Rembang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dari sejak kecil, dimana yang saksitahu nama Pemohon adalah SUPARI sehingga seharihari pun Pemohondipanggil SUPARI;Bahwa ayah Pemohon bernama SAKEH, sedangkan ibu Pemohon saksitidak tahu namanya karena ibu Pemohon sudah lama meninggal dunia;Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang lakilaki bernamaASHARI;Bahwa benar sewaktu menikah, sesuai dengan kebiasaan di Desa, orangyang menikah diberi nama baru oleh orang tuanya sesuai petunjuk orangpintar menurut perhitungan

sejak kecil, dimana yang saksitahu nama Pemohon adalah SUPARI sehingga seharihari pun Pemohondipanggil SUPARI;Bahwa ayah Pemohon bernama SAKEH, sedangkan ibu Pemohonbernama SUKARSIH;Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang lakilaki bernamaASHARI;Bahwa suami Pemohon ASHARI sekarang sudah meninggal dunia;Halaman 5 dari 10 Penetapan No.62/Pdt.P/2017/PN Rbg Bahwa sewaktu menikah, sesuai dengan kebiasaan di Desa, orang yangmenikah diberi nama baru oleh orang tuanya sesuai petunjuk orang pintarmenurut perhitungan

benar Pemohon adalah anak dari Bapak bernama SAKEH ALSAKEK dan Ibu bernama SUKARSIH (vide bukti P4 Kartu Keluarga); Bahwa benar dari sejak lahir oleh orang tuanya Pemohon diberi namaSUPARI sehingga seharihari pun Pemohon dipanggil SUPARI; Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang lakilaki bernamaASHARI (vide bukti P3 Duplikat Akta Nikah); Bahwa benar sewaktu menikah, sesuai dengan kebiasaan di Desa, orangyang menikah diberi nama baru oleh orang tuanya sesuai petunjuk orangpintar menurut perhitungan

tanpa alasan yang jelas dan puncaknya terjadi pada bulan Januari2017 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidakberhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak salingmemperdulikan satu sama lain dengan demikian Penggugat tidak mampu lagimempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, yang menjadipokok permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah Penggugat dan Tergugatsering bertengkar karena Tergugat sangat perhitungan

;Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai gugatanPenggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa dalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat perhitungan dalam haluang belanja, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulanJanuari 2017 sampai sekarang dengan tanpa saling menghiraukan meskipun pihakkeluarga telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil, oleh karena ituketerangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

No.0151/Pdt.G/2017/PA.Wtp Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarankarena Tergugat perhitungan dalam hal uang belanja; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulanJanuari 2017 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan; Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat denganTergugat tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Nomor 408 K/Pdt.SusPHI/2021Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dengan dasar perhitungan rincian upah perhitungan masingmasing ParaPenggugat sebagai berikut: Penggugat dengan masa kerja 3 tahun 1 bulan:Upah yang belum dibayarkan (bulan Januari Maret 2019)Rp108.001.660,00;Uang Pesangon 2 x 4 x Rp56.897.398,00 = Rp455.179.184,00;Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rpd6.897.398,00=Rp113.794.796,00;Uang Penggantian Hak 15% x Rp568.973.980,00 = Rp85.346.097,00Jumlah = Rp762.321.737,00

Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses PenyelesaianPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada masingmasing ParaPenggugat secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagaiberikut:Halaman 4 dari 10 hal. Put.

Peredaran usaha menurut Majelis Rp 10.546.733.131,00bahwa sehingga koreksi Terbanding Atas Peredaran Usaha yang masih tetapdipertahankan adalah sebesar Rp9.370.180.234,00 dan yang tidakdipertahankan adalah sebesar Rp3.629.043.170,00 dengan penghitungansebagai berikut:Menurut Terbanding:Menurut PemohonMenurut MajelisMenurut Terbanding:Menurut PemohonPeredaran Usaha menurut Pemohon Banding Rp 1.176.552.897,00Peredaran Usaha menurut Majelis Rp 10.546.733.131Koreksi yang dipertahankan menurut perhitungan

adalahsebagai berikut:Peredaran usaha menurut Majelis Rp 10.546.733.131,00Norma penghitungan KLU 94000 30 %Penghasilan Netto Rp. 3.164.019.939,00bahwa sehingga koreksi Terbanding atas Penghasilan Netto yang masih tetapdipertahankan adalah sebesar Rp2.994.865.344,00 dan yang tidakdipertahankan adalah sebesar Rp1.088.712.952,00 dengan penghitungansebagai berikut:Penghasilan Netto Menurut Pemohon Banding Rp 169.154.595,00Penghasilan Netto menurut Majelis Rp3.164.019.939.00Koreksi yg dipertahankan mnrt perhitungan

Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danyang berkaitan dengan perkara ini.Memutuskan: Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1053/WPJ.04/2012tanggal 24 Juli 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2003 Nomor00099/205/03/014/11 tanggal 12 Mei 2011, dengan perhitungan jumlah PajakPenghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2003

Perdagangan Propinsi Kepulauan BangkaBelitung (yang diberkas tersendiri), mempersiapkanpenggunaan anggaran perjalanan dinas dengan cara,diawali adanya dasar untuk pengeluaran anggaranperjalanan dinas, misalnya ada Surat undangan /panggilan atau usul konsultasi dari Dinas, lalu dilihatjumlah anggaran yang tersedia dan keperluannya sampaiakhir tahun, jika dana tersedia, maka segeramempersiapkan kelengkapan administrasi pencairan uangnyaberupa SPT (Surat Perintah Tugas), kwitansi, (PPPD)Perincian Perhitungan

SALIM HOLIAN, makaPemerintah atau Negara mengalami kerugian yang besarnyasesual dengan hasil perhitungan jumlah kwitansipencairan uang perjalanan dinas, yang faktanya tidakdilaksanakan perjalanan dinasnya adalah sebesarRp.68.521.000, (enam puluh delapan juta lima ratus duapulh satu ribu rupiah).siaiaiatatiatiaiataite Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Jo pasal 18 undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah

keterangan Terbanding dan PemohonBanding, serta pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapatbahwa penghitungan Obyek PPN Masa Maret 2006 yang dilakukan oleh Terbandingdidasarkan atas SPT PPN Masa April 2006 yang disampaikan oleh PemohonBanding;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas datayang terdapat dalam berkas banding dan buktibukti yang diajukan serta penjelasandari Pemohon Banding dan Terbanding diketahui bahwa Pemohon Banding tidakdapat menerima perhitungan

Pajak nomor : KEP660/WPUJ.14/BD.06/2010 tanggal 10Desember 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakApril 2006 Nomor : 00117/507/06/722/09 tanggal 22 Desember 2009 atas nama :XXX, NPWP : YYY, sehingga penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai adalah sebagai berikut :DPP Pajak Pertambahan Nilai Rp. 0,00Pajak Keluaran Rp. 0,00Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Rp. 486.048.818.00Jumlah perhitungan

4.187.569.727,00Menurut TerbandingBahwa pada saat pemeriksaan, Terbanding melakukan koreksi DPP PPN sebesarRp 3.620.465.027,00 dengan alasan bahwa Pemohon Banding menerapkanharga yang berbeda untuk barang yang sama dalam penjualannya yang dilakukankepada PT Krama Yudha Tiga Berlian dan PT Mitsubishi Krama Yudha, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Terbanding melakukan koreksiatas harga jual yang menyebabkan terjadinya koreksi DPP PPN;Bahwa pada saat proses keberatan Terbanding melakukan perhitungan

Atas transaksi ini Terbanding menetapkan harga secara sepihak tanpamelakukan konfirmasi kepada lawan transaksi Pemohon Banding;Perhitungan Pajak menurut Pemohon BandingBahwa dengan demikian, sesuai dengan penjelasan pemohon banding diatas,maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut :Halaman 4 dari 24 halaman.

Ndibanding PT B adalah sebesar 12%.Dengan demikian perhitungan harga wajar penjualan barang x kepadaPT. N adalah sebagai berikut : diskon wajar bagi PT. N adalah : 25% + 12% = 37% harga wajar penyerahan barang kepada PT.

