Ditemukan 46477 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hiban himah hibau hibas hirah
Register : 09-10-2023 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-02-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 22 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.M RAHMAT AFIF, S.H.
2.JULINDRA PURNAMA JAYA,SH
Terdakwa:
Idris, S.Hi. Bin M. Ali (Alm)
8056
  • 1 (satu) unit handphone mirip Iphone 11 dengan casing kuda jingkrak;
  • 1 (satu) dokumen fotokopi berupa disposisi dan surat Nomor : 0212/Bawaslu.OI/08-00/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pilkada Bupati 2020 beserta lampirannya;
  • 1 (satu) dokumen asli berupa Berita Acara Rapat TAPD Kabupaten Ogan Ilir Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2020 Nomor 900/1611 /BPKAD/2019 tanggal 03 Oktober 2019;
  • 1 (satu) dokumen asli berupa Surat Sekretaris
    Bupati Ogan Ilir Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020;
  • 1 (satu) dokumen fotokopi legalisir berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 001/Bawaslu.Prov.SS-08/HK.01.01/X/2019, Nomor 900/047/HIBAH/VIII/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir
    Ilir Nomor : 200/014/BKBP/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal Pencairan Dana Hibah TA. 2020 sebesar Rp 7.600.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus juta rupiah);
  • 1 (satu) dokumen asli berupa Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 001/Bawaslu.Prov .SS.08/HK.01.01/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 beserta Lampiran Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Buati, serta Walikota dan Wakil Walikota
    Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 900/781/BPKAD/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Permintaan Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Hibah Pilkada;
  • 1 (satu) dokumen berupa surat nomor : 15/Bawaslu-Prov.SS-08/HM.01.00/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 perihal Laporan Penggunaan Belanja Hibah beserta lampiran berupa Laporan Penggunaan Belanja Hibah TA. 2019, TA. 2020, dan TA. 2021;
  • 1 (satu) dokumen fotokopi berupa surat nomor : 15/Bawaslu-Prov.SS-08/HM.01.00/III/2021 tanggal 19 Maret
    2021 perihal Laporan Penggunaan Belanja Hibah beserta lampiran berupa Laporan Penggunaan Belanja Hibah TA. 2019, TA. 2020, dan TA. 2021;
  • 1 (satu) dokumen fotokopi Salinan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 0627/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018 2023;
  • 1 (satu) dokumen fotokopi/asli Berita Acara tanggal 20 Agustus 2018 tentang
Register : 09-07-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 228/Pid.B/2019/PN Bna
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.SULAIMAN HARAHAP SH
2.RIZKI APRIDA SH
3.MURSYID SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SABIK SH MH Bin Alm ABDUL HADI
12016
  • Bin Abdul Hadi(Alm) memperkenalkan diri sebagai Kepala Biro Pemerintahan di KantorGubernur Aceh dan sebagai Kepala Tim Asistensi Dana Hibah TurkiAceh sertamenjelaskan adapun syarat untuk mengerjakan pembangunan rumah untukorang miskin/Dhuafa harus ada jaminan uang yakni setiap pembangunan 40(empat puluh) unit rumah dikenakan uang jaminan = sejumlah Rp.50.000.000.
    (lima puluh jutarupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke BRI Nomor Rekening205701006679509 atas nama Muhammad Sabik.Bahwa oleh karena bantuan hibah dari orang kaya Turki untuk pekerjaanpembangunan rumah untuk orang miskin/dhuafa di Kabupaten Aceh Utara danKota Lhoksumawe yang dijanjikan Terdakwa Muhammad Sabik, SH., MH. BinAbdul Hadi (Alm) tidak pernah terlaksana atau fiktif maka saksi korbanMuhammad Diah Bin lbrahim berusaha menghubungi atau menjumpaiTerdakwa Muhammad Sabik, SH., MH.
    Bin Abdul Hadi(Alm) memperkenalkan diri sebagai Kepala Biro Pemerintahan di KantorGubernur Aceh dan sebagai Kepala Tim Asistensi Dana Hibah TurkiAceh sertamenjelaskan adapun syarat untuk mengerjakan pembangunan rumah untukorang miskin/Dhuafa harus ada jaminan uang yakni setiap pembangunan 40(empat puluh) unit rumah dikenakan uang Jaminan = sejumlah Rp.50.000.000.
    Muhammad Abdullah bahwa dikantor Gubernur Aceh ada pekerjaan rumahbantuan Hibah dari orang kaya Turkie ke Aceh Utara dan Kota Lhoseumawe,kemudian pada tanggal 23 Maret 2018 Saksi dan Sdr. Muhammad Abdullah datangke kantor Gubernur Aceh untuk menjumpai Terdakwa (Muhammad Sabik)setibanya dikantor Gubernur Aceh tepatnya dilantai tiga diruangan rapat. Adapunyang ikut masuk keruang rapat tersebut adalah Sdr.. Muhammad Abdullah, Sdr..Mansur dan Terdakwa.
    Sabigq dalam Yayasan Sambinoe adalah sebagaiKepala Team Asistensi Dana Hibah Turkie Aceh dan juga pertemuan antara kamidengan Sdr. M.
