dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2)UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untukperhitungan Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeananyang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:Nilai pabean untuk perhitungan

bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yangbersangkutan;bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan BeaMasuk disebutkan bahwa:Pasal 21.

PIB Nomor Nama Sat Val Harga Metode KetKey Barang Satuan danDbNP (CIF) AlasanNo Tgl Pos Tgl IB/L1 479455 19 1 Sophie Pce USD 2.8832 Koreksi Freight12 Paris freight ditetapkan11 Folle 15%DAmourDeParfum100ml, bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakanbahwa:* Pasal 221.

Bea Masuk, disebutkan :Pasal 2(3) Nilai Pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang imporyang bersangkutan yang memenuhi syaratsyarat tertentu(4) Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalamInternational Commercial Terms (Incoterms) Cost, Insurance, and Freight.Pasal 5(4) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan harga yangsebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atasbarang yang

Syarat penambahan terhadap harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.b. nilai pabean untuk perhitungan bea masuk didasarkan atas harga penyerahan CostInsurance and Freight, dimana unsur biaya dimaksud dalam angka 4 huruf e sampaidengan angka 4 huruf g diatas harus ditambahkan kedalam harga yang sebenarnyaatau yang seharusnya dibayar, kecuali apabila dilakukan setelah pengimporan.Perlakuan terhadap pemberitahuan pembeli atas nilai barang sesuai denganterminology penyerahan, diantaranya

Sehingga terdapat perhitungan yang tidakbenar dan terdapat selisih kurang yang besarnya antara Rp.1.841.060, sampaidengan Rp. 2.597.360, setiap pelanggar non pelanggan dan hal tersebutbertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) Keputusan Direksi PT. PLN (Persero)Nomor : 234.K/DIR/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang menyatakan perhitunganbesarnya ganti rugi bukan pelanggan yang terkena P2TL sebagaimana diatur dalamPasal 18;Dari 2 (dua) perhitungan yang bertentangan dengan Keputusan Direksi PT.

PLN (Persero), No. 68.K/010/DIR/2000, tanggal 26April 2000 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan, danPemutusan Sambungan Tenaga Listrik tersebut adalah ketentuan untukmelakukan perhitungan tagihan susulan bagi pelanggan yang melakukanpencurian listrik, didalam surat keputusan No. 068 tersebut tidak memuatketentuan mengenai perhitungan ganti rugi bagi non pelanggan apabila terkenaP2TL.Hal. 83 dari 70 hal. Put.

PLN (Persero), No. 68.K/010/DIR/2000, tanggal 26 April 2000Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan, danPemutusan Sambungan Tenaga Listrik tersebut adalah ketentuan untukmelakukan perhitungan tagihan susulan bagi pelanggan yang melakukanpencurian listrik, didalam surat keputusan No. 068 tersebut tidak memuatketentuan mengenai perhitungan ganti rugi bagi non pelanggan apabilaterkena P2TL.Bahwa Surat Keputusan Direksi PT.

DR.SAMSUL WAHIDIN, SH, M.Si, dipersidangan yang menyatakan bahwa dalammelakukan perhitungan kerugian Negara harus dilakukan dengan audit olehauditor, tidak bisa hanya dilakukan berdasarkan pendapat ataupun teori saja,tetapi harus dilakukan secara langsung kepada lembaga yang bersangkutan agarmendapatkan perhitungan atau hasil yang akurat, dengan demikian menurutPemohon PK, hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan olehBPKP tersebut jelas tidak valid dan tidak berdasar.Bahwa selain

banding sebagai suatuupaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan KeberatanNomor KEP836/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2/7 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanadiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakserta peraturan perundanganundangan perpajakan yang masih berlaku;Perhitungan

perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2004 adalah sebesarRp129.496.267,00:Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan

(lebih) bayar 123.445.888,00 Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding): Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar(Rp.0,00) Nihil: Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, suratbantahan, penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnyabaik yang diserahkan dalam persidangan maupun disampaikan melaluisekretariat pengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarHalaman 10 dari 15 halaman.

Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak biasa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK Rp1.088.421.389,00DPP (80/100xDPP Pk) Rp870.737.111,00Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 217.684.278,00PPN (10/100xDPP) Rp 21.768.428,00Kesimpulan

Tanggal : 20 Juli 2018.Bahwa terhadap pengaduan yang diajukan pihak karyawan tersebut gunamenindaklanjuti permasalahan tersebut, pihak Pegawai PengawasKetenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan selaku Instansiyang berwenang telah menerbitkan Nota Pemeriksaan 1 Tanggal: 05September 2018, Nomor: 560/3794/Nakertrans/2018, serta menerbitkanPenetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans ProvinsiSumatera Selatan Nomor: 566/3795/VI/Nakertrans/2018 Tanggal: 05September 2018, tentang Perhitungan

dan Nota Pemeriksaan 1 yangditerbitkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans ProvinsiSumatera Selatan tersebut diatas, pihak perusahaan (TERGUGAT)membalas dan menanggapinya dengan mengajukan surat sesuai denganNota pertama dari PT.ADITARWAN Tanggal : 28 September 2018 Nomor :038/A.T/IHRD/ Jawaban/022018 Tentang Perhitungan Premi Lembur.Bahwa menyikapi jawaban dan/atau tanggapan dari pihak perusahaan(TERGUGAT) tersebut, kemudian pihak Pegawai PengawasKetenagakerjaan Disnakertrans Provinsi

Sumatera Selatan selaku InstansiHalaman 4 dari 18, Putusan Nomor 57/Padt.SusPHI/2019/PN.Plg.11.12.yang berwenang menerbitkan Nota Pemeriksaan II Tanggal : 14 November2018, Nomor : 560/ 5106/Nakertrans/2018, serta menerbitkan PenetapanPegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi SumateraSelatan Nomor : 566/5106/ VI/Nakertrans/2018 Tanggal : 14 November2018, tentang REVISI Perhitungan Hak Pekerja yang wajib dilaksanakansehubungan dengan tuntutan normatif upah kerja lembur karyawanPT.ADITARWAN

Pilg.pokoknya adalah menuntut pembayaran kekurangan upah lembur pada Tergugatdengan alasan kelebihan waktu jam kerja Penggugat yang seharusnya dibayardengan perhitungan upah lembur sesuai dengan UndangUndang Ketenagakerjaanbukan dengan uang premi;Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat membantah dalildalilPenggugat dengan mengemukakan halhal yang pada pokoknya menyatakansatuan pengamanan/security tidak mengenal kelebihan jam kerja atau jam lemburkarena tidak ada job sheet dan job description

tunjangan upah lemburnya tidak sesuai denganundangundang Ketenagakerjaan ataukah perhitungan kelebihnan jam kerjamerupakan kewajiban tugas sebagai Satpam/Security sebagai loyalitas karyawan;Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat yang menyatakan Penggugatdipekerjakan dengan sisitem 2 (dua) shift dengan waktu kerja per shiftnya 12 jamyaitu dengan shift 1 (Satu) masuk kerja pukul 07.00 WIB pulang kerja pukul 19.00WIB sedangkan shift 2 (dua) masuk kerja pukul 19.00 WIB pulang kerja pukul 07.00sehingga

Perhitungan Desain Awal (preliminari design) Kapal Rakyat 35 GT.b. Pembuatan/Penggambaran Rencana Garis, Rencana Umum, Hidrostatis.c. Perhitungan Hambatan dan Propulasi untuk penetapan Daya Mesin Induk danSistem Penggerak Kapal.d. Perhitungan Konstruksi dan Kekuatan Kapal.e. Pembuatan/Penggambaran Rencana Konstruksi yang mencakup, RencanaGading Tengah, Rencana Konstruksi Memanjang dan Melintang.f Perhitungan Stabilitas Kapal.g. Perancangan Sistem Perlengkapan/Peralatan Kapal. (vide Bukti P2).

Perhitungan Desain Awal (preliminary design) KAPAL RAKYAT 35GT.ii. Pembuatan/penggambaran Rencana Garis, Rencana Umum,Hidrostatis.iil. Perhitungan Hambatan dan Propulsi untuk penetapan Daya MesinInduk dan Sistem Penggerak Kapal.iv. Perhitungan Konstruksi dan Kekuatan Kapal.v. Pembuatan/penggambaran Rencana Konstruksi yang mencakup,Rencana Gading Tengah, Rencana Konstruksi Memanjang danMelintang.vi. Perhitungan Stabilitas Kapal.vii.

