabel 4 Perhitungan jumlah PPN yang kurang dibayar menurut Pemohon BandingNo Keterangan Pemohon Banding(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka.

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketaa quo ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo yang antaralain berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan sandingan perhitungan PeredaranUsaha dan DPP PPN hasil pemeriksaan sebagaimana digambarkandi atas, Majelis berpendapat bahwa Terbanding dalam melakukanequalisasi untuk menetapkan nilai Peredaran Usaha memperlakukanNota Retur yang tidak sesuai PMK sebagai pengurang dari DPP PPNsehingga hal tersebut menunjukan sikap Terbanding

Hal ini juga berarti bahwa Nota Retur tersebuttidak memiliki substansi dari sisi arus uang maupun arus barangsehingga tidak berpengaruh pada perhitungan nilai Peredaran Usaha;Menimbang, bahwa Nota Retur tersebut tidak berpengaruh dalamperhitungan Peredaran Usaha telah didukung juga dengan LaporanKeuangan Pemohon Banding yang telah diaudit olen Akuntan PublikIndependen dengan pendapat Wajar Tanpa Persyaratan;bahwa pembuatan Nota Retur Internal oleh Pemohon Bandingdimaksudkan untuk mengadministrasikan

Haryono Kav. 3940, Jakarta 12770, sehinggajumlah PPN Masa Pajak Februari 2011 yang masih harus dibayardihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan pada halaman 3Romawi tersebut diatasAdalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena

DaftarPembayaran Uang KJM tersebut juga tidak sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Sekolah tentang penugasan Guru dalamkegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan danLampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang PembagianTugas Guru dalam proses belajar mengajar yang semestinyadijadikan acuan untuk perhitungan jumlah KJM setiap penerima;7.

Sidarmin Tetap, M.Pd pada tanggal 11 November 2014kembali mengirimkan Surat Nomor 800/1182/Dikbud/KK/2014yang ditujukan kepada Kepala BPKP Provinsi Bengkulu perihaldata perhitungan kelebihan jam mengajar dimana pada intinyasurat tersebut menyatakan bahwa data perhitungan KelebihanJam Mengajar (KJM) SD Negeri Wilayah UPTD Kaur UtaraTahun 2009 ternyata belum dapat dijadikan dasar bagi upayapengembalian dana yang dimaksud, sebab banyak guruguruyang sudah pindah diluar dari sekolah yang dimaksud, untuk

Nomor 1403 K/Pid.Sus/20151.4.Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis terkait siapa yangberhak mendapatkan dana KJM dan perhitungan KelebihanJam Mengajar. Hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksisaksi lainnya yaitu saksi Adrianto, saksi Mislan, saksi SidinTono dan saksi Harsisman, S.Pd Bin Cikdri.

Namun saksiAhmad Marzuki mengatakan bahwa Kasubag Dinas yaituRosnidja (digantikan saksi Laila Novitri Ristianawati) yangseharusnya membuat syaratsyarat tentang siapa yang berhakmendapatkan dana KJM dan perhitungan Kelebihan JamMengajar;Keseluruhan uraian di atas, menegaskan bahwa tidak ada satupun saksisaksi yang mengatakan atau menyebutkan bahwaPemohon Kasasi memiliki Kewenangan untuk melakukanverifikasi tentang siapa yang berhak mendapatkan dana KJMdan perhitungan kelebihan jam mengajar;Berdasarkan

SidarminTetap, M.Pd pada tanggal 11 November 2014 kembali mengirimkanSurat Nomor 800/1182/Dikbud/KK/2014 yang ditujukan kepada KepalaBPKP Provinsi Bengkulu perihal data perhitungan kelebihan jammengajar dimana pada intinya surat tersebut menyatakan bahwa dataperhitungan kelebihan jam mengajar (KJM) SD Negeri Wilayah UPTDKaur Utara Tahun 2009 ternyata belum dapat dijadikan dasar bagi upayaHal. 78 dari 92 hal. Put.

Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan PekerjaanPengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang DukuJambi Tahun Anggaran2011.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Negara tidak didasarkan pada prinsip sebagaimana disebutkan dalam :a.

Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan PekerjaanPengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang DukuJambi Tahun Anggaran2011.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp5.392.959.152,00 (limaHal.22 dari 86 hal.

Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan PekerjaanPengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang DukuJambi Tahun Anggaran2011.Hal.33 dari 86 hal.

(lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluhsembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah).Sebagaimana hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambidengan surat Nomor : SR3528/PW05/5/2012 Tanggal 11 September 2012Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan PekerjaanPengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang DukuJambi Tahun Anggaran2011.

Asli 1 (satu) Perhitungan volume profil bedasarkan PETA Final SoundingSpot : 4200 s/d 0.00 kemajuan fisik 100% Tanggal 14 Desember 2011konsultan PT. Multi Hexaguna Karya.Hal.47 dari 86 hal. Put.

., dengan datadata menurut perhitungan berdasarkan methode ephemeris sebagai berikut:1. Waktu Ijtima Akhir Dzulqodaha. Jam : 08:17:33 WIB.b. Hari : Sabtu PahingC. Tanggal : 10 Juli 20212. Matahari Terbenam (ghurub) : 17:29:163. Azimut Matahari (Az) > 292 12' 54"4. Azimut bulan (Az) > 295 42' 31"5. Tinggi Hilala. Haqiqi (geocentric) > 03 13 00"b. Mariy (topocentric) : 03 02' 01"Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 0321/Pdt.P/2021/PA.Jbg.C. Lama Hilal : 00 14' 22"d. Hilal Terbenam : 17:43:39 WIB.e.

Penetapan No. 0321/Pdt.P/2021/PA.Jbg.JombangBahwa, Hakim telah memeriksa laporan para syahid (perukyat) tersebutmengenai bagaimana yang bersangkutan melihat hilal, kKemudian Hakim telahmeneliti (memverifikasi) titik koordinat hilal yang dilihat oleh para perukyat ditempat rukyat dilaksanakan dan memperoleh datadata yang bersesuaianantara hasil perhitungan Pemohon dengan laporan perukyat sebagai berikut:1 Waktu matahari teroenam (ghurub) > 17:29:16 WIB.2 Waktu melihat hilal : 17.32 menit3 Perkiraan

dengan perincian sebagai berikut: Masa Pajak Januari 2009 : Rp1.183.762,00Masa Pajak Februari 2009 : tidak adaTotal Koreksi : Rp1.183.762,00Bahwa penelaah tetap tidak mengakui kredit PPN Masukan sebesarRp1.183.762,00 tersebut karena Pemohon Banding menyampaikan pembetulanSPT PPN Masa Pajak Januari pada saat sedang dilakukan pemeriksaan atasPemohon Banding, sehingga atas PPN Masukan yang dikoreksi tersebut tidakdapat dikreditkan, dan oleh Pemeriksa diakui sebagai pengurang penghasilanbruto di dalam perhitungan

Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2015Kesimpulan:Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa Pemohon Banding masih memiliki hak / kesempatan untukmengkreditkan PPN Masukan sebesar Rp1.183.762,00;Bahwa dengan demikian perhitungan Pemohon Banding atas PPN yangterutang untuk Masa Pajak Maret 2009 adalah sebagai berikut: Jumlah menurut No Deskripsi Pemohon Banding Terbanding Selisih1. Penyerahan 7.111.269.711 7.111.269.711 2.

Perhitungan yang harus diterima klien kami sehubungan denganng pesangon = 2 kali Pasal 156 ayat (2)P) =2x9xUpah= 2x 9x 2.040.000,= Rp36.720.000,Uang pergantian masa kerja = 1 kali Pasal 156 ayat (3)(UPMKk) = 1x 8x Upah= 1x 8x 2.040.000,= Rp16.320.000,Uang pergantian hak = perumahan, pengobatan dll = 15%x UPMK + UPH = Rp36.720.000 +Rp16.320.000 Xx 15%Rp53.040.000 x 15 % =Rp7.956.000Total yang diterima = UP + UMPK + UPH= Rp36.720.000 + Rp16.320.000 +Rp7.956.000= Rp60.996.000 (enam puluh jutaHalaman

Bahwa terhadap fakta hukum demikian sesuai dengan praktik peradilantepat PHK tanpa ada kesalahan, dengan perhitungan hak kompensasisesuai amar Judex Facti:3.

