Kekeliruan Nyata yang Pertama : JUDEX FACTI TELAH MELAMPAUIKEWENANGAN MENGADILI Bahwa judex juris sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangan keberatan Pemohon terkait dengan dalil keberatanPemohon Kasasi dalam memori kasasi Pemohon perihal "/udex factitelah melampaui kewenangan mengaadili" (vide hal. 9 s/d. 12 NotaHal. 16 dari 30 hal. Put.

Bahwa karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkarapermohonan pailit a quo, maka penyelesaian perselisihanPemohon dan Termohon terkait dengan Built Operational Transferdan atau Leasing Agreement (vide): Bukti P1, P2, P3, P4, PS,P6 dan P7) harus tunduk pada ketentuan article 10 BuiltOperational Transfer dan atau Leasing Agreement (vide: Bukti P1,P2, P3, P4, P5, P6 dan P7) serta peraturan perundangundangan lain yang secara /ex specialis

(vide: Bukti P1, P2, P3, P4, P5,P6 dan P7) antara laian sebagai berikut :PP No. 44 tahun 1994 tentang Penghunian Rumah BukanPemilik1.

Bahwa mekanisme Penyelesaian sengketa penghuni rumaholeh bukan pemilik dilakukan melalui Pengadilan Negerilperjanjian sewamenyewa menjadi kewenangan absolutPengadilan Negeri (vide pasal 22 PP No. 44 tahun 1994tentang Penghunian Rumah Bukan Pemilik), lex specialis;2.

No. 177 PK/Pdt.Sus/2012Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang berdasarkan Suratperintah No. 164/VFD/VII/ 2010 tanggal 02 Juli 2010 (vide bukti SuratBukti T12/bukti surat K1);Bahwa, klaim tagihan yang diajukan oleh Sdr. Yoesdiantoroadalah prematur, karena prestasi Sdr. Yusdiantoro dalam bentukpelaksanaan pekerjaan pemborongan jasa konstruksi yangdikerjakan oleh Sdr.

Bahwa Penggugat juga mengajukan Keberatan secara tertulis kepadaMenteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia, melalui surat tertanggal 10 Februari 2019, yang diterima padatanggal 26 Februari 2019 (vide Bukti P4) serta Keberatan secara tertuliskepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat tertanggal10 Februari 2019, yang diterima pada tanggal pada tanggal 26 Februari2019 (vide Bukti P6), dan terhadap surat Penggugat tersebut tidak adatanggapan baik dari

/PTUNMDNdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, tanggal 1 Apri 2006(vide Bukti P10) ;2.

PejabatAdministrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan PemerintahKabupaten Nias Selatan, tanggal 14 Desember 2017 (vide Bukti P20 danP21) ;4.

Bahwa tempat dan tanggal lahir Penggugat dalam Objek Sengketadisebutkan yaitu Nias, 29 November 1965 (vide Bukti P1 = T11),sedangkan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1214010408090015, tempatdan tanggal lahir Penggugat adalah Lalimanawa, 29 November 1965(vide Bukti P22) ;2.

Bahwa jabatan yang disebutkan dalam Objek Sengketa adalah GuruMuda (vide Bukti P1 = T11), sedangkan berdasarkan Keputusan BupatiNias Selatan Nomor 05.3599 TAHUN 2017 tentang PengangkatanPejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan PemerintahKabupaten Nias Selatan, tanggal 14 Desember 2017 disebutkan jabatanPenggugat adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan padaKantor Camat Haruna Kabupaten Nias Selatan (vide Bukti P20) ;3.

Asabaland adalah pemilik tanah dan pohonpohon kelapatersebut (vide halaman 4 butir 9 surat gugatan Penggugat).

Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Terbanding dahulu PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi (Vide: Bukti: P = 5), Surat Tertanggal 07 April2016 (Vide: P=6) dan Surat tertanggal 11 April 2016 (Vide: P= 7). PadahalPembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanyabersetatus sebagai pihak yang baru mengkikatkan diri akan membelitanah/perkebunan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding dahulu TergugatIl Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi. (Vide: Bukti: T.

(Vide: Bukti: T.ll PDR1 dan T.12P.DR2).