Perhitungan Desain Awal (preliminary design) KAPAL RAKYAT 35 GT.2. Pembuatan/penggambaran Rencana Garis, Rencana Umum, Hidrostatis.Hal 13 dari25 Putusan No. 39/Pdt/2016/PT AMB3. Perhitungan Hambatan dan Propulasi untuk penetapan Daya Mesin Induk danSistem Penggerak Kapal.4. Perhitungan Konstruksi dan Kekuatan Kapal.5. Pembuatan/penggambaran Rencana Konstruksi yang mencakup, RencanaGading Tengah, Rencana Konstruksi Memanjang dan Melintang.6. Perhitungan Stabilitas Kapal.7.

Hal ini disebabkanadanya momen yang terjadi di bagian atas yang sangat besar sehinggamembutuhkan perhitungan yang lebih rinci untuk menjamin stabilitas kapal.

Perhitungan Desain Awal (preliminary design) KAPAL RAKYAT 35GT.iii. Pembuatan/penggambaran Rencana Garis, Rencana Umum,Hidrostatis.iv. Perhitungan Hambatan dan Propulsi untuk penetapan Daya MesinInduk dan Sistem Penggerak Kapal.v. Perhitungan Konstruksi dan Kekuatan Kapal.vi. Pembuatan/penggambaran Rencana Konsiruksi yang mencakup,Rencana Gading Tengah, Rencana Konstruksi Memanjang danMelintang.vii. Perhitungan Stabilitas Kapal.Hal22dari25 Putusan No. 39/Pdt/2016/PT AMBviii.

Bahwa bagi Para Penggugat yang berhenti bekerja (PHK) karenamencapai usia pensiun normal 55 tahun dan telah memilih untukmeminta cara pembayaran manfaat pensiunnya secara Sekaligus/Lumpsum, maka rumus perhitungannya yang berlaku bagi ParaPenggugat adalah rumus perhitungan sebagaimana yang ditetapkandalam LAMPIRAN Surat Edaran Nomor : SE/06/036.03/IPTN/30200 /V/1989, tanggal 25 Mei 1989, tentang Perhitungan Pensiun KaryawanPT.

Manfaat Pensiun, disamping jugadigunakan sebagai Dasar perhitungan besar luran Pensiun danManfaat Pensiun Peserta.Bahwa penentuan Besaran Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dalamProgram Pensiun adalah yang menjadi dasar perhitungan iuranpensiun dan pembayaran manfaat pensiun sepenuhnya menjadikewenangan Pendiri/Pemberi Kerja/Perusahaan, karena Pendiri/Pemberi Kerja/ Perusahaan bertanggungjawab terhadap kecukupanpendanaan Dana Pensiun.

Manfaat Pensiun Normal atas nama ABDULLAHSUMBONO (copy dariasli).P 6.2 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama ADESUMARNA(copy dariasili).P 6.3 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama AMUNSETIAWAN(copy dariasili).P6.4 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama ANDI ISMAILMARZUKI (copy dariasli).P6.5 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atasn ama BATARAMARPAUNG (copy dariasli).P6.6 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama DEDISURYADILAGA

(copy dariasli).P6.7 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama KOSWARA(copydariasli).P 6.8 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama MAMANYANTO(copy dariasili).P6.9 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama MAMANABDURACHMAN (copy dariasli).P 6.10 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas namaMUHAMMADDAWUD (copy dariasli).P 6.11 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas namaMUHAMMADZAILANI (copy dariasili).P6.12 : Perkiraan Perhitungan

Manfaat Pensiun Normal atas nama ROCHENDI(copydariasli).P 6.13 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama TURISISWANTO(copy dariasili).P 6.14 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama YUSERAN(copydariasli).P7 :Salinan Putusan Perkara Nomor : 135/G/2011/PHI/PN.BDG (copy dariasli).P 8 : Surat Anjuran Nomor 567/1794Disnaker, Tanggal 13 Juni 2013, dariDinasTenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan (copy daricopy).P9 : Perkiraan Perhitungan Manfaat Pensiun Normal

MenurutTERGUGAT isi Anjuran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukumketenagakerjaan yang berlaku.Bahwafrasa dan dalam uraian kalimat*...sebagaimana yang telahdisepakati dan perhitungan hakhak para pekerja/buruh telah disampaikankepada pengusaha... membuat makna kalimat menjadi mendua, kabur dantidak jelas perhitungan mana yang diwajibkan untuk dibayar.