., dikabulkan sebagian mengenaimemperlihatkan dokumen atau foto formulir C1 Plano perhitungan suaracalon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BulukumbaDaerah Pemilihan 1 (Dapil 1) yang meliputi Kecamatan Ujungbulu,Ujungloe dan Bontobahar, dengan berkoordinasi dengan Bawaslukabupaten dan kepolisian setempat; Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon/ Para TermohonKasasi berupa dokumen/ foto C1 Plano perhitungan suara calon anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Tergugat terlalu perhitungan dan kurang terbuka dalam halkeuangan kepada Penggugat;c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkahlahirPenggugat'8. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2020 Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat ke Kalimantan Timur sampai dengan sekarangHal. 2 dari 14 Put. No. 780/Pdt.G/2021/PA.

Penggugat dan Tergugat tidak adahubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undangundang untukmenikah ; saksi mengetahui status Penggugat pada waktu nikah adalahgadis dan Tergugat berstatus perjaka; saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurangharmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejakSeptember 2017; saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkanKeluarga tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tanggapenggugat dengan tergugat, Tergugat terlalu perhitungan

perkarasetelah meneliti dalildalil gugatan Penggugat maka yang menjadipermasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menuruthukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat denganalasan : rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyahdan terus menerus terjadi perselisihnan dan pertengkaran sejak September2017; perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karenaKeluarga tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tanggapenggugat dengan tergugat, Tergugat terlalu perhitungan

Penggugat selaku Ketua Serikat Buruhmengecek lagi realisasi dari janji Tergugat dan ternyata Tergugat tidakmelaksanakan pembayaran hak normatif sesuai ketentuan termasukpembayaran upah kerja lembur dimana upah kerja lembur jam kedua danseterusnya dibayar sama dengan upah lembur jam pertama hal manabertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor Kep102/Men/V1/2004 tentang Waktu KerjaLembur dan Upah Kerja Lembur Pasal 11 huruf a, selengkapnya berbunyi:Cara Perhitungan

Penggugat dengan tetapmembayar upah serta hakhak lainnya yang biasa diterima Penggugatsebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal 155 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengenai upah proses telahada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU1X/2011 karenanya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar upahproses Penggugat sebesar Rp1.900.000,00/bulan terhitung sejak bulanMaret 2014 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atasperkara ini dan untuk perhitungan

seluruhnya;Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan UndangUndangNomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat diPerusahaan Tergugat dengan jabatan sebagai Leader Canning 202;Menyatakan bahwa Perhitungan

Upah Kerja Lembur di PerusahaanTergugat bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep102/Men/VI/2004 tentangWaktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran upah kerja lemburberdasarkan perhitungan upah kerja lembur sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor Kep102/Men/V1/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah KerjaLembur;Halaman 4 dari 11 hal.

sesuai dengan PP Nomor 138 Tahun 2000sebagai berikut :1 Proporsional Biaya :Total Joint Cost Rp% Biaya yang tidak dapat dikurangkanBiaya yang tidak dapat dikurangkanBiaya yang tidak dapat dikurangkan cfm SPHP RpKoreksi yang dibatalkan2 Koreksi atas penghapusan piutang tak tertagih Rp31.616.637.20653,98 %Rp = 17.067.570.41226.263.58 1.866Rp 9.196.011.454153.220.604 bahwa Terbanding berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP1261/WPJ.07/2012tanggal 16 Juli 2012 melakukan penghitungan ulang atas perhitungan

perusahaan adalah dengan melihat nilai transaksi jual beli saham; bahwa persentase biaya proporsional yang tidak dapat dikurangkan dalam menghitungpenghasilan kena pajak (nondeductible expense) adalah nilai transaksi portfolio sahamperusahaan (yang menghasilkan pendapatan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifatfinal) dibandingkan dengan total nilai transaksi keseluruhan (transaksi portfolio sahamperusahaan ditambah transaksi portfolio nasabah); bahwa dengan menggunakan metode tersebut di atas, perhitungan

