Il selaku Pemenang Lelang sebagai Pembeli yang bertikad baik"te goeder throuw haruslah dilindungi hakhaknya secara hokum (VidePetunjuk Mahkamah Agung sebagaimana Buku Il Pedoman TekhnisAdminstrasi dan Peradilan Perdata Umum dan Perdata Knusus mahkamahAgung Rihal 100 lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturanyang berlaku tidak dapat dibatalkan).Tergugat Ill menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana dalamPosita Angka (5), (6), (7), (9) dan (10), yang pada intinya menyatakanbahwa peralihan

olehTergugat Ill melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Semarang telah sesuai dengan ketentuan aturan lelang yangberlaku dan Tergugat Il selaku Pemenang Lelang yang telah ditetapkanberdasarkan Risalah Lelang No. 1497/2014 Tanggal 25 September 2014telah melaksanakan/melunasi seluruh kewajiban pembayaran lelang danbiayabiaya resmi lainnya berdasarkan peraturan lelang yang berlaku, danoleh karena Obyek Sengketa telah balik nama keatas nama Tergugat Ilmaka membuktikan senyatanya proses peralihan

baik teegoeder throuw terlebih atas jawaban ini didasarkan pada dalildalil yangmendasarkan pada buktibukti yang otentik maka untuk mendukungterciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yangcepat dan sederhana justice denied justice delayed maka Tergugat Illmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agarmenolak atau setidaktidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (nietonvankelijk verklaara) ;Bahwa oleh karena prosedur pelelangan eksekusi hak tanggungan danproses peralihan

kepemilikan atas Obyek Sengketa telah sesuai denganaturan hukum, maka terbuktinya senyatan ya dalil Penggugat sebagaimanadalam Posita Angka (5), (6), (7), (9) dan (10) yang menyatakan bahwaperalinan Obyek Sengketa cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkandemi hukum proses peralihan Obyek Sengketa SANGATLAH TIDAKBERDASAR, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak dandikesampingkan menurut hukum;Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dan

Bahwa oleh karena obyek sengketa yang menjadi objek jual beliantara Penggugat dengan Tergugat II masih atas nama Tergugat, maka disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat danTergugat Il, bahwa untuk peralihan hak secara yuridis danteknis penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT)atas obyek sengketa,akan dilakukanantara Penggugat dengan Tergugat ; (vide : Pasal 2 Akta JualBeli Tanah dan Bangunan Rumah antara Penggugat denganTergugat Il, dimana Tergugat turut bertandatangan

Bahwa untuk kepentingan peralihan hak/balik nama atas obyeksengketa dari atas nama Tergugat menjadi atas namaPenggugat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, maka sejaktahun 2008 hingga tahun 2013Penggugat telah beberapa kalimenghubungi dan memintaTergugat , agar mau menghadapkepada Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk penandatangananAkta Jual Beli atas obyek sengketa secara yuridis formal, tetapiTergugat selalu berkelit dengan alasan yang tidak berdasarhukum dan tidak beralasan hukum.6.

Bahwa sesuai denganketentuan pasal 1320 dan pasal 1338KUH Perdata, maka peralihan hak atas obyek sengketa dariTergugat kepada Tergugat II, berdasarkan Akta Pengikatan JualBeli tertanggal 29 Juni 2005,dan peralihan hak obyek sengketadari Tergugat IlIkepada Penggugat atas sepengetahuan dariTergugat I, berdasarkan Akta Jual Beli Tanah dan BangunanRumah tertanggal 17 Nopember 2008, adalah sah menuruthukum.

Mars karena mewaris dari Almarhum Abraham Toding,SH.Menyatakan menurut hukum bahwa proses peralihan tanah objeksengketa dari Kori Lobo (Tergugatl), Sunoto Rapa Toding (TergugatIl), Dian Rante Toding (Tergugatlll) dan Sutrisno Barani Toding(TergugatlV) ke Daniel Toding (TergugatV) batal demi hukum.Menyatakan menurut hukum penguasaan Daniel Toding (TergugatV)terhadap objek sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum.Menghukum Daniel Toding (TergugatV) atau yang mendapat hakdari padanya untuk mengosongkan

Florida Irene Toding, Mars adalah ahli waris yang sahAlmarhum Abraham Toding, SH.Menyatakan tanah sawah tersebut menjadi milik ahli waris dariAlmarhum Abraham Toding, SH.Menyatakan proses peralihan objek sengketa dari Kori Lobo(Tergugatl), Sunoto Rapa Toding (Tergugatll), Dian Rante Toding(TergugatIll) dan Sutrisno Barani Toding (TergugatlV) ke DanielToding (TergugatV) batal demi hukum.Menyatakan penguasaan Daniel Toding (TergugatV) terhadap objeksengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum.Menghukum

bukti surat TergugatTergugat yang diberi tanda T1 dan T2dimana bukti surat ini sama dengan bukti surat Penggugat yangdiberi tanda P1 dan P2 yang merupakan Foto Copy Sertifikat(Tanda Bukti Hak) Milik No: 109 tertanggal 11 Juni 1982 dan FotoCopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No: 110 tertanggal 7 Juli1982, yang dahulu adalah milik Noni dan Jahani yang berdasarkanJualBeli Tahun 1991, beralih kepemilikannya kepada Haji Summangdan berdasarkan JualBeli tahun 1994 sebagaimana keteranganpada Pencatatan Peralihan

No. 1701 K/Pdt/2010yang pada pokoknya menerangkan bahwa Objek sengketa "a" dan"b" adalah dibeli Daniel Toding dari ahli waris Luther Toding hal inisesuai dengan keterangan pada perubahan atau Peralihan Haksebagaimana bukti surat T1 dan T2 dan bukti surat T7, T8 yangmerupakan Akta JualBeli Tahun2001;Bahwa jika benar tanah tersebut dahulu dibeli Daniel Toding dari H.Summang pada Tahun 1994, maka tidak seharusnya Daniel Todingkembali membeli tanah tersebut dari ahli waris Alm.

bagian hak waris yang seharusnyaditerima PENGGUGAT dalam REKONPENSI batasbatasnya adalahsebagai berikut:Sebelah Utara : Masjid / Jalan Sawo;Sebelah Timur : Jalan Raya Tegalrejo;Sebelah Selatan : Jalan Gondangsari;Sebelah Barat : Ngateman / Suroto/ Pak Kliwon 411;Bahwa ternyata secara factual bagian hak waris pada dalil posita angka 8di atas , yang seharusnya diterima PENGGUGAT dalam REKONPENSItidak dinikmati oleh PENGGUGAT dalam REKONPENSI karena telahdikuasai alm.Kukuh Harjo Utomo, demikian pula peralihan

Bahwaternyata tanah warisan dengan batasbatas sebagaimana dalilpada angka 14 di atas yang merupakan bagian hak waris PENGGUGAT IIdalam REKONPENSI, berasal dari Leter C No.413 atas nama SoeliRanoedihardjo dan beralih menjadi Leter C No. 625 Persil 28b Kelas IIIDluas + 4.715 m2 atas nama Kukuh binti Soeli Ranoedihardjo yang saat inibatasbatasnya adalah sebagai berikut:Sebelah Utara : Tanah Y.Soewardi;Sebelah Timur : Sungai;Sebelah Selatan : Tanah Marto Kelop;Sebelah Barat : Jalan Raya Bulu;16.Bahwa peralihan

JUDEX FACTI MELANGGAR KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKUYAKNI UNDANGUNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURANDASAR POKOK POKOK AGRARIA, SEKALIGUS JUDEX FACTI JUGAMELANGGAR PERATURAN PELAKSANAANNYA YAKNI PERATURANPEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARANTANAH KARENA MEMPERTIMBANGKAN PERALIHAN HAK MILIKHANYA BERDASAR PADA SURAT PERNYATAAN TANGGAL 3 APRIL2001 ;Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 39sampai dengan halaman 44, pada pokoknya menyebutkan :Hal. 16 dari 24 hal

No. 254 K/Pdt/2009oleh Tergugat , Penggugat dan suami Penggugat V dengan batasbatassesuai surat pernyataan tertanggal 3 April 2001 tersebut ;Bahwa bertalian dengan peralihan hak atas tanah menurut ketentuanperundang undangan yang berlaku harus memperhatikan ketentuan Pasal26 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria yang menyebutkan, Jual beli, penukaran,penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat danperbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan

adalah Rp 348.000.000,00 (tiga ratus empatpuluh delapan juta Rupiah), sehingga para Penggugat ada kekuranganpembayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya paraPenggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangli untuk menetapkan Bahwa paraPenggugat adalah pembeli yang beritikad baik, serta menghukum kepada paraTergugat untuk melanjutkan proses jual beli atas obyek sengketa, menandatanganisuratsurat, aktaakta yang berkaitan dengan peralihan

Menghukum kepada para Tergugat selaku suami istri untuk melanjutkanproses jual beli obyek sengketa kepada para Penggugat, serta menghukumpara Tergugat untuk menandatangani suratsurat, aktaakta peralihan hakatas obyek sengketa dari yang atas nama Tergugat untuk menjadi atasnama Penggugat Il ;Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1226 K/Pdt/2010.6.

Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya menyerahkan obyek sengketa beserta suratsurat atau buktibuktihak kepemilikan kepada para Penggugat untuk dilakukan peralihan hakmenjadi atas nama Penggugat bila perlu dengan bantuan alat kekuasaanNegara/pihak Kepolisian ;7. Menghukum kepada para Tergugat untuk menerima sisa kekuranganRp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari harga pembelian ;8.

Bahwa tidak beralasan hukum jika jual beli pada tahun 2001 dinyatakansah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi :Bahwa jual beli belum pernah terjadi, baik pembayaran, kesepakatan yangdituangkan dalam akta jual beli, proses peralihan hak, ataupun penyerahan,sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat menyatakan sebuah jual bellitersebut sudah sah ;3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum dalam memutusperkara ;a.