Selanjutnya diberitanda Bukti P 1.Fotocopy surat "Perhitungan Uang Pesangon Bp. Syamsudi" yang diterbitkanoleh PT. Maruta Bumiprima Site Pangkalan Berandan tanggal 30 Oktober 2014.Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup serta dilegalisir sesuaidengan aslinya. Selanjutnya diberitanda Bukti P 2.Fotocopy surat "Perhitungan Uang Pesangon Bp. Zul Insan" yang diterbitkanoleh PT.

Fotocopy surat "Perhitungan Uang Pesangon Bp. Alvi Syahri" yang diterbitkanoleh PT. Maruta Bumiprima Site Pangkalan Berandan tanggal 30 Oktober 2014.Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup serta dilegalisir sesuaidengan aslinya. Selanjutnya diberitanda : Bukti P 6.. Fotocopy surat "Perhitungan Uang Pesangon Bp. Chairuddin" yang diterbitkanoleh PT.

Fotocopy surat "Perhitungan Uang Pesangon Bp. M. Usman" yang diterbitkanoleh PT. Maruta Bumiprima Site Pangkalan Berandan tanggal 30 Oktober 2014.Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup serta dilegalisir sesuaidengan aslinya. Selanjutnya diberitanda : Bukti P 8.. Fotocopy surat "Perhitungan Uang Pesangon Bp. M. Yusuf" yang diterbitkanoleh PT.

Fotocopy surat "Perhitungan Uang Pesangon Bp. Arib Nawawi" yang diterbitkanoleh PT. Maruta Bumiprima Site Pangkalan Berandan tanggal 30 Oktober 2014.Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup serta dilegalisir sesuaidengan aslinya. Selanjutnya diberitanda Bukti P 26.27. Fotocopy surat "Perhitungan Uang Pesangon Bp. Basyaruddin" yang diterbitkanoleh PT.

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

Pajak PPNper Masa Pajak berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossupnilaipembelian sebesar Rp1.649.082.150,00 tidak dapat dipertahankan dan menetapkan koreksi atasDasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp663.989.486,00 sehinggamengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingbahwa berdasarkan kesimpulan Majelis sebagaimana dikemukakan di atas maka perhitungan DPPPPN Masa Oktober 2009 menjadi sebagai berikut:MenimbangMengingatMemutuskan DPP cfm Pemohon Banding Rp

Mei 2010 Penggugatmencatatkan Perselisihan WHubungan Industrial ke Disnakertrans Prop.DKIJakarta di Jalan Prapatan No. 52, Jakarta;Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 Penggugat menerima perhitunganpesangon sementara dari Tergugat sebesar Rop61.868.800,00 (enam puluh satujuta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yangdinyatakan dalam surat pernyataan di atas materai dengan diketahui oleh Bpk.Dolly Indra Nasution selaku HRD Manager dari Tergugat, di dalam suratpernyataan disebutkan perhitungan

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 28sama sekali tidak mengakui keberlakuan syaratsyarat perjanjian kerjayang ditentukan oleh pasal 55 UU No. 13 Tahun 2003 sehinggaperhitungan kompensasi yang dibuat pada pertimbangan halaman 28sangat melanggar syaratsyarat perjanjian kerja dan tidak merujuk padadasar hukum untuk setiap dasar perhitungan;2.

Sedangkan perhitungan uang penggantian hak tidak dapat dihitungdari 2 x 2 bulan upah karena bertentangan dengan pasal 156 ayat (2)UU No. 13 Tahun 2003;d. Dengan demikian perincian kekurangan yang wajiob dibayar olehPemohon Kasasi dalam pertimbangan halaman 28 alinea keempatadalah keliru dan tidak berdasar hukum;2.

Tidak disebutkan dasardasar hukum membuat perhitungan tersebutHal. 8 dari 11 hal. Put. No. 482 K/Pdt.Sus/2011bahkan cenderung melanggar Perjanjian Kerja;. Tidak jelas dasar hukum perhitungan 2 x 2 x gaji pokok sebesar Rp18.000.000,00;. Uang penggantian hak cuti 13/80 x Rp 18.000.000,00 =Rp 7.800.000,00, tidak dijelaskan dasar hukumnya;. Perhitungan uang penggantian hak yang dibuat oleh Magjelisbertentangan dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) butir c UU No. 13Tahun 2003;C.

