Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak normatif kepada Tergugat sesuai dengan perhitungan di dalam Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan(4) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp. 83.643.400,, (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ; dengan rincian :Masa Kerja Uang Pesangon Penghargaan Masa Kerja UangPenggantian Hak : Pesangon :9x2x Rp. 3.396.000,) = Rp.61.128.000,Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp 3.396.000

Fotokopi Rincian Perhitungan Pendapatan bulan Juli 2016, Oktober2017, Januari 2018, Pebruari 2018 dan Maret 2018, sesuai denganaslinya yang selanjutnya diberi tanda dengan P1;2. Fotokopi surat panggilan sidang mediasi pertama, kedua, dan ketiga olehDinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sesuaidengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda dengan P2;3. Fotokopi risalah perundingan Bipartit pada tanggal 25 April 2018, fotokopidari fotokopi yang selanjutnya diberi tanda dengan P3;4.

bahkan terkadang hingga malam tergantung pada volume pekerjaan,keterangan saksi Penggugat yang bernama Acros Victori yang menyatakanbahwa Penggugat terlebih dahulu bekerja dari saksi dan Penggugatdiberhentikan Tergugat pada Maret 2018 secara lisan, keterangan saksiPenggugat bernama M Idris yang menerangkan bahwa Penggugat bekerjasebagai supir yang bertugas mengantar material, Penggugat terlebin dahulubekerja dari saksi dan diberhentikan pada Maret 2018, bukti P1 yangmenerangkan tentang rincian perhitungan

ratussembilan puluh enam ribu rupiah) tetapi tidak berdasar, bahwa menurut Pasal157 ayat (1) Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanmenyebutkan bahwa komponen upah yang digunakan sebagai dasarperhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangpergantian hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas upah pokokHalaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.susPHI/2018/PN.Jmb.dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap vide bukti P1 tentangrincian perhitungan

penyelesaiaan perselisihan hubungan industrial makaPetitum Penggugat angka 2 (dua) menyatakan hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat telah berakhir karena pemutusan hubungan kerjaindustrial beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)dengan alasan efisiensi maka Petitum Penggugat angka 4 (empat) yangmenyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak normatif kepadaTergugat sesuai dengan perhitungan

Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS ;KETENTUAN MATERIAL :Perhitungan Pajak menurut SKP :PBK00161/IV/WPJ.06/Bahwa Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajakJanuari s.d Desernber 2005 Nomor : 00015/207/05/073/07 diterbitkan tanggal26 Maret 2007 dengan perhitungan sebagai berikut : No.

No.73/B/PK/PJK/201 1 Perhitungan Pajak menurut Surat Keputusan KeberatanBahwa Keputusan Keberatan Nomor : KEP502/WPUJ.06/BD.06/2008tanggal 18 April 2008 diterima tanggal 21 April 2008 dengan putusanmempertahankan ketetapan pajak dan menolak permohonan keberatansehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut : PPN Kurang Sanksi Jumlah yangUraian (Lebih) Dibayar Sanksi Bunga Kenaikan masih hrus dibayar(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)Semula 1.224.984.687,00 367.495.406,00 0,00 1.592.480.093,00Dikurangi

Banding tidak pernah bermaksud memindahkan kepemilikan ataskendaraan tersebut dari milik kKonsumen menjadi milik Pemohon Banding, baiksecara hukum maupun secara suratsurat kendaraan (BPKB dan STNk);Bahwa oleh karena tidak ada arus barang dari Konsumen ke PemohonBanding maka arus penyerahan barang yang terjadi karena penjualankendaraan tersebut adalah dari konsumen langsung kepada pihak ketigasehingga PPN yang terutang atas penyerahan tersebut adalah bukanmerupakan tanggungjawab Pemohon Banding :Perhitungan

Swadharma Bhakti SedayaFinance, NPWP : 01.399.226.8073.000, alamat : Jl Kwitang Raya No.10,Jakarta 10420, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Januari s/d Desember2005 menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak : Ekspor Rp. 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp. 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp. 0,00 Dikurangi : retur penjualan Rp. 0,00 Jumlah Rp. 0,00Pajak Keluaran Rp. 0,00Hal.9 dari 25 hal. Put.

Adhan Alim;yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.83.815.884,44, sesuaidengan laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara Berita AcaraPerhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)tertanggal 22 Agustus 2008 atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2ayat (1) jo.

Adhan Alim,yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.83.815.884,44 sesuaidengan laporan hasil perhitungan kerugian kKeuangan Negara Berita AcaraPerhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)tertanggal 22 Agustus 2008 atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 3 jo.

