Ditemukan 125762 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-08-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 785/Pdt.G/2014/PA Pmk.
Tanggal 4 Nopember 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
70
  • alasanyang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ketidak hadiran Penggugattanpa alasan tersebut, patut dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh denganperkara yang diajukannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR, GugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat UndangUndang No.7 Tahun1989, ,maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat segala peraturanperaturan perundangan
Putus : 04-02-2013 — Upload : 16-11-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 6496/Pdt.P/2012/PN.Blt
Tanggal 4 Februari 2013 — SITI SUHARTINI
153
  • peraturanperundangundangan, khususnya Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, makakepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan
Putus : 04-02-2013 — Upload : 16-11-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 6498/Pdt.P/2012/PN.Blt
Tanggal 4 Februari 2013 — SOBIRI
153
  • peraturanperundangundangan, khususnya Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, makakepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan
Putus : 24-07-2012 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 7082/Pdt.P/2012/PN.SBY
Tanggal 24 Juli 2012 —
70
  • ., Pasal 32 UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2006 serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ; MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2. Menyatakan bahwa di Surabaya pada tanggal 23 Juli 2008, jam 07.06 Wib.telah dilahirkan seorang anak perempuan diberi namaanak keIII (tiga) dari pasangan suami istri : ABDUL HAMID dan MUDIJIATI.....MUDJIATI NINGSIH ;3.
Putus : 21-02-2013 — Upload : 16-11-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 7123/Pdt.P/2012/PN.Blt
Tanggal 21 Februari 2013 —
182
  • peraturanperundangundangan, khususnya Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, makakepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan
Register : 08-05-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PA LUMAJANG Nomor 1376/Pdt.G/2013/PA.Lmj
Tanggal 29 Oktober 2013 — Pemohon vs Termohon
70
  • patut untuk menghadap akan tetapi tidakpernah hadir dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagaiwakilnya, berdasarkan pasal 124 HIR Permohonan Pemohon patut untukdigugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, makabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat semua peraturan perundangan
Register : 08-09-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-12-2014
Putusan PA LUMAJANG Nomor 2448/Pdt.G/2014/PA.Lmj
Tanggal 15 Oktober 2014 — Pemohon VS Termohon
70
  • patut untuk menghadap akan tetapi tidak pernah hadirdan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, berdasarkanpasal 124 HIR Permohonan Pemohon patut untuk digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankankepadaPemohon;Mengingat semua peraturan perundangan
Putus : 08-05-2012 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 4246/Pdt.P/2012/PN.SBY
Tanggal 8 Mei 2012 —
80
  • ., Pasal 32 UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2006serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ; MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2. Menyatakan bahwa di Malang pada tanggal 23 Pebruari 2009, jam 09.48Wib.telah .....anak keI (satu) dari pasangan suami istri: MUHAMMAD ZAINURULLAHdan KURNIATI ; 3.
Register : 04-04-2007 — Putus : 13-08-2007 — Upload : 14-06-2012
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 521/Pdt.G/2007/PA.TA
Tanggal 13 Agustus 2007 — Penggugat Tergugat
61
  • kepadaPanitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimanadimaksud oleh pasal tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanayang telah dirubah untuk kali kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan
Putus : 30-05-2012 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 5495/Pdt.P/2012/PN.SBY
Tanggal 30 Mei 2012 —
110
  • ., Pasal 32 UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2006serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ; MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2. Menyatakan bahwa di Surabaya pada tanggal 06 Nopember 2009, jam22.40 Wib. telah dilahirkan seorang anak perempuan diberi nama :anak keII (dua) dari pasangan suami istri : NUR EFENDI dan SULIS SETIOWATI, .....SETIOWATI .3.
Register : 04-01-2016 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 08-10-2020
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Krs
Tanggal 14 Januari 2016 — Pemohon melawan Termohon
546
  • Penetapan No : 0002/Pdt.P/2016/PA.Krsperaturan perundangan undangan yang berlaku, kecuali usia anakPemohon belum mecapai umur 16 tahun, atau baru berumur 17 Juni 2000(15 tahun, 7 bulan) ;4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak adahubungan saudara, baik sedarah maupun susuan, serta tidak ada laranganuntuk melakukan pernikahan ;5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudahsiap menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga yang baik.
Putus : 04-12-2012 — Upload : 27-12-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 4416/Pdt.P/2012/PN.Blt
Tanggal 4 Desember 2012 — ABDUL ROJAT
181
  • peraturanperundangundangan, khususnya Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, makakepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan
Putus : 30-01-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 5407/Pdt.P/2012/PN.Blt
Tanggal 30 Januari 2013 — MAHPUT
152
  • peraturanperundangundangan, khususnya Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, makakepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini; 200222 2222Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan
Register : 02-10-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 27-02-2013
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 909/Pdt.G/2012/PA Pmk.
Tanggal 29 Januari 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
71
  • hadirannyatersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa denganketidak hadiran Penggugat tanpa alasan tersebut, patut dinyatakan bahwa Penggugat tidakbersungguhsungguh dengan perkara yang diajukannya, oleh karena itu berdasarkanketentuan pasal 124 HIR, Gugatan Penggugat dinyatakan Gugur ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat UndangUndang No.7Tahun 1989 maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat segala peraturanperaturan perundangan
Putus : 23-01-2013 — Upload : 16-11-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 5954/Pdt.P/2012/PN.Blt
Tanggal 23 Januari 2013 — RUSMI
152
  • peraturanperundangundangan, khususnya Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, makakepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan
Putus : 14-05-2012 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 4574/Pdt.P/2012/PN.SBY
Tanggal 14 Mei 2012 —
130
  • ., Pasal 32 UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2006serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ; MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2. Menyatakan bahwa di Surabaya pada tanggal 21 Maret 2006, jam 07.44Wib.telah .....anak keI (satu) dari pasangan suami istri : SUTOYO dan NINIS INDARI ;3.
Putus : 16-05-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN BLITAR Nomor 183/Pdt.P/2013/PN.Blt
Tanggal 16 Mei 2013 — SUHARTI
254
  • peraturanperundangundangan, khususnya Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, makakepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan
Putus : 21-11-2012 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 3687/Pdt.P/2012/PN.Blt
Tanggal 21 Nopember 2012 — DIDIK SANTOSO
124
  • peraturanperundangundangan, khususnya Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, makakepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan
Register : 25-06-2012 — Putus : 12-09-2012 — Upload : 31-12-2013
Putusan PA SALATIGA Nomor 568/Pdt.G/2012/Pa.Sal
Tanggal 12 September 2012 — -
657
  • bahwa maksud permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimanatelah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa didalam sidang Pemohon mencabut perkaranya karena telahterjadi perdamaian dengan Termohon, Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan ini belum masuk kepadatahap jawaban dari Termohon, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon; Menimbang, bahwa segala biaya yang telah keluar akibat pengajuan perkara inidibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundangan
Register : 10-08-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PA BLITAR Nomor 2448/Pdt.G/2020/PA.BL
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
304
  • Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;Atau Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadiladilnya menurut hukum.Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugatdan Tergugat hadir dipersidangan sebagaimana diatur dalam pasal 130 H.IR,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkaranamun tidak berhasil, bahkan telah melalui proses mediasi sebagaimanan hiyhjasarkan pasal 49 ayat (1)diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah