Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/47/VI/RES.1.24/2020/Reskrim Tanggal 19 Juni 2020 dandilanjutkan dengan Penetapan Tersangka kepada Pemohon, berdasarkanSurat Penetapan Tersangka / peralihan Status Nomor:B/46/VI/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 terkait denganSangkaan Pasal 167 Ayat (1) KUHP ((Kejahatan terhadap KetertibanUmum/Penyerobotan Tanah)3.

;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohonmengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang menyatakan tetap padaPermohonannya, dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohonmengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang menyatakan tetap padaJawabannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti Surat, sebagai berikut:Wesissannnnannis conanmnataaten Fotokopi Surat Pemberitahuan Peralihan Status NomorB/46.a/VI/Res.1.24/2020/Reskrim

ccsceceeeeeeeeeueeceeeeceeeeceeeaueeeceeeueeaeeeeeeeeeeeaeeues T8;Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN TmtQa cece cceee scene eneeeeeeeeeeaeeeeeeaeneeeeaeneeeseeens Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/135.a/VI/RES.1.24/2020/Reskrim, tertanggal 23 Juni 2020,selanju selanjutnya diberi tanda DUKti .......... ec eeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeesaeeeeeeea T9;10...Fotokopi Notulen Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak PidanaKejahatan Terhadap Ketertiban Umum, Daftar Hadir Gelar Perkara danDaftar Foto Gelar Perkara Peralihan

::ceeeeeseeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeeseeeeeeeeeeeeeaees T10;TL... eeeeeeeeeee Fotokopi Pemberitahuan Peralihan Status Nomor : B/46.a/VI/Res.1.24/2020/Reskrim, dengan lampiran berupa Surat KetetapanNomor : S.Tap/46/Vi/Res 1.24/2020/Reskrim, tertanggal 23 Juni 2020,selanjutnya diberi tanda DuKti .............cecceeeeeee sees T11;12....cceeeeeeeeeeeeees Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/367/VI/RES.1.24/2020/Reskrim, tertanggal 23 Juni 2020, selanjutnya diberiTANGA DUKE oo... cece eccc cc eeccceeceseeceeeeeueeeueeceeeeceeeaceeeauaeeseeeeeeeaueeueeeeeeaneens

Menyatakan pula menurut hukum, bahwa perbuatan hukum yangdilakukan oleh Tergugat IV dengan cara mengagunkan tanahbeserta bangunan rumah yang ada di atas tanah obyek sengketakepada Tergugat V, adalah tidak sah dan batal demi hukumdan/atau dapat dibatalkan karena peralihan tanah beserta bangunanrumah yang ada di atas tanah sengketa tersebut dari Tergugat , Il,II dan almarhum dan almarhum kepada Tergugat IV adalah cacathukum atau tidak sah karena tidak melibatkan ahli waris dari yaknipara Penggugat

Bahwa Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor: , SuratUkur Nomor tanggal dengan luas M2 atas nama berdasarkan Akta Jual Beli No. tanggal telah sesuaiprosedur yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional melaluipengajuan permohonan ~ peralihan yang didasarkan padaakta otentik yang dilampirkan sebagai alat bukti hak ataubukti kepemilikan atas tanah tersebut yang akan dibuktikanpada persidangan selanjutnya.Dalam pokok Perkara:1.

Bahwa peralihan sertipikat hak milik a.n. telah sesuaidengan prosedur yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional.Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V danTurut Tergugat IV tersebut, majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebuttidak beralasan olehnya itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati isi gugatanpenggugat, sebagaimana tercantum dalam gugatan penggugat pada poinnomor 4, 5, 6 dan 7, begitu pula sebagaimana

Langkapura seluas 6.475 (enam ribu empat ratus tujuh puluhlima) meter persegi, Surat Ukur Nomor 22/Lkp/2006 tanggal 30 Agustus2006 atas nama Tergugat ;Bahwa sertifikat yang ditunjuk Tergugat tersebut tidak mencantumkan asalusul peralihan hak hingga ke tangan Tergugat , dan setelah Penggugatketahui ternyata Tergugat berupaya menghilangkan jejak data dalam asalusul tanah dengan mengajukan permohonan penggantian blanko kepadaTurut Tergugat Ill sebagaimana Surat Permohonan Tergugat tanggal 18September

Langkapura seluas 6.475 (enam ribu empat ratus tujuhpuluh lima) meter persegi, Surat Ukur Nomor 22/Lkp/2006 tanggal 30Agustus 2006, apabila dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tercantum asalusul peralihan haknya Tergugat khawatir akan terbongkar bahwa tanahtersebut diperoleh Tergugat secara illegal dan apa yang dilakukanTergugat adalah merupakan iktikad baik yang menimbulkan bagiPenggugat;Bahwa setelah Penggugat telaah ternyata Tergugat II memperoleh tanahtersebut dari Tergugat III dengan cara membeli

Apakah benar, Surat Keterangan Hibah tanggal 5 April 1986,yang dibuat dan ditandatangani oleh Amat Sairin dan Tohiddapat dijadikan dasar peralihan hak kepemilikan atas tanahdari Amat Sairin kepada Tohid?;5.2. Apakah benar, hibah atas tanah yang dilakukan oleh AmatSairin kepada Tohid tersebut adalah sah menurutketentuan/peraturan perundangundangan yang berlaku?;Halaman 17 dari 38 hal. Put.