Adhan Alimmemberikan kepada terdakwa Eddy Baud sebanyak 2 kali yakni pertama padatanggal 30092005 sebesar Rp. 10.000.000,, kedua pada tanggal 14112005sebesar Rp.13.500.000, sehingga saksi Adhan Alim menerima sebesarRp.63.700.000, (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);Hasil perhitungan kerugian keuangan negara (BPKP AMBON)berdasarkan metode dan prosedur perhitungan yang telah diuraikan, dalamHal. 19 dari 22 hal. Put.

No. 1864 K/Pid.Sus/2009pelaksanaan pekerjaan fisik bangunan lima USB SMPN dengan sumber danaProgram Block Grant USB SMPN Dana APBN T.A. 2004 di KabupatenHalmahera Utara, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesarRp.829.598.626,32, dan untuk USB SMPN 3 Kao kerugian Negara sebesarRp.83.815,884,44, sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuanganNegara Berita Acara Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) tertanggal 22 Agustus 2008.

Nomor 15 Tahun 2000tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, WakilKetua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2003 tanggal24 Juli 2003 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tanggal 10Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran PendapatanBelanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah danPenyusunan Perhitungan

Tahun2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua,Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yaitubahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapatdisediakan dana penunjang yang dikelola oleh pimpinan DPRD.Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawabandan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara PenyusunanAnggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata UsahaKeuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Pemerintah DaerahKabupaten Pekalongan sebesar lebih kurang Rp. 2.587.511.000,(dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribusedangkan besaran keuangan negara yang dinikmatiterdakwa sebesar lebih kurang Rp 61.740.000, (enam puluh satu jutahal 11 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgtujuh ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan perhitungan SaksiAhli dari BPKP Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat PenunjukanKepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Nomor : S3765/PW1 1/

Pemerintah DaerahKabupaten Pekalongan sebesar lebih kurang Rp. 2.587.511.000,(dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas riburupiah) sedangkan besaran keuangan negara yang dinikmatiterdakwa sebesar lebih kurang Rp 61.740.000, (enam puluh satujuta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah )hal 23 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgberdasarkan perhitungan Saksi Ahli dari BPKP Propinsi Jawa Tengah sesuaidengan Surat Penunjukan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Nomor :S3765

PajakPratama Kupang, yang diikuti dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak KurangBayar, bahwa atas penyerahan Mangan yang dilakukan oleh Pemohon Bandingterhutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp368.196.000,00 dan Jumlahkurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasiadalah Rp0,00 (Nol Rupiah) atau "NIHIL", sehingga berdasarkan Pasal 36Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 Pemohon Banding harus melakukanpembayaran pajak terhutang sebesar 50% dari Rp0,00 adalah sebesar Rp0,00untuk itu perhitungan

Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00 301.800.000,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama 0,00 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 0,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00b.6. Jumlah 0,00 0,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0,00 0,00e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 0,00 301.800.000,003. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0,00 0,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ... 0,00 0,00c. Jumlah 0,00 0,004. PPN yang kurang dibayar 0,00 301.800.000,005. Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 66.396.000,006.

Raya NikiNiki RT 016RW 008, Supul, Amanuban Barat, Timor Tengah Selatan, Nusa TenggaraTimur, sehingga perhitungan pajaknya menjadi:Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriRp0,00Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp0,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0.00Jumlah perhitungan PPN kurang bayar poopKompensasi kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya Rp0,00PPN yang kurang dibayar Rp0,00Menimbang,

:ee Rp 0,00Jumlah perhitungan PPN kurang bayar ......... ccc ceeesseeeeeeeeeeeeees Rp 0,00Kompensasi kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan keRp 0,00Masat Pajak Berit yet ics cis ccmscwmscsunm mun ceancenamira sources sory enewsPPN yang kurang dibayal ....... cc eeeeeeeeeeee cette eee eeeeeeeeeeaaaeeeeeeeeeeea Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut

dasar apa Penggugatmenggugat Tergugat telah melakukan wanprestasi.Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sama No. 13505/YJI/II/2018tanggal 29 Juni 2018 Tergugat selalu memenuhi prestasi dan kewajibandengan membayar biaya jasa catering sesuai dengan perjanjian tersebutdan Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi.Bahwa Penggugat dalam Gugatan tidak menjelaskan secara jelas danrinci mengenai kerugian materil maupun immateril yang di minta olehPenggugat, sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar perhitungan

Bahwa dalam perhitungan kerugian Penggugat sangat tidak jelasapa yang menjadi dasar perhitungannya sehingga patutdipertanyakan timbul angka ganti kerugian materil sebesarRp.787.500.000 (tujuh ratus delapan pulu tujuh juta lima ratusribu rupiah tujuh) dan ganti kerugian Immateril sebesar3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), tuntutan ganti kerugian yangdimintakan Penggugat tersebut sangat kabur dan rincian sangatmengada ada dan terkesan ingin mencari kKeuntungan.c.

