Notaris di Pemangkat selaku PPAT, tanahhak milik Nomor : 604/Desa Dalam Kaum tersebut dijual oleh ISMAILNASAR kepada MAWARDI (Tergugat I) dan didaftarkan peralihan haknyapada tanggal18.1...1018 Maret 2003, sedangkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 543/DesaKauman Dalam berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 45/2003 tanggal 12 Maret2003 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT MAMURUSYSYAMS, SH Notarisdi Pemangkat selaku PPAT, tanah hak milik Nomor : 543/Desa Dalam Kaumtersebut dijual oleh ISMAIL

NASAR kepada HERRIYANTO (Tergugat I) dandidaftarkan peralihan haknya pada tanggal 18 Maret 2003.Bahwa, dalam memproses Sertifikat Hak Milik 604 maupun 543, dan peralihanhaknya tidak ada sanggahan maupun gugatan dari pihak lain.

Kemudian pada tanggal 10 Agustus2017 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit, oleh karenaanakanak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukanperbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu. mengajukanpermohonan perwalian atas anakanak tersebut, dengan maksud dan tujuanPemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus menjual tanahberikut proses peralihan hak milik sampai dengan selesai;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan

dan (2) pasal 107 ayat (1), (2) dan (3) KompilasiPenetapan Perwalian, nomor 0391/Pdt.P/2021/PA.TA Halaman 8 dari 12Hukum Islam, maka ibu dari anak tersebut dipandang yang lebih tepat untukditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, tidak terbuktiadanya penghalang bagi Pemohon untuk ditunjuk atau ditetapbkan sebagai walidari anak tersebut dan Pemohon mengajukan perwalian ini dipergunakan untukmengurus menjual tanah berikut proses peralihan

terdakwa menawarkan 1(satu) unit Mobil jenis PickUp Suzuki Carry Furara 1.55 FD MC warnasuperior white No rangka MHYESL415JJ704520, Nomor Mesin G15AID1104878 dengan Nomor Polisi DM 8326 EB, kepada Andi Alias Sadewatetapi dalam kwitansi An.Agus Jibran Alias Ajis Lasarika dengan maksuddan tujuannya mengalihkan mobil tersebut kepada Andi Alias Sadewadengan cara menggadaikan dengan pembayaran sebesar Rp.12.500.000,(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), disertai dengan kwitansitertanggal 29 Juli 2018 dan peralihan

terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Mobiljenis PickUp Suzuki Carry Furara 1.5 FD MC warna superior white Norangka MHYESL415JJ704520, Nomor Mesin G15AID1104878 denganNomor Polisi DM 8326 EB, kepada Andi Alias Sadewa tetapi dalamkwitansi An.Agus Jibran Alias Ajis Lasarika dengan maksud dan tujuannyamengalihkan mobil tersebut kepada Andi Alias Sadewa dengan caramenggadaikan dengan pembayaran sebesar Rp. 12.500.000,(dua belasjuta lima ratus ribu rupiah), disertai dengan kwitansi tertanggal 29 Juli 2018dan peralihan

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat2 dalam huruf a,b dan c telah ditentukan tentang pemberian suratsurat tanda bukti hak, sebagaimana Jual Beli tertanggal 18121960yaitu dari C.34 Persil 6 D.Il atas nama Chamim menjadi C DesaNo.419 atas nama Chamronah yang hanya meliputi dapur seluas+ 50 M2 ditulis seluas + 125 M2 ; peralihan C Desa No.34 Persil 6D.I menjadi C Desa No.419 tidak pernah ditulis dan ataudiungkap sesuai

fakta sebagai alat bukti yang harus didahuluidengan adanya pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah,termasuk didalamnya tentang adanya peralihan hak, jual belli,pemberian menurut adat diatur dalam pasal 26 dalam ayat 1 danayat 2, sebagaimana tertuang dalam Jual Beli tertanggal 18121960yang tidak dituangkan dalam obyek sengketa oleh Tergugat,sehingga Tergugat telah melanggar AsasKepastian Hukumdan Asas Kecermatan serta merugikan para penggugat sebagaisesama ahli waris dari Chamim atas C Desa No.34

sertauntuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antarasuami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapatterjadi karena alasanalasan antara lain huruf (f) yaituantara Suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tanggaserta huruf (h) yaitu peralihan