persentase proporsionalmenjadi sebagai berikut:Transaksi portofolio saham perusahaan Rp 150.535.456.800,00Total transaksi keseluruhan Rp = 28.231.079.751.720,00Perhitungan persentasenya adalah sebagai berikut:Transaksi portfolio saham perusahaan x 100%Total transaksi keseluruhan=Rp 150.535.456.800,00 x 100%Rp28.23 1.079.751.720,00= 0.5332 % bahwa dengan demikian, perhitungan biaya proporsional nondeductible adalah 0.5332% xRp3 1.616.637.206,00 = Rp168.579.909,00 dan bukan Rp17.067.570.412,00 sepertiperhitungan

menolak banding Pemohon Banding atas penyesuaian Fiskal negative sebesar(Rp121.292.784,00);Terhadap pajak atas deviden tersebut agar dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari PajakPenghasilan Badan, Majelis berpendapat bahwa agar Pemohon Banding mengajukan hakdimaksud kepada Terbanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku;bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan untukmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding;bahwa berdasarkanhalhal tersebut di atas, maka perhitungan

Pergudangan Mutiara Margohal.2 Putusan Akta Perdamaian No.664/Padt.G/2016/PN.SbyMulyo Indah sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Tim AnalisaPerhitungan Ulang Project Jaringan yang dibentuk oleh PDAM Surya Sembada KotaSurabaya dan telah diketahui oleh PIHAK PERTAMA (hasil rincian perhitungan dan Berita Acara Terlampir) ;Bahwa Pelaksanaan Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA denganmengacu pada Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada kota Surabaya ;PARA PIHAK berpendapat

Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.745.729.050b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 11.569.380.530b.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlain b.6. Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.+b.4.+b.5,) 11.569.380.530c. Diperhitungkan :c.l. SKPPKP :d.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 11.569.380.530e, Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (9.823.651.480)3. Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 9,823.651.480b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...(karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) 9,823,651.4804, PPN yang kurang dibayar (2.e.+3.c,)5. Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc.

harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 236534 tanggal 16 Juli 2010 tidak dapatdiyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (metode I gugur) dan menetapkan nilai pabeandengan menggunakan metode II sampai dengan VI secara hirarki;bahwa berdasarkan argumentasi tersebut diatas, Pemohon Banding dapat membuktikan :a. harga yang diberitahukan Pemohon Banding, pada PIB Nomor 236534 tanggal 16 Juli2010 adalah harga/nilai transaksi yang sebenamya (Actualy Paid or Payable ) yangmerupakan nilai pabean untuk perhitungan

;bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan NilaiPabean untuk perhitungan Bea Masuk adalah Nilai Transaksi dari barang bersangkutan;bahwa dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah harga yang sebenarnyadibayar atau seharusnya

Fotocopy dari Copy Surat Rincian Perhitungan Pembayaran, danbermaterai cukup, diberi tanda P7;9. Fotocopy Surat perihal Kewajiban PPN 10% PT Viva Mandiri Teknik,tertanggal 25 Januari 2015, yang sesuai dengan aslinya dan bermateraicukup, diberi tanda P8;10. Fotocopy Bukti Penerimaan Negera dari Bank DKI, tertanggal 18Agustus 2014, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda P9;11.

danbangunan gedung yang dicantumkan di dalam akta bukan sebesar Rp50.000.000.000. ( lima puluh milyard)tapi sebesar Rp 45.000.000.000,( empat puluh lima milyard ) dengan tidak mempengaruhi hargasebenarnya, usulan itu oleh Penggugat disetujul;e Bahwa benar jual beli tanah dan bangunan gedung di tuangkankedalam dua Akta Jual Beli dan harganya kemudian dipecah namuntotal seluruhnya Rp 45.000.000.000, ( empat puluh lima milyard );e Bahwa benar sebelum kedua akta jual beli ditanda tangani Tergugatmelakukan perhitungan