Bahwa permintaan PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) atas gantikerugian materiil dan ganti kerugian immaterial adalah tidak beralasanhukum dan harus ditolak, dikarenakan telah terbukti di persidanganpada Pengadilan Tingkat Pertama, PEMBANDING (dahuluPENGGUGAT) tidak bisa membuktikan dasar perhitungan gantirugi yang dituntutnya, sehingga tuntutan ganti kerugian materiildan immaterial tersebut ditolak oleh Majelis Hakim TingkatPertama.4.

HASIL PERHITUNGAN GANTI RUGI PEMBANDING (dahuluPENGGUGAT) TIDAK JELAS5.

Bahwa dalil PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) tersebut diatasharus DITOLAK karena TIDAK JELAS, dengan alasan sebagaiberikut:1) Bahwa perhitungan ganti rugi yang dibuat oleh PEMBANDING(dahulu PENGGUGAT) tidak jelas dasarnya karena tidak adakerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami olehPEMBANDING (dahulu PENGGUGAT).TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) tidak memesan nasi boxkepada PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT), maka tidak adabiayabiaya yang dikeluarkan oleh PEMBANDING (dahuluPENGGUGAT) terkait pembuatan

Jaminan kematian =0,30% dari upahRp3.700.000,00 x 0,30% = Rp 11.100,00;Total a+b+c =Rp 180.930,00 x 2 tahun(24 bulan) = Rp 4.342.320,00;Catatan :Perhitungan bulan di atas (Juli 2010Juli 2012) belum termasuk sampaiadanya Pengadilan Hubungan Industrial;Komponen upah bulanan sebagai berikut:e Upah pokok = Rp1.350.000,00;e Tunjangan jabatan =Rp 750.000,00;e Granted average service charge = Rp1.600.000,00;Total upah bulanan = Rp3.700.000,00;a.

Nomor 85 PK/Padt.SusPHI/201612.penggantian hak, dan uang THR tahun 2012 sebagaimana tersebut padaangka 8 di atas, dengan perhitungan sebagai berikut: Utang kepada Penggugat Rekonvensi Rp6.105.902,00 = Rp6.105.902,00; Uang pesangon Uang penggantian hak Tunjangan Hari Raya Rp4.515.000,00 = Rp4.515.000,00;= Rp1.590.902,00;Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka TergugatRekonvensi masih mempunyai sisa pinjaman/utang yang harus dibayarkepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.509.902,00 (satu

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan dan melanggar hukum yangberlaku mengenai peraturan tentang upah minimum yang berlaku padasaat masa kerja Termohon Peninjauan Kembali;Sebagaimana dasar atau landasan untuk menghitung upah TermohonPeninjauan Kembali pada masa kerja sejak tanggal 5 Juli 2010 sampaidengan 19 Juli 2012, sehingga seharusnya Judex Facti memberikanpertimbangan hukum tentang perhitungan upah Termohon PeninjauanKembali berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 167 Tahun2009 tentang

Upah Penggugat selama proses PHK 12 x 35.400.000,00Rp2.950 000 ,00THR 2012 2.950.000,00Total 48.527.500,00" Or) GI Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas adalah kelirudan tidak tepat dalam perhitungan upah uang pesangon, uang pergantianhak dan upah Termohon Peninjauan Kembali selama proses PHK, karenaJudex Facti tidak menggunakan UMP DKI Jakarta tahun 2010, UMP DKIJakarta Tahun 2011, dan UMP DKI Jakarta Tahun 2012, melainkanmenggunakan UMP DKI Jakarta 2013;Bahwa upah Termohon Peninjauan

Seharusnya uang penggantian hakadalah sebesar 15 % dikali dengan total uang pesangon, tetapi Judex Factimemberi pertimbangan dengan membuat perhitungan uang penggantianhak 15 x Rp17.000.000,00 Pemohon Peninjauan Kembali menilai bahwajumlah Rp17.000.000,00 tidak berdasar dan tidak jelas perhitungannya;Bahwa suatu putusan harus sesuai dengan asas putusan yang ditegakkan,yaitu asas memuat dasar hukum dan alasan yang jelas dan rinci. Hal manasesuai dengan pendapat M.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak Penggugat menyatakan menerima anjuran;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan dengan perhitungan

Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangonPenggugat sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) upah proses sesuai ketentuanPasal 155 ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU/IX/2011tertanggal 19 September 2011 tentang Upah Proses dan Uang Jaminan HariTua yang sedang Penggugat memohon kepada Pengawas KetenagakerjaanProvinsi Kalimantan Barat agar membuat perhitungan dan penetapan sesuaiketentuan peraturan perundangan

beralasan hukum untuk diterima;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yaitu menghukum Tergugatuntuk membayar hak normatif Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa : uangpesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak cuti, jaminan hari tua, upahproses dan ganti rugi bantuan pemerintah, Majelis Hakim memberikanpertimbangan hukum sebagai berikut:e Bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 157 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Komponen upah yang digunakan sebagaidasar perhitungan

uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uangpengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas upah pokokdan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepadapekerja/ourunh dan keluarganya, sementara tunjangan uang makan terkaitdengan kehadiran sehingga tidak masuk dalam tunjangan tetap, maka upahyang menjadi dasar perhitungan dalam perkara a quo Rp.5.671.190, per bulandengan rincian upah pokok Rp.3.931.960,, tunjangan jabatan Rp.950.000.

penghargaan masa kerja yang dimohonkan Penggugat satu kalimenurut ketentuan Pasal 156 ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 200321tentang Ketenagakerjaan, menurut Majelis Hakim sudah tepat dan benarsehingga patut dikabulkan;e Bahwa mengenai uang penggantian Perumahan dan kesehatan sebesar 15% dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, menurutMajelis Hakim sudah tepat dan benar sehingga patut dikabulkan;e Bahwa mengenai penggantian hak cuti menurut hemat Majelis Hakim sudahtepat dan benar perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagaiakibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengandengan perhitungan sebagai berikut: Uang Pesangon 1 x 9 x Rp.5.671.190, Rp.51.040.710, Penghargaan Masa Kerja 1 x 8 x Rp.5.671.190, Rp.45.369.520,Penggantian Perumkes15% x Rp.96.410.230., Rp.14.461.534, Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp.5.671.190, Rp. 2.722.171, Upah proses 4 bulan x Rp.5.671.190, Rp.22.684.760,Jumlah Rp 136.278.695,(seratus tiga puluh enam juta dua

Jumlah uang yang sudah masuk kepada TERGUGAT jyaitu Rp1.497.250.100, (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh jutadua ratus lima puluh ribu seratus rupiah.Bahwa sungguh sangat ironis sekali berdasarkan perhitungan secarasepihak oleh Pihak TERGUGAT, TERGUGAT tetap mendalilkan HutangPENGGUGAT dan PENGGUGAT II terhitung Juli 2016 Sampai denganJuni 2017 (11 Bulan) adalah masih sebesar Rp. 2.064.000.000, (duamilyard enam puluh empat juta rupiah) bahkan meningkat menjadiRp.5.000.000.000, (lima milyard

mencedrai nilainilai keadilan dansecara nyata sah meyakinkan TERGUGAT telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige Daad),Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan TERGUGAT masihmendalilkan uang yang sudah dibayarkan oleh PENGGUGAT danPENGGUGAT Il, kepada TERGUGAT yaitu sebesar Rp 1.497.250.100,(satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus limapuluh ribu seratus rupiah) tetap dihitung bunga tanpa ada sedikitpununtuk mengurangi pokok hutang, sehingga perbuatan TERGUGATmembuat perhitungan

Reni (untuk alasan penagihan) dan faktanyatidak pernah dikembalikan lagi kepada Terqugat sebagaimana buktisurat tanda terima tanggal 23 Agustus 2017 adalah termasukkualifikasi perbuataan yang dapat dikenakan upaya hukum yang akandipertimbangkan Tergugat nantinya sembari melihat perkembanganperkara perdata ini.(19) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas perhitungan kerugian yang dibuatoleh Para Penggugat dalam posita point 22 s/d Point 26 mohon agar dapatdikesampingkan, didasarkan pertimbangan sebagai

kerugian ini.Mohon majelis hakim meneliti perhitungan kerugian materiil yangdiajukan dalam posita point 22 (a) dikutip :Adalah kerugian yang diderita oleh Para Penggugat ........... karenabeban hutang bunga berbunga................... dst.

Jika melihat kualifikasi perhitungan sesuai dalil posita point 22 (a) jo.Petitum point 6 Para Penggugat melakukan perhitungan kerugian yangkeliru.Karena karena dalil Rp. 1.497.250.100, seharusnya adalah bagiandari Prestasi dari kesepakatan (menurut dalil Para Penggugat)bukanlah kerugian ?

Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00 375.000.000,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama 0,00 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 0,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00b.6. Jumlah 0,00 0,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0,00 0,00e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 0,00 375.000.000,003. Kelebinan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0,00 0,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ... 0,00 0,00c. Jumlah 0,00 0,004. PPN yang kurang dibayar 0,00 375.000.000,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 180.000.000,006.

Raya NikiNiki RT 016RW 008, Supul, Amanuban Barat, Timor Tengah Selatan, Nusa TenggaraTimur, sehingga perhitungan pajaknya menjadi:Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Sendiri ............. eee Rp0,00Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Sendiri ............:::ee Rp0,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ............