Register : 19-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PTA SURABAYA Nomor 219/Pdt.G/2020/PTA.Sby
Tanggal 9 Juni 2020 — Pembanding melawan Terbanding
4925
  • PUTUSANNomor 219/Pdt.G/2020/PTA.SbyBISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara hibah dan pembagian Waris antara :1.Widi Astutik binti Sudirman, umur 56 tahun, agama Islam, tempatkediaman di Jalan Jambangan 3/7, RT. 002 RW. 001, KelurahanJambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, semula sebagaiPenggugat sekarang
    Sebagai Mediator bersertifikat, tidak berhasil mencapaikesepakatan, sesuai laporannya tanggal 21 Januari 2020, sehingga ketentuanPasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telahdilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo secara litigasi dapatdilanjutkan.Menimbang, bahwa dalam pokok perkara a quo adalah gugatan warisdan penetapan hibah, dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar dan dinyatakan bahwa perkaranyatidak dapat diterima
    Majelis Hakim tingkatbanding sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan memberikanpertimbangan tambahan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat telahmenggabungkan gugatan waris dengan Hibah, padahal dua hal yang berbedadan saling terpisah, berdiri sendiri, gugatan tersebut harus diajukan secaraterpisah dan tidak bisa dikomulasi dalam satu gugatan perkara, karena itugugatan yang dikomulasi semacam itu tidak dapat dibenarkan.Menimbang, bahwa keberatankeberatan Para Pembanding
Register : 01-10-2014 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 04-04-2016
Putusan PN MANADO Nomor 363/PDT.G/2014/PN.Mnd
Tanggal 26 Oktober 2015 — - Jd. TAUFIK HIDAYAT MONGAN (NINA HERLINA). dk melawan NURSAMSI MONGAN, dkk
7722
  • Bahwa selanjutnya dikaitkan dengan jawaban dari Tergugat IIIasal/Tergugat III Intervensi ke I pada 4 dan 5 sangat identik,menjelaskan bahwa dulunya tanah sengketa adalah dari nenekpenggugat intervensi ke I yaitu SARCE SIGAHA akan tetapi telahdilakukan hibah ;4. Bahwa dalam jawaban diatas setelah dicermati maka secara hukumdalam perkara ini tidak dapat dibuktikan adanya hibah tersebutsecara khusus bukti hibah tidak pernah dihadirkan atau diajukandalam persidangan oleh pihak perkara ;5.
    Setelah dicermati putusan Pengadilan tingkat pertama dalamputusannya maupun pertimbangan serta penerapan tentangkeberadaan atau kekuatan bukti pihak penggugat asal maupuntergugat I dan II asal tidak pernah menghadirkan bukti tentanghibah tersebut, akan tetapi dalam pertimbangan maupun penerapanhukum justru mengadopsi dengan kata telah terjadi hibah, olehkarena dengan adanya kata hibah maka menurut hukum acaraharuslah dibuktikan dalam persidangan tentang kebenaran dari hibahtersebut, oleh karena itu
    pertimbangan hakim tingkat pertama yangHalaman 29 dari 55 halaman Putusan 53/PDT/2016/PT MNDtelah memberikan penilaian terhadap hibah yang diajukan oleh pihakdalam perkara ini, sedangkan bukti hibah tersebut tidak pernahdihadirkan oleh para pihak dalam perkara ini, oleh karena itupertimbangan terhadap hibah tersebut adalah keliru ;6.
    Bahwa majelis judex factie tingkat pertama telah kelirumempertimbangkan keterangan saksi yang dimajukan oleh parapihak, dimana tidak satupun dari saksisaksi tersebut menerangkanadanya hibah dari nenek penggugat intervensi ke I kepada JOHANESMONGAN, dan jika dikaitkan dengan buktibukti surat maka tidakada juga bukti surat yang menerangkan perihal hibah tersebut, makaPenggugat Intervensi I / Pembanding tidak sependapat denganputusan tersebut ;10.Bahwa selanjutnya majelis judex factie tingkat pertama
    hanyamengambil alih/mengadopsi masalah hibah tersebut dari putusanPengadilan Negeri Manado terdahulu No.96/Pdt.G/1992/PN.Mdo,padahal seharusnya dalam pertimbangan hukum majelis judex factietingkat pertama memberikan penilaian dengan melihat tentangkebenaran hibah tersebut, akan kenyataannya dalam pemeriksaanbuktibukti surat maupun keterangan saksisaksi penggugat asaltidak pernah membuktikan peristiwa hibah tersebut, karena hibahtersebut adalah bukti otentik seharusnya bukti hibah tersebutHalaman
Register : 11-10-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PA BITUNG Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Bitg
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat: Arnold Achmad Tergugat: 1.Handri Achmad 2.Habrianto Achmad 3.Sartika Achmad
9527
  • Menyatakan hukum sah hibah yang dilakukan Almarhumah Sartin ALmah Rintje atau Almarentje Adrey dan Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa:2.1.
    Pada Pasal 686 ayat (2) disebutkan bahwakepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerimahibah.
    Kemudian pada Pasal 709 ditegaskan kembali bahwa peralihankepemilikan mauhub bih (obyek hibah) kepada mauhub lah (penerima hibah)terjadi sejak diterimanya mauhub bih.Menimbang, bahwa dalam kaidah yurisprudensi nomor 27/K/AG/2002tanggal 26 Februari 2004, disebutkan seseorang yang mendalilkan mempunyaihak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atashibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 Kompilasi Hukum Islamdan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah
    dalam hibah dapat dinyatakan dengan katakata,tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralinnya kepemilikan harta secaracumacuma.
    G/2017/PA Bitgjika dibandingkan dengan ketentuan pembatalan hibah dalam Pasal 1666KUHPerdata dapat dilihat bahwa pada prinsipnya suatu hibah itu tidak dapatditarik kembali, namun berdasarkan alasanalasan yang telah ditetapkan olehUndangUndang dan mengingat keadaan tertentu, suatu hibah itumemungkinkan untuk ditarik kembali oleh si pemberi hibah;Menimbang, bahwa terhadap' alasanalasan penarikan hibahsebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1688 KUHPerdata, yaitu:1.
    Apabila si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantumelakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa si penghibah;3.
Register : 27-12-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pkb
Tanggal 17 Juli 2019 — SAIDE, DKK melawan PT. Cipta Lestari Sawit, DK
302408
  • Bahwa berdasarkan surat keterangan hibah tanggal 16 Desember 2005 bahwapenerima hibah mempunya kewajiban, berdsartkan kesepakatan sebagaiberikut:1. Kami masyarakat desa kualop puntian memang benar lahan seluas 5200Ha yang kami garap secara turun temurun dan tidak terputus putus yangterletak di wilayah dusun desa kualo puntian kecamatan talang kelapa.2. Kami masyarakat desa kualao puntian telah menghibahkan kepada PT.Citra lestari Sawit (CLS) 3000 Ha dengan ketentuan PT.
    Cipta Lestari Sawit) secara hibah tanpa ganti rugi ataukompensasi rupiah, dan plasma milik masyarakat Desa Kuala Puntian seluas2.336 hektar. Total keseluruhan lahan yang diserahkan kepada PT.