perhitungan yang akan dibebankan kepadaharga jual, perhitungan perhitungan tersebut kKemudian disetujui olehPenggugat ( dalam persidangan kepada saksi kemudian diperlinatkan P 7 dan kepadanya di Tanya apakah perhitungan perhitungan yangdimaksud adalah bukti P 7, oleh saksi dijawab " tya, ) Bahwa benaratas dasar perhitungan tersebut Tergugat kemudian melakukanpembayaran melalui transfer bank melalui petugas Bank NISP danpetugas Bank OUB yang juga hadir pada saat jual beli di kantor Notaris;Halaman

beberapa kali menjadi broker yang membayar PPN atas objekyang dijual dibebankan kepada Pembell;e Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat belum membayar PPN, hal inidiketahui oleh saksi setelah diberitahu oleh Penggugat;e Bahwa sepengetahuan saksi Surat Persetujuan Membeli belumpernah dilakukan perubahan perubahan;e Bahwa benar atas jasa saksi mempertemukan Penggugat danTergugat saksi mendapat fee sebesar 3% dari total harga jual yaknisebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah),dengan perhitungan

Perhitungan limit lelang terlalu rendah, tidak mendasarkan perhitungan appricialyang independent.Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2020/PN Kds14.15. Tergugat telah memblokir Rekening Nomor : 1.1.009061 atas nama Ulin Nuha /Penggugat Para Penggugat tidak pernah menerima salinan Surat Perjanjian Kredit yangdibuat dengan Tergugat di hadapan Tergugat II.

ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat melalui Tergugat III nampak jelashanya bertujuan menutup hutang Para Penggugat tanoa memperdulikan hargasebenarnya ( Nilai Pasar / minimal Nilai Likuidasi ) sehingga sangat merugikan ParaPenggugat.Bahwa Tergugat dalam menentukan nilai limit lelang sangat rendah serta tidakmendasarkan perhitungan apricial yang akurat dan Independen (agar tercapai hargayang berkeadilan bagi Para Penggugat dan Tergugat

Perhitungan limit lelang terlalu rendah tidak mendasarkan perhitungan appricialyang independen .ternyata tidak pernah ada survey oleh team penilai . Memblokir Rekening Nomor : 1.1.009061 atas nama Ulin Nuha / Penggugat sehingga tidak dapat melakukan transaksi padahal masih terdapat sisatabungan.

Kewajibanyang harus dibayarkan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut :Pinjaman A/n : Ulin HuhaNo Pinjaman : 10011011000032955Pokok : 299.992.000,Bunga > 61.893.333,Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pat.G/2020/PN KdsDenda > 93.435.361, 455.320.694Pinalty : 44.000.000,Total Kewajiban bayar : 499.320.694,Sehingga sampai dengan perhitungan tersebut diatas Para Penggugat masihmenunggak angsuran ....... bulan dan belum melakukan kewajiban pembayaransepenuhnya kepada Tergugat ;Bahwa

Kewajibanyang harus dibayarkan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut : Pinjama A/n : Ulin HuhaNo Pinjaman : 10031011000033514Pokok : 268.750.000,Bunga : 47.190.000,Denda > 65.969.422., 381.909.422Pinalty : 33.000.000,Total Kewajiban bayar : 499.320.694,Sehingga sampai dengan perhitungan tersebut diatas Para Penggugat masihmenunggak angsuran ....... bulan dan belum melakukan kewajiban pembayaransepenuhnya kepada Tergugat ;Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada point 9 ,10 dan 11yang

Perhitungan limit lelang terlalu rendah, tidak mendasarkan perhitungan appricialyang independent.Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2020/PN Kds14.15. Tergugat telah memblokir Rekening Nomor : 1.1.009061 atas nama Ulin Nuha /Penggugat Para Penggugat tidak pernah menerima salinan Surat Perjanjian Kredit yangdibuat dengan Tergugat di hadapan Tergugat II.

ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat melalui Tergugat III nampak jelashanya bertujuan menutup hutang Para Penggugat tanoa memperdulikan hargasebenarnya ( Nilai Pasar / minimal Nilai Likuidasi ) sehingga sangat merugikan ParaPenggugat.Bahwa Tergugat dalam menentukan nilai limit lelang sangat rendah serta tidakmendasarkan perhitungan apricial yang akurat dan Independen (agar tercapai hargayang berkeadilan bagi Para Penggugat dan Tergugat

Perhitungan limit lelang terlalu rendah tidak mendasarkan perhitungan appricialyang independen .ternyata tidak pernah ada survey oleh team penilai . Memblokir Rekening Nomor : 1.1.009061 atas nama Ulin Nuha / Penggugat sehingga tidak dapat melakukan transaksi padahal masih terdapat sisatabungan.