Tergugat, maka logis kiranya Penggugat ingin bercerai dan tidakingin mempertahankan perkawinannya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimanatersebut dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 juncto Pasal 3 KompilasiHukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud;Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugatjuga sudah tidak sejalan karena Penggugat yang telah kembali memelukagama Kristen Protestan, dimana peralihan

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bontang Gunamendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat termasuk Statuskepemilikan tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No.202 tanggal 14062000milik Penggugat agar memiliki kKekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan dasar hakpengurusan peralihan hak atau balik nama sertifikat di kantor Badan PertanahanNasional (BPN) Bontang.Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada yang terhormat BapakKetua Pengadilan Negeri Bontang

batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan dengan alas hak berupaSertifikat Tanah Hak Milik Nomor 202 atas nama Samuel Tirayoh (Tergugat) dan saatini Penggugat hendak melakukan balik nama Sertifikat atas nama Samuel Tirayoh(Tergugat) tersebut menjadi Andarias (Penggugat) namun Tergugat sudah lamameninggalkan Kota Bontang dan tidak ketahui lagi alamat dan keberadaannya danproses balik nama tersebut menjadi terhalang sehingga akhirnya kini Penggugatmenuntut untuk Penggugat dinyatakan berhak melakukan peralihan

berikut :Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya ; DALAM POKOKPERKARA : 20222 0n enna1 Mengabulkan gugatan bantahan Pembantah I dan Pembantah IIsebagian ;2 Menyatakan bahwa Pembantah I dan Pembantah II adalah Pembantah yang baikdan benar ;3 Menyatakan bahwa Akta Kesepakatan Jual Beli No. 0044/D125/SITPIK/ KJB/WAI/X/2007, untuk Gudang Three In One Blok D 1No.25, dan Akta Kesepakatan Jual Beli No. 0043/F08/SITPIK/WAT/X/2007, untuk Gudang Three In One Blok F No. 8, adalah sahsebagai peralihan

S.059/ F.08/SIT.PIK/Pengalihan/W AI/X/2009, tertanggal 29 Oktober Hal 3 dari 12 Halaman Putusan No.466/PDT/2012/PT.DKI 561).2).3).4).2009 adalah sah sebagai peralihan hak kepemilikan Gudang ThreeIn One Blok F No. 8 dari Terbantah kepada Turut TerbantahMenyatakan bahwa hutang Pembantah I, II kepada Terbantah telah lunas untukseluruhnya ;Menghukum dan/atau memerintahkan Terbantah untuk mengembalikan surattanah kepada Pembantah I, II, yakni berupa :SHGB No. 9091, luas 363 m, atas nama Linda Hasan, yang

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3317/Desa Sungai Raya,Gambar situasi 965/1989 tanggal 28 Juni 1989 seluas 305 m2 atasnama Wiwik Mujiyati (Penggugat) yang terletak di Jalan Raya SungaiRaya Dalam Gang Raya 6 Nomor 5 A RT 3 RW 2 Desa SungaiRaya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya (sekarangditempati Penggugat dan Tergugat) dan berdasarkan lembaranpendaftaran peralihan hak, pembebenan dan pencatatan lainnyadisebutkan bahwa peralihak

Desa Kapur tanggal6 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1765/Kapur/2012 tanggal 13 Juni 2012seluas 130 m2 atas nama Sarjono (Tergugat), yang terletak di JalanRaya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4425/DesaPal IX tanggal 22 April 1999, Surat Ukur Nomor 3299/1999 tanggal 22Maret 1999 seluas 252 m2 atas nama Sarjono (Tergugat), yangterletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten KubuRaya dan berdasarkan lembaran pendaftaran peralihan