    Dan telah sesuai Hukum bila HIBAH lahan intiseluas 2.864 hektar yang telah diberikan oleh PENGGUGAT kepadaTERGUGAT (PT. CIPTA LESTARI SAWIT) dinyatakan Batal Demi Hukumkarena perbuatan Ingkar Janji, dan sebagai konsekwensi logis akibat tindakanWanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT (PT.
    Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena telahmencampuradukan antara suatu Gugatan Wanprestasi, gugatan PerbuatanMelawan Hukum dan gugatan Pembatalan Akta Hibah dalam satu gugatanaquo, hal tersebut dapat terlihat jelas didalam dalil Posita gugatan ParaPenggugat pada angka 31 dan 32 dimana Para Penggugat meminta kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untukmembatalkan Surat Hibah tertanggal 16 Desember 2005 dan suratsuratlainnya, akan tetapi disatu sisi lainnya
    ataukah Gugatan Wanprestasi ataukahgugatan Perbuatan Melawan Hukum = ataukah Penggugat telahmencampuradukan antara gugatan Pembatalan Hibah, gugatanWanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan hukum tersebut, padahalantara gugatan pembatalan Surat Hibah, gugatan Wanprestasi dan gugatanperbuatan melawan hukum haruslah berdiri sendiri dan tidak dapatdigabungkan menjadi satu (vide Yurisprudensi MARI No. 1875 K /Pdt/1984tanggal 24 April 1986 Jo.
Putus : 01-07-2013 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1049/Pdt.P/2013/PN.Sda
Tanggal 1 Juli 2013 — NUR SIYATI
289
  • Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama R.WAHYAN DARISWANTOtelah menghibahkan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnyaSertifikat Hak Milik No.603, Desa Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono KabupatenSidoarjo Ganibar Situasi tanggal 15091997, No.7925/1997, luas 99 M2, atas namaWAYAN, Raden WAYAN DARISWANTO, kepada kedua anaknya yang bernamaAMJAD FERRARI dan SUAD VANDANA, sebagaimana Akta Hibah No.152/2002tanggal 22 Nopember 2002, dihadapan Notaris TANTIEN BINTARTI, SH.6.
    Bahwa berdasarkan Akta Hibah tersebut Sertifikat Hak Milik No.603, Desa MasanganKulon, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Gainbar Situasi tanggal 15091997,No.7925/1997, luas 99 M2, yang semula atas nama R. WAHYAN DARISWANTO,sudah dibalik nama menjadi AMJAD FERRARI dan SUAD VANDANA ;7.
    Fotocopy Akta Hibah no.152/2002 (tertanda P7).
Register : 19-11-2014 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 13-04-2016
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 128/Pdt.G/2014/PN.Arm
Tanggal 17 September 2015 — - Penggugat BOBBY TUERAH - Tergugat 1. PAULA MARIA WEKANG 2. FUNAN MEDIANA PELLO.STh,SKM.MH - Turut Tergugat 1. MARIE FRISKA KOLOAY 2. JOHANIS TAMPAH 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Propinsi Sulawesi utara Cq.Bupati Minahasa utara Cq.Kepala Wilayah Kecamatan Kalawat 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Propinsi Sulawesi utara Cq.Bupati Minahasa utara Cq.Kepala Wilayah Kecamatan Kalawat Cq.Hukum Tua Desa Tetempangan 5. NOTARIS/PPAT FERRY VIDDONUS TATUIL,SH.MKn
9643
  • Fotocopy Surat Hibah tertanggal 10 Oktober 2004, yang telah diberimaterai cukup tanpa aslinya dan diberi tanda bukti T.II7 ;8. Fotocopy Asal Usul (Silsilah Tanah) tertanggal 18 Mei 2008, yang telahdiberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tandabukti T.II8 ;9. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk sebidang tanah terletak di DembetDesa Tetempangan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara dengan ukuranluas + 18.000 m?
    kepada Hendrik Tampasebagai sopir dari Teky Ticoalu karena tidak mempunyai anak ;Bahwa saksi tahu antara Hendrik Tampa dengan Mantiri ada surat tukarmenukar tanah;Bahwa tanah yang dikasih Hibah kepada Hendrik Tampa keseluruhan 10Ha lebih ;Bahwa tanah yang menjadi sengketa sudah ada rumah;Bahwa yang saksi tahu objek tersebut sekarang masuk WilayahKolongan Tetempangan;Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah ada Sertifikat 26 dan 27 tetapisaksi tidak tahu atas nama siapa;Bahwa yang menjadi masalah
    PELLO,STh,SKM,MH, Selatan dengan Jalan SBY, sejumlahRp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa dari bukti T.II6 berupa Fotocopy tanpa asli SuratPertukaran tertanggal 29 April 1934 sedangkan bukti TII7 berupa Fotocopytanpa asli Surat Hibah tertanggal 10 Oktober 2004, diketahui bahwa MARAMISTICOALU KORAH telah memberikan hibah kepada HANI TAMPAH berupatanah hak milik No.60 dan No.61 yang terletak di Desa Kawangkoan Kecamatan71Kalawat, serta lokasi tanah yang terletak di bendungan kipper
    tertanggal 10 Oktober 2004 diketahui bahwaMARAMIS TICOALU KORAH selaku pemberi hibah telah memberikan kepadaHANI TAMPAH selaku penerima hibah, tanah hak milik No.60 dan No.61 yangterletak di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat serta lokasi tanah yangterletak di bendungan kiper seluas + 40 Hektar, dikaitkan dengan hasilpemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa pada hari Senin tanggal 01Juni 2015 atas tanah objek sengketa serta keterangan saksisaksi yang diajukanoleh Kuasa Hukum Turut Tergugat
    kiper sebagaimana disebutkan dalam Surat Hibah a quo, dengandemikian Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il tidak dapat membuktikantentang kepemilikan Turut Tergugat II atas tanah hak milik dengan SHM No.26/Maumbi yang diperoleh Turut Tergugat Il berdasarkan hibah dari MARAMISTICOALU KORAH (MAX TICKY);Menimbang, bahwa Tergugat II di persidangan telah mengajukan buktisurat yang mendukung tentang sahnya peralihan hak atas tanah objek sengketadalam bentuk jual beli antara Turut Tergugat Il (SJOHANIS
Putus : 22-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131/B/PK/PJK/2007
Tanggal 22 Juli 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DYNO NOBEL INDONESIA
4031 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada saat J.O membuat tagihan kepada PemilikProyek sehubungan dengan pelaksanaan proyek = yangdibiayai dengan hibah, maka Faktur Pajak tetap dibuatdengan diberi cap Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBMtidak dipungut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 42Tahun 1995.b. Atas pembagian pendapatan (revenue sharing) dariJ.O kepada anggota J.O sehubungan dengan pelaksanaanproyek yang dibiayai dengan hibah tidak terutangPajak Pertambahan Nilai.