Bahwa berdasarkan buktibukti dan faktafakta hukum yangterungkap di persidangan, diketahui sebagai berikut:6.1.6.2.Bahwa tanah yang dihibahkan oleh Amat Sairin kepadaTermohon Peninjauan Kembali tersebut, tidak didukung olehadanya surat bukti kepemilikan atas tanah yang sah,sebagaimana diatur dalam ketentuan/peraturan perundangundangan yang berlaku karena tidak didukung oleh adanyasurat bukti kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan olehpejabat yang berwenang;Bahwa sistem penghibahan dan peralihan hak

;Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RItanggal 22 Maret 1972 Nomor 937 K/Sip/1970: Suatuperjanjian jual beli yang dilaksanakan setelah berlakunya PPNomor 10/1961 harus memenuhi PP Nomor 10/1961 tersebut;Bahwa jual beli sawah yang tidak dilakukan di hadapanpejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Pasal19 PP Nomor 10/1961 yaitu Notaris atau Camat, merupakanjual beli yang tidak sah menurut hukum, sehingga pembelinyatidak perlu mendapat perlindungan hukum;Bahwa peralihan hak yang tidak

Bahwa Para Penggugat Rekopensi telah meminta kepada TergugatRekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi 1 agar terhadap transaksi jualbeli dilanjutkan dengan prosesproses peralihan Hak, yakni agar supayapemegang nama disertifikat pada tanah objek sengketa beralih menjadiatasnama Para Penggugat Rekopensi, akan tetapi Tergugat Rekopensidan Turut Tergugat Rekonpensi 1 tidak menghiraukan permintaan ini ;7.

Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, yakni dalam hal TergugatRekopensi dan Turut Tergugat Rekonpensi 1 yang tidak maumenandatangani berkasberkas yang diperlukan untuk peralihan Hak,sudah selayaknya Tergugat Rekopensi dinyatakan telah melakukanWanprestasi ;8.

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi1 tidak mau menandatangani berkasberkas yang diperlukan berupa,antara lain : Akta Jual Beli dan tanda tangan guna keperluan roya atasSertifikat Hak Tanggungan, maka sudah sepantasnya pula kepadaTergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi 1 untuk dihukummenandatangani berbagai SuratSurat yang diperlukan guna peralihan hakatas bidang tanah Objek Sengketa dan roya, yang apabila tidak maumelaksanakanya, putusan pengadilan ini dapat

hak dan proses roya atas bidang tanah ObjekSengketa sebagai perbuatan Wanprestasi.Menghukum Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi 1untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensisejumlah Rp. 290.000.000. ( dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi danTurut Tergugat Rekonpensi 1 untuk melanjutkan proses transaksi jualbeli , yakni dengan dihukum untuk menandatangani terhadap suratsuratyang diperlukan untuk peralihan hak

pada bidang tanah Objek Sengketamenjadi atasnama Para Pengugat Rekonpensi / semula Para Tergugatdalam Konpensi, yang apabila Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi 1/Tergugat Rekonpensi 1 tidakmau melaksanakannya, maka putusan dalam perkara ini dapat dijadikansebagai dasar peralihan hak pada bidang tanah Objek Sengketatersebut.Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74Padt.G/2019/PN Pti7.

Perbuatan Turut Tergugat Il memproses peralihan hak atas tanah Hak MilikNornor 1803/Kelurahan Cibaduyut Wetan dari Penggugat kepada Tergugat atasdasar Akta Jual Beli tanah Nomor 91/2014 tanggal 6 Agustus 2014 antaraPenggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT), telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.

Beli tanah beserta bangunan yang ada di atastanah tersebut antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan TergugatKonvensi / Penggugat Rekonvensi dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT), oleh karenanya peralihan hak atas tanah dan bangunan rumahyang ada di atas tanah tersebut dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensikepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah sah (lihat bukti P2dan bukti T1) ;Menimbang, bahwa tanah yang menjadi objek jual beli antara PenggugatKonvensi

/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi adalah tanah yang telah bersertifikat Nomor 1803/KelurahanCibaduyut Wetan, dan atas dasar Warkah Permohonan Peralihan Hak, yangdiajukan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui Vianna Dewi TinaAsih Oeripkartawinata, S.H.

Tan Ay Ping (Tergugat Konvensii /Penggugat Rekonvensi) lihat bukti T 2, TT.II 1 dan TT.II 2 ;Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2015/PN,Bdg.Menimbang, bahwa oleh karena itu peralihan hak atas Sertipikat HakMilik Nomor 1803/Kelurahan Cibaduyut Wetan dari Danto Gunawan(Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) kepada Ny.

Tan Ay Ping(Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) yang diproses oieh TurutTergugat Il (Kantor Pertanahan Nasional / BPN Kota Bandung adalah sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitumangka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Konvensii /Tergugat Rekonvensi, tidak terbukti dan harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena sah proses Jual beli tanah sengketaaquo dan peralihan hak atas tanah sengketa aquo dari Pengugat Konvensii /Tergugat Rekonvensi kepada

Palmdale Agroasia Lestari Makmur sebagai Tergugat tidak pernahmelakukan sosialisasi tentang peralihan managemen tersebut.19. Bahwa tanpa adanya sosialisasi peralihan managemen padaperusahaan PT. Palmdale Agroasia Lestari Makmur sehingga menimbulkandampak kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik lahan plasma yangsejak penyerahan lahan sampai dengan saat ini tidak mendapatkan hasilapapun.20.

lahan pihak koperasi tidak dilibatkan ; Bahwa kami sudah pernah menanyakan dan melakukan protes keperusahaan, untuk pembagian hasil, namun tidak direspon hanya di iyaiya kan saja; Bahwa Saksi pernah menerima dana GRTT ; Bahwa saksi baru mengetahui Koperasi Palmdale tahun 2015 ; Bahwa Saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi; Bahwa saksi pernah datang sosialisasi mengenai dana talangantanggal 4 Desember namun saksi tidak mau menerima dana talangan ; Bahwa setahu saksi sudah ada 3 (tiga) kali peralihan

manajemenperusahaan, tapi tidak tahu siapa pimpinannya karena tidak pernahdisosialisasikan; Bahwa atas adanya peralihan manajemen perusahaan tersebut,saksi merasa dirugikan karena tidak ada mendapat hasil dari lahanplasma; Bahwa saksi pernah mendengar tentang adanya dana talangan ditahun 2017, tapi saksi tidak pernah diundang untuk menghadirisosialisasi tentang dana talangan tersebut, dan jikapun ada saksi tidakada mau menerima dana talangan tersebut karena itu merupakanhutang; Bahwa Saksi tidak

sawit, sekarang sudah ditanam sawit oleh perusahaan daerahlintang batang; Bahwa saksi baru mengetahui Koperasi Palmdale tahun 2015dimana saksi tidak tahu siapa pengurus koperasi Palm Permai Lestari2009 2015 ; Bahwa Saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi; Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani divisi dengansaksi Membok ; Bahwa saksi pernah datang sosialisasi mengenai dana talangantanggal 4 Desember namun saksi tidak mau menerima dana talangan ; Bahwa setahu saksi sudah ada 3 (tiga) kali peralihan

manajemenperusahaan, tapi tidak tahu siapa pimpinannya karena tidak pernahdisosialisasikan; Bahwa atas adanya peralihan manajemen perusahaan tersebut,saksi merasa dirugikan karena tidak ada mendapat hasil dari lahanplasma; Bahwa saksi pernah mendengar tentang adanya dana talangan ditahun 2017, tapi saksi tidak pernah diundang untuk menghadirisosialisasi tentang dana talangan tersebut, dan jikapun ada saksi tidakHalaman 15 dari 46 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Mpwada mau menerima dana talangan tersebut

Bahwa dalam asas hukum yang berlaku, pembeli yang beritikad baik harusdilindungi, dimana kami (Tergugat IV) selaku pembeli yang beritikad baik, makaterhadap kami harus dilindungi, dengan demikian dari peralihan hak atas tanahyang terakhir pada Tergugat IV sebagai pemilik yang.

I Ketut Nerdha Yudiasa, Camatselaku PPAT wilayah Kecamatan Nunukan merupakan akta otentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang utuh dan sempurna sehingga peralihan hakatas tanah antara Tergugat III kepada Tergugat IV yang dituangkan dalam AktaJual Beli No. 55/PPAT/1986 tertanggal 14 Oktober 1986 yang berukuran237,50 meter persegi adalah sah menuruthukum).

Ketut Nerdha Yudiasa, Camat selaku PPAT wilayah KecamatanNunukan yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktianutuh dan sempurna sehingga peralihan hak atas tanah antara Tergugat III kepadaTergugat IV yang dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 55/PPAT/1986 tertanggal14 Oktober 1986 yang berukuran 237,50 meter persegi adalah sah menurutMenimbang, bahwa terhadap dalildalil jawaban dari pihak Kuasa InsidentilTergugat II dan Tergugat IV, pihak Penggugat dalam pemeriksaan perkara inimengajukan

copy Surat Keterangan dari Kantor KepalaKampung Nunukan Timur Nomor : 16/KNT/1980 tertanggal 08 April 1980;Menimbang, bahwa pihak Tergugat IV selama dalam persidangan mengajukan alatbukti surat kepemilikan tanah berupa bukti surat tertanda T/IV1 berupa foto copy AktaJual Beli No. 55 / PPAT / 1986 mengenai Pelepasan Hak Pakai Tanah tanggal 14 Oktober1986 dan T/IV2 berupa foto copy Surat Keterangan No. 223 / Rek DNT/1986 tanggal 14Oktober 1986; 29222222222 2222222 n noeMenimbang, bahwa oleh karena peralihan

SUYAKIN), selanjutnya peralihan antara Tergugat II (H.SUYAKIN)) kepada Tergugat III (KATARINA BENDON) yang dituangkan melalui AktaJual Beli No. 17/PPAT/1980 tanggal 08 April 1980 dan selanjutnya peralihan antaraTergugat III (KATARINA BENDON) kepada Tergugat IV (KALVIN TANDUK) yangdituangkan melalui Akta Jual Beli No. 55 / PPAT / 1986 mengenai Pelepasan Hak PakaiTanah tanggal 14 Oktober 1986 juga tidak sah, sehingga majelis Hakim berpendapatpetitum gugatan Penggugat poin 2 mengenai kepemilikan tanah

Namun demikian, Penggugat khawatir apabila Tergugat memilikisurat/akta yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah terperkara, olehkarena itu demi hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim persidanganperkara ini agar berkenan menyatakan segala surat/akta yang telah dikeluarkan10111213oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;Bahwa sebelum Penggugat pindah tempat sementara ke Banda Aceh pada tahun2002 karena intensitas konflik bersenjata yang semakin

baik telah berusaha menemui TergugatTergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namunTergugatTergugat tidak bersedia menanggapinya, maka sudah cukup beralasanhukum apabila gugatan perkara ini didaftarkan oleh Penggugat melaluiKepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen untuk memperoleh keadilan dankepastian hukum;Bahwa oleh karena Penggugat berkeyakinan gugatan perkara ini memiliki buktibukti yang cukup dan lengkap, serta Penggugat sangat khawatir bila TergugatTergugat melakukan peralihan

pada saat Tergugat mengerjakan tanah memang tidak ada tandatandabekas tanaman orang lain dan pembersihan lahan dengan cara menebang pohonpohonyang sudah besar yang menunjukkan tidak adanya bekas penggarapan orang lain;Bahwa Turut Tergugat I dan II dengan Penggugat tidak pernah membuat suratjualbeli karena jual beli itu hanya bisa dilakukan atas tanahtanah yang berstatus HakMilik sedangkan objek perkara hanya dialihkan dengan ganti rugi karena Hak Garap itusangat terbatas (periksa Andrian Surendi, peralihan