Harga ini dipakai sebagai dasar perhitungan penghasilandan/atau pengenaan pajak. Kalau PT. A adalah Pengusaha Kena PajakHalaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor 745/B/PK/PJK/2012(PKP), ia harus menyetor kekurangan PPNnya (dan PPn BM kalauterutang).Atas kekurangan tersebut dapat diterbitkan SKP dan PT. A tidak bolehmenerbitkan faktur pajak atas kekurangan tersebut, sehingga tidakmerupakan kredit pajak bagi PT.B.

harga jual kepada PT KTB (Divisi OEM PT KTBdan Divisi Spareparts PT KTB) maupun PT MKM (Divisi OEM PT MKM)yaitu sebesar harga jual barang tertinggi antara kepada Divisi OEM PTKTB, Divisi Sparepart PT KTB dan Divisi OEM PT MKM Divisi OEM PTKTB dan Divisi OEM PT MKM, sehingga diperoleh nilai koreksi atasDasar Pengenaan Pajak sebesar Rp4.187.569.727,00 telah sesuaidengan tata cara perhitungan untuk transaksi dengan pihak yangmempunyai hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam KEP01/PJ.7/1993 juncto

Pajak Pertambahan Nilai ( PPn ) yang di laporkan dan dibayarkan per April2018 dari Pertamina sebagai Hak PENGGUGAT, sebesar 166.271.465,(seratuSs enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratusenam puluh lima rupiah);Dan atau jumlah lainnya, sesuai dengan hasil Audit Eksternal tersebutnantinya;Perhitungan tersebut diatas sesuai data dan catatan yang dimiliki olehPENGGUGAT, jumlah tersebut akan bertambah, setelah TERGUGATbersedia untuk melakukan Audit secara eksternal;Oleh karenanya

adalah beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk memintaTERGUGAT melakukan Audit eksernal melalui Akuntan Publik tersumpah,sehingga akan diperoleh perhitungan keuangan yang up to date dan bisadipertanggungjawabkan;8.

Fotocopy sesuai asli (dari Print Out), email Penggugat kepada Tergugat tanggal16 April 2018, dengan lampiran .perhitungan versi PT Bumi Baureksa Pratama,yang selanjutnya diberi tanda P 4;Fotocopy dari Print Out komunikasi melalui Whatsapp antara penggugat danTergugat dalam kurun waktu 10 Januari 2018 sampai dengan 19 Januari 2018;yang selanjutnya diberi tanda P 5;Fotocopy dari Print Out Rekening Koran dari Bank OCBC NISP milik/ atas namaPT.

GLOBAL MANDIRA SEMESTA (Tergugat),untuk mencocokan perhitungan dengan PT.

operasional, danprofit yang akan dibayar;Bahwa data yang dimaksud adalah data dari pihak Penggugat danTergugat;Bahwa dalam pertemuan dan pembicaraan antara Penggugat dan Tergugattersebut berdasarkan catatan Saksi menyampaikan bahwa totalpenerimaan dari kerjasama dengan PT Pertamina adalah sejumlahRp.36.949.214.549, dan sepengetahuan Saksi dari nilai penerimaantersebut perhitungan hak untuk Penggugat ( PT.

PajakPratama Kupang, yang diikuti dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak KurangBayar, bahwa atas penyerahan Mangan yang dilakukan oleh Pemohon Bandingterhutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp937.728.000,00 dan Jumlahkurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasiadalah Rp0,00 (Nol Rupiah) atau "NIHIL", sehingga berdasarkan Pasal 36Undang undang Nomor 14 Tahun 2002 Pemohon Banding harus melakukanpembayaran pajak terhutang sebesar 50% dari Rp0,00 adalah sebesar Rp0,00untuk itu perhitungan

Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00 633.600.000,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama 0,00 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 0,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00b.6. Jumlah 0,00 0,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0,00 0,00e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 0,00 633.600.000,003. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0,00 0,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ... 0,00 0,00c. Jumlah 0,00 0,004. PPN yang kurang dibayar 0,00 633.600.000,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 304.128.000,006.

berikut:MENGADILIMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1289/WPUJ.31/2014 tanggal 31 Desember2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00060/207/11/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atas nama: PT Soe MakmurResources, NPWP 21.050.669.7922.001, Alamat: Jalan Raya NikiNiki RT 016RW 008, Supul, Amanuban Barat, Timor Tengah Selatan, Nusa TenggaraTimur, sehingga perhitungan

pajaknya menjadi:Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp0,00Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp0,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp0,00Jumlah perhitungan PPN kurang bayar Rp0,00Kompensasi kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajakvetlearnye woe, P Rp0.00PPN yang kurang dibayar Rp0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put