Menyatakan pula menurut hukum, bahwa perbuatan hukum yangdilakukan oleh Tergugat IV dengan cara mengagunkan tanahbeserta bangunan rumah yang ada di atas tanah obyek sengketakepada Tergugat V, adalah tidak sah dan batal demi hukumdan/atau dapat dibatalkan karena peralihan tanah beserta bangunanrumah yang ada di atas tanah sengketa tersebut dari Tergugat , Il,II dan almarhum dan almarhum kepada Tergugat IV adalah cacathukum atau tidak sah karena tidak melibatkan ahli waris dari yaknipara Penggugat

Bahwa Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor: , SuratUkur Nomor tanggal dengan luas M2 atas nama berdasarkan Akta Jual Beli No. tanggal telah sesuaiprosedur yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional melaluipengajuan permohonan ~ peralihan yang didasarkan padaakta otentik yang dilampirkan sebagai alat bukti hak ataubukti kepemilikan atas tanah tersebut yang akan dibuktikanpada persidangan selanjutnya.Dalam pokok Perkara:1.

Bahwa peralihan sertipikat hak milik a.n. telah sesuaidengan prosedur yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional.Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V danTurut Tergugat IV tersebut, majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebuttidak beralasan olehnya itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati isi gugatanpenggugat, sebagaimana tercantum dalam gugatan penggugat pada poinnomor 4, 5, 6 dan 7, begitu pula sebagaimana

Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/47/VI/RES.1.24/2020/Reskrim Tanggal 19 Juni 2020 dandilanjutkan dengan Penetapan Tersangka kepada Pemohon, berdasarkanSurat Penetapan Tersangka / peralihan Status Nomor:B/46/VI/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 terkait denganSangkaan Pasal 167 Ayat (1) KUHP ((Kejahatan terhadap KetertibanUmum/Penyerobotan Tanah)3.

;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohonmengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang menyatakan tetap padaPermohonannya, dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohonmengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang menyatakan tetap padaJawabannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti Surat, sebagai berikut:Wesissannnnannis conanmnataaten Fotokopi Surat Pemberitahuan Peralihan Status NomorB/46.a/VI/Res.1.24/2020/Reskrim

ccsceceeeeeeeeeueeceeeeceeeeceeeaueeeceeeueeaeeeeeeeeeeeaeeues T8;Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN TmtQa cece cceee scene eneeeeeeeeeeaeeeeeeaeneeeeaeneeeseeens Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/135.a/VI/RES.1.24/2020/Reskrim, tertanggal 23 Juni 2020,selanju selanjutnya diberi tanda DUKti .......... ec eeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeesaeeeeeeea T9;10...Fotokopi Notulen Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak PidanaKejahatan Terhadap Ketertiban Umum, Daftar Hadir Gelar Perkara danDaftar Foto Gelar Perkara Peralihan

::ceeeeeseeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeeseeeeeeeeeeeeeaees T10;TL... eeeeeeeeeee Fotokopi Pemberitahuan Peralihan Status Nomor : B/46.a/VI/Res.1.24/2020/Reskrim, dengan lampiran berupa Surat KetetapanNomor : S.Tap/46/Vi/Res 1.24/2020/Reskrim, tertanggal 23 Juni 2020,selanjutnya diberi tanda DuKti .............cecceeeeeee sees T11;12....cceeeeeeeeeeeeees Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/367/VI/RES.1.24/2020/Reskrim, tertanggal 23 Juni 2020, selanjutnya diberiTANGA DUKE oo... cece eccc cc eeccceeceseeceeeeeueeeueeceeeeceeeaceeeauaeeseeeeeeeaueeueeeeeeaneens

hak atas sertipikat tanahtertera dalam lembar Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebasan dan PencatatanLainnya.

Yang tercatat dalam kolom Sebab Perubahan ; Bahwa yang mendasari suatu perubahan / peralihan hak atas sertipikat tanah yaituadanya : 1. Perbuatan Hukum, misalnya adanya lelang, jual beli, hibah, Surat KeteranganHak Waris ataupun penetapan / putusan Pengadilan Negeri.; 2.

Peristiwa Hukum misalnya karena kematian / meninggal dunia kemudian istridan anakanaknya menjadi ahli waris secara otomatis dari yang meninggaldunia tersebut ; Bahwa menurut ketentuan / aturan yang berlaku sebuah Surat Pernyataan tidakdapat dijadikan syarat untuk perubahan / peralihan hak atas sertipikat tanah, jaditetap mengacu pada adanya perbuatan hukum atau adanya peristiwa hukum ; Bahwa saksi tidak tahu dan tidak dapat menjelaskan mengapa dalam kasus SHMNo.1746 atas nama Pemegang Hak BUDIHARJO

TAN BOENLIANG AKHACI menjadi AKHACI sesuai yang ada. dalam SHM No.2788 dalam kolom sebab perubahan ;Menimbang, bahwa untuk Surat Pernyataan dan Peermohonan tidaklah dapatmenjadi syarat untuk perubahan / peralihan hak semua harus mengacu adanya perbuatanhukum dan atau peristiwa hukum ( Keterangan BPN yang diwakili SUKARDI APthn. ) ;Menimbang, bahwa karena perubahan / peralihan hak dari BUDIHARJOSANTOSO dh.