Perhitungan tanggal 2 Juni 2010 tidak hanya berdasarkan bilyet giroyang diterima akan tetapi juga berdasarkan surat pernyataan yangditandatangani bersama tanggal 2 Juni 2010. (bukti T11);.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 1% (tiga persen) dengan perhitungan: 1/100X175.863.000,00 = Rp.1.758.630,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam tiga puluh rupiah) untuk setiap bulannya dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai Tergugat melunasi seluruh utangnya kepada Peggugat;4. Menghukum Turut Tergugat mematuhi putusan perkara ini;5.

(seratus tujuhpuluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kepadaPenggugat dengan sekaligus dan seketikaMenghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatsebesar 3% (tiga persen) dengan perhitungan: 3/100X175.863.000.

3, karena terbuktiTergugat melakukan wanprestasi, maka Tergugat haruslah dihukum untukmembayar seluruh harga pembelian blok batangan aluminium yag dibelinyasejumlah 175.863.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluhtiga ribu rupiah) kepada Penggugat dengan sekaligus dan seketika, dengandemikian petitum gugatan angka 3dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 4, supaya Tergugatdihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen)dengan perhitungan

: 3/100X175.863.000.= Rp.5.275.890. untuk setiap bulannyadihitung mulai dari tanggal 18 Agustus 2006 sampai Tergugat melunasi seluruhhutangnya kepada Peggugat, menurut Majelis dapat dikabulkan sebesar nilai yanglayak, yaitu 1 % (satu persen) setiap bulan, dengan perhitungan 1/100 X175.863.000,00 = Rp. 1.758.630,00 untuk setiap bulannya, dihitung sejak gugatanperkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sampaiTergugat melunasi selurun hutangnya kepada Penggugat, dengan demikianpetitum

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar1% (tiga persen) dengan perhitungan: 1/100X175.863.000,00 =Rp.1.758.630,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam tiga puluhrupiah) untuk setiap bulannya dihitung sejak gugatan ini didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai Tergugat melunasiseluruh utangnya kepada Peggugat;4. Menghukum Turut Tergugat mematuhi putusan perkara ini;Halaman 21Putusan No. 10/Pdt.G/2014/PNLP5.

Sesuai Pasal 3KEP537/PJ/2000, dasar perhitungan PPh Pasal 25 adalah jumlah penghasilanneto menurut SPT PPh Badan Tahun Pajak yang lalu dikurangi denganHalaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 772/B/PK/PJK/2012penghasilan tidak teratur.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam menghitungPPh Pasal 25 tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat adalah penghasilaninsidentil / penghasilan tidak teratur yang menurut Penggugat harus dikeluarkandalam menghitung besarnya PPh Pasal 25 tahun 2009 sedangkan Tergugattidak sependapat dengan perhitungan Penggugat;Bahwa untuk menagih kekurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 MasaPajak Januari 2009 Tergugat kemudian menerbitkan STP Nomor 00013/106/09/092/09 tanggal 11 Juni 2009 dengan perincian sebagai

Putusan Nomor. 772/B/PK/PJK/2012Penggugat) juga melampirkan perhitungan angsuran PPh Pasal 25untuk Tahun Pajak 2009.

2008).Dengan demikian, sesuai dengan aturan perpajakan yang berlakuPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sudahseharusnya membayarkan Angsuran PPh Pasal 25 untuk MasaPajak Januari 2009 sesuai dengan perhitungan Angsuran PPhPasal 25 yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan TahunPajak 2008 yaitu sebesar Nihil.Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa pemenuhan kewajibanAngsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2009 telah sesuaidengan besarnya perhitungan PPh Pasal 25 menurut SPT TahunanPPh

B dapat disesuaikan oleh DirekturJenderal Pajak.Dari contohcontoh dalam Pasal 25 UndangUndang Pajak PenghasilanNo. 36 tahun 2008, jelas terlinat apabila Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) menentukan perhitungan yang berbeda atasperhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat), maka angsuran PPh Pasal 25 yang ditentukanoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) baru akanberlaku mulai bulan berikutnya.

ini berjalan terus mulai Tergugatmembuat Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2002sampai Tergugat melunasi hutangnya kepadaPenggugat;Dari pengambilan perhiasan emas jumlahnya seberat 71,400gram dengan mengembalikan dihitung dengan nilaiuang jumlahnya sebesar Rp /7.000.000, x 3 %perbulan = Rp 210.000, (dua ratus sepuluh riburupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terusmulai Tergugat menerima barang dihitung dihitungsejak tanda penerimaan terakhir tanggal 21 Februari2002 ~sampai Tergugat membayar

Dari hutangnya sebesar Rp 49.050.000, x 10 %perbulan =Rp 4.905.000, (empat juta sembilan ratus lima riburupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terusmulai Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal15 Maret 2002 sampai Tergugat melunasi hutangnyakepada Penggugat;Ta.

Dari pengambilan perhiasan emas' jumlahnyaseberat 71,400 gram dengan mengembalikan dihitungdengan nilai uang jumlahnya sebesar Rp 7.000.000,x 10 % perbulan = Rp 700.000, (tujuh ratus riburupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terusmulai Tergugat menerima barang dihitung sejak tandapenerimaan terakhir tanggal 21 Februari 2002 sampaiTergugat membayar lunas kepada Penggugat;12.3.

ribu enam ratus enam puluh tigarupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terusmulai Tergugat menerima perhiasan emas tanggal 10Mei 2002 sampai Tergugat mengembalikan perhiasanemas kesemuanya kepada Penggugat dan sekaligus atastanda bukti bayar yang sah;Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan Penggugatsebesar 10% perbulan, dengan perhitungan /perinciansebagai berikutDarihutangnya sebesar Rp 49.050.000, x 10% perbulansama dengan Rp 4.905.000, (empat juta sembilanratus lima ribu rupiah) perbulan

, perhitungan iniberjalan terus mulai Tergugat membuat SuratPernyataan tanggal 15 Maret 2002 sampai TergugatHal. 13 dari 18 hal.

Putusan Nomor 271/B/PK/Pjk/2018 Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Bandingsebesar NIHIL, Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhirpemeriksaan sebesar NIHIL, Jumlah yang telah dilunasi sebesar NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 13 Juni 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan PengadilanPUT.68606/PP/M.XB/16/2016, 24 Februari 2016 yangberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pajak Nomortanggal telahMenyatakan

mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP100/WPJ.19/2014 tanggal 23Januari 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2008Nomor 00046/207/08/051/12 tanggal 12 Desember 2012, atas nama PTPerkebunan Nusantara V, NPWP:01.061.135.8051.000, Jenis Usaha:Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di Jalan Rambutan 43, Pekanbaru28294, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: No URAIAN Menurut

Majelis Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriJumlah Seluruh Penyerahan(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor 28.052.243.812,00121.221.747.142,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 136.938.710.000,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00286.212.700.954,00 2 Perhitungan PPN Kurang Bayara.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar 42.723.041,003 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa 0,00Pajak berikutnya4 PPN yang kurang (lebih) dibayar 42.723.041,005 Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 20.507.059,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 63.230.100,00 Menimbang,bahwa sesudah putusan terakhir inidiberitahukanHalaman 2 dari 8 halaman.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar 4.075.608.133,0012.079.451.673,0042.723.041,003 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa 0,00Pajak berikutnya4 PPN yang kurang (lebih) dibayar 42.723.041,005 Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 20.507.059,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 63.230.100,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak

nilailikuidasi, sehingga Pelawan dapat menerima utang kepada Terlawan setelahadanya perhitungan nilai likuidasi dan karenanya Turut Terlawan harusmenunggu hasil likuidasi;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikanputusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan bantahan/keberatan dari Pelawan seluruhnya;Menyatakan pengajuan tagihan Terlawan jumlahnya adalah sebesarUSD2.462.666,06 (dua juta empat ratus enam puluh dua

nya dengan Pelawan adalah berbeda;Menimbang, bahwa sesuai vide buktibukti yang diajukan Pelawan, bahwaperhitungan utang hingga Pelawan hingga akad ijarah muntahhiyah bittamlikberakhir adalah sebesar USD2,462,666.06 (dua juta empat ratus enam puluhdua ribu enam ratus enam puluh enam Dollar nol enam sen), sedangkanperhitungan menurut Terlawan adalah USD4,431,901.43 (empat juta empatratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus satu Dollar empat tiga sen);Menimbang, bahwa terjadi perbedaan perhitungan

antara Pelawan danTerlawan, menurut hemat majelis adalah yang perlu dipertimbangkan adalahbelum dilakukannya perhitungan nilai barang modal/majur;Menimbang, dengan ditariknya barang modal/majur oleh Terlawan, makasesuai dengan ketentuan pasal 15 akad ijarah Muntahiyyah Bittamlik,seharusnya Terlawan memperhitungkan nilai jual barang modal dengan caramenjual atau meminta pihak lain untuk menaksir harganya, sehingga kewajibanHalaman 6 dari 15 hal.