Kabupaten Bireuen) yang telah dibuka dan digarap Turut Tergugat I yangkemudian telah dialihkan penguasaannya kepada Penggugat pada tahun 1998 denganpembayaran uang sejumlah Rp 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena tanah perkara tersebut terbukti berasal daripembukaan tanah hutan belukar dan pada saat dialihkan memang belum terdaftarsebagai tanah dengan status hak milik, maka terhadap adanya pembayaran sejumlahuang dari Penggugat kepada Turut Tergugat I terkait peralihan

penguasaan tanah perkarayang pada umumnya dalam pergaulan kehidupan masyarakat diartikan sebagai uangpembayaran atas pembelian tanah tersebut, haruslah ditafsirkan sebatas pemberian gantirugi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat I yang telah membuka danmembersihkan tanah perkara;Menimbang, bahwa adanya peralihan penguasaan tanah perkara dari TurutTergugat I kepada Penggugat yang awalnya berasal dari pembukaan tanah hutan belukarmenurut ketentuan hukum pertanahan nasional yang bersumber

yang terletak di kampung RonodigdayanDanurejan Yogyakarta;Bahwa dalam isi perjanjian tersebut pada poin dua juga menjelaskanTergugat membeli objek sengketa dari bapak Suradi (suami kedua darialm Kromowinangun) dan telah terjadi peralihan hak atas nama PihakKedua;Bahwa Pihak Kedua dengan ini akan memberikan uang sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak Pertamasebagai pengaremarem.

Giyem membuat Akte Waris dan Akte JualBeli atasObyek Sengketa melalui Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta,sebagai syarat pendaftaran peralihan hak milik atas tanah padaObyek Sengketa dari Ny. Giyem kepada Tergugat Konvensi;Bahwa setelah terbit Akte Waris dan Akte JualBeli tersebut diatas,Suradi alias Karsopawiro bersama Tergugat Konvensi mendaftarkanperalihan hak kepemilikan Obyek Sengketa dari Ny.

Permasalahan terjadi ketikapihak Penggugat Konvensi dan kerabatnya beserta pengindungmenghalanghalangi proses pengukuran sehingga prosespengukuran menjadi terhenti;Bahwa Penggugat Konvensi tidak mengakui peralihan kepemilikanObyek Sengketa yang telah beralih dari Ny.

Giyem;Bahwa permasalahan kembali muncul karena Penggugat Konvensidan keluarganya beserta pengindung dan penyewa tidak juga segerameninggalkan dan mengosongkan Obyek Sengketa secara sukareladan justru bersikeras tidak mengakui peralihan kepemilikan hak atasobyek sengketa bahkan menunjukkan itikad tidak baik selama prosesMediasi;Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil Posita Penggugat Konvensipada angka 22, 23 karena dalil tersebut tidak benar.

Giyem alias Kromowinangun;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimban gkanapakah peralihan ha katas tanah obyek sengketa kepada Tergugat sah atautidak, sebagai berikut :Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa peralihan hak atastanah obyek sengketa dari Suradi alias Karsopawiro kepada Tergugat tidak sahkarena Suradi alias Karsopawiro bukan ahli waris dar Ny.

., Mkn (TURUT TERGUGAT I) yang kemudian menjadialas hak terbitnya peralihan hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2159/Cipadung, SuratUkur/Gambar Situasi tanggal 26011998 Nomor : 10.15.23.03.01938/1998, luas 515 M2 daritercatat atas nama TERGUGAT H kepada atas nama DARAJAT ABDUL KARIM(TERGUGAT J) dibuat hanya untuk memperlancar proses pengajuan pinjaman kepada Bankcentral Asia (BCA) Cabang Cianjur dimana jualbeli tersebut adalah jual beli purapura danatau TERGUGAT I hanya dipinjam namanya saja untuk

Cibiru, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas 515 M2 adalah jelassuatu perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT sebagaimana diatur dalamPasal 1365 KUH Perdata ;T.18.19.20.21.Bahwa Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 74/2010 tanggal 18 Mei 2010 dibuat dihadapan Notarisdan PPAT RIAN PRATAMA, S.H., Mkn (TURUT TERGUGAT I) yang menjadi alas hakterbitnya peralihan hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2159/Cipadung, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26011998 Nomor : 10.15.23.03.01938/1998, luas 515

dari tercatat atas nama TERGUGAT II kepada atas nnma DARAJATABDUL KARIM (TERGUGAT I) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2159/Cipadung, Surat Ukur/GambarSituasi tanggal 26011998 Nomor : 10.15.23.03.01938/1998, luas 515 M2 peralihan daritercatat atas nama TERGUGAT II kepada atas nama DARAJAT ABDUL KARIM(TERGUGAT I) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka beralasan danberdasar hukum putusan mi menjadi alas hak dasar terbitnya peralihan

Cipadung, Kec.Cibiru, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas 515 M2 sebagaimana Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor : 2159/Cipadung, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26011998Nomor :10.15.23.03.01938/19987 Menyatakan putusan ini menjadi alas hak dasar terbitnya peralihan hak milik Sertipikat HakMilik (SHM) Nomor : 2159/Cipadung, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26011998Nomor : 10.15.23.03.01938/1998 atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jl. A.H.

Untuk itu,sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata inimenyatakan bahwa Gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT / KOMPETENSI ABSOLUT(EXCEPTIO DECLINATOIR) :Bahwa yang menjadi Objek Gugatan PENGGUGAT adalah Akta Jual Beli No. 74/2010 yangdibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I dan Sertipikat Hak Milik No. 2159/Cipadung yangdikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II atas balik nama Pencatatan Peralihan Hak,

Sebagaimana telah dijelaskan dalam poin No.4.4 (d) Jawaban ini, diketahuibahwa peralihan saham yang dilakukan berdasarkan Akta No.63/2011 junctoAkta No.64/2011 juncto Akta No.65/2011, telah memenuhi ketentuan Pasal13820 KUHPer mengenai Suatu sebab yang tidak terlarang, dimanakesepakatan yang tertuang dalam Akta No.63/2011 juncto Akta No.64/2011juncto Akta No.65/2011 adalah mengenai sesuatu yang halal yaitu jual belisaham yang semua fakta dan informasinya telah diketahui bersama olehPENGGUGAT dan

HUSNY LEE MINING tanggal 27 Juli 2011 ;Menimbang, bahwa atas dasar Akta nomor 63, tanggal 27 Juli 2011tersebut, (bukti P.3.0 / bukti 1.4) Jong Susanto Hamzah (PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk sahnya peralihan saham dilakukandengan menjual dan menyerahkannya kepada Suwandi Bratajaya (TergugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi) maka dibuatlah akta Jual Beli Saham tanggal27 Juli 2011 nomor 64 dihadapan P. SUANDI HALIM, S.H.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian Konvensi diatas, makatelah terbukti bahwa peralihan saham dalam PT Husny Lee Mining dariTERGUGAT Rekonvensi kepada PENGGUGAT Rekonvensi, adalah telahsah menurut hukum, karena telah dilakukan sesuai dengan Anggaran DasarPT Husny Lee Mining maupun peraturan perundangundangan yangberlaku.4.

Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI MENOLAK dengan Tegas danKeras Tentang KEBENARAN dari Dalil PENGGUGAT REKONVENSIpada poin tiga (3) Posita Gugatan Rekonvensinya , yang menyebut :...lelah Terbukti bahwa peralihan Saham dalam PT.Husny LeeMining dari TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGATREKONVENSI, adalah telah Sah menurut Hukum, karena telahdilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ..... ., SEBAB, tidak jelastentang Dokumen Perjanjian atau Perikatan apa yang telah sesuaidengan Anggaran Dasar serta Proses atau

Prosedur yang dimaksudoleh PENGGUGAT REKONVENSI diatas, untuk Peralihan Saham.Selanjutnya, bahwa mungkin saja Dokumen Peralihan Saham ( yakniAkta NO. 64 , tanggal 27 Juli 2011, ) telah melaui proses atau Prosedursecara formal, NAMUN menjadi dipertanyakan tentang KEABSAHANdan KEBENARAN DARIPADA ISI Dokumen ( Perjanjian ) atasPeralihan Saham yang dimaksud, apakah ada Cacat secara Hukum (karena tidak memenuhi Unsur yang diwajibkan Undang Undang atauKepatutan / Kebiasaan atau Kelajiman, inilah yang

Maka dalilgugatan Pengguggat yang telah disebut adalah tidak berdasarkan hukumdan logika hukum yang berjalan, dengan hal tersebut Majelis HakimPengadilan Negeri wajib menolak gugatan tersebut.Gugatan Penggugat mengandung cacat Error In Persona;Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 yaitu Peralihan Hak atas tanah dan hak milik atassatuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukandalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak

Dalam kaitan tersebut di atas, pula bahwa dalam hal apabila putusanpengadilan tingkat pertama dan banding serta kasasi a quo, dimaksudadalah semata penilaian tentang pembuktian, dimana Penggugat/Pemohon Kasasi dianggap tidak mampu membuktikan tumpangtindihnya sertifikat hak milik (SHM) tanah atas nama Penggugat denganSHM atas nama suami Tergugat , dalam daftar buku tanah sebagai alatbukti kepemilikan tanah objek sengketa, maka gugatan Penggugat incasu adalah justru mengenai cara perolehan dan cara peralihan

segi,bukti surat berupa sertifikat hak milik (GHM) tanah objek sengketa atasnama Penggugat, tidak sama sekali dibantah oleh Para Tergugat,meskipun SHM in casu, merupakan sertifikat pengganti akibat pernahterjadi musibah kebakaran rumah milik Penggugat di atas tanah objeksengketa, oleh karenanya pula, Judex Facti dan Judex Juris adalahsangat keliru. bahkan sangat kurang pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd) dalam pertimbangan hukum putusannya, tentang kualifikasihukum atas cara perolehan dan cara peralihan

Olehkarenanya pula bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah nyata keliru/khilaf mengadili dan memutus perkara sejak dalam putusan tingkatpertama dan tingkat banding serta kasasi a quo, yang juga masihmemerlukan pertimbangan tentang fakta hukum pembuktian lebih lanjut,yang berhubungan langsung dengan ketentuan hukum tentang caraperolehan hak milik dan peralihan hak milik serta prosedur pendaftaranhak milik tanah objek sengketa dalam buku tanah (sertifikat hak milik)yang diterbitkan oleh instansi Tergugat

Nomor 379 PK/Pdt/2015Kembali (TPK), jika sejak semula cara peralihan dan perolehan hak milikatas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat semula in casu, denganalasan kejadian hukum transaksi jualbeli sah dari dan kepada diantaraPara Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali (TPK) in casu,adalah justru mengandung syarat kebatalan demi hukum (Voidable/Nulinvoid), sebab amat tidak jelas tanah eks objek transaksi jual belinya,sejak semula apakah termasuk tanah objek sengketa atau bukan tanahobjek