    Dengan demikian anggota J.Otidak membuat Faktur Pajak kepada J.O.Bahwa dari Surat Nomor : S244/PJ.531/2000 secara jelasdisebutkan bahwa atas pembagian pendapatan (revenuesharing) dari J.O kepada anggota J.O sehubungan denganpelaksanaan proyek yang dibiayai dengan hibah tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga dengandemikian anggota J.O tidak membuat Faktur Pajak kepadaJ.O.Bahwa tidak terutangnya Pajak Pertambahan Nilai ataspembagian pendapatan (revenue sharing) dari J.O kepadaanggota J.O adalah
    tidak ada hubungannya dengan apakahproyek tersebut dibiayai dengan hibah atau tidak,apabila dianggap bahwa tidak terutangnya PajakPertambahan Nilai karena dalam konteks pelaksanaanproyek dibiayai dengan hibah, maka seharusnya perlakukanPajak Pertambahan Nilai atas pembagian pendapatan dariJ.O kepada anggota J.O mengikuti perlakuan PajakPertambahan Nilai atas tagihan J.O kepada PemilikProyek, dari surat tersebut jelas bahwa pendapatan yangdiperoleh oleh J.O dari Proyek terutang PajakPertambahan Nilai
    Perbedaanperlakuan Pajak Pertambahan Nilai tersebut memberikankesimpulan bahwa perlakuan tidak terutangnya pembagianpendapatan kepada anggota J.O dari J.O tidak = adahubungannya dengan proyek yang dibiayai dengan hibah,dengan demikian, dapat disimpulkan bahwakarenatransaksi yang kami lakukan sama dengan transaksi diatas, maka sudah seharusnya pembagian pendapatan dariJ.O kepada kami tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaidan anggota J.O tidak diwajibkan membuat Faktur Pajakkepada J.O.Menimbang, bahwa
Register : 25-01-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 24-02-2019
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.MS
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
4512
  • Pertama,disebutkan tanah tersebut adalah pemberian Daeng Mangenre, berartitanah tersebut adalah hibah dari Daeng Mengenre kepada Penggugat,maka jika demikian halnya berarti gugatannya bukan gugatan hartabersama akan tetapi gugatan hak milik, dan jika tanah tersebut dalampenguasaan Tergugat, maka Tergugat yang digugat, namun jika tanahtersebut ada dalam penguasaan Daeng Mangenre, maka DaengMangenre yang digugat.
    Kedua dikatakan tanah tersebut sebagai mahar,maka baik itu hibah atau mahar berarti bukanlah kategori harta bersama,tetapi harta milik Penggugat.
    Putusan No. 34/Pdt.G/2018/PA.MSbenar diucapkan oleh Tergugat dalam akad nikah atau tidak, sehinggajika dikatakan mahar atau hibah/pemberian perlu pembuktian lebih lanjut.Jika itu adalah benar mahar, maka gugatannya juga bukan gugatan hartabersama, tetapi gugatan hak milik, namun dalam kasus ini kekaburannyaterletak pada dualisme penyebutan harta tersebut yaitu satu sisi disebutpemberian/hibah dan disisi lain disebut mahar, maka dalam hal iniMajelis Hakim menilai eksepsi Tergugat angka 1 benar dan
    Putusan No. 34/Pdt.G/2018/PA.MSapakah mengenai harta bersama atau hibah atau mahar.
    Jika hibah ataumahar maka pihak yang menguasai harta tersebut dijadikan pihakTergugat, namun dalam kasus ini belum jelas kedudukan harta yangdigugat Penggugat pada posita angka 6.a tersebut, apakah hartabersama atau hak milik Penggugat yang diperoleh dari hibah atau mahar,hal itulanh yang menurut Majelis Hakim menyebabkan gugatan Penggugatkabur, sehingga untuk menyatakan kurang pihak harus jelas dulu apakahharta tersebut hak milik diperoleh dari hibah, jika hibah dan harta tersebutdikuasai Tergugat
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1686 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — Hj. SITTI FATIMAH ABDULLAH VS Hj. SITTI SARIFA, dkk
4411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sitti HadijahPemilik/Pemegang Hak Pakai atas tanah objek sengketa, pada tahun 1995tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah menghibahkansebagian tanah objek sengketa dengan ukuran 10 m x 5 m kepada anakdan istrinya yaitu Tergugat Sitti Sarifa, Tergugat II Sumarti, Tergugat IIISartini dan Tergugat IV Gafarudin dan Tergugat V Sarmina sesuai denganAkta Hibah Nomor 18/HB/WLI/II/1995;Bahwa berdasarkan akta hibah tersebut lalu kemudian Para Tergugat tanpaseizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat
    hak milik atas tanah objek sengketa kepada Turut TergugatPertanahan Kota Baubau lalu Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat HakMilik Nomor 342 atas nama Para Tergugat:Bahwa selanjutnya dengan tanpa alasan yang jelas, tanpa seizin dan tanpasepengetahuan Penggugat pula, tanah objek sengketa sekarang ini telahbersertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat atas namaTergugat V Sarmina dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 00584, tahun 2012yang mana Sarmina semula adalah salah satu Penerima Hibah
    Ibrahim,akan tetapi Tergugat bersifat pasif dan bermasa bodoh dengan berpayungdari hibah almarhum suaminya, dan ternyata mempunyai itikad buruk untukmemiliki dan menguasai tanah objek sengketa, mengapa demikian,seharusnya Tergugat lah yang berinisiatif untuk mengembalikan tanahobjek sengketa kepada Penggugat atau setidaknya menyampaikan kepadaPenggugat bagaimana status tanah objek sengketa yang selama inidigunakan oleh almarhum suaminya H. lbrahim;Bahwa yang perlu digarisbawahi, jika benar dalam