Berdasarkan Pengikatan jual beli No. 286, tanggal12052010 Vide: Bukti T.I1 P.DR1) kKemudian Kuasa menjual nomor 287,tanggal 12 Mei 2010 (vide: Bukti T.l2 P.DR2) yang dibuat di NotarisBuntario Tigris Darmawaa NG.b.

(Vide: Pasal 711 KUHPerdata).Bahwa dalam Surat Kesepakatan tanggal 13 Agustus 2008 pada!

bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhiHal. 7 dari 17 Halaman Putusan No. 0183/Padt.G/2019/PA.Ktppersyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat telah memenuhi syaratuntuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Penggugatmempunyai hak (persona standi in judicio) untuk mewakili Penggugat dalamperkara inl;Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah denganTergugat sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (vide

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertengkaran sejak bulan Oktober 2015 yang disebabkan oleh Tergugat malasbekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga (vide, positaangka 4), kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejakbulan Desember 2015 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkanPenggugat (vide, posita angka 5) meskipun pihak

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). TergugatHal. 12 dari 17 Halaman Putusan No. 0183/Pdt.G/2019/PA.Ktpsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesual dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isterberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertengkaran sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan yang disebabkan olehTergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga seharihari dan kurangperhatian kepada Penggugat (vide, posita angka 4), kemudian Penggugatdengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hinggasekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (vide

, posita angka 5)meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat denganHal. 8 dari 17 Halaman Putusan No. 282/Pdt.G/2019/PA.KtpTergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agarmengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah dengan UndangUndang

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isteriberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

tentang Peradilan Agama yangtidak termasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilaiPenggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (/egalstanding) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak (vide, posita angka2 dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan oleh Tergugat seringHal. 8 dari 18 halaman Putusan No.0094/Pdt.G/2019/PA.Ktp.cemburu buta dan sering mengucap kata cerai serta tega memukulPenggugat (vide, posita angka 4), kemudian Penggugat dengan Tergugatberpisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu hingga sekarang, Tergugatpergi

meninggalkan Penggugat (vide, posita angka 5) meskipun pihakkeluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugattetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanadiamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yangtetap berdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajibanmemberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajarkepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal80).

Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir danbatin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.KHI Pasal 83);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebutdiatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolakbelakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkandiatas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaranbahkan

tentang Peradilan Agama yangtidak termasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilaiPenggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (/egalstanding) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan hingga sekarang belum dikaruniai anak (vide,posita angka 2 dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 yang disebabkan olehTergugat menjalin hubungan khusus dengann perempuan lain bernama RisaParamitha dan hal tersebut diakui oleh Tergugat (vide, posita angka 4),kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulanSeptember 2018 hingga sekarang, Penggugat pergi dari rumah

bersamapulang ke rumah orang tua Penggugat (vide, posita angka 5) dan selamaberpisah itu Tergugat tidak pernah datang atau mengirim nafkah kepadaPenggugat (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanadiamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetapberdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo.Hal. 13 dari 17 halaman Putusan No.0070/Pdt.G/2019/PA.Ktp.KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberibimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istriserta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya(vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugatsebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepadasuami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga seharihari dengansebaikbaiknya (vide, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

yangsama;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut,dipersidangan Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P8 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat dan keterangan 2 (tdua)orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkapfaktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Pemohon bernama SALIM tempat lahir di Tumpiling tanggal31.12.1969 anak dari pasangan suami isteri yang bernama H.MANNE danHj.BAMPE (vide

bukti P1 dan P3); Bahwa Pemohon bernama SALIM tempat lahir di Tumpiling tanggal31.12.1969 yang bertempat tinggal di Lingkungan Sederhana, KelurahanMatakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali mandar (vide bukti P2,P4 dan P5); Bahwa Pemohon bernama SALIM tempat lahir Tumpiling tahun 1969 anakdari H.Manne (vide bukti P6); Bahwa nama yang tertera pada Paspor Pemohon tertanggal 09 Juli 2001adalah SALIM Bin MANNE tempat lahir di Polewali Mamasa tanggal 30Desember 1969 dan yang tertera pada Paspor