Kewajibanyang harus dibayarkan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut :Pinjaman A/n : Ulin HuhaNo Pinjaman : 10011011000032955Pokok : 299.992.000,Bunga > 61.893.333,Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pat.G/2020/PN KdsDenda > 93.435.361, 455.320.694Pinalty : 44.000.000,Total Kewajiban bayar : 499.320.694,Sehingga sampai dengan perhitungan tersebut diatas Para Penggugat masihmenunggak angsuran ....... bulan dan belum melakukan kewajiban pembayaransepenuhnya kepada Tergugat ;Bahwa

Kewajibanyang harus dibayarkan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut : Pinjama A/n : Ulin HuhaNo Pinjaman : 10031011000033514Pokok : 268.750.000,Bunga : 47.190.000,Denda > 65.969.422., 381.909.422Pinalty : 33.000.000,Total Kewajiban bayar : 499.320.694,Sehingga sampai dengan perhitungan tersebut diatas Para Penggugat masihmenunggak angsuran ....... bulan dan belum melakukan kewajiban pembayaransepenuhnya kepada Tergugat ;Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada point 9 ,10 dan 11yang

.817, Bandung 40613,sehingga PPN Masa Pajak Oktober 2007 dihitung kembali menjadi sebagaiberikut:Ekspor Rp. 2.869.130.041.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut m/ Terbanding Rp.737.093.338.Koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan :(Rp. 2.060.995.183 : 12 bulan) Rp.171.749.599.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut hasil persidangan Rp. 565.343.739.Jumlah Dasar Penganaan Pajak Rp. 3.434.473.780.PPN yang harus dipungut Rp. 56.534.374.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 44.342.414.Jumlah Perhitungan

Jumlah Dasar Penganaan Pajak 171.749.599, Rp. 565.343.739,PPN yang harus dipungut Rp.3.434.473.780,Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 56.534.374,Jumlah Perhitungan PPN kurang bayar Rp. 44.342.414,Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 12.191.960,Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 5.608.302,Rp. 17.800.262,Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut akan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan halhal sebagaiberikut:2.1.

.,.Adapun perhitungan koreksi berdasarkan perhitungan arus uang danpiutang adalah sebagai berikut:Halaman 7 dari 21 halaman.

Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi DPP atas penyerahan yang terutang PPNdalam tahun 2007 sebesar Rp. 3.622.944.399,, selanjutnya dalampermohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) mengajukan keberatan atas sebagian koreksipemeriksa sehingga sengketa sampai dengan tingkat keberatanmenjadi sebesar Rp. 3.118.691.557, Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sebagian dari jumlah tersebut yaitu sebesar Rp3.118.691.557, adalah merupakan perhitungan

permohonan bandingTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan tidakmempertahankan koreksi DPP PPN sebesar Rp 171.749.599,00 tidakdidukung dengan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan 78Undangundang Pengadilan Pajak dan tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, dengan demikianatas keputusan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)ajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, sehinggaperhitungan pajak sesuai dengan perhitungan

1.042.549.317,00Koreksi Pegawai tidak tetap Rp 2.030.318.811,00Koreksi PPh Psl 21 terhutang Rp 667 .880.030,00 Tanggapan Pemohon Banding.Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi obyekPajak Penghasilan Pasal 21 (Dasar Pengenaan Pajak) yangdilakukan oleh Pemeriksa Pajak seperti yang tercantum didalam Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP115/WPJ.17/BD.06/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 danmengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikutKoreksi Pegawai tetapBahwa Pemohon Banding tidak setuju perhitungan

koreksiyang dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan perhitunganrata rata dan menurut Pemohon Banding perhitungan PajakPenghasilan Pasal 21 seharusnya berdasarkan data danbukti yang ada dan Pemohon Banding telah melakukanperhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara benarberdasarkan aktivitas transaksi yang Pemohon' Bandingcatat di dalam pembukuan Pemohon Banding;Koreksi pegawai tidak tetap:Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Dirjen PajakNomor: KEP173/PJ/2002 tanggal 22 Mei 2002 dinyatakanbahwa :"