TANBOEN LIANG AKHACI menjadi AKHACI adalah bertentangan dengan hukumsehingga bukti tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ; Menimbang, bahwa telah diajukan Surat Bukti T.5, T.6, T.7, T.8. dan T.9. berupaSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT ) tersebut tidaklah meelemahkan dalil dariPara Penggugat karena sudah jelas SPPT bukanlah merupakan bukti peralihan hak atastanah ; Menimbang, bahwa mengenai Bukti T.12, T.13, T.14, T.15 dan T.16 berupakuitansi pembayaran selama BUDIHARJO SANTOSO dh

Adapun tanahsub B dan sub C memang benar sudah atau pemah dikuasai oleh Penggugatsampai dengan adanya peralihan hak atas tanahtanah tersebut secara sah atauBahwa tanah Sub A merupakan tanah warisan yang diberikan kepada saya olehorang tua saya (Amaq Madi) pada Tahun 1977. Pada saat itu orang tua sayamasih hidup dan yang ikut menyaksikan dan mengukur pembagian warisan diTanah Sub A waktu itu adalah Amaq Nasrudin (Penggugat) dan Alm. Bahri(Ayah Tergugat III).

Jadi jelas bahwa tanah sub B yang digugat oleh SaudaraPenggugat telah terjadi peralihan hak melalui jual beli dari Saudara Penggugatkepada saya tanpa adanya perampasan secara brutal sebagaimana tuduhanSaudara Penggugat;Bahwa tanah Sub C memang benar merupakan tanah hak milik SaudaraPenggugat pada awalnya tetapi pada Tahun 1977 saya beli seharga kurang lebih900 kilogram padi (padi berikat).

Jadiproses peralihan hak atas tanah tersebut adalah legal yaitu melalui proses jualBahwa tuduhan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yaitu saya melakukanperampasan tanah milik Penggugat secara kekerasan dan main hakim sendirikarena saya seorang yang brutal adalah merupakan keterangan yang mengada1710ada atau rekayasa semata tanpa ada unsur kebenaran sedikitpun.

Namun laporan tersebut tidak dapat diproses atau dilanjutkansecara pidana karena tidak ada bukti perbuatan melawan hukum yang sayalakukan dalam proses penguasaan atau peralihan hak atas tanah Sub A, Sub Bdan Sub C;L 12.

Namun laporan tersebut tidak dapat diproses atau dilanjutkansecara pidana karena tidak ada buktiperbuatan melawan hukum yang Tergugat Konvensi lakukan dalam proses penguasaanatau peralihan hak atas tanah Sub A, Sub B dan Sub C.

Artinya selain Surat Kuasa Mutlak ini tidakpernah diikuti dengan Akta Pengalihan maupun Akta Balik Nama di KantorPertanahan;28.Tentu saja Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk Camat, dilarang untukmengakui peralihan hak yang ditandai hanya atas dasar Surat Kuasa Mutlaksaja tanpa ada akta pengalihan hak.

Berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960, peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli, penukaran,penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat danperbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik;36.

Bahkan surat kuasa dapatdibuat secara sepihak dan di bawah tangan;46.Bahwa peralihan tanahlah yang hams dilakukan di hadapan PPAT (yangbiasanya adalah seorang Notaris).

Namun hal ini tidak relevan untukdipermasalahkan apalagi masuk dalam pertimbangan putusan Judex Facti,apabila Judex Facti secara jernih mengerti hukum peralihan hak atas tanah,dimana dalam perkara a quo, peralihan dilakukan oleh Tergugat (TermohonKasasi Il) berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Termohon Kasasi ;Halaman 34 dari 43 hal.Put.

Syarat dan hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan undangundangPA dan PP Pendaftaran Tanah;d.

Kuswara,karena pada saat dibuatnya Peralihan Jual Beli sengketa, SaudaraKuswara telah meninggal dunia ;Bahwa dengan demikian tindakan dari Tergugat III, Tergugat IV danOrangtua Tergugat V sampai dengan Tergugat VII yang telahmensertipikatkan Tanah Persil No.106 (Ssekarang Persil No.114) D.III luas2135 M2 menjadi Sertipikat Hak Milik No.3119/Kebonlega, GambarSituasi tgl. 2051997 No.4687/1997 luas 2135 M2 menjadi atas namaHADIDJAH berobah menjadi atas nama H. SULAEMAN, KUSNADI,SUBAEKAH. ST.