Putu Agus Febri Darmana telahberusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah dewasa, sedangkan 3(tiga) orang anak pemohon lainnya masih dibawah umur, belumdewasa dan belum menikah.Bahwa pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah di Pedungankecamatan Denpasar Selatan seluas 1 are sebagai harta yangdiperoleh dalam perkawinan dan bukan harta bawaan ataupunwarisan.Bahwa sebidang tanah di Pedungan kecamatan Denpasar Selatantersebut kini telah beralih kepemilikannya karena jual beli dan untukproses pengurusan peralihan

bernama Agus Febri telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan telah dewasa, sedangkan 3 (tiga) orang anakpemohon lainnya masih dibawah umur, belum dewasa dan belummenikah.e Bahwa pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah di Pedungankecamatan Denpasar Selatan seluas 1 are sebagai harta yangdiperoleh dalam perkawinan dan bukan harta bawaan ataupunwarisan.e Bahwa sebidang tanah di Pedungan kecamatan Denpasar Selatantersebut kini telah beralin kepemilikannya karena jual beli dan untukproses pengurusan peralihan

Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus peralihan hakatas obyek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05135 atas nama Purwo Pranjono(almarhumah ibu suami pemohon), yang obyek tersebut merupakan hartawarisan peninggalan dari ibu almarhum suami Pemohon;7.

sekarangPemohon sendiri yang mengasuh dan memeliharanya; Pemohon bisa dipercaya untuk menjaga anakanaknya dengan bukti SelainPemohon beragama Islam serta berkelaukan baik dan tidak pernahmelakukan perbuatan tercela juga anakanaknya tersebut dipelihara denganbaik dan sehat dan tetap sekolah dan Pemohon juga tidak boros dankeluarga dari almarhum Damarwan dan dari keluarga Pemohon tidak adayang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari anakanaknya; Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus proses peralihan

AMOSHANALAA dengan Dasar Penerbitan Sertipikat adalah SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara TimurNo. 19/ 4/ AL/ HMP/ KADIT/ P3HT/ 80 Tanggal, 15 Desember 1980.b) Bahwa kemudian berdasarkan Catatan Peralihan Hak, PembebananHak dan Pencatatan Lainnya, maka Sertipikat Tanah Hak Milik No.97 Tahun 1982 dimatikan karena sebagian haknya dilepaskankepada Negara sesuai :1) Surat Pernyataan Peserta Program Pelebaran Jalan Nomor: 120/BPN/ Lc/ 94 Tanggal, 29 Desember 19942) Surat Pernyataan

Bahwa apabila segala urusan Proses Peralihan Hak atas bidangtanah tersebut telah selesai, maka pada saat bidang tanahtersebut dikembalikan kepada Gereja GMIT Imanuel Poliboo,maka dengan sendirinya hubungan hukum Sdr. NANILIUSHANA LAA dengan Bidang tanah tersebut dinyatakan Putus HakKeperdataannya.5. Bahwa Para Pihak baik Pihak Pelapor maupun Pihak Terlaporbersama seluruh saksi yang hadir dalam rapat gelar mediasibersepakat terutama Sdr. NANILIUS HANA LAA, bahwaSertipikat No.

Kemudian dalam Pelaksanaannya Hasil dari kesepakatan GelarMediasi Tidak dilaporkan kembali kepada Tim Mediasi pada KantorPertanahan Kabupaten Alor.f) Bahwa pada Bulan September 2017 Nanilius Hana Laa mengajukanproses peralihan hak karena warisan sesuai Surat KeteranganWarisan yang dibuat oleh Para Ahli Waris Tanggal, 15 Juni 2017,dibenarkan oleh Lurah Kabola/ Sekretaris/ Kasi Trantib Kel. KabolaTanggal, 14 Juli 2017 No. KLB. 593/ 626/ 2017, dikuatkan olehCamat Kabola Tanggal, 15 Juli 2017 No.

Menyatakan Hukum bahwa Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan Hakdan Pencatatan Lainnya dalam Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : M.429Tahun 1995 adalah sah dan berharga;Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbuldalam Perkara ini;Ataupun jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon Putusanyang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi tanggapan eksepsikompetensi absolut dari Tergugat yaitu dengan repliknya

Atas namaImanuel Maubara dan Mimi Ngatmi merupakan dokumen yang membuktikanadanya peralihan hak atas tanah dari pemilik baru Imanuel Maubara dan MimiNgatmi yang dibuat di hadapan Pejabat pembuat akta tanah sehingga menjadibukti ontentik sah dalam peralihan hak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal1868 KUHPerdata dimaksud suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang oleh atau dihadapan penjabatumum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Menyatakan hukumnya Peralihan Hak SHM No.204 dan SHM No.216menjadi atas nama Djoko Whindarto/ Tergugat adalah cacat hukum dengansegala akibat hukumnya.Menyatakan Hukumnya Permohonan Pengosongan/ EksekusiNo.3/Pen.Pdt/constatering/2020/PN Clo Jo No.34/Pdt.G/2005/ PN.Clp JoNo.274/Pdt/2005/PT.Smg Jo No.2266 K/Pdt/2006 adalah Cacat Hukum.Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan TurutTergugat IV untuk mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini.Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor

Urut 7 tertulis yang menyatakan hukumnya peralihan hak SHMNomor. 204 dan SHM 216 menjadi atas nama Joko Windarto/Tergugatadalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;Perlu Tergugat jelaskan, bahwa terhadap sertifikat hak milikNomor. 204 dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 216 dalam PerkaraNomor. 34/Pdt.G/2005/PN.Clp yang sudah diputus : menyatakan Hukumnya, sebidang tanah seluas 1477 m?

Bahwa dalam Warkah (Buku Tanah) yang ada pada KantorPertanahan Kabupaten Cilacap atas tanah Sertipikat Hak Milik No.:204/ Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun tercatat atasnama Remi Istri Dipasetra, seluas 1.477 m2, Surat Ukur tertanggal No.: 1812/80, diterbitkan pada tanggal 26 Desember 1980, pada 2004terjadi Peralihan Hak Waris kepada Asmareja dan Partareja sesualdengan Surat Keterangan Waris Tanggal 19 Agustus 2004 Nomor13/001/VIII/2004 dan pada tahun 2004 terjadi Peralihan Hak Jual Belikepada

Djoko Whindarto (Tergugat) sesuai dengan Akta Jual Beli PPATKecamatan Binangun, Doktorandus Kardiman tanggal 22 September2004 nomor : 658/2004 dan Sertipikat Hak Milik No.: 216/ DesaWidarapayung Kulon Kecamatan Binangun tercatat atas namaPartareja alias Rikat seluas 1.052 m2, Surat Ukur tanggal 30 Juni 1982nomor 1269/1982, diterbitkan pada tanggal 11 Desember 1982, padatahun 2005 terjadi peralihan hak jual belli kepada Djoko Whindarto(Tergugat) sesuai dengan Akta Jual Beli PPAT Kecamatan Binangun

persilNo.195/D.111/0/42 dilakukan oleh Turut Tergugat II dihadapanKetua RT dan anakanak Turut Tergugat Il lainnya sekitar Tahun2003 kepada Sarto/ Penggugat IIl adalah sah dan mengikatsecara hukum.Menyatakan hukumnya Peralihan Hak SHM No.204 dan SHMNo.216 menjadi atas nama Djoko Whindarto/ Tergugat adalahcacat hukum dengan segala akibat hukumnya.Menyatakan Hukumnya Permohonan Pengosongan/ EksekusiNo.3/Pen.Pdt/constatering/2020/PN Clo Jo No.34/Pdt.G/2005/Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 146/Pdt/2021

Bahwa tindakan TERGUGAT melakukan proses peralihan Hak padalembaran pencatatan peralihan hak, hak lainlain dan pengahpusannya(perobahan), dalam pencatatan Peralihan Hak dari Mariatul Qibtiyah keSuhrah pada belangko lama menerangkan adanya peralihan hak ke namasuhrah, sedangkan mencatat hak tanggungan menggunakan formulir barupada halaman yang sama dan belangko hanya diganti bagian perobahansaja, padahal berdasarkan peraturan perundangundangan tidak dibenarkandan harus diganti dengan buku sertifikat

Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat yang mendalilkan baru mengetahuiobyek sengketa Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor: 939 pendaftaran pertama atasnama MARIATUL QIBTIAH dan peralihan hak terakhir atas nama SUHRAH padatanggal 3 Oktober 2016, sebagaimana yang didalilkan olen Penggugat dalamPosita Gugatan a quo (hal 2 angka 2).

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 9 halaman4, karena Tergugat melakukan proses peralihan hak dan mencatatnya dalampormulir baru (pormulir tambahan) telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.8.