    Atas dasar hibah tersebut Para Tergugat/Termohon Kasasi mengajukanpermohonan hak milik atas seluruh tanah objek sengketa seluas 137 m7,namun yang aneh adalah sertifikat hak milik atas nama Para Tergugatbukan didasarkan atas hibah akan tetapi atas dasar penguasaan fisik,sementara fakta persidangan Para Tergugat tidak menguasai secara fisiktanah objek sengketa, selain itu antara jawaban Para Tergugat/TermohonKasasi dengan bukti yang ada saling bertentangan, dimana dalam jawabanHalaman 10 dari 14 hal
    La Ene, sementara sertifikat diajukan atas dasar menguasaisecara fisik, lalu bagaimana dengan hibah yang adaHal inilah seharusnya yang menjadi dasar dan pedoman Majelis Hakim TingkatPertama maupun tingkat banding dalam memutus perkara ini, akan tetapisangat disayangkan hal tersebut sama sekali tidak diperhatikan oleh MajelisHakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini:4.Majelis Hakim Agung yang terhormat, selain fakta hukum serta fakta yuridisdi atas, Penggugat Pemohon Kasasi perjalanan waktu pemeriksaanperkara
Register : 10-03-2020 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Tlk
Tanggal 31 Maret 2020 — Pemohon:
Rindang Ariqa Sentarino
223206
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan Pemohon cakap bertindak dalam hukum dalam hal untuk tindakan-tindakan tertentu yaitu Pemohon selaku penerima hibah dan tindakan-tindakan tertentu Pemohon lainnya dan tindakan-tindakan tertentu dalam hal menerima menghibahkan Klinik [seluruh fasilitas Klinik] beserta tanah, bangunan dan seluruh dokumen legalitas Klinik.
    Bahwa setiap subyek hukum dalam hal ini Pemohon yang telah berumur 18tahun 2 bulan dalam melakukan tindakan hukum sebagai pengemban hak dankewajiban yang membawa akibat hukum atas peralihan hak dari orang tuaPemohon selaku pemberi hibah kepada Pemohon selaku penerima hibahtentunya harus berdasarkan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yangberlaku sehingga tindakan hibah, tindakan hukum Pemohon selanjutnyabeserta tindakan Pemohon terkait lainnya tersebut tidak cacat di mata hukumatau melawan hukum
    Bahwa dalam pandangan dari sisi hukum Pemohon yang saat ini telah berumur18 tahun 2 bulan dalam kaitan Pemohon akan melakukan perbuatan hukumselaku penerima hibah, tindakan hukum Pemohon selanjutnya beserta tindakanPemohon selaku pengelola Klinik tersebut, terdapat ketentuan hukum yangmenyatakan bahwa orang yang cakap bertindak dan mampu untuk melakukansuatu tindakan hukum ialah sebagai berikut:1.
    Dengan kata lain, permohonan pendewasaan Pemohon iniadalah suatu daya upaya hukum Pemohon untuk menempatkan Pemohonyang belum dewasa minderjarigheid menjadi sama dengan orang yang telahdewasa meerderjarigheid dan/atau Pemohon dinyatakan cakap bertindakdalam hukum dalam hal untuk tindakantindakan tertentu yaitu Pemohon selakupenerima hibah dan tindakantindakan tertentu Pemohon lainnya dan tindakantindakan tertentu Pemohon untuk selanjutnya yang tentunya memilikikedudukan yang sama dengan orang yang
    Menyatakan Pemohon cakap bertindak dalam hukum dalam hal untuktindakantindakan tertentu yaitu Pemohon selaku penerima hibah dan tindakantindakan tertentu Pemohon lainnya dan tindakantindakan tertentu dalam halmenerima menghibahkan Klinik seluruh fasilitas Klinik beserta tanah,bangunan dan seluruh dokumen legalitas Klinik.
    Menyatakan Pemohon cakap bertindak dalam hukum dalam hal untuktindakantindakan tertentu. yaitu Pemohon selaku penerima hibah dantindakantindakan tertentu Pemohon lainnya dan tindakantindakan tertentudalam hal menerima menghibahkan Klinik Seluruh fasilitas Klinik besertatanah, bangunan dan seluruh dokumen legalitas Klinik.
Putus : 11-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1265 K/Pdt/2020
Tanggal 11 Juni 2020 — MAINI, DK VS BUPATI BOGOR, DK
14635 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah Sebelum Dibuatkan Aktatertanggal 20 April 1994, dengan batasbatas sebagaimanatercantum dalam segel a quo;3.5.AJB Nomor : 2516/2009 tertanggal 30 September 2009, dibuat olehdan dihadapan Turut Tergugat IV selaku PPAT serta disaksikan olehTurut Tergugat Ill, dengan batasbatas sebagaimana tercantumdalam AJB a quo;adalah sah secara hukum.Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik satusatunya yang sah atastanah yang terletak di Jalan Raya Bojong Gede RT. 3 RW. 10,
    , yang diperoleh Penggugat IV secara sahberdasarkan Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah SebelumDibuatkan Akta dari orang tua kKandungnya bernama Amsar bin H.Cuin tertanggal 20 April 1994 yang dibuat secara terang dengandisaksikan oleh Ketua RT. 03 dan ketua RW. 10 serta diketahui olehTurut Tergugat Ill, dengan batasbatas tercantum dalam segel a quo;4.5.seluas 176 m?
    , milik Penggugat IVsebagaimana Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah SebelumDibuatkan Akta tertanggal 20 April 1994, dengan batasbatastercantum dalam segel a quo;5.5. tanah hak milik adat, seluas 106 m?, milik Penggugat V sebagaimanaHalaman 4 dari 15 hal. Put.