SulaemanGozali, Kusnadi, Turut Tergugat (Tien Sumiatin, Annisa Juwita, InsaniKuswita dan Ryan Aprizal), Maesaroh, Subaekah dan ST.Romlah yangmerupakan seluruh ahli waris Hadidjah, sehingga dalam peralihan hakHalaman 19 dari 47 hal putusan No 16/PDT/2019/PT.BDG.nya telah memenuhi Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undangundang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, sebagaiberikut:Jualbeli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,pemberian menurut adat dan perbuatanperbuatan

lain yangdimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diaturdengan Peraturan Pemerintah.Dan Tata cara jual beli hak atas tanah tersebut di atas diatur dalam Pasal37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, bahwa :Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melaluijual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hakmelalui lelang hanya dapat didaftarkan jika

Pemegang Hak Haji Toat Abdul Kohar(Tergugat II) sebagai hasil pemecahan (Splitsing) dari Sertipikat Hak MilikNo. 3119/Kebonlega yang terbit pada tanggal 20/08/1997, gambar situasiNo. 4687 tertanggal 20/05/1997 atas nama pemegang hak Hadidjahadalah sah dan telah sesuai berdasarkan peraturan perundangundangan.Bahwa tidak benar dan sangat tidak berdasar hukum dalil ParaPenggugat pada poin 15, karena berdasarkan Pasal 37 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,bahwa Peralihan

Kuswara, karena pada saatdibuatnya Peralihan Jual Beli sengketa, Saudara Kuswara telahmeninggal dunia., karena dalam hubungan keperdataan apabilaseseorang meninggal dunia dan mempunyai keturunan (istri/suami dananakanaknya) maka kedudukan hukumnya digantikan oleh seluruhketurunannya/ahli warisnya, maka dengan meninggal dunianya alm.Kuswara kedudukanya digantikan oleh ahli warisnya yaitu Turut Tergugat1, oleh karenanya perjanjian tersebut adalah kekurangan pihak dan cacathukum karena tidak melibatkan

sehingga proses Perikatan JualBeli Tanah terhadap SHM No.1633/Desa Kaliasem dan Peralihan HakSertifikat Hak Milik No. 3907 dan 3908/Desa Kaliasem telah sah secarahukum;Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat tidak menanggapikarena haknya merupakan dalildalil dari Gugatan Penggugatserta tidak adaRelevasinya dengan Turut Tergugat ;Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja agar berkenanmemutuskan sebagai berikut

Bahwa TurutTergugat mendalilkan proses jual beli tanah SHM 1633/Desa Kaliasem adalahsah karena dilakukan menurut ketentuan hukum, sedangkan Turut Tergugat IImendalilkan proses pemecahan sertifikat hak milik nomor 1633/Desa Kaliasemserta peralihan sebagian tanah dimaksud adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai sengketa perbuatan wanprestasi beserta akibatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka MajelisHakim perlu

Peralihan hak dan pemecahan tersebut telahmendapat ijin dari Penggugat Konpensi/Tergugat Konpensi sebagaimana buktibertanda P.1 sehingga jual beli dimaksud adalah jual beli yang sah danmempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian petitum 4 gugatan PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi haruslah ditolak.

Dalam persidangan dari fakta hukum terungkapbahwa perbuatan Turut Tergugat pada pokoknya dilakukan perikatan jual bellioleh para pihak dihadapan Turut Tergugat I, demikian halnya perbuatan TurutTergugat Il berupa peralihan hak atas tanah yang telah dilakukan jual bellitersebut di atas.

Oleh karena peralihan hak dimaksud adalah sah karena telahHalaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pat.G/2020/PN Sgrdisetujui oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka upayaadministrasi yang dilakukan Para Turut Tergugat adalah perbuatan yang sahpula.

Arthaasia Finance cabangKebumen ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi ketika pemberi fidusia hendakmemindahtangankan / mengalihkan objek jaminan fidusia antara lain : Melaporkan / memberitahukan kepada penerima Fidusia ketikahendak dilakukan suatu peralihan objek jaminan (oper credit) ; Pihak yang akan menerima peralihan objek jaminan harusmelengkapi persyaratan administrasi ; Kemudian pihak penerima fidusia (PT.

Arthaasia Finance cabangKebumen) melakukan verifikasi atas kelayakan terhadap pihakyang akan menerima pengalihan objek jaminan; Jika beberapa persyaratan telah dapat terpenuhi, kemudian pihakyang akan menerima peralihan objek jaminan melakukanperjanjian perikat pinjaman yang baru ;Bahwa dari pihak PT. Arthaasia Finance cabang Kebumen tidakmengetahui dimana keberadaan kedua unit kendaraan truk tersebut ;Bahwa akibat perobuatan terdakwa, pihak PT.