Bahwa dari uraian, gambaran atau faktafakta tersebut di atas, terbukti tidaklahbenar dalildalil Penggugat mengenai perbuatan Tergugat yang didalilkan tidaksesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau tidak sesuaidengan asasasas pemerintahan yang baik, sebab justru sebaliknya perbuatanTergugat terkait dengan obyek sengketa a quo telah memenuhi atau sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik dalamrangka pendaftaran hak pertama kali maupun pendafaran peralihan

Bersifat konkrit;Bahwa di dalam objek sengketa a quo, jelas menunjukkan letak bidang tanahterbitnya objek sengketa a quo berada di Jalan/Persil Keriam Kanan/Sei Ulin;Bersifat individual;Bahwa di dalam objek sengketa a quo, khususnya pada halaman Pendatftaran,Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya, nama pemegang hakpertama kali tercatat atas nama MARIATUL QIBTIAH dan pemegang hakterakhir kali tercatat atas nama SUHRAH;.

Artinya selain Surat Kuasa Mutlak ini tidakpernah diikuti dengan Akta Pengalihan maupun Akta Balik Nama di KantorPertanahan;28.Tentu saja Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk Camat, dilarang untukmengakui peralihan hak yang ditandai hanya atas dasar Surat Kuasa Mutlaksaja tanpa ada akta pengalihan hak.

Berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960, peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli, penukaran,penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat danperbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik;36.

Bahkan surat kuasa dapatdibuat secara sepihak dan di bawah tangan;46.Bahwa peralihan tanahlah yang hams dilakukan di hadapan PPAT (yangbiasanya adalah seorang Notaris).

Namun hal ini tidak relevan untukdipermasalahkan apalagi masuk dalam pertimbangan putusan Judex Facti,apabila Judex Facti secara jernih mengerti hukum peralihan hak atas tanah,dimana dalam perkara a quo, peralihan dilakukan oleh Tergugat (TermohonKasasi Il) berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Termohon Kasasi ;Halaman 34 dari 43 hal.Put.

Syarat dan hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan undangundangPA dan PP Pendaftaran Tanah;d.

Kuswara,karena pada saat dibuatnya Peralihan Jual Beli sengketa, SaudaraKuswara telah meninggal dunia ;Bahwa dengan demikian tindakan dari Tergugat III, Tergugat IV danOrangtua Tergugat V sampai dengan Tergugat VII yang telahmensertipikatkan Tanah Persil No.106 (Ssekarang Persil No.114) D.III luas2135 M2 menjadi Sertipikat Hak Milik No.3119/Kebonlega, GambarSituasi tgl. 2051997 No.4687/1997 luas 2135 M2 menjadi atas namaHADIDJAH berobah menjadi atas nama H. SULAEMAN, KUSNADI,SUBAEKAH. ST.

SulaemanGozali, Kusnadi, Turut Tergugat (Tien Sumiatin, Annisa Juwita, InsaniKuswita dan Ryan Aprizal), Maesaroh, Subaekah dan ST.Romlah yangmerupakan seluruh ahli waris Hadidjah, sehingga dalam peralihan hakHalaman 19 dari 47 hal putusan No 16/PDT/2019/PT.BDG.nya telah memenuhi Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undangundang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, sebagaiberikut:Jualbeli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,pemberian menurut adat dan perbuatanperbuatan

lain yangdimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diaturdengan Peraturan Pemerintah.Dan Tata cara jual beli hak atas tanah tersebut di atas diatur dalam Pasal37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, bahwa :Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melaluijual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hakmelalui lelang hanya dapat didaftarkan jika

Pemegang Hak Haji Toat Abdul Kohar(Tergugat II) sebagai hasil pemecahan (Splitsing) dari Sertipikat Hak MilikNo. 3119/Kebonlega yang terbit pada tanggal 20/08/1997, gambar situasiNo. 4687 tertanggal 20/05/1997 atas nama pemegang hak Hadidjahadalah sah dan telah sesuai berdasarkan peraturan perundangundangan.Bahwa tidak benar dan sangat tidak berdasar hukum dalil ParaPenggugat pada poin 15, karena berdasarkan Pasal 37 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,bahwa Peralihan