:::ccceeeeeeeeeeeetneeeeees Rp0,00Jumlah perhitungan PPN kurang bayab ..........0:::eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesteeeeeeeees Rp0,00Kompensasi kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaRp0,00Pajak berikutnya..............:0ccccecec ec ee eee ec ee ee eee eee eeeeeeeteeeeaeeeeeeneaeesPPN yang Kurang diDyal ..........cceeeeeeeeeeeeee eee eeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeenaaeeeene Rp0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.68951/PP

Raya NikiNiki RT 016 RW 008,Supul, Amanuban Barat, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur,sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagaimana tersebutdi atas (pada halaman 2), adalah tidak benar dan nyatanyatabertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Halaman 27 dari 30 halaman.

Bahkan Penggugat langsung saja menuntut pembayaran gantirugi sebesar Rp. 962.400.000, (Sembilan ratus enam puluh dua jutaempat ratus ribu rupiah) dari Tergugat berdasarkan perhitungan sepihakdari Penggugat sendiri.

Sembilanratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Tergugat yangdidalilkan Penggugat sebagai total biaya pekerjaan pendahuluan di lokasikerja yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk pekerjaan penggalianHalaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTKgoronggorong, pembuatan jalan akses lokasi bibitan, dan perbaikan jalankampung (penghubung jalan aspal menuju jalan akses lokasi bibitan).Penggugat selanjutnya malahan menegaskan bahwa total biaya tersebut,yang berdasarkan perhitungan

Klaim ini membuktikan itidak tidak baikdari Penggugat yang malahan mengklaim pembayaran ganti rugi,berdasarkan perhitungan sepihak dari Penggugat sendiri, atas pekerjaanpendahuluan yang tidak diatur dalam Perjanjian Pemborongan, danbahkan secara sepihak tanpa didahului dengan hasil pengecekanlapangan bersamaSelanjutnya Tergugat beritikad baik dengan mengadakan pertemuanpertemuan dengan kuasa Tergugat pada tanggal 11 Februari 2015 dan 13Februari 2015 guna upaya penyelesaian permasalahan terbaik.Berdasarkan

Untuk itu antaraPenggugat dan Tergugat sepakat Tergugat kembali beritikad baikmenawarkan Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan untuk Tergugat,Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK11.12.13.akan tetapi Penggugat tetap mengklaim penggantian biaya operasionalyang telah dikeluarkan oleh Penggugat berdasarkan perhitungan sepihakdari Penggugat sendiriTergugat kembali beritikad baik mengundang Penggugat untuk melakukanpengecekan bersama di lokasi kerja pada tanggal 6 Maret 2015 akantetapi

tersebut bukanlah perhitungan kerugian melainkanHalaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PTK14.15.16.perhitungan biayabiaya operasional yang seolaholah telah dikeluarkanoleh Penggugat selama pelaksanaan pekerjaan pendahuluansebagaimana diuraikan oleh Penggugat sendiri dalam posita SuratGugatannya.

KENCANA KARYA MANDIRI terdapat kerugian negaradengan perhitungan sebagai berikut : NOURAIAN PENYIMPANGAN JUMLAH (RP) Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut Mangin Kabupaten Kapuas Huku tahun 2004 Pekerjaan goronggorong fiktif 9.664.477,28 Pemasangan batu kepala goronggorong fiktif 2.040. 132,58 Hal. 11 dari 58 hal. Put.

,pada saat pelaksanaan audit investigatif dalam menghitung kerugiankeuangan Negara tidaklah mengadakan perhitungan sebagaimanamestinya, berdasarkan akan temuan lapangan atau pemeriksaan fisiksesual dengan temuan lapangan pada tanggal 89 November 2008,tetapi saksi ahli hanya menyalin terhadap perhitungan anggaran yangdibuat oleh pihak Kepolisian (mohon dilihat hasil audit investigatif BPKPyang diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum yang tertuang dalamdakwaan primair dan Jaksa Penuntut Umum halaman 16

(Ahli Hukum Pidana) yangdimintakan oleh Pemohon PK akan Pendapat Hukumnya menyatakan :BPKP harus melakukan audit sendiri baik berupa pemeriksaan fisikpekerjaan, maupun perhitungan biaya dan bestek. Penyidik cukupmemberikan informasi, di mana letak pekerjaan itu, berapa besar biayayang ditenderkan dan besteknya. BPKP harus melakukan pemeriksaansendiri dan perhitungan sendiri.

Jadi, perhitungan BPKP menyangkutkerugian Negara tidak relevan. Negara lain seperti Malaysia, Thailanddil, dalam menuntut orang berdasarkan kerugian Negara semata sudahtidak ada (sudah tidak diberlakukan lagi).

(mohon dilihat perhitungan awal surat Perjanjian Kontrak Kepala DinasKimpnaswil Kabupaten Kapuas Hulu dengan Direktur PT.

Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan TNomor: P08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen padPengawasan dan Pelayanan Soekarno Hatta;bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2)undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan NotPMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan

Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan ydiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: Nilai pabean untuk perhittmasuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tSeptember 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:Pasal 7(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai

Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang obterukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP543/WBCtanggal 22 Juni 2012 diketahui alasan yang digunakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Soekebahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean memakai kriterbutir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tenPabean untuk perhitungan

Bea Masuk tersebut, yaituPejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dcuntuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Tahun 2006;bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal O1 S2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan

Nomor 798 kK/Padt.SusPHI/201610.Rp1.906.650,00 (satu juta Sembilan ratus enam ribu enam ratus lima puluhrupiah) maka adalah wajar menurut hukum perhitungan hakhak pesangondan hak lainnya dari Penggugat berdasarkan UMP 2016, karena pemutusanhubungan kerja dianggap tidak sah sebelum memperoleh izin ataumemperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Hubungan Industrialyang memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa atas tindakan Tergugat yang bertentangan dengan hukum, makaPenggugat mengalami kerugian Rp45.558.192,00

(empat puluh lima jutalima ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah),dengan perincian sebagai berikut: NoKeterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 1.906.650 2 Uang Pesangon 9 X 2 X 1.906.650 34.319.700Uang3 2 X 1 X 1.906.650 3.813.300PenghargaanUang Pengantian4 15% X 34.891.695 6.510.000HakPenggantian Uang5 1.906.650 : 25 X 12 915.192CutiTotal 45.558.192 Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menjalankan kewajiban sebelumperkara pemutusan hubungan kerja memiliki

Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 1.906.650 2 Uang Pesangon 9 X 2 X 1.906.650 34.319.700Uang3 2 X 1 X 1.906.650 3.813.300PenghargaanUang Pengantian4 15% X 34.891.695 6.510.000HakPenggantian Uang5 1.906.650 : 25 X 12 915.192CutiTotal 45.558.192 Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat setiap bulannyasampai dengan perkara ini mendapatkan keputusan hukum tetap;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugatsebagaimana termuat dalam berita acara sita

syaratsyarat yang ditentukan secara tegasdalam penjelasan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003; Bahwa Ternyata yang dikenakan kepada Penggugat/Pemohon Kasasiadalah surat peringatan bukan surat sesuai dengan maksud penjelasanPasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003; Bahwa terhadap fakta hukum demikian dan sesuai praktek peradilan adilmenyatakan PHK dengan satu kali uang pesangon, UPMK (UangPenghargaan Masa Kerja) dah UPH (Uang Penggantian Hak) dengan tanpaupah proses yang besarnya sesuai perhitungan

Pasal 9Ayat (1) huruf b. jo Pasal 9 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993,dan oleh karena kesepakatan upah pokok antara Tergugat dengan PihakPenggugat I batal demi hukum, akibat Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal91 Ayat 1 dan 2 UU.RI No. 13 Tahun 2003, maka dasar dalam perhitungan UpahPokok terakhir dalam menentukan premi jaminan hari tua sebesar 3,70% dariketentuan UMP Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku;Bahwa bulan Januari 2012 Tergugat menugaskan Penggugat II untuk melakukanpencapaian

dengan adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial yang berkekuatan hukum tetap;16 Bahwa oleh karena kesepakatan upah pokok terakhir antara tergugat denganPenggugat II lebih rendah dari ketentuan UMP Provinsi Sulawesi selatan yangberlaku maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 Ayat (2) UU.RI No. 13 Tahun2003, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayarupah sesuai ketentuan UMP Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku sehinggadasar upah pokok terakhir dalam perhitungan

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhirsejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat Isebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) dan uang Penggantian hakHal. 5 dari 17 hal.Put.Nomor 894 K/Pdt.Sus/2012sesuai Pasal 156 Ayat (4) UU.RI No. 13 Tahun 2003 maupun upah berjalanyang belum dibayar kepada Penggugat I sejak September 2011 s/d Juli 2012dengan perincian perhitungan

dari upah Rp1.200.000,00 =Rp 44.400,00;e Bulan Maret 2012 hak3,70% dari upah Rp1.200.000,00 =Rp 44.400,00;e Bulan April 2012 hak3,70% dari upah Rp1.200.000,00 =Rp 44,400.00:Jumlah Total = Rp177.600,007 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat IIsebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan uang Penggantian haksesuai pasal 156 ayat (4) UU.RI No. 13 Tahun 2003 maupun upah berjalanyang belum dibayar kepada Penggugat I sejak September 2011 s/d Juli2012 dengan perincian perhitungan

Autonusa Binindo Citra Rp 17.901.500,00Total Rp4.262.374.000,00Perhitungan Pajak Menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka perhitungan pajak yangbenar menurut Pemohon Banding dan sesuai dengan hasil pembahasan akhiryang telah Pemohon Banding setujui seharusnya adalah sebagai berikut:1. Penghasilan Netto menurut SPT Rp 970.758.696,002. Koreksi Pemeriksa yang Pemohon Banding setujui Rp 196.946.639,003. Penghasilan Kena Pajak Rp 1.167.705.335,004.