Milik Perseorangan Warganegara Belanda,dimana Pasal 1 UndangUndang tersebut berbunyi :semua benda tetap milik perseorangan warganegara Belanda yang tidak terkena olehUndangUndang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi PerusahaanPerusahaanBelanda, yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, sejak mulaiberlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini dikuasai olehPemerintahOleh karena itu sudah jelas dan tegas, bahwa segala hal yang berkaitan dengan rumahtersebut seperti peralihan

PA/II/ Tanggal 29 Februari 1984 alasan pembatalan iniadalah karena pihak pembeli in casu Anis Muhamad telah Wanprestasi dengantidak membayar lunas uang sebesar yang diperjanjikan;e Obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian jual beli tersebut adalah rumahyang berada dalam penguasaan Pemerintah in casu Pemerintah Daerah ProvinsiDKI Jakarta berdasarkan dan tunduk pada ketentuan UndangUndang No. 3PRP 1960 tentang Penguasaan BendaBenda Tetap Milik PerseoranganWarganegara Belanda dan karenanya segala peralihan

sebagai pemilik dan juga mengaku sebagai penghuni yang memegangSIP;Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan pada point 17 s/d 19 di atas,tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa sebagaimanayang dimohon oleh Anis Muhamad a quo adalah tindakan yang bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 1 UndangUndang No. 3 PRPTahun 1960 tentang Penguasaan BendaBenda Tetap Milik Perseorangan WarganegaraBelanda;Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, segala peralihan

atas bendabenda tetap milikperseorangan warganegara Belanda, harus dilakukan oleh dan melalui Panitia PelaksanaPenguasaan Milik Belanda (P3MB), oleh karena itu peralihan hak kepemilikan atasrumah a quo berdasarkan Akta Jual Beli Rumah Pengoperan dan Pemindahan HakNomor : 157 tanggal 24 September 1983 yang dibuat oleh dan dihadapkan Notaris /PPAT H.Z.

Pemerintah Daerah Provinsi DKIJakarta berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 3 PRP 1960, sehingga olehkarenanya segala peralihan hak atas Rumah dan Tanah tersebut harus dilakukan olehHal. 21 dari 26 hal. Put. No. 343 K/TUN/2012dan melalui Panitia Pelaksana Penguasa Milik Belanda (P3MB). Maka disini jelastelah terjadi sengketa penghunian rumah oleh bukan pemilik;. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 14 UndangUndang No. 4 Tahun1992 tentang Perumahan dan Pemukiman jo.

persidanganberupa keterangan saksisaksi serta bukti Surat P1a,b,c sampai denganP16 terbukti hanya dialinkan haknya kepada Pembanding/Penggugatkonvensi/Tergugat rekonvensi atau tidak pernah ada pengalihan garapanataupun jual beli kepada Terbanding/tergugat konvensi/penggugatrekonvensi, sedangkan buktibukti pengalihan maupun penyataan opergarap yang diajukan Terbanding bukan diatas tanah objeksengketa/beda letak dan juga bukan atas nama Terbanding/Tergugatkonvensi/tergugat rekonvensi (vide hukum peralihan

Sebagaimana bukti P 6a, 6b, 6c, diatas tanah milikPembanding/Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi bukan tentang sahtidaknya peralihan hak atau kepemilikan tanah Pembanding/Penggugatkonvensi/tergugat rekonvensi yang berasal dari tanah milik adat C 504, C710 dan C533 atau berasal dari peralinan hak saksi Komara, Saksi TatangSupriatna dan Alm.

Ukon tidak melakukanperbuatan yang bersifat melawan hukum dan atau tidak ada hubunganhukumnya dengan perbuatan pemasangan plang yang dilakukanTerbanding/Tergugat Konvensi/penggugat rekonvensi , selanjutnyaberdasarkan buktibukti P 1 a, 1 b, 1 c sampai dengan bukti P 16 sertaketerangan saksisaksi dipersidangan terbukti peralihan hak atas objeksengketa dari saksi Komara, Saksi Supriatna dan alm.

Tergugat memperoleh tanahnya haruslah diikut sertakansebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini, dan dengan demikian,pertimbangan hukum majelis Hakim a guo pada alinea II halaman 32putusannya TELAH TEPAT dan BENAR dengan mempertimbangkan :Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan serta jawaban daripara pihak, menurut Majelis, karena pemasangan plang pada objeksengketa berkaitan dengan hak daripada objek sengketa, dimana untukmeneguhkan hak tersebut diperoleh oleh para pihak berdasarkan peralihan

(dalam hal ini adalah akta jual beli atau oper garapan), sehingga dengandemikian, apabila seseorang memperoleh tanah hak dari peralihan namundirinya tidak dapat menghaki tanah tersebut, maka sudah sepatutnya kepadapihak darimana ia memperoleh hak, didudukkan sebagai pihak yangdigugat;Demikian selanjutnya pada alinea III halaman 32 putusannya Majelis Hakim aquo TELAH TEPAT dan BENAR mempertimbangkan :Menimbang, bahwa dalam gugatan perdata mengenai sengketa kepemilikantanah yang didasarkan atas perbuatan

Hansung Jaya adalah peralihan nama perusahaandari CV. Saudara Indah Jaya dan PT. Sumber Tritama;3. Bahwa kemudian seluruh management pada perusahaan Tergugat PT.Hansung Jaya adalah management lama dari CV. Saudara Indah Jayadan PT. Sumber Tritama;4. Bahwa Tergugat PT. Hansung Jaya adalah nama baru dari CV. SaudaraIndah Jaya dan PT. Sumber Tritama;5. Bahwa Tergugat CV. Saudara Indah Jaya dan PT. Sumber Tritama adalahperusahaan milik Tergugat PT.