Putusan Nomor 62 P/HUM/2017Contoh dari ayat ini adalah :Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja/ouruhadalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan besarnya jaminanpensiun menurut program pension adalah Rp6.000.000,00 (enam jutaRupiah) serta dalam pengaturan program pensiun tersebut telahditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam puluhperseratus) dan oleh pekerja/ouruh 40% (empat puluh perseratus),maka :Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusahaadalah

Direksi BRI Nomor 883 (Pasal 4) yangdirumuskan sebagai Uang Pesangon adalah sebagai berikut:= 2 (dua) kali Uang Pesangon (UP) (yang merujuk pada ketentuanpasal 156 ayat (2) UndangUndang Ketenagakerjaan) + 1 (satu)kali Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) (yang merujuk padaketentuan pasal 156 ayat (3) UndangUndang Ketenagakerjaan) +1 (satu) kali Uang Penggantian Hak (UPH) (yang merujuk padaketentuan pasal 156 ayat (4) UndangUndang Ketenagakerjaan);= ((2 UP) + UPMK + UPH);Dengan mengacu pada rumus perhitungan

SK Direksi BRI Nomor 883tersebut, apabila terdapat kondisi dimana perhitungan Uang Pensiunyang diterima oleh Pekerja BRI (yang mencapai usia pensiun normal)Halaman 16 dari 25 halaman.

Putusan Nomor 62 P/HUM/2017lebih kecil (selisih kurang) dari Perhitungan (2 UP) + UPMK + UPH,maka BRI wajib membayarkan selisih kurang perhitungan tersebutkepada Pekerja BRI dimaksud;Namun apabila sebaliknya yakni besar Uang Pensiunan Pekerja BRIyang mencapai usia pensiun lebih besar (selisin lebih) dariPerhitungan (2 UP) + UPMK + UPH, maka BRI tidak akan memintaselsih lebih tersebut kepada Pekerja BRI;Berdasarkan halhal tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa apayang diperbandingan dengan Uang

Pensiun yang di terima Pekerjalebih besar dengan yang seharusnya di tentukan oleh Pasal 167 ayat(3) UndangUndang Ketenagakerjaan sehingga dengan demikianmaka akan meminimalisir adanya Selisin Kurang terhadapperhitungan Uang Pensiunan Pekerja BRI, dan justru akan lebihbanyak adanya Selisin Lebih terhadap perhitungan Uang PesiunanPekerja BRI, dengan demikian adanya SK Direksi BRI Nomor 883justru lebih menguntungkan perhitungan pesangon pihak Pekerja BRIyang mencapai usia pensiun normal;Sehingga menjadi

Nomor 2552 K/Pdt/201710)11)12)13)Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012 Penggugat mengirim surat kepadaTergugat Il sebagai pemberitahuan bahwa sisa hutang telah dilunasidengan perhitungan hutang pokok Rp80.500.000,00 dan total sisa hutangRp63.700.000,00 dimana dalam surat Penggugat menyatakan apabilaTergugat II mempunyai perhitungan yang berbeda agar disampaikan dalam7 hari (bukti P5):Bahwa pada hari berikutnya Penggugat menerima tilopun dari Tergugat yang intinya:(a) Menolak pelunasan sebesar Rp63.700.000,00

:Padahal dengan perhitungan pelunasan tanggal 6 Februari 2013 bungayang Para Penggugat bayarkan sebesar 1.42% per bulan sudah melebihiiklan Tergugat II (PT Prioritas Finance Centre) sebesar 0,33 % per bulan;Bahwa kurang lebin dua minggu dari tanggal pemberitahuan pelunasanterlerwati Penggugat membuat pengaduan ke Yayasan LembagaPerlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) beralamat JI.Pancoran Barat danditindak lanjuti dengan mengirim surat Nomor 80/PNG/YLKI/2013 Tanggal28 Februari ke Tergugat Il namun

hilangnya potensi penghasilan usaha sebesar Rp3.535.000,00 (tigajuta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan terhitung mulai bulanpelunasan Hutang yaitu bulan Februari 2013 sampai ditetapkannyaPutusan Perkara gugatan ini dan mengembalikan uang pelunasan sebesarRp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) denganmemperhitungkan pembayaran angsuran hutang per Maret 2013 sampaiditetapkan Putusan Perkara gugatan ini serta memperhitungkan angsuranhutang oleh Para Penggugat dengan perhitungan