tertanggal 19 desember 2012Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.POL.adalah ABDUL MAJID LAMANNE tempat lahir di Kuningan tanggal 06 Juli1968 dan tertanggal 21 Desember 2012 adalah SALIM MANNE LABALLANGtmpat lahir Tumpiling, Dec 31.1969 karena pada saat pengurusan /pembuatan Paspor Pemohon sebagaimana identitas tersebut diatas,Pemohon mengira tidak jadi masalah (vide bukti P7 dan P8); Bahwa di lingkungan tempat tinggalnya Pemohon dikenal dengan namaSALIM (vide bukti P1, P2, P3, P4,

bukti P2);Menimbang, bahwa disisi lain terhadap diri Pemohon telah pula diterbitkansuatu kutipan akta atas peristiwa penting yang telah dialami oleh Pemohon berupaKutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Bukti Setoran Awal BPIH, SuratKeterangan beda Nama yang mencantumkan nama SALIM tempat lahir di Tumpilingtanggal 31.12.1969 di dalamnya (vide bukti P1, P3, P4 dan P5) sedangkanKutipan Akta Nikah yang tercantum nama SALIM lahir di Tumpiling tahun 1969 didalamnya (vide P6) dan Paspor tertanggal

dihubungkan dengan keterangan saksisaksi yang didengarketerangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkanbahwa orang yang telah melakukan pembuatan paspor adalah Pemohon dandidukung pula oleh keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Kepala KelurahanHalaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.POL.Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar tempat Pemohonberdomisili yang menerangkan bahwa Pemohon yang bernama SALIM adalah orangyang sama dengan bernama SALIM (vide

bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhipersyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat telah memenuhi syaratuntuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Penggugatmempunyai hak (persona standi in judicio) untuk mewakili Penggugat dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah denganHal. 7 dari 17 Halaman Putusan No. 708/Pdt.G/2019/PA.KtpTergugat sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertengkaran sejak pertengahan tahun 2014 yang disebabkan oleh Tergugatmalas bekerja, sering bersikap kasar dan cemburu buta kepada Penggugat(vide, posita angka 4), kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempattinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena sudah tidak kuat dengan sikap

Tergugat (vide, posita angka 5)meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat denganTergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangansebagaimana diamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo.

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isteriberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

objek sengketa yang tidak diatur secaralimitatif dalam perudangundangan yang menyebutkan kewenangan Pengadilan mengadili maka sengketa publik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilanyang berwenang memeriksa sengketa a quo, adalah Perngadilan Tata Usaha Negara.bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, Penggugat telah mengajukan keberatan kepadaBupati Timor Tengah Utara / Tergugat terkait terbitnya Surat Keputusan objeksengketa ( vide

JF penyelia, JF mahir, JFterampil dan JF pemula ; Bahwa berdasarkan fakta hukum danfakta persidanganmaka di ketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil daerah kabupatenTimor Tengah Utara sebagai Pelaksana (vide Bukti P11, P12) dan kemudiandiberhentikan berdasarkan surat keputusan Bupati Timor Tengah Utara (objeksengketa a quo).

(vide Bukti P1 = T3)bahwa berdasarkan uraian tersebut makaMajelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah PNS KabupatenTimor Tengah Utara, maka Tergugat (Bupati Timor Tengah Utara) sebagai pejabatHal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor :1/B/2021/PTTUN SBY.pembina kepegawaian Kabupaten Timor Tengah Utara berwenang menerbitkan suratkeputusan objek sengketa a Quo 5 272292 222 ono nnn nnn nnn non nnn ne n=Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan olehPeraturan Pemerintah

Bukti P8 ) dan Penggugat telah menjalani hukumanpenjara 3 (tiga) tahun (vide Bukti P9) 5 Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan tersebutdiatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena PutusanPengadilanNegeri Kupang Nomor : 30/PID.SUS/2013/PN.KPG (vide Bukti P8 ) telah mempunyaikekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan Surat Kepala Rutan Kelas IIB Kefamenanu maka telah terpenuhi prosedur pemberhentian PNS tidak denganHal 11 dari 18 Hal Putusan

jabatan dan/ atau pidana umum ;bahwa baikpasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipildiberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;bahwaberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 30/PID.SUS/2013/PN.KPG(vide