tanpaadanya Perjanjian Kerja / PKWT terlebin dahulu, hal ini sangatbertentangan dengan Pasal 50 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003yang berbunyi :Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerjaantara pengusaha dan Pekerja/Buruh ;Bahwa perusahaan Tergugat selama ini sepengetahuan para Penggugattidak pernah memiliki Peraturan Perusahaan (PP), dan kalaupun adaberarti Peraturan Perusahaan (PP) itu tidak pernah diberitahukan ataudisebarluaskan kepada karyawan;Bahwa Tergugat sering kali melakukan peralihan

Hansung Jaya, bahwa Perusahaantelah mencatatkan hubungan kerja kontrak musiman pada Disnakerdan pada Dinas Sosial Kota Palu dengan demikian persyaratannyatelah terpenuhi;Bahwa karena ini adalah Perusahaan yang bersifat musiman, makamenyangkut masalah hakhak pekerja di dalam hubungan kerjamusiman ini, selama tenaga kerja yang bersangkutan pada saatterjadi peralihan nama dari perusahaan yang dimaksud, tentu hakhak pekerja itu akan selalu mendapatkan perlindungan, misalnya hakuntuk mendapatkan upah

anehnyahaknya tersebut ditimpakan atau dituntutnya kepada Tergugat , saatTergugat telah memutuskan hubungan kerjanya dengan Penggugatkarena telah habis masa kontrak.Bahwa dengan demikian gugatan a quo yuridis error in persona sehinggaharus ditolak atau tidak diterimaMenimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, ParaPenggugat telah menanggapinya dalam repliknya sebagai berikut:Bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dan Penggugat II denganTergugat adalah sangatlah jelas, bahwa Tergugat adalah peralihan

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan replik ParaPenggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannyasebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknyamendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat yaitu kaburatau obscuur libel olen karena Para Penggugat telah menggugat pihak yangsecara de facto maupun de jure telah tidak ada (Tergugat Il dan Tergugat Ill),sebagaimana pula pengakuan Para Penggugat dalam dalilnya bahwa Tergugat adalah peralihan

Peralihan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain,yang menurutTERGUGAT telah memberikan uang kepada PENGGUGAT.dengan atautanpa ada perhitungan yang jelas dan bukti bukti Kwitansi yang tidak pernahdiperlihatkan atau tidak pernah ada dan diterima ( ada beberapa yangPENGGUGAT terima) itu merupakan hal yang sangat tidak dapat diterimaoleh PENGGUGAT sehingga tanah dapat beralih kepemilikannya;3. Dalam perjanjian yang telah disepakati atas SUKSES FEE antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT I.

Bahwa TURUT TERGUGAT Ill sebagai lIembaga yang mempunyaikewenangan yang telah diberikan oleh Undangundang untuk melakukanproses pendaftaran peralihan hak atas obyek sengketa, dan oleh karenaproses peralihan hak dari PENGGUGAT kepada TERGUGATII adalah melaluiHal 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2016/PN Dpsproses yang mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya TURUTTERGUGAT Il dihukum untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkaraini;38.

Menyatakan demi hukum proses peralihan hak dari PENGGUGAT kepadaTERGUGAT Il yang kemudian terbit bukti penguasaan atas namaTERGUGAT lladalah peralihan yang mengandung cacat hukum;5. Menyatakan demi hukum penguasaan tanah sengketa dan sertifikatsertifikat oleh TERGUGATI dan TERGUGAT Il yaitu :> sertifikat Hak Milik Nomer SHM 09566 Luas 1350 M2 atas nama NYOMAN CANDRA Alamat Jalan lrawan, Ubung Kaja DenpasarUtara,Kota Denpasar NIB : 22090403.08242.

Bahwa pemeliharaan data dan pencatatan peralihan /pemindahan hak atasobyek perkara sertefikat Hak Milik Nomor ; 9567/Desa ubung Kaja, dariPenggugat dengan Turut Tergugat Il berdasarkan Akta Jual beli Nomor ;48/2016 tanggal, 26 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Gede SemesterWinarno,SH selaku PPAT (Turut Tergugat Il) menurut Turut Tergugat Il adalahsah, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 37 Ayat 1 dan pasal 38 ayat1 peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahyang berbunyi

Tergugat I;Bahwa benar Turut Tergugat I telah mengeluarkan surat keterangan Akta Jual beliNomor : 594/56/X1/KS/2010, 594/87/XTI/KS/2010, 594/65/XII/KS/2010, 594/84/XII/KS/2010, 594/83/XTI/KS/2010, 594/34/XTI/KS/2010, dan Nomor: 594/55/X/KS/2010; 72222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn cenceBahwa tidak benar Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum,akan tetapi yang benar adalah Turut Tergugat I telah beritikad baik sesuai dengankapasitas sebagai PPAT untuk memproses peralihan

hak atas tanah dimaksuddengan memenuhi prosedur yang ada antara lain yaitu proses peralihan hak atastanah dilakukan oleh pihak yang berhak dan disaksikan oleh pihak yang berwenangpula.

Noekman ada menjual tanah dekat obyek sengketa;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya peralihan atas tanah sengketa tersebut;Saksi 2.