Namun oleh karena Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat denganmudah menentukan besarnya perhitungan likuidasi barang modal, jalan yangditempuh Majelis Hakim adalah menggantungkan besarnya kewajibanTermohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi pada hasil likuidasi ataspenarikan barang modal;Dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor02/Renvoi Prosedur/2015/PN Niaga Sby, juncto Nomor 12/Pailit/2015/PNNiaga Sby, perhitungan berapa besarnya hasil likuidasi

atas penarikanbarang modal belum merupakan perhitungan yang final.

Koreksi negatif sebesar Rp. 693.962.418,00 atas Sales MC Local, Sales MC International, Sales CD Local, dan Sales CD InternationalMenurut TerbandingBahwa Terbanding melakukan perhitungan Penjualan/Sales (MC Local, MCInternational, CD Lokal, CD International) berdasarkan perhitungan DasarPengenaan Pajak Pertambahan Nilai Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT.Halaman 5 dari31 halaman.

Putusan Nomor 738 /B/PK/PJK/2013Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding , jumlah Biaya CD Sampleberdasarkan Ledger untuk periode Desember 2004 s.d. November 2005 adalahsebesar Rp.44.766.400,00;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, perhitungan Harga Pokok Penjualanuntuk periode Desember 2004 s.d.

Promotion Tour ProgramBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut karenamenurut perhitungan kembali yang Pemohon Banding lakukan berdasarkanLedger Desember 2004 s.d.

NovemberBanding tidak setuju atas positifinsurance karena menurut perhitungan Pemohon2005 adalah sebesar Rp.58.050.681,00 sehingga seharusnya dilakukan koreksinegatif sebesar Rp. 1.862.714,00 (Rp.58.050.681,00 Rp.46.187.967,00);iv. Office suppliesBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif sebesarRp.24.947.285,00 atas office supplies karena menurut perhitungan PemohonBanding, Biaya Insurance berdasarkan Ledger Desember 2004 s.d. NovemberHalaman 14 dari31 halaman.

) Resulton Actual Expense (royalti) 5.427.569.622 5.405.828.701 21.740.921 Interest Infra Group1.618.893.7911.761 .328.288(142.434.497) Subtotal 15.563.356.994 17.913.756.937 (2.350.399.943) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, perhitungan Penghasilan (Rugi) Nettodari Luar Usaha untuk periode Desember 2004 s.d.

Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang timbul karena berakhirnya hubungan kerja dengan perhitungan sebagai berikut: Masa kerja dari bulan Juni 2003 sampai dengan bulan Juli 2015:a. Uang Pesangon 9 x Rp2.170.500,00 =Rp19.534.500,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp2.170.500,00 =Rp10.852.500,00c.

kerja tersebut berupa :a. upah proses selama proses Perselisihan ini berlangsung yaitu sebanyak 4(empat) kali upah sebulan, yaitu terhitung sejak bulan Agustus denganperhitungan sebagai berikut : 4x Rp.2.178.850 = Rp.8.715.400, (delapanjuta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);Bahwa oleh karena pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat secara sepihak tanpoa adanya kesalahanPenggugat, maka Penggugat berhak terhadap uang pengakhiran hubungankerja dengan perhitungan

.BuMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas tersebutadalah tidak Sah dan batal demi hukum;Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat adalah pengakhiran hubungan kerja sepihak dan nonprocedural;Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerjakepada Penggugat secara tunai dan seketika, dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang seharusnya diterimaPenggugat dalam setiap bulannya selama proses perselisihan ini berlangsungyaitu terhitung sejak diakhiri hubungan kerjanya Agustus sampai denganNopember dengan perhitungan sebagai berikut : 4 x Rp.2.178.850 =Rp.8.715.400, (delapan juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat;7.