Karenaitu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secaraformal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebihlanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (vide Pasal 26ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir ataumengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P) bukti tersebut adalah aktaotentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dansesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai

bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : Untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukunsebagai suami isteri, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdatakhusus yang mempunyai hukum acara khusus (/ex specialis derogat lex generalis)dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalamperkara perceraian sematamata didasarkan adanya pengakuan (vide

Tergugat memiliki sifatemosional dan Tergugat suka mabukmabukkan sejak sebelum menikah denganPenggugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 4, Ketiga benar sejakbulan Februari 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempattinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi salingmengunjungi layaknya suami isteri, hal ini membuktikan gugatan Penggugat padapoin 5;Menimbang, bahwa keteranganketerangan SaksiSaksi tersebut telahdisampaikan dalam sidang (vide

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (vide Pasal308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satudengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlan Saksi yangdiajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (vide Pasal 306R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatdengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor

tentang Peradilan Agama yangtidak termasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilaiPenggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (/egalstanding) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan hingga saat ini belum dikaruniai anak (vide, positaangka 2 dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihandan pertengkaran sejak 6 (enam) bulan usia pernikahan yang disebabkanoleh Tergugat selingkuh, sering memukul dan memfitnah Penggugat (vide,posita angka 4), kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempattinggal sejak 23 Desember 2017 hingga sekarang, Tergugat pergimeninggalkan Penggugat (vide, posita angka 5) meskipun pihak

keluargatelah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetaptidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanadiamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan UndangUndangHal. 8 dari 17 Halaman Putusan No. 0322/Pat.G/2018/PA.KtpNomor 3 Tahun 2006

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yangtetap berdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajibanmemberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatanbelajarkepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal80).

Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir danbatin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.KHI Pasal 83);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebutdiatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolakbelakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkandiatas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaranbahkan

yang sah dari Tergugat I, namun berdasarkan SuratKeterangan Waris Nomor 474.3/02024/2002Pem., tertanggal 30Oktober 2002 (vide bukti T2) ahli waris dari AR.

rumahmilik PT PLN (Persero) untuk mengembalikan status Rumah Jabatan yangdidasari oleh SK 146.K/452/DIR/2000 agar kembali menjadi Rumah Dinas(vide bukti T14):Bahwa pada tanggal 28 September 2004 berdasarkan Surat KeputusanDireksi Nomor 199.K/020/DIR/2004 tentang Penghapusan Aktiva TetapTidak Bergerak Berupa Rumah Dinas PT PLN (Persero) Distribusi JawaBarat dan Banten (vide bukti T15), timbul suatu kejanggalan dimana salahsatu rumah yang telah ditetapkan menjadi Rumah Jabatan berdasarkan SK146.K/

Mei 2011 melalui Surat Nomor 01860/065/DITSDM/2011, tanggal 23 Mei 2011 (vide bukti T20), Tergugat DalamRekonvensi malah merencanakan untuk menghilangkan biaya pesangonpengosongan terhadap Para Penggugat Dalam Rekonvensi;Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Tergugat Dalam Rekonvensi melaluiSurat Nomor 181/442/DJBB/2011 (vide bukti T21) memberikan bataswaktu kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk mengambilkesempatan terakhir yang diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi di tanggal30 Juni 2011, dengan

(vide halaman 3 B. angka 2 dalamkonvensi, dalam eksepsi);Padahal aturannya sangat jelas bila dikaitkan dengan vide halaman 2angka 3 dan halaman 3 angka 4 gugatan a quo, sudah tersirat dantersurat pada angka 1, angka 3 dan angka 4 SIP yang ditandatanganialmarhum R.

Bahwa karena Rumah Jabatan sebagai objek perkara ini, sesuaidengan namanya hanya diberikan sebagai fasilitas kepada almarhumayah Para Tergugat sebagai fasilitas selama menjabat dengan legalitasyang cukup terang pada angka 1, angka 3 dan 4 Surat IzinPenempatan Rumah Dinas/Instansi PLN), (vide bukti P3) dan ParaTergugat juga sangat mengetahui kalau legalitasnya untuk menempatiRumah Jabatan tersebut telah habis (vide bukti P4 dan P5) dan harussegera mengembalikannya kepada perusahaan secara sukarela

padatanggal 15 Mei 2019 (vide Bukti P7), lalu Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019 (vide Bukti P8), namun tidakterdapat bukti mengenai adanya jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat,kemudian Penggugat mengajukan banding administratif kepada GubernurSulawesi Selatan yang diterima tanggal 05 Agustus 2019 (vide Bukti P10 danBukti P11), juga tidak terdapat bukti adanya jawaban atas banding administratiftersebut, dan Penggugat mengajukan Gugatan yang didaftarkan