T.H.Mhd.Hasan Bintara Pinueng kepada Tergugat I, sedangkanTurut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa telah beritikad baik sesuaidengan kapasitas sebagai PPAT untuk memproses peralihan hak atas tanah dimaksuddengan memenuhi prosedur yang ada antara lain yaitu proses peralihan hak atas tanahdilakukan oleh pihak yang berhak dan disaksikan oleh pihak yang berwenang pula; Menimbang, bahwa berdasarkan adanya perbedaan dalildalil dari kedua belahpihak, maka Majelis akan mempertimbangkan dan menyelesaikan

Ibrahim Bintara Pineungyang belum dibagi faraidh kepada ahli waris lainnya yang masih hidup baik Penggugatmaupun Tergugat I;30Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah apakahbenar telah tejadi peralihan hak berupa hibah (pemberian) dari MR. M. HasanKepada T. Noekman ?

Permendagri No. 3 Tahun 1979 ;* Tanggal 21 Juni 1980, Umar Bin Faray Lahmadi telah membayar biayaadministrasi peralihan hak baru dari HGB No. 3 menjadi Sertifikat HakMilik. Meskipun Umar Bin Faray Lahmadi telah menandatangani SuratPelepasan Hak atas tanah HGB No. 3!

Peralihan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan.(4). Peralinan Hak Guna Bangunan karena jual beli, kecuali jual belimelalui lelang, tukar menukar, penyertaan modal dan hibah harus dilakukandengan akta yang dibuat oleh PPAT.(5). Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan BeritaAcara Lelang. 44.(6).

Apabila Pemerintah tidak membongkar Bangunan tersebut dan membiarkanbekas pemegang hak atau siapapun yang memperoleh karena perbuatanhukum untuk peralihan bangunan diatas tanah negara tersebut maka akanberlaku asas lampau waktu atau daluwarsa yang diatur dalam pasal 1946,1963 dan pasal 1967 KUHPerdata. Bekas pemegang hak atau siapa yangmenguasai bangunan karena adanya peralihan hak tersebut menjadi pemilikbangunan, namun tanah tetap menjadi tanah negara.

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihakpihakyang terlibat langsung dalam peralihan hak yaitu Notaris V. RATNAHANDAYANI, SH., dan Pemerintah Kelurahan Temenggungan KecamatanBanyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang membuat surat tertanggal 12 Januari1981 serta ANDOJO WINARTO karena telah menguasai obyek sengketa ;2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung Error in persona.

Aminah adalah ahli waris dariUMAR bin FARAY LAHMADI almarhum, maka segala bentuk peralihan yangdilakukan oleh Ny.

Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik para Penggugatsebagai keturunan AMAQ SALBIYAH ;Menetapkan hukum bahwa para Tergugat dan atau siapapun juga yangmemperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepadapara Penggugat dalam keadaan kosong atau tanpa suatu ikatan apapun jugadengan pihak lain bila perlu dengan bantuan Alat Negara;Menetapkan hukum bahwa perbuatan para Tergugat mempertahankan tanahsengketa adalah perbuatan melawan hukum ;Menetapkan hukum bahwa segala bentuk peralihan

SALEH, danmutasi pipil atas Tanah Sengketa terjadi setelah peralihan hak dari tangan HajiM. SALEH kepada Amaq MAHSUN (+) sesuai Surat Keterangan Tanah yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Luas Tingkat II IPEDA Selong Nomor : 17/WPJ.08/K1.32124/1986 Tanggal 27 Agustus 1986.. Bahwa tidak benar dan mengadaada posita keLIMA gugatan Para Penggugatdan haruslah demi hukum dikesampingkan untuk ditolak seluruhnya.

EksepsiMenimbang, bahwa dalam jawabannya, para Tergugat mengajukaneksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagaiberikut:e Gugatan para Penggugat kabur karena dalil Penggugat tidakjelas darimana dasar perolehan tanah sengketa oleh orang tuaPenggugat dan tidak jelas keberadaan Amaq Salbiyah diatastanah sengketa apakah pernah menguasainya atau hanyasebagai pemilik tetapi tidak pernah menikmati hasilnya;e Gugatan para Penggugat kabur karena tidak jelas peristiwahukum atau peralihan

Bahwa berdasarkan pendaftaran peralihan hak yang ada dalamsertifikat tersebut tentang sebab perubahan, maka atas dasarpembagian hak bersama sebagaimana tertuang dalam aktaPPAT ANDI MUHAMMAD KASIM SIRUHU, SH No. 71/APHB/WL/IX/2003, tanggal 9 september 2013, maka objek sengketatersebut menjadi milik LA ODE SALIM;6. Bahwa atas dasardasar tersebut, maka Penggugat membeliobjek sengketa itu sebagaimana telah kami jelaskan pada poin 1dan 2 di atas;7.

Martadinata Nomor 7 Kelurahan Batulo KecamatanWolio Kota BauBau;Menimbang, bahwa bukti T.I.II.II.IV3 dan T.1.ILIILIV5 merupakanpernyataan yang dibuat oleh SANARIAH yang menyatakan bahwa ia adalahanak dari LA ODE MUHAMAD DJAFAR yang ke9 (sembilan) dari 9(sembilan) bersaudara, yang tidak pernah mengetahui dan tidak pernahmenyetujui penjualan tanah dan peralihan sertifikat atas nama L. M.

DJAFARkepada LA ODE SALIM serta memberikan kuasa kepada YAHYA LOMBENGuntuk menjaga dan mempertahankan hak warisnya;Menimbang, bahwa bukti T.I.II.III.IV4 juga merupakan pernyataanyang dibuat oleh WA ODE STARIYANI yang menyatakan bahwa ia adalahanak dari LA ODE MUHAMAD DJAFAR yang ke6 (enam) dari 9 (sembilan)bersaudara, yang tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyetujuipenjualan tanah dan peralihan sertifikat atas nama L. M.