Nomor 2552 K/Pdt/20174)bahwa setelah enam kali membayar angsuran pinjamannya sebesarRp3.401.000,00 perbulan, pada tanggal 5 Februari 2013 PemohonKasasi dahulu Pembanding mempercepat pelunasan Hutangnya (dariTenor 36 bulan) kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding I.sebesar Rp63.700.000,00 (perhitungan lihat bukti P5), Hutang Pokoksebesar Rp80.500.000,00 atas dasar Perjanjian Persetujuan danKepatuhan Refinancing tanggal 19 Juli 2012. bahwa atas pembayarantersebut Termohon Kasasi dahulu Terbanding

menyatakan jumlahpembayaran pelunasan dipercepat tersebut masih kurang, karenamenurut perhitungannya posisi Saldo Hutang Pemohon Kasasi II dahuluPembanding Il per 5 Februari 2013 masih sebesar Rp98.629.000,00sehingga masin ada kekurangan pembayaran pelunasan sebesarRp20.989.259,00 (linat catatan pada Bukti P8);bahwa karena adanya perbedaan perhitungan sisa Hutang Pokok yangmasih harus dibayar oleh Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding IIkepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding serta besaran HutangPokok

No. 613 K/PDT.SUS/201110.11.12.13."4.1.1 Fuel surcharge merupakan kompensasi dari kenaikan harga avtur(aviation turbin) yang dimasukkan ke dalam komponen tarif tiketpesawat penerbangan yang dibebankan kepada konsumen.1.1.2 Fuel surcharge bertujuan untuk menutup selisih biaya bahan bakaravitur maskapai penerbangan yang diakibatkan oleh kenaikanharga avtur yang digunakan dalam perhitungan tarif batas atassebagaimana dimaksud dalam KM No. 9 Tahun 2002.Fuel surcharge merupakan kelaziman pada industri

AU/1386/DAU.260/08 tertanggal 3 Maret 2008 tentang FormulasiPerhitungan Fuel Surcharge ("Surat No. 1386) (Bukti P8).Formula yang dijadikan acuan oleh Departemen Perhubungan dalammenghitung besaran fuel surcharge memperhitungkan komponenkomponen: (i) harga avtur setelah pajak (A); (ii) harga dasar avitur yangdipergunakan dalam perhitungan (B); dan (iii) ratarata konsumsi avturper kilometer (C).

Besar kecilnya ganti rugi ditetapkan olehKPPU berdasarkan pada kerugian senyatanya yang dialami penderita.Dalam hal ini KPPU akan menerapkan prinsipprinsip penetapan gantirugi sesuai dengan konteks hukum perdata dimana beban pembuktianberada pada pelaku usaha yang meminta ganti kerugian.Proses perhitungan ganti rugi dilakukan berdasar pihak yang menerimakompensasi ganti rugi.

Untuk melakukan perhitungan kompensasi gantirugi pada pelaku usaha maka pelaku usaha tersebut wajib membuktikanbesar kerugian senyatanya yang ia derita, lalu KPPU melakukanperhitungan mengenai kebenaran (validitas) perhitungan tersebutberdasar asas kesesuaian, keadilan dan kepatutan.