TU Kandep Dibud Kab.Luwu, terhitung tanggal 1 Desember 1994 (vide Bukti P1); bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) padaUrusan Persuratan Subag. TU Kandep Dikbud Kab. Luwu, terhitungtanggal 1 Desember 1996 (vide Bukti P2);bahwa Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat golongan ruang IlI/b, dengan Jabatan PengadministrasiUmum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kab.

Luwu,terhitung tanggal 01 April 2018 (vide Bukti P3); bahwa Penggugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan dijatuhi pidanapenjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp.50.000.000.

., tanggal 14 Oktober 2014, diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa (Penggugat in casu) dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11Mei 2015, dan tidak ada upaya hukum Kasasi (vide Bukti P12),sehingga diketahui Putusan Pengadilan tersebut berkekuatan hukumtetap pada tanggal 25 Mei 2015; bahwa Penggugat telah menjalani hukuman pidana penjara/kurungan, mulai tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017(vide Bukti P13);bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Luwu Nomor: 888/13/BKPSDM/2019

, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Penggugat, tanggal25 April 2019 (vide Bukti P6 = Bukti T.1);bahwa Penggugat menerima objek sengketa a quo melalui Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Luwu, tanggal 15 Mei 2019(vide Bukti P7); Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor: 73/G/2019/PTUN.Mks.Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalildalil Gugatan Penggugat, intidalildalil Jawaban Tergugat

;Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juni 2019, Penggugat telahmengajukan keberatan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa TenggaraTimur / Tergugat terkait terbitnya Surat Keputusan objek sengketa ( vide BuktiP13 ) dan pada tanggal 18 Juli 2019, Penggugat telah mengirimkan bandingadministrasi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (vide Bukti P14)dan kepada Ketua Kompolnas Republik Indonesia (vide Bukti P15) ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban ataskeberatan Penggugat terkait terbitnya

Pol. : Skep/388/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 (vide Bukti P6) 2022 bahwa Penggugat (AGUS SUGIARTO) mengajukan permohonan pensiundini dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 7 Juli9008 (vide Bukti Pe?!

Bukti T19) ;Menimbang, bahwa Penggugat telan menerima surat panggilanNomor : Spgl/01/VI/2015/Propam tanggal 9 Juni 2015 untuk menghadiri danmengikuti jalannya siding kode etik Polri (vide Bukti P19.

Tetapi Penggugattidak menghadiri panggilan tersebut (vide alasan gugatan Penggugat poin 10hal 6)Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juli 2015, telah dilakukan SidangKomisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Putusan Sidang Komisi Kode EtikProfesi Polri Nomor : PUT KKEP/01/VII/2015/KKEP (vide Bukti T23) dan hasilnya telah dilaporkan sebagaimana Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang KomisiKode Etik Profesi POLRI Anggota Polres Lembata An.

Nomor : DPO/01/IV/2009/RES Lembata tanggal24 April 2009 (vide Bukti T6) dan telah dimohonkan kepada Kapolres LombokTimur Polda NTB sebagaimana Surat No.

./2011/PA.KIt, Bahwa,oleh karena Gugatan Rekompensi Bekas Istri Penggugat adalahditolak dalam inkrah Putusan Pengadilan maka Bekas Istri tidakberhak 50% gaji, serta Penggugat adalah tidak ada kewajibanapapun kepada Bekas Istri selain apa yang tertuang dalam amarputusan pengadilan vide Pasal 34 ayat (2) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 Penggugat kepada Tergugatsebenarnya Penggugat telah menyampaikan keberatan menyatakantidak setuju dan menolak

Bahwa, oleh karena tersebut dalam keterangan Objek Gugatanpada huruf butir (vi) dan Tergugat adalah mengeluarkan keputusanpenolakan maka diduga dengan sengaja melanggar dan tidak patuhpada Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010;Bahwa Tergugat adalah sengaja tidak memberikan kepastian hukumkepada Penggugat sehingga hal tersebut patut diduga dengan sengajamelanggar AsasAsas Pemerintahan Yang Baik vide pasal 3 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999;Bahwa Tergugat adalah diduga