Kuswara, karena pada saatdibuatnya Peralihan Jual Beli sengketa, Saudara Kuswara telahmeninggal dunia., karena dalam hubungan keperdataan apabilaseseorang meninggal dunia dan mempunyai keturunan (istri/suami dananakanaknya) maka kedudukan hukumnya digantikan oleh seluruhketurunannya/ahli warisnya, maka dengan meninggal dunianya alm.Kuswara kedudukanya digantikan oleh ahli warisnya yaitu Turut Tergugat1, oleh karenanya perjanjian tersebut adalah kekurangan pihak dan cacathukum karena tidak melibatkan

sehingga proses Perikatan JualBeli Tanah terhadap SHM No.1633/Desa Kaliasem dan Peralihan HakSertifikat Hak Milik No. 3907 dan 3908/Desa Kaliasem telah sah secarahukum;Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat tidak menanggapikarena haknya merupakan dalildalil dari Gugatan Penggugatserta tidak adaRelevasinya dengan Turut Tergugat ;Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja agar berkenanmemutuskan sebagai berikut

Bahwa TurutTergugat mendalilkan proses jual beli tanah SHM 1633/Desa Kaliasem adalahsah karena dilakukan menurut ketentuan hukum, sedangkan Turut Tergugat IImendalilkan proses pemecahan sertifikat hak milik nomor 1633/Desa Kaliasemserta peralihan sebagian tanah dimaksud adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai sengketa perbuatan wanprestasi beserta akibatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka MajelisHakim perlu

Peralihan hak dan pemecahan tersebut telahmendapat ijin dari Penggugat Konpensi/Tergugat Konpensi sebagaimana buktibertanda P.1 sehingga jual beli dimaksud adalah jual beli yang sah danmempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian petitum 4 gugatan PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi haruslah ditolak.

Dalam persidangan dari fakta hukum terungkapbahwa perbuatan Turut Tergugat pada pokoknya dilakukan perikatan jual bellioleh para pihak dihadapan Turut Tergugat I, demikian halnya perbuatan TurutTergugat Il berupa peralihan hak atas tanah yang telah dilakukan jual bellitersebut di atas.

Oleh karena peralihan hak dimaksud adalah sah karena telahHalaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pat.G/2020/PN Sgrdisetujui oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka upayaadministrasi yang dilakukan Para Turut Tergugat adalah perbuatan yang sahpula.

Arthaasia Finance cabangKebumen ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi ketika pemberi fidusia hendakmemindahtangankan / mengalihkan objek jaminan fidusia antara lain : Melaporkan / memberitahukan kepada penerima Fidusia ketikahendak dilakukan suatu peralihan objek jaminan (oper credit) ; Pihak yang akan menerima peralihan objek jaminan harusmelengkapi persyaratan administrasi ; Kemudian pihak penerima fidusia (PT.

Arthaasia Finance cabangKebumen) melakukan verifikasi atas kelayakan terhadap pihakyang akan menerima pengalihan objek jaminan; Jika beberapa persyaratan telah dapat terpenuhi, kemudian pihakyang akan menerima peralihan objek jaminan melakukanperjanjian perikat pinjaman yang baru ;Bahwa dari pihak PT. Arthaasia Finance cabang Kebumen tidakmengetahui dimana keberadaan kedua unit kendaraan truk tersebut ;Bahwa akibat perobuatan terdakwa, pihak PT.

Arthaasia Finance cabangKebumen) melakukan verifikasi atas kelayakan terhadap pihakyang akan menerima pengalihan objek jaminan; Jika beberapa persyaratan telah dapat terpenuhi, kemudian pihakyang akan menerima peralihan objek jaminan melakukanperjanjian perikat pinjaman yang baru ;Bahwa dari pihak PT. Arthaasia Finance cabang Kebumen tidakmengetahui dimana keberadaan kedua unit kendaraan truk tersebut ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT.

Arthaasia Finance cabangKebumen ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi ketika pemberi fidusia hendakmemindahtangankan / mengalihkan objek jaminan fidusia antara lain : Melaporkan / memberitahukan kepada penerima Fidusia ketikahendak dilakukan suatu peralihnan objek jaminan (oper credit) ; Pihak yang akan menerima peralihan objek jaminan harusmelengkapi persyaratan administrasi ; Kemudian pihak penerima fidusia (PT.

MAKRIPUDIN dan peralihan hak tersebutdisertipikasi secara melawan hukum oleh Turut Tergugat II;B. DASARDASAR GUGATAN1.