    , milik Penggugat IVsebagaimana Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah SebelumDibuatkan Akta tertanggal 20 April 1994, dengan batasbatastercantum dalam segel a quo;6.5. tanah hak milik adat, seluas 176 m?, milik Penggugat V sebagaimanaAJB Nomor : 2516/2009 tertanggal 30 September 2009, denganbatasbatas sebagaimana tercantum dalam AJB a quo;dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa adanya beban apapunkepada Para Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian, sebagai berikut:a.
    , yang diperoleh Penggugat IV secara sahberdasarkan Surat Segel Tanda Hibah Sebidang Tanah SebelumDibuatkan Akta dari orang tua kKandungnya bernama Amsar bin H.Cuin tertanggal 20 April 1994 yang dibuat secara terang dengandisaksikan oleh Ketua RT. 3 dan Ketua RW. 10 serta diketahui olehTurut Tergugat Ill, dengan batasbatas tercantum dalam segel a quo;4.5 Seluas 106 m?
Putus : 26-08-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2342 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Agustus 2014 — HORDIKA HUNITETU KERMITE, dkk VS WEYNANDA HUNITETU, dkk
9954 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan (PN, PT, MA) tersebut di atas,tidak pernah menyatakan bahwa Janda Fransina Hunitetu Laturaja adalahsatusatunya ahli waris yang berhak seorang diri atas tanah warisan yang ditinggalkan oleh Elisa Hunitetu;Bahwa Janda Fransina Hunitetu Laturaja yang melakukan perbuatan hukumberupa menghibah/menghibah wasiatkan tanah warisan peninggalanalmarhum Elisa Hunitetu (suami) kepada kedua orang anak saja yaituElisabeth Hamid Hunitetu dan Weynanda Hunitetu sebagaimana ternyatadalam Akta Notaris/Akta Hibah
    No. 2342 K/Pdt/201213.14.15.Weynanda Hunitetu yang sebagai penerima hibah wasiat yang cacat hukumkarena dilakukan oleh pemberi hibah Fransina Hunitetu Laturaja yang tidakberhak sendirian atas tanah warisan almarhum suami/ayah Elisa Hunitetu;Bahwa kini tanah warisan yang belum dibagi semestinya menjadi bagianwarisan anakanak karena baik Elisa Hunitetu ayah (almarhum) maupunFransina Hunitetu ibu (almarhumah) keduanya telah meninggal dunia.Sehingga anakanak/ahli waris adalah: Maria Laturaja yang menikah
    adil meurut hukum yaitu di bagi menjadienam bagian dimana masingmasing anak mendapat seperenam bagiandari tanah warisan, dengan pengecualian seperenam bagian yang satumenjadi gugur haknya karena yang bersangkutan berkewarganegaraanBelanda/Asing dengan konsekwensi pihak ketiga yang menduduki/membebaninya mendapatkan prioritas hak atas tanah;Menyatakan Tergugat dan Tergugat Il turut melakukan perbuatanmelanggar hukum yang secara bersamasama dengan almarhum FransinaLaturaja pada proses mendapatkan hibah
    wasiat (Akta Hibah Wasiat Nomor249);Menyatakan batal/melumpuhkan Akita Notaris/Akta Hibah Wasiat nomor249., sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;Menangguhkan permohonan eksekusi atas Putusan Mahkmah Agung RINomor 3482 K/Pdt/1991., tanggal 19 Januari 1995 dan Putusan PengadilanTinggi Maluku Nomor 05/Pdt/2010/PT.Mal., tanggal 2 Februari 2010;Hal. 7 dari 14 hal.
Register : 27-04-2012 — Putus : 22-05-2012 — Upload : 11-07-2012
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 59/Pdt.G/2012/PTA.Mks
Tanggal 22 Mei 2012 — Pembanding VS Terbanding
13146
  • Bollo) dan Isteri kedua (Andi Dahlia), oleh karena perbuatan Ali BaguDg.Rumpa menghibahkan harta bersama tersebut tanpa persetujuan denganIsteri pertama dan isteri ke dua kepada Andi Muliati adalah perbuatanmelawan hukum sehingga Hibah yang dibuat oleh PPAT Camat PalanggaNomor 343/Kp/89 tanggal 1 Agustus 1989 adalah tidak sah dan batal demihukum;e Objek sengketa tanah darat seluas 572 meter persegi yang terletak di DusunMasowani Desa Bontomanai dan tanah seluas 9800 meter persegi yangterletak di
    Bahwa Hakim Pertama telah keliru dalam menerapkan Hukum utamanya dalamhal hanya menilai Hibah Nomor 343/Kp/89, tanggal 1 Agustus 1989 yangdibuat oleh PPAT Camat Pallangga, Kab. Gowa adalah memenuhi syarat tanpapertimbangan fakta dan hukum.
    Bollo. e bahwa objek tersebut adalah Harta bersama dengan isteri pertamamaka segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan tanahkepada pihak ketiga baik dalam bentuk hibah maupun jual beli wajibhukumnya melibatkan persetujuan dari suami isteri e bahwa perbuatan Hukum Hibah atas harta bersama yang merupakanharta warisan dari Pewaris Ali Bagu Dg.
    Rumpa berhak kepada ahliwarisnya yang berhak yaitu isteri dan anak dan apabila hibahmerugikan ahli waris lainnya adalah merupakan perbuatan hukumHibah yang tidak sah dan batal demi hukum.e bahwa Hibah Nomor 343/Kp/89 tanggal 1 Agustus 1989 yang dibuatoleh PPAT Camat Pallangga seharusnya hakim pertama membatalkanHibah karena bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutansehingga Hibah tersebut harus dibatalkan 4.
    (Ali Bagu), pula pemberi hibahtidak sedang dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannyasehingga hibah yang dilakukan harus mendapat persetujuan dari ahliwaris lainnya (pasal 213 Kompilasi Hukum Islam), atau melebihi 1/3dari seluruh harta warisan Ali Bagu; Menimbang bahwa namun begitu karena penerima hibah tersebut dalam perkaraa quo adalah termasuk ahli waris Ali Bagu, maka untuk memenuhi rasa keadilan, dengandikiaskan pada maksud pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa22hibah
Putus : 28-10-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2746 K/Pdt/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — EUIS YUSWARA, dkk. VS LINAH, dkk.