Bahwa, oleh karena Tergugat telah mengeluarkan keputusan penolakanterhadap permohonan Penggugat sejak diterimanya pada tanggal 2 Juli2014 sebagaimana tersebut pada maksud Objek Gugatan, makamengingat tenggang waktu empat bulan yang ditetapkan telah lewat,serta gugatan diajukan pada tanggal 17 Januari 2015 dan didaftarkandan diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal18 Januari 2015 adalah yang waktu kurang dari waktu sembilan puluhhari setelahnya vide pasal 55 UndangUndang Nomor 5

Bahwa oleh karena telah ada(vide bukti P11) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor060/Pdt.G/2012/PTA.Smg berdasarkan yang telah mempunyai hukumtetap memutuskan perkara (vide bukti P5) Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang menyatakan bahwa bekas isteri nyatanyata telah diperiksadan ada eksaminasi pemeriksaan di pengadilan dan telah diputuskantidak termasuk yang berhak mutah, dikarenakan substansi pokok klausula"kehendak perceraian" tidak terbukti dan Suami/saya/PNS Pria yangmenceraikannya;Bahwa, oleh

peraturan perundangundangan yang berlaku, sehinggakeberadaannya wajid dicabut dan atau dinyatakan gugur dan batal demihukum:Bahwa alasanalasan dan buktibukti Pemohon saat diperiksa atas dugaanpelanggaran disiplin, yang secara langsung dan atau melalui perintahTermohon vide bukti P21 dan dengan hasil pemeriksaan vide bukti P43 dimanaPemohon juga berpedoman dan atau meyakini merujuk pada pasal 18 pada PPHalaman 24 dari 30 halaman.

1989 tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Pemohon mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohonbermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepadaTermohon (vide

, petitum angka 2) karena setelah hidup bersama tetapi hinggasekarang belum dikaruniai anak (vide, posita angka 2 dan 3) antara Pemohondan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September2017 yang disebabkan oleh Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya,tidak menjalankan tugas layaknya seorang isteri, dan tidak hormat kepadaPemohon (vide, posita angka 4), kemudian Pemohon dan Termohon berpisahHal. 7 dari 19 Halaman Putusan No. 0224/Padt.G/2019/PA.Ktptempat tinggal sejak Oktober

2017 hingga sekarang, Termohon pergimeninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang (vide, posita angka5), meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akantetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar dapat hidup rukunkembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasukdiubah

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Pemohonsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesual dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Termohon sebagai seorang isteriberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

mengajukan buktibuktilainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhalselengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggaptelah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalahakta otentik (vide

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuaidengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo.

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo.Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakimakan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) alat bukti tersebutadalah akta otentik (vide

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah Putusan No. 141/G/2016/PA.Lwk Hal. 6 dari 15 hal.sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo.

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (videPasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yangsatu dengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksiyang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (videPasal 306 R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluargadekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dukaruniai 1 (Satu) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertengkaran sejak 2018 yang disebabkan oleh Tergugat tidak mampumemenuhi kebutuhan keluarga seharihari, sering marahmarah, dan tegamenyakiti badan jasmani Penggugat (vide, posita angka 4), kemudianPenggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018hingga sekarang, Penggugat pergi dari rumah bersama pulang

ke rumah orangtua Penggugat (vide, posita angka 5) meskipun pihak keluarga telah berusahauntuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide,posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanadiamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanHal. 8 dari 17 Halaman Putusan No. 0651/Pat.G/2018/PA.KtpAgama

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isteriberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyalkapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniain 3 (tiga) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan oleh Tergugat sering cemburubuta, sering marahmarah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat (vide,posita angka 4), kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggalsejak bulan Maret 2017 hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediamanbersama pulang ke rumah orang tuanya

(vide, posita angka 5) meskipun pihakkeluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapitetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanadiamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang tidak termasuk diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 maupun UndangUndang

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan No. 652/Padt.G/2019/PA.Ktppendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesual dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isterberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.