Membebaskan Tergugat untuk membayarkan upah selama prosesperselisinan berlangsung sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 1981 Pasal (4) tentang perhitungan upah;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat yang timbulkarena berakhirnya hubungan kerja dengan perhitungan sebagai berikut:Masa kerja dari bulan Juni 2003 sampai dengan bulan Juli 2015:a. Uang Pesangon 9 x Rp2.170.500,00 =Rp19.534.500,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp2.170.500,00 =Rp10.852.500,00c.

Gatot Subroto KaY 58, Kuningan Timur, Jakarta Selatan12950, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :Penghasilan Neto (RUQI) .......:e:eeesceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp 10.045.108,00Penghasilan Kena Papa krciccs0smosmcsemmsuunmneccomemnccmnmeusoonet Rp 10.045.108,00Pajak Penghasilan yang terutang .........:.

Bahwa karena tidak ada data terkait dengan kapan transaksitersebut terjadi, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menggunakan data kurs Rp9.419,00 pada awal tahundan kurs Rp10.950,00 pada akhir tahun dan dihitung secarakonsisten;j. bahwa perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) juga telah sesuai dengan pembukuan TermohonHalaman 14 dari 25 halaman.

TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ataukah sesuaidengan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);s.

Gatot Subroto kav 58, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950,sehingga penghitungan pajak yang terutang sebagaimana perhitungan tersebutdiatas;Halaman 23 dari 25 halaman.

penyimpanganyang terjadi.Tahap Perencanaan AuditPada tahap ini perusahaan merencanakan audit pada pertengahan bulan sebelumnya dan mengkoordinasikan kepada pihak yang berkaitan,yaitu pihak pemegang keuangan dan kepala devisi SDM, sehingga proses pengauditan tidak mengganggu proses operasi perusahaan.Kemudian auditor membuat program audit dan auditor membuat rencana audit yang meliputi programTahap Pengujian dan Pengevaluasian InformasiProsedurprosedur yang dilakukan auditor dalam pemeriksaan terhadap kas : Perhitungan

fisik kasAuditor melakukan perhitungan fisik kas agar dengan adanya perhitungan fisik kas(yang ada ditangan), staff dapat mengetahuikeberadaan fisik kas.

Perhitungan mundur ke posisi tutup bukuAuditor melakukan perhitungan mundur ke posisi tutup buku untuk memastikan apakah benar keberadaan fisik kas sesuai dengan yangada di saldo buku. Berita acara pemeriksaan kasAuditor membuat berita acara pemeriksaan kas yang ditandatangani oleh kasir dan tentunya ditandatangani oleh auditor selakupemeriksa terhadap kas.Penyampaian Hasil PemeriksaanPada tahap ini auditor internal membuat sebuah laporan yang berbentuk kertas.

Pembulatan Obyek PPN JLN 128.031.913.457Objek PPN Jasa LN per SPT WP 89.756.792.080Selisih 38.275.121.377 bahwa koreksi obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp. 61.036.630.637,00 tersebutdilakukan oleh Terbanding dengan perhitungan sebagai berikut:USD Rp551020 Subcontracting, Nokia Internal Services, 11,897,221.59 109,278,716,665631000 Technical Training Arranged by Nokia 332,795.04 3,056,798,985631100 Nontechnical training arranged by Nokia 14,277.30 131,140,284 750100 Cost transfers within Nokia, Expenses

Pasal 26 pada Laporan Keuangan 18,853,805.89 173,176,543,475Dikurangi: Selisih kurang atas obyek PPh Pasal 23 (10,254,657,334)Jumlah obyek PPh Pasal 26 mnrt Ekualisasi 162,921,886, 141Jumlah obyek PPh Pasal 26 mnrt SPT Masa 101,885,255,504Koreksi 61 ,036,630,637 bahwa dalam sidang pemeriksaan sengketa obyek PPh Pasal 26 tahun 2006, telahterbukti bahwa yang merupakan obyek PPh Pasal 26 adalah sebesar USD11,261,184.21 termasuk Interest Expense sebesar USD 3,072,060.82, dengandemikian berdasar hasil perhitungan

peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Memutuskan : Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP28/PJ/2010 tanggal 25 Januari 2010, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00048/277/06/059/08 tanggal 7November 2008, atas nama: XXX, NPWP: YYY, sehingga perhitungan

pajaknyamenjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp. 89.756.792.080,00PPN JLN terutang Rp. 8.975.679.208,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkanBp. 8.975.679.208,00Jumlah perhitungan PPN kurang bayar Rp.