14499 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KECAMATAN KOTA CIMAHI, selaku PejabatPembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Hibah,beralamat di Jalan Serut Nomor 12 Cimahi Utara Kota Cimahi:4.
    Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kKekuatan hukummengikat Akta Hibah Nomor 498/PPAT/Kecamatan/84 tanggal 19 November1984 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 37 Blok Cipageran luas 3680 m7?sepanjang Sertifikat Hak Milik tersebut tercatat dengan luas 3680 m?:7. Memerintahkan Tergugat IV untuk mencoret luas 3680 m? dariSertifikat Hak Milik 37 Blok Cipageran dan mencatatkan sisa tanahseluas 1180 m? merupakan hak alm Mochamad Akub/Penggugat;8.
    Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat Akta Hibah Nomor 498/PPAT/Kecamatan/84tanggal 19 November 1984 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 37 BlokCipageran luas 3680 m? sepanjang Sertifikat Hak Milik tersebuttercatat dengan luas 3680 m?;7. Memerintahkan Tergugat IV untuk mencoret luas 3680 m?dari Sertifikat Hak Milik 37 Blok Cipageran dan mencatatkan sisatanah seluas 1180 m? merupakan hak alm MochamadAkub/Penggugat;8.
    Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat Akta Hibah Nomor 498/PPAT/Kecamatan/84 tanggal 19 November1984 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 37 Blok Cipageran luas 3680 m7?sepanjang Sertifikat Hak Milik tersebut tercatat dengan luas 3680 m?:6. Memerintahkan Tergugat IV untuk mencoret luas 3680 m? dariSertifikat Hak Milik 37 Blok Cipageran dan mencatatkan sisa tanahseluas 1180 m? merupakan hak alm Mochamad Akub/Penggugat;7.
Register : 03-10-2018 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 879/Pdt.G/2018/PA.Sgm
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
454322
  • Bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam di dalam BAB VI TentangHibah, Pasal 211 tegas menyebutkan bahwa Hibah orang tua pada anaknyadapat diperhitungkan sebagai warisan.21. Bahwa oleh karena hibah yang diterima oleh almarhumah Hj.
    Seandainya akta hibah yang dimaksud oleh para Tergugat itubetul ada. Maka akta hibah yang dimaksud terjadi tanpa izin dari Penguggatselaku pemilik yang sah. Akta hibah yang ada ini juga tidak menjadi landasanHal 21 dari 66 hal. Put. No. 879Pdt.G/2018/PA.Sgmatau dasar hukum dari terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Hj.
    Nursiah melalui pemberian hibah, dan ruko seluas + 113 m7? lalupada tahun 2017 telah dijual pada Sdr. Bobby Dg.
    Rahman yang mendapatkan hibah pada tahun 1998 dari H. Abd.Rahman Dg.
    Rahman terhadap objek sematamata karena hibah dan hibahtersebut telah bersertipikat atas nama Hj. Nursiah binti Abd.
Putus : 19-05-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 26/PDT/2015/PT BTN
Tanggal 19 Mei 2015 — S U T A R N A, ; NUSA RAHMAN, ; ASNURRIYAH ; K A R P I N I, ; G U N A W A N ; ATI RUHYATI, ; SUBANDHI, SH., K U S N A E F I, Hj. SITI AMINAH, ; S U W A R D I, ; Ir. ABNU MUDJID, ; KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
4520
  • Berdasarkan SuratKeterangan Suami Isteri No. 30/Ds.SHJ/IX/2013 dikeluarkan oleh KepalaDesa Sentul Jaya, tertanggal 04 September 2013;Kedua:Adanya Surat Pernyataan dari TERGUGAT 1, TERGUGATIl dan TERGUGAT Ill yang menyatakan Hibah sepihak yang dibuat olehTERGUGAT 1, TERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill sendiri, dan dilakukandibawah tangan dengan saksi satu orang, pada tanggal 05 Oktober 1990.Hal ini adalah batal demi hukum (nietig an vull void);Ketiga:TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah bersekongkol
    IV terlibat langsung mengupayakan sertifikat tersebut, sehinggawajar secara formil TERGUGAT IV didudukkan sebagai pihak dalam perkaraa quo;Keempat:TERGUGAT , TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill telah menerjang secaramelawan hukum, dengan melanggar ketentuan pasalpasal, seperti: Pasal 1365 KUHPerdata, karena akibat perbuatan TERGUGAT l,TERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill, PARA PENGGUGAT menderitakerugian, sebab yang seharusnya memperoleh haknya, ternyata tidakmendapatkannya; Pasal 1868 KUHPerdata, bahwa Surat Hibah
    yang dibuat tidak autentikalias tidak berkekuatan hukum, oleh karena pada waktu hibah tidakmelibatkan PARA PENGGUGAT yang juga adalah Ahli Waris; UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentangJabatan Notaris, seharusnya Hibah dari TERGUGAT II dan TERGUGATIll kepada TERGUGAT dilakukan dihadapan pejabat yang berweang,yaitu Notaris/PPAT ;.
    d) Bahwa adanya Surat Pernyataan hibah sepihak yang dibuat olehTergugat , Tergugat Il dan Tergugat IIIl yang dilakukan di bawahtangan pada tanggal 05 Desember 1990 adalah merupakan dalil yangmengadangada, karena tidak dijelaskan secara jelas siapa pemberihibah dan siapa penerima hibah serta apa yang dihibahkan dan untukapa Surat hibah di bawah tangan tersebut dan apa hubungan dankorelasinya dengan Para Penggugat menderita kerugian baik materiilmaupun immateriil hingga sebesar Rp. 3.500.000.000, (
    Tiga milyarlima ratus juta rupiah);Bahwa seandainya hibah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adakorelasinya dengan perkara aquo, maka hibah yang dilakukan oleh ParaTergugat (Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill) tersebut adalah sahsecara hukum sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi KeputusanMahkamah Agung RI tanggal 20071960 No : 225 K/Sip/1960 yangkaedah hukumnya menyatakan:BahwwaHibah yang dilakukan oleh oran n hat tidak memerlukanpersetujuan Ahli Waris.e) Bahwa seharusnya Para Penggugat
Register : 08-02-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 58/Pdt.G/2018/MS.Bna
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9416
  • Bahwa semasa hidupnya PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS telahmenghibahkan sebagian dari hartahartanya kepada anakanaknya.Bahwa Hibah adalah Pemberian yang dilakukan oleh seseorangkepada pihak lain baik ahli waris ataupun yang bukan ahli waris,berapapun nilainya, yang dilakukan ketika masih hidup danpelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masihhidup juga.