Arthaasia Finance cabangKebumen) melakukan verifikasi atas kelayakan terhadap pihakyang akan menerima pengalihan objek jaminan; Jika beberapa persyaratan telah dapat terpenuhi, kemudian pihakyang akan menerima peralihan objek jaminan melakukanperjanjian perikat pinjaman yang baru ;Bahwa dari pihak PT. Arthaasia Finance cabang Kebumen tidakmengetahui dimana keberadaan kedua unit kendaraan truk tersebut ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT.

Arthaasia Finance cabangKebumen ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi ketika pemberi fidusia hendakmemindahtangankan / mengalihkan objek jaminan fidusia antara lain : Melaporkan / memberitahukan kepada penerima Fidusia ketikahendak dilakukan suatu peralihnan objek jaminan (oper credit) ; Pihak yang akan menerima peralihan objek jaminan harusmelengkapi persyaratan administrasi ; Kemudian pihak penerima fidusia (PT.

MAKRIPUDIN dan peralihan hak tersebutdisertipikasi secara melawan hukum oleh Turut Tergugat II;B. DASARDASAR GUGATAN1.

Bahwa akibat hukumnya adalah Akta Jual Beli yang dibuat danditandatangani oleh saksi Haji Lalu Achmad Rupawan adalah CACAT,dan peralihan hak atas obyek sengketa dari Lalu Sanding kepada Haji.Muh.

Makripudin berdasarkan pada Akta JualBeli No. 22/.../1978 tanggal 18 Nopember 1978 yang Cacat Yuridistersebut, itulah yang menyebabkan PERALIHAN HAK yang dilakukansendiri tersebut CACAT YURIDIS (vide: Putusan No.83/Pdt.G/2017/PNPya, Halaman 23), yakni kesaksian M. IKSAN ZA;8.

Makripudin memiliki Akta Jual Beli danSertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa padahal hingga saat ini LALUFAJAR DKK / Penggugat masih memegang dan menguasai alas hakobyek sengketa seperti PIPIL Garuda, Kutipan Buku C yang diberikansedahan, Surat Keterangan belum pernah ada peralihan hak terhadapobyek sengketa dari sedahan, surat catatan hutang Inaq Runi yangditulis sendiri oleh Haji Muh. Makripudin, dll.

, Desa Penujak, Kecamatan Praya BaratKabupaten Lombok Tengah atas nama LALU SANDING yang telah dialihkanhak kepemilikan secara melawan hukum oleh dan keatas nama HAJI MUH.MAKRIPUDIN serta peralihan hak tersebut disertipikasi secara melawanhukum oleh Turut Tergugat II;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut KuasaTergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagaiberikut:1.

Susilo, Jalan Dr.Warsito dan BWK G, sebagaimana telah dinyatakan tegas dalam ketentuanPasal 54 ayat 2 hurufa.Bahwa kemudian, Penggusuran Pasar Griya dan Peralihan fungsi danperuntukannya oleh Para Tergugat, adalah bertentangan juga padaketentuan Perda RIRW yang mengatur tentang PengembanganPengelolaan Pasar Tradisional pada seluruh BWK agar dapat bersaingdengan tokotoko modern seperti minimarket dan supermarket,sebagaimana amanatkententuan Pasal 53 ayat 2 hurufb Perda RTRW.Bahwa Tergugat Il dalam

hal peralihan Fungsi dan PemindahtangananBarang Milik Daerah berupa tanah yang berlokasi di JI.

PulauSebesi, Sukarame Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam kodelelang 2464193, oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui SatuanKerja yaitu Tergugat IV, sebagaimana Kode Rencana Umum 16514901,dengan nama Paket Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeriadalah melawan hukum dan batal demi hukum.Memerintahkan Tergugat II untuk menjalankan fungsi pengawasan denganmembentuk dan menjalankan Kewenangan Hak Angket kepada PemerintahKota Bandar Lampung atas Peralihan Fungsi Pasar Griya di JI.

Hak Pakai diatur dalam Pasal 54 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu :(1) Hak Pakai yang diberikan atas tanah Negara untuk jangka waktutertentu dan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat beralihdan dialinkan pada pihak lain.(2) Hak Pakai atas tanah Hak Milik hanya dapat dialinkan apabila haktersebut dimungkinkan dalam perjanjian pemberian Hak Pakai atastanah Hak Milik yang bersangkutan.(3) Peralihan

Hak Pakai terjadi karena :a. jual beli;b. tukar menukar;c. penyertaan dalam modal;d. hibah;e. pewarisan.(4) Peralihan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajibdidaftarkan pada Kantor Pertanahan.(5) Peralihan Hak Pakai karena jual beli kecuali jual beli melalui lelang,tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah harus dilakukandengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.Halaman 34 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Tjk(6) Jual beli yang dilakukan melalui

mengumpulkan itu mereka harus mampu menunjukkan reputasiyang baik dan merupakan perusahaan yang dapat diandalkan bagi nasabahnya ;Bahwa benar biasanya sebuah perusahaan asuransi selain melihat kepada klaim rasio,mereka juga harus mempertimbangkan hubungan bisnis dengan tertanggung ataukepentingan tertanggung , mereka juga harus mempertimbangkan apakah fair dalamoperasi tersebut hanya ingin memiliki nasabah yang untung untung saja, jadi harusmelihat bisnis secara keseluruhan; Bahwa apabila terdapat peralihan