Perhitungan KerugianSenyatanya olehPelaku UsahaPelaku UsahaPelapor Vv y Perhitungan KerugianSenyatanya oleh Putusan/KPPU Penetapan KPPU 0 Bahwa, pada kenyataannya KPPU/Termohon Keberatan dalammenerapkan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Garuda/PemohonKeberatan telah tidak menerapkan Pedoman Pasal 47 tersebut di atas.Tidak adanya pihak yang mengajukan permohonan ganti rugi kepadaKPPU/Termohon Keberatan atas kerugian yang diakibatkan olehGaruda/Pemohon Keberatan seharusnya tidak diartikan bahwaKPPU

dengan alasan yang tidak jelas pada tanggal 14 Agustus 2006 sampaidengan saat ini Tergugat melarang Penggugat melakukan kewajibannya sebagai buruhTergugat, dengan melakukan tindakan skorsing kepada Penggugat;Bahwa selama Tergugat melakukan tindakan skorsing kepada Penggugat, Tergugattidak membayar upah yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat tidak membayar THRmenjelang hari raya keagamaan yang dianut Penggugat yang juga menjadi hakPenggugat;Hal. 1 dari 9 hal.Put.Nomor 097 K/Pdt.Sus/2011Bahwa dalam perhitungan

Penggugat besaran upah dan THR yang menjadi hakPenggugat adalah sebesar Rp 24.998.300,00 (dua puluh empat juta sembilan ratussembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:a Perhitungan upah yang menjadi hak Penggugat:e Upah tanggal 14 Agustus 2006 s/d 31 Desember 2006 = 4 xRp 528.000,00 + 18 x (Rp 528.000,00 :30) = Rp 2.428.800,00;e Upah tanggal 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 = 12 x Rp566.500,00 = Rp 6.798.000,00;e Upah tanggal 1 Januari 2008 s/d 31 Desember

2008 12 x Rp604.000,00 = Rp 7.248.000,00;e Upah tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 September 2009 = 9 x Rp 682.500,00= Rp 6.142.500,00 ;b Perhitungan THR yang menjadi hak Penggugat;THR tahun 2006 + THR tahun 2007 + THR tahun 2008 + THR tahun 2009 = Rp528.000,00 + Rp 566.500,00 + Rp 604.00,00 + Rp 682.500,00 = Rp2.381.000,00;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya penyelesaian terhadapperkara ini melalui Disnakertrans Kabupaten Probolinggo yang telah mendapatkan suratanjuran tertanggal 13 Oktober

Putusan Nomor 1679/B/PK/Pjk/2019tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor00025/207/12/019/15 tanggal 19 Mei 2015, sehingga perhitungan PPN MasaPajak Juli 2012: Menurut KepMenurut PemohonSelisih Ajukan Keterangan Keberatan DJP Banding Banding(a) (b) (ba)Dasar Pengenaan Pajak:a. Penyerahan yang terutang PPN:a.1. Ekspor 590.649.386,00 590.649.386,00 0,00a.2.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (295.020.062,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 314.069.717,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 314.069.717,004. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 19.049.655,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00 Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1679/B/PK/Pjk/2019 b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 19.049.655,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (295.020.062,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 314.069.717,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena 0,00pembetulan)c. Jumlah 314.069.717,004. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 19.049.655,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 19.049.655,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak Mei tahun 2009 yang lalu, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja sehariharidikarenakan Tergugat perhitungan, sehingga Penggugat bekerja sendiri untukmemenuhi kebutuhan seharihari.

034 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari KabupatenJember dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak masingmasing bernama: 1)ANAK I, perempuan, umur 19 tahun, 2) ANAK Il, lakilaki, umur 14 tahun, 3)ANAK III, lakilaki, umur 9 tahun;Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi dan penyebab percekcokan mereka itu karena Tergugat tidakbertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarangmemenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugat perhitungan

Kidul RT.001 RW. 034 Kelurahan SumbersariKecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dan sudah mempunyai 3 (tiga)orang anak masingmasing bernama: 1) ANAK I, perempuan, umur 19 tahun, 2)ANAK Il, lakilaki, umur 14 tahun, 3) ANAK III, lakilaki, umur 9 tahun; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,dan penyebab percekcokan itu karena Tergugat tidak bertanggung jawabsebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkahbelanja seharihari dikarenakan Tergugat perhitungan

Surya Madya Kav. 129 AF Kutanegara, Ciampel, Karawang,Jawa Barat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Februari 2014 adalah sebagai berikut: 1.

Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp (6.672.013.502,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 6.673.443.502,004. Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 1.430.000,005. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0,00 Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 1.430.000,006.