    atau warisan dari orangtuanya;bahwa setahu saksi, empang yang terletak di Lampaseh Acehsebagaimana tersebut pada point 11.5 posita gugatan Penggugatbenar harta peninggalan Zainudddin dan empang tersebut sudahlama dikuasai oleh Zulfandi;bahwa saksi tidak mengetahui batasbatas objek tersebut dan saksitidak mengetahui dasar Zulfandi menguasai empang tersebutapakah atas dasar hibah atau warisan dari orang tuanya;bahwa setahu saksi, tanah yang terletak di Punge Jurongsebagaimana tersebut pada point 11.1
    posita gugatan Penggugatbenar harta peninggalan Zainudddin dan setelah tsunami tanahtersebut dikuasai oleh Zulfandi sampai sekarang;bahwa saksi tidak mengetahui batasbatas objek tersebut dan saksitidak mengetahui dasar Zulfandi menguasai empang tersebutapakah atas dasar hibah atau warisan dari orang tuanya;bahwa saksi tidak mengetahui tentang yang berupa 1 (satu) unitrumah yang terletak di Jalan Ayahanda Kota Medan sebagaimanatersebut pada point 11.9 posita gugatan Penggugat;bahwa setahu saksi,
    dari orang tuanya;bahwa Zainudin juga ada ada tanah di Gampong Punge Blang Cutyang sudah dihibahkan kepada Nurzainiah, tetapi saksi tidakmengetahui kapan hibah itu terjadi;bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugatdengan Tergugat di rumah saksi, tetapi tidak berhasil;bahwa menurut keterangan Penggugat dan Tergugat, tanah yangtelah mereka kuasai masingmasing sudah dihibahkan oleh orangtuanya kepada mereka;.
    orang lagi bernamaSurya Ramadhan (TERGUGAT 1); bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT Il,keduanya adalah anak dari Nurzainiah; bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat V dan Tergugat VI; bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Penggugat, orang tuaPenggugat dan TERGUGAT mempunyai harta peninggalan berupatanah yang terletak di Lampaseh Aceh, Lampaseh Kota dan PungeUjong, tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batasbatasnya danSiapa yang menguasainya; bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hibah
Register : 15-04-2013 — Putus : 31-05-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor NOMOR : 36/B/2013/PT.TUN.MKS
Tanggal 31 Mei 2013 — 1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO, Tergugat/Pembanding ; ----------------- 2. N a m a : AHMAD HUSAIN ; Tergugat II Intervensi 1/Pembanding ; ---------------------------------------------- 3. Nama Jabatan : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA ; Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding ; -------------------------------- M E L A W A N : - N a m a : KASIM SULEMAN, Penggugat / Terbanding ; -----------------------
4730
  • Surat hibah dijadikan jaminan hutang tahun 1991 ; Penggugat mendalilkan tanah hibah miliknya dijadikan jaminan hutangoleh Muru Rasidi Halid pada tahun 1991 dan surat hibah tersebut hilangdari tangan Hajah Sitti Maku saat banjir bandang di KelurahanWawonasa Manado tahun 2000. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatkabur karena tanah dijadikan jaminan hutang tahun 1991 tetapi surattanah itu bisa jatuh ketangan dan dibawa Hajak Siti Maku yang akhirnyaPUAN, mmm mn rrd.
    yangdidalamnya terdapat persoalan yang bersifat perdata dan harus diselesaikanterlebih Gault 5 ==9 ie erties neMenimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh pihakPenggugat/Terbanding dalam surat gugatannya, antara lain menyatakan sebagaiberikut 22 22220 nnn nnn non nnn rn nnn nnn nnn nnn nnn nee an nee neem enne Bahwa Penggugat / Terbanding mendalilkan bidang tanah yang diatasnyatelah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat ( Bukti T 13/14, T 18, T 49 )adalah miliknya yang berasal/oerdasar dari surat hibah
    tanggal 08 Maret1939 dan tanah hibah tersebut asalnya dari Almarhum Halid lbrahim danPulu Timbidoisi ; "e Bahwa Surat hibah tanggal 08 Maret 1939 tersebut dibawa dan disimpanoleh Hajah Sitti Makku ( Ahli waris/keturunan kedua ) dan hilang pada saatbanjir bandang' di Kelurahan Wawonasa Manado tahun 2000, berdasarSurat Keterangan Hilang dari Lurah Wawonasa Nomor : 71.71.03.1003IWON/ 332/ VV 2012 Tanggal 26 September 2011 ; e Bahwa tanah hibah tersebut pada sekitar tahun 1991 oleh Almarhum MuruRasidi
    No.36/B/2013/PTT UN.MKSBerhadiah Atau Sumbangan Dana Sosial Berhadiah ( SDSB ) KepadaAhmad Husain tanopa sepengetahuan Penggugat ; e Bahwa Penggugat hingga kini tidak pernah melakukan transaksi untukmengalinkan tanah hibah (pasini) tersebut kepada pihak lain dan tanahtersebut sampai saat ini dalam keadaan kosong dan dalam pengawasanPONQQUGAL 5 es==eenm manne eee ee eee ni ne eeMenimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat/ Terbanding telah mengajukan buktibukti surat yang diberi
    Apakah tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya yangdiperoleh melalui warisan tersebut, benar harta warisan yang menjadi bagiankeluarga Penggugat dan apakah dengan buktibukti tersebut telah dapatmembuktikan adanya hibah kepada Penggugat, sehingga dapat dinyatakansebagai pemilik ? ; n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nme enn nen nn2.