Mangga Dua Raya Blok BI/E1, HarcoMangga Dua, Jakarta 10730, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2010 menjadi sebagai berikut: Penghasilan Netto ................0 cc ceeeeeccceceeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeaeeees Rp 1.167.705.335,00Penghasilan Kena Pajak .................cccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeees Rp 1.167.705.335,00Pajak Penghasilan terutang ..................cccccceeeeseeeeeeeeeeeeeeeees Rp 291.927.500,00Kredit Pajak........ cece eccccecceesseeeeesseeeesseecessaeecenseeessteeeenses

tidak tepat sertaHalaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 351/B/PK/PJK/2017menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan (contra legem), khususnya peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;1.Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketapeninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo, antaralain berbunyi sebagai berikut:Halaman 2425:Bahwa di dalam persidangan, Majelis telah meminta para pihak untukmelakukan rekonstruksi perhitungan

Jumlah ini telah sesuai dengan penerimaanpiutang yang menjadi dasar perhitungan Pemohon PeninjauanKembali dalam pengujian Arus Piutang;b) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan buktibuktiterkait dokumen/bukti yang menjadi dasar transaksi atas jumlah yangdisengketakan sebagaimana diuraikan di atas;c) Bahwa buktibukti berupa Bukti Memorial, Faktur, kwitansi, dan lainlain tidak dapat ditrasir kepada nilai sengketa;d) Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas Pemohon PeninjauanKembali berpendapat

Mangga Dua Raya Blok BI/EI, HarcoMangga Dua, Jakarta 10730, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2010 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Februari 2013;e Pengajuan banding ini diajukan secara tertulis dengan menggunakan"Bahasa Indonesia" dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang diperusahaan;e Surat banding dilampiri dengan copy SKPKB PPN Nomor00179/207/08/431/11 maupun copy Keputusan Terbanding Nomor KEP117/WPJ.22/BD.06/2013;e Surat banding dilampiri juga dengan copy SSP yang menyatakan bahwahutang pajak telah terlunaskan minimal 50% sebelum surat bandingdiajukan;e Pengajuan banding mencantumkan pajak yang seharusnya terutangmenurut perhitungan

Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015Bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan Stamping Tools yangmerupakan penjualan jasa maklon, dimana bahan baku utama milikcustomer, sisa bahan baku yang ada diambil kembali oleh customer,Bahwa jelas dilihat dari kondisi operasional Pemohon Banding, tidakdimungkinkan perusahaan dapat melakukan penjualan scrap sedemikianbesar sebagaimana yang diperkirakan Pemeriksa Pajak;Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, berikut perhitungan PajakPertambahan Nilai terutang menurut

Mekar Armada Jaya, NPWP : 01.107.593.4431.001, alamat : Jalan Diponegoro KM. 38, Nomor 107, Jati Mulya, TambunSelatan, Bekasi, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 0a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 8.882.223.764a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut 0PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5.

JKP dari Luar DaerahPabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ KegiatanMembangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap YangMenurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :d.1 Impord.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabeand.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeand.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPNd.5 Kegiatan Membangun Sendirid.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan SemulaTidak Untuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)Perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan)c. Jumlah (a+b)PPN yang kurang bayar (2.e + 3.c) 8.882.223.764oOo Oo oO Oo888.222.3760903.001.0600021.670.616924.671.6760924.671.676(36.449.300)79.363.028079.363.02842.913.728Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015 5 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 42.913.728c.

berharga atau barangbarangnegara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.(3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yangberada dalam pengurusannya.Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleholeh pihak yang menagih ;Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran PendapatanBelanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran PendapatanBelanja Daerah menyebutkan Setiap orang yang diberi kewenanganmenandatangani dan atau

Potongan PPN : Rp. 3.498.136,36Nilai pekerjaan dikurangi PPN : Rp.34.981.363,64(tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratusenam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen )Sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh SYARIFUDDIN, SE., Auditor BPKP Perwakilan Propinsi SulawesiSelatan yang tertuang dalam BAP Ahli, tanggal 05 Mei 2009 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo.

AnggaranPendapatan Belanja Daerah yang berbunyi Setiap pengeluaran kasharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih ;Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran PendapatanBelanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran PendapatanBelanja Daerah menyebutkan Setiap orang yang diberi kewenanganmenandatangani dan atau mengesahkan

Potongan PPN : Rp. 3.498.136,36Nilai pekerjaan dikurangi PPN : Rp.34.981.363,64(tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratusenam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen )Sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh SYARIFUDDIN, SE., Auditor BPKP Perwakilan Propinsi SulawesiSelatan yang tertuang dalam BAP Ahli, tanggal 05 Mei 2009 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal3 jo.