Bahwa akibat hukumnya adalah Akta Jual Beli yang dibuat danditandatangani oleh saksi Haji Lalu Achmad Rupawan adalah CACAT,dan peralihan hak atas obyek sengketa dari Lalu Sanding kepada Haji.Muh.

Makripudin berdasarkan pada Akta JualBeli No. 22/.../1978 tanggal 18 Nopember 1978 yang Cacat Yuridistersebut, itulah yang menyebabkan PERALIHAN HAK yang dilakukansendiri tersebut CACAT YURIDIS (vide: Putusan No.83/Pdt.G/2017/PNPya, Halaman 23), yakni kesaksian M. IKSAN ZA;8.

Makripudin memiliki Akta Jual Beli danSertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa padahal hingga saat ini LALUFAJAR DKK / Penggugat masih memegang dan menguasai alas hakobyek sengketa seperti PIPIL Garuda, Kutipan Buku C yang diberikansedahan, Surat Keterangan belum pernah ada peralihan hak terhadapobyek sengketa dari sedahan, surat catatan hutang Inaq Runi yangditulis sendiri oleh Haji Muh. Makripudin, dll.

, Desa Penujak, Kecamatan Praya BaratKabupaten Lombok Tengah atas nama LALU SANDING yang telah dialihkanhak kepemilikan secara melawan hukum oleh dan keatas nama HAJI MUH.MAKRIPUDIN serta peralihan hak tersebut disertipikasi secara melawanhukum oleh Turut Tergugat II;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut KuasaTergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagaiberikut:1.

pemberkasansekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sudah dibagisebagai honor POKMAS dimana masing masing anggotamendapatkan bagian sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus riburupiah).Sedangkan untuk uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus riburupiah) sebagai biaya peralihan setelan digunakan untukoperasional, terdapat sisa dan telah dibagi kepada seluruhPerangkat Desa beserta dengan Kepala Desa, yang masing masing menerima sekitar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).Bahwa untuk biaya PTSL atau

Sedangkan untuk biayapenerbitan surat peralihan tersebut tidak ada aturannya namunhanya mengacu kebiasaan sebelumnya.Terhadap keterangan Saksi SUYANTO tersebut, terdakwamembenarkannya.Saksi ROFIQ, diperiksa didepan persidangan dan dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa yang saksi ketahui PTSL atau PRONA adalah ProgramPemerintah dalam penerbitan sertifikat tanah masal.Bahwa saksi selaku Kasun .

Dan saat itu Saksi SAMSULselaku Kepala Desa Trompoasri mengembalikan kepada ParaPemojon untuk besar biaya yang akan ditanggung dan dari hasilmusyawarah disepakati untuk besarnya biaya adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil rapat tersebutdituangkan dalam bentuk Notulen Rapat.Sedangkan untuk yang menentukan biaya sebesar Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) untuk biaya peralihan alas hak adalah hasilHalaman ke 50 Putusan Perkara No. : 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY12.keputusan internal

Sedangkan untuk biayaHalaman ke 59 Putusan Perkara No. : 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY14.penerbitan surat peralihan tersebut tidak ada aturannya namunhanya mengacu kebiasaan sebelumnya.Terhadap keterangan Saksi NURIL ISWANTO tersebut, terdakwamembenarkannya.Saksi NURSALAM, diperiksa didepan persidangan dan dibawahSumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi merupakan salah satu warga peserta / pemohonPRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)Kantor BPN Kabupaten

Sedangkan untuk biayapenerbitan surat peralihan tersebut tidak ada aturannya namunhanya mengacu kebiasaan sebelumnya.Menimbang bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai selanjutnyapenuntut unum mengajukan tuntutan pidana sebagaimana Surat Tuntutan PenuntutHalaman ke 88 Putusan Perkara No. : 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYUmum tertanggal 09 Oktober 2019 No.Reg.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Warisini bertujuan untuk mendapatkan dasar /atau alas hak sebagailandasan guna mempermudah dalam pengurusan peralihan hartawarisan dari Pewaris almh. Ibu Anak kepada anaknya bernama Anak dan untukdigunakan dalam halhal lainnya yang mempersyaratkan adanya bukti penetapan abhliwaris dari Pengadilan Agama;8.