pertanggungan dari perusahaan asuransi yang satukepada asuransi yang lainsmaka perusahaan yang satu harus membayarkan preminyakepada perusahaan asuransi yang lain yang menerima peralihan pertanggungantersebut ; Bahwa benar biasanya yang umum terjadi di industri asuransi adalah mereka akanmenunggu hingga jatuh temponya polis itu; Bahwa benar didalam polis asuransi biasanya dicantumkan isi perjanjianya ,pemberitahuan pembatalan asuransi melalui e mail tersebut pada dasarnya telahmemenuhi , selain

benar untuk melakukan pengalihan polis kepada asuransi lain terhadapkendaraan bermotor yang menyangkut orang banyak, harus ada iin departemenkeuangan yaitu menteri keuangan , tetapi kalau individual yang harus dilakukan olehperusahaan asuransi adalah menempuh mengalihkan ke asuransi lain.Bahwa hubungan antara penanggung dengan tertanggung telah putus apabila sudahada surat ijin persetujuan dari departemen keuangan dan telah diberitahukan kepadatertanggung mengenai pengalihan tersebut.Bahwa jika peralihan

dari perusahaan asuransi kesatu kepada perusahaan asuransilain ,maka sisa periode tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yangmenerima peralihan tersebut , dan sisa periode untuk pembayaran premi selanjutnyadibayarkan kepada perusahaan asuransi yang menerima peralihan tersebut.Bahwa benar apabila telah terjadi peralihan pertanggungan asuransi dari perusahaanyang menyerahkan kepada perusahaan asuransi yang menerima dan perlaihan tersebuttelah mendapatkan persetujuan dari Departemen keuangan

Halaman 37 dari 59 Bahwa benar setelah adanya peralihan pertanggungan, maka terhadap klaim asuransiharus ditujukan kepada penanggung yang menerima peralihan tersebut.

Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 20/2006 tanggal 06Maret 2006 yang diperbuat di hadapan MARIANI WATY, SH, pejabatpembuat akta tanah di Kabupaten Deli Serdang dan terdaftar pada KantorPertanahan Deli Serdang daftar isian 307 Nomor : 3229/2006 dan daftar isiannomor 208 nomor : 2680/2006 telah terjadi pendaftaran peralihan Hak MilikNomor : 126/Desa Lalang tercatat atas nama SUWAN CITROEN dariRUDY MULYADI qq.

tanggal 18 November 2008 yang ditujukan kepadaterdakwa RUDY MULYADI juga telah meminta agar Sertifikat Hak MilikNo. 126/Desa Lalang diserahkan ke Badan Pertanahan Deli Serdang.Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 20/2006 tanggal 06Maret 2006 yang diperbuat di hadapan MARIANI WATY, SH, pejabatpembuat akta tanah di Kabupaten Deli Serdang dan terdaftar pada KantorPertanahan Deli Serdang daftar isian 307 Nomor : 3229/2006 dan daftar isiannomor 208 nomor : 2680/2006 telah terjadi pendaftaran peralihan

ditujikan ............yang ditujukan kepada terdakwa RUDY MULYADI juga telah meminta agarSertifikat Hak Milik No. 126/Desa Lalang diserahkan ke Badan Pertanahan Deli Serdang.13 Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 20/2006 tanggal 06Maret 2006 yang diperbuat di hadapan MARIANI WATY, SH, pejabatpembuat akta tanah di Kabupaten Deli Serdang dan terdaftar pada KantorPertanahan Deli Serdang daftar isian 307 Nomor : 3229/2006 dan daftar isiannomor 208 nomor : 2680/2006 telah terjadi pendaftaran peralihan

atas tanah yang dahuludikenal dengan SHM No. 20/Sunter, tertanggal 04 Juni 1970, seluas10.045 M2 atas nama Gracyano Nursiah Wibowo yang telah beralihsecara hukum berdasarkan Akta PPJB No. 108 dan Akta Kuasa UntukMenjual No. 109 keduanya tertanggal 28 Desember 2009 dan AktaPelunasan No. 5 dan Akta Kuasa No. 3 keduanya tertanggal 15 Juni2011, dimana keseluruhan akta dibuat dihadapan Notaris ElvieSahdalena yang dibuat antara Ardiansyah Arifin Siregar denganGracyano Nursiah Wibowo;Bahwa atas dasar peralihan

Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku, penarikan subjekhukum yang menjadi sumber awal peralihan hak atas tanah sebagaiTergugat adalah suatu keharusan karena apabila ternyata subjekhukum yang menjadi sumber awal peralinan hak atas tanah akanmenyebabkan gugatan menjadi kurang pihak dan harus dinyatakantidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurusprudensi MahkamahAgung RI No.1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan Judex Factie salahmenerapkan tata tertib beracara, semestinya Pihak Ketiga yangbernama

Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yangkemudian dipindahkan kepada Tergugat II harus ikut digugat sebagaiTergugat, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.200K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990 yang menyatakan dengantidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara, maka gugatanperdata oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima,berdasarkan kedua yurisprudensi diatas, quod non telah terjadiperalinan hak antara Penggugat dengan Gracyano Nursiah Wibowoselaku sumber awal peralihan

Bahwa, Penggugat telah mendalilkan kepemilikan Penggugat atastanah yang menjadi obyek sengketa didasarkan pada PPJB Nomor108 tertanggal 28 Desember 2009 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No.109 tanggal 18 Desember 2009 termasuk tanah SHM No.9293/SunterJaya tertanggal 23112011, dimana pada dasarnya PPJB bukanlahmerupakan bukti adanya peralihan hak atas tanah, sehinggakepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa aquo tetap beradapada Gracyano Nursiah Wibowo, dengan demikian Penggugatbukanlah pemegang hak

atasSertifikat Hak Milik Nomor 8, atas nama pemegang hak SOEHERMAN BINWONGSOREJO, dengan surat ukur tanggal 15 Juni 1961, Nomor 161, luas142 M, yang terletak di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren, KotaKediri di Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri karena Tergugat sebagaipenjual tidak diketahui kKeberadaannya;Bahwa, oleh karena Para Penggugat sebagai para ahli waris dari WISMIadalah pembeli yang beriktikad baik sehingga wajib dilindungi oleh Undang undang dan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang peralihan

Kemudian Pasal 23 ayat (2)Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokokpokok Agraria jugamenyebutkan bahwa pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yangkuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebananhak tersebut;Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ialahnama pemegang hak atas tanah sebagaimana yang ternyata dalam SertifikatHak Milik Nomor 8, Surat Ukur Nomor 161 Tahun 1961, yang merupakan buktiPA4 adalah SOEHERMAN BIN WONGSOREDJO.

Atas dasar ini, maka baikPenggugat I, Penggugat II, maupun Penggugat Ill memiliki hak bagian yangsama atas sebidang tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dalamperkara ini;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkanbahwaJika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan haktersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuatketerangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan

waris apabila yang mengajukan permohonanpendaftaran peralinan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;f) Bukti identitas ahli waris;Menimbang bahwa di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 111ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalHalaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN KDRNomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa apabila padawaktu permohonan pendaftaran peralihan

Putusan No.634/Pid.B/2020/PN.Mks yang dibacakan oleh Majelis Hakim, bahwadalam uraian yang didalilkan tentang objek sengketa merupakanharta bersama dalam pertimbangan Majelis Hakim yang berdalilkanbahwa atas dalil objek harta bersama adalah hal yang tidakberdasar hukum dst.... sehingga dalil tersebut dikesampingkan(Vide Putusan No. 634/Pid.B/2020/PN.Mks).Bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa telahdiuraikan tentang keberatan yakni surat dakwaan Jaksa penututumum juga menjelaskan tentang peralihan

Sehinggasangat jelas bahwa atas laporan polisi tersebut menyinggungtentang kepemilikan tanah serta peralihan hak terlebih lagi TerdakwaSAMUDDIN bin DG.BORA memiliki istri yang diketahui telahHalaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKSmenikah sejak tahun 1983 (Vide Salinan Putusan No.278/Pdt.P/2020/PA.Mks (Terlampir)).sehingga atas proses pelepasan hak tersebut harus denganpersetujuan dan sepengetahuan istri dari Terdakwa SAMUDDINkarena merupakan harta bersama yang ada setelah perkawinandengan

KEBERATAN TENTANG PUTUSAN PERISTIWA HUKUM PERDATABahwa dalam surat dakwaan Jaksa penutut umum jugamenjelaskan tentang peralihan hak antara Pelapor dengan TerdakwaSAMUDDIN Bin DG.BORA bahwa telah terjadi peralinan dan disertaldengan adanya akta pelepasan hak yang dibuat di Pejabat NotarisTOPAN DWI SUSANTO, SH. pada tahun 1997 sementara TerdakwaSAMUDDIN BIN DG. BORA telah menikah dengan Istrinya yangbernama ROHANI pada tahun 1983 ((Vide Salinan Putusan No.278/Pdt.P/2020/PA.Mks (Terlampir)).

Dengandemikian, atas peralihan hak atau pelepasan hak yang dilakukanoleh Terdakwa/Pembanding SAMUDDIN bin DG. BORA harusdengan izin dan sepengetahuan dari istrinya atas nama ROHANIdikarenakan objek yang dilaporkan ada setelah perkawinan, dimanaantara Terdakwa/Pembanding SAMUDDIN bin DG. BORA denganistrinya ROHANI menikah pada tahun 1983 yang diperkuat denganSalinan Putusan Pengadilan Agama 278/Pdt.P/2020/PA.Mks(Terlampir).Bahwa Pelapor MUH.