RSUP; yang dilakukan oleh armada kapal PT XXX, sedangkan biaya dimaksud adalah pengeluarandari kas PT XXX untuk biaya operasional kapal, untuk ini menurut Pemohon Banding tidakbisa dijadikan harga sebagai koreksi penjualan ekspor, melainkan sebagai tambahan hargalpokok; Menurut Majelis bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen ekspor, bukubesar penjualan dan perhitungan harga pokok pembelian minyak kelapa Pulau Sambu KualaEnok (PSK) diperoleh koreksi penyerahan ekspor

STI 478.512.280,00 131.698.728,00 346.813.552,00Penyerahan air bersih 653.622.785,00 747.864.704,00 (94.241.919,00)Penyerahan divisi BUM 0,00 0,00 0,00Pendapatan logistik 414.523.131,00 0,00 414.523.131,001.546.658.196, 879.563.432,00 667.094.764,0000Perbedaan dalam SPT Masa PPN (14.237.946,00) 0,00 (14.237.946,00)antara Jumlah 1.759.098 .352,00 0 1.019.809.154,0 739.289.198,00 bahwa Pemohon Banding menyetujui sebagian koreksi Terbanding untuk Masa Pajak Januarisampai dengan Agustus 2008 dengan perhitungan

dapat dikreditkan Masa Januari sampai Juli 2008 sebesar :Pemeriksa Terbanding(Rp) (Rp)Pajak Masukan 2.090.078.229,00 1.695.007.844,00Menurut bahwa menurut Terbanding koreksi atas Pajak Masukan disebabkan karena adanya PajakMajelis Pertambahan Nilai Masukan yang berhubungan dengan kegiatan membangun sendiri;bahwa kesalahan penjumlahan terjadi pada perhitungan Pemeriksa untuk Masa Pajak Januari2008, sehingga atas kesalahan penjumlahan ini dilakukan pembetulan oleh Terbanding,dengan selisih sebesar

Jumlah Seluruh Penyerahan 02 Perhitungan PPN Kurang Bayar 13.698.748.570,00a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi : 19.710.216.680,0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,0ic. Diperhitungkan : SKPPKP 19.710.216.680,0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0le.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (6.011.468.110,003 Kelebihan Pajak yang sudah : 7.100.281.072,00 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya4) PPN yang kurang dibayar 1.088.812.962,005 Sanksi administrasi : 1.088.812.962,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 2.177.625.924,00

UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 oleh Tim tenagaAhli indpenden dari Fakultas Tehnik Universitas Tadulako yangHalaman 7 dari 66 HalamanPutusan No.01/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.Palumenyimpulkan bahwa volume fisik pekerjaan terlaksana hanya sebesar84,077% masih terdapat kekurang volume sebesar 15,923% sehingga saksiHartono Taula telah menerima kelebihan pembayaran sebesar 15,923%atau sejumlah Rp. 279.587.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta limaratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perhitungan

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah atas penyimpangan pembangunan gedung wanitaPropinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp.279.587.000, (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluhtujun ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKPPerwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR590/PW19/5/2012 tanggal 2Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atasPenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengahtahun

JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. selakuPelaksana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap Ilsehingga terdapat kelebihan pembayaran dalam proyek tersebut sebesar17,424% atau senilai Rp. 654.968.000, (enam ratus lima puluh empat jutasembilan ratus enam puluh delapan rupiah), dengan perhitungan sebagai SPIKES eee =aeem eee e reece ne eee eeeee eee en eee ence eeePEKERJAAN PEKERJAANTERBAYAR TERLAKSANA SEESidURAIAN PEKERJAANVOLUME HARGA VOLUME HARGA VOLUME HARGA(m?) ( Rp. ) (m?) ( Rp. ) (m?)

1,00Ls 3.103.807,50 1,00Ls 3.103.807,50250.615.323,27SELISIH KURANG 654.966.403,05DIBULATKAN 654.968.000,00 disamping itu tim tenaga Ahli indpenden dari Fakultas Tehnik UniversitasTadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Kolomdiperoleh kesimpulan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutubeton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K275 (Kekuatan tekanbeton karakteristik, fck = 275 kg/cm).Halaman 15 dari66 HalamanPutusan No.01/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.Palu Bahwa berdasarkan perhitungan

Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah atas penyimpangan pembangunan gedung wanitaPropinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp.654.968.000, (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enampuluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat KepalaBPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR591/PW19/5/2012 tanggal2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atasPenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengahtahun anggaran 2009. + 22222