Adapun jumlah yang masih harus dibayar menurut Pemohon Bandingtanggal tentangPertambahan Nilaiadalah Rp0,00 (NIHIL) dengan perhitungan sebagai berikut: MenurutNo. Uraian Pemohon Banding(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 94.781.711a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 111.440.811.693a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 1.134.847.240a.5.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (15.385.530.637)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 15.385.530.637b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ......... (karena pembetulan) Cc. Jumlah (a + b) 15.385.530.637PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c.) 0 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPCc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUP@. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.

dan menyatakan tidak berlaku (a) Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01716/KEB/WPJ.07/2017, tanggal6 November, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2014 Nomor 00260/207/14/055/16, tanggal 7 September2016, dan (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor00254/207/14/055/16, tanggal 7 September 2016, dengan segalaakibat hukumnya;Menetapkan bahwa perhitungan

Putusan Nomor 1213/B/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut :Bahwa berdasarkan penjelasan dari surat permohonan bandingPemohon Banding diatas maka perhitungan PPnBM tahun 2007 menurutPemohon Banding adalah sebagai berikut : Menurut Permohonan Selisih YangKeterangan Keputusan Banding DiajukanKeberatan dari PT PBR BandingDJP(a) (h) (c)=(ab)Dasar Pengenaan Pajak : 44,886,229 238 44,886,229 238PPnBM Terhutang (20%

Menetapkan bahwa kewajiban pajak yang masih harus dibayarterkait PPnBM Tahun Pajak 2007 menurut Pemohon PeninjauanKembali, semula Pemohon Banding adalah Nihil denganperhitungan berikut :Tabel 10 Perhitungan PPnBM Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon BandingKETERANGAN JUMLAHdalam RupiahDPP PPnBM menurut Pemohon Peninjauan KembaliPPnBM terhutang Kredit Pajak PPnBM Kurang BayarSanksi Bunga Pasal 13 (2) KUPJumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar NIHIL5.

yang berarti tidak merupakan obyek PPnBM;Kedua, metode perhitungan yang menggunakan proporsi berdasarkanNPP, karena NPP dipergunakan untuk menentukan besaran bebanPajak Bumi dan Bangunan dari pemilik apartemen atas bangunan yangdihuninya yang mendasarkan asumsi dan tidak mendasarkan faktahukum; Ketiga, pembelian suatu unit apartemen, harga jual apartemenbukan hanya tanah bersama atau bangunan bersama, tetapi juga biayabiaya yang dibebankan oleh Pengembang Apartemen termasuk tanahseluruh lingkungan

Put Nomor 2817/Pdt.G/2017/PA.JrBahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak akhir tahun 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga,Tergugat terlalu perhitungan dalam masalah nafkah sehingga Penggugat harusbekerja sendiri untuk membiayai kebutuhan rumah tangga.

keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan PelinduKelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari sudah mempunyai anak 1 orangbernama: ANAK , umur 3 tahun, sekarang dalam pengasuhan Penggugat; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak awaltahun 2017 hingga sekarang selama 6 bulan dan penyebab percekcokan itukarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga,Tergugat terlalu perhitungan

Put Nomor 2817/Pdt.G/2017/PA.Jrterlalu perhitungan dalam masalah nafkah sehingga Penggugat harus bekerjasendiri untuk membiayai kebutuhan rumah tangga.

Membatalkan koreksi yang dilakukan Terbanding sehingga perhitunganPajak Penghasilan Pasal 26 terhutang menurut perhitungan PemohonBanding untuk Masa Pajak April 2014 adalah sebagai berikut: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 JumlahMasa Pajak April 2014Penghasilan Kena Pajak IDR 80.892.895.344Pajak penghasilan Pasal 26 terutang IDR 0Kredit Pajak IDR 0Pajak yang kurang dibayar IDR 0Sanksi Administrasi IDR 0Jumlah Pajak Penghasilan yang masihharus dibayar IDR 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut

berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00168/KEB/WPJ.19/2018tanggal 22 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April2014 Nomor 00001/204/14/092/16 tanggal 15 Desember 2016, atas namaPT Japfa Comfeed Indonesia, Tok, NPWP 07.913.977.0404.000, beralamatdi Gedung Wisma Milenia Lantai 7 Jalan MT Haryono Kav.16 RT010 RW0O05Jakarta Selatan 12810, dengan perhitungan