(3) KUP menyatakan bahwa :"(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan buktibahwa = jumlah pajak yang terutang menurut SuratPemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidakbenar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlahpajak terutang yang semestinya";Bahwa berdasarkan pasal di atas, koreksi harusberdasarkan bukti, bukan berdasarkan rata rata atautendensi, dengan demikian seluruh koreksi obyek PajakPenghasilan Pasal 21 seharusnya~ dibatalkan karenaPemohon Banding telah melakukan perhitungan

DasarRuang 89 Airport Ngurah Rai Kuta, Denpasar, Bali 80361,dengan perhitungan sebagai berikutPPh Pasal 21 terutang Rp.1.028.953.207,00Kredit Pajak Rp.217.874.086,00PPh Pasal 21 kurang dibayar Rp.811.079.121,00Sanksi Administrasi : Pasal 13 ayat (2) KUP Bp. 324.431 .648,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp.1.135.510.769,00 Menimbang, bahwa = sesudah putusan yangtelahmempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan PengadilanPajak Jakarta No.

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkanbukti bahwa jumlahpajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuansebagaimanadimaksud dalam ayat (2) tidak benar, makaDirektur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajakterutang yang semestinya".Bahwa koreksi seharusnya tidak dilakukanberdasarkan perhitungan rata rata ataupuntendensi, namun seharusnya berdasarkan data danbukti yang ada.Bahwa kami telah melakukan perhitungan PPhPasal 21 secara benar berdasarkan aktivitastransaksi yang kami catat di dalam pembukuankami.Bahwa

Bahwa perhitungan kerugian kKeuangan yang ditujukan kepada PemohonPraperadilan hanya merupakan merupakan temuan sepihak dan tidakmemenuhi standar audit kKeuangan yang diatur dalam Undang UndangPerbendaharaan Keuangan Negara. Demikian Pemohon Praperadilan belumHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Polpernah diperiksa menyangkut perhitungan kerugian keuangan yangdibebankan kepadanya.2. Bahwa menyangkut kerugian yang dimaksud sementara dalam upayadan penanganan oleh APIP .

DEMIANUS;Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, telah dilakukanpemeriksaan fisik pekerjaan di Desa Tamalantik, Kecamatan Tondokkalua,Kabupaten Mamasa, yang dilakukan oleh Ahli Konstruksi/tim teknis dari DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa yaitu Sdr.ANDARIAS, S.T., dengan cara membandingkan volume pekerjaan yangterpasang dengan volume yang tercantum dalam RAB, yang mana hasilperhitungan secara teknis tertuang dalam laporan hasil perhitungan fisikadapun kegitan fisik yang

Surat (T7):> Lapaoran Hasil Perhitungan dan pengukuran tenaga AhiKegiatan Pembangunan fisik dana Desa Tamalatik Tahun 2018Nomor 050/183.a/IX/DPUPR/M/2020 Tanggal 28 September 202013.3. Ahli (T8):ANDARIAS, ST13.4. Barang Bukti, diantaranya:1. 1 (Satu) Exampler Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Tamalantik JembatLekkong Dusun T.

Bahwa Termohon sudah mendapatkan beberapa alat buktiterhadap tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh Pemohondiantaranya keterangan saksisaksi, keterangan Ahli, hal tersebut diperkuatdan didukung dengan adanya alat bukti surat berupa Hasil perhitungan fisikyang dilakukan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupten Mamasa.

Fotocopi Lapoaran Hasil Perhitungan dan Pengukuran untuk kegiatanpembangunan fisik Dana Desa Tamalantik TA. 2018 #Nomor050/183.a/IX/DPUPR/M/2020 tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberitanda T7.8. Fotocopi BAP Ahli, selanjutnya diberi tanda T8.9. Fotocopi Surat Penetapan tersangka An. CAKRABUANA Nomor Print40/P.6.13.4/Fd.1/11/2020 tanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tandaT9.10.