Putusan Nomor 1792/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00010/KEB/WP4J.30/2016 tanggal 21 Maret

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagaiberikut :Dasar Pengenaan

SusPHI/2019Atau jika Mahkamah berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukankontra memori kasasi tanggal 4 September 2019 yang pada pokoknyamenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Agustus 2019 dan kontramemori

kasasi tanggal 4 September 2019 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pangkalpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena JudexFacti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Para Penggugat telahmelanggar disiplin kerja berupa tidak melaksanakan mutasi dan atas haltersebut Tergugat

putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 3 Mei 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat

dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1244/WPJ.03/2015 tanggal 12 Oktober 2015,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi danBangunan Tahun Pajak 2010 Nomor 00009/274/10/313/14 tanggal 2Desember 2014 sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan KeputusanTerbanding Nomor KEP095/WPJ.03/ KP.11/2015 tanggal 25 SeptemberHalaman 4 dari 8 halaman.

dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) UndangUndang PajakBumi dan Bangunan juncto Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat

dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanHalaman 5 dari 8 halaman.

lain,mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 18 September 2018 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat

dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00087/KEB/ WPJ.22/2017 tanggal 4 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014Nomor: 00027/207/14/431/16 tanggal 16 Maret 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.081.583.5431.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar nihil, dengan perincian sebagai berikut: No ; JumlahUraian

membayar semua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 30 Oktober 2018, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninajauan Kembalitidak dapat

dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP374/WPJ.07/2016 tanggal 27 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor:00089/207/10/054/14 tanggal 04 November 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.604.618.7054.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp6.818.360,00; adalah sudah tepat dan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp6.818.360,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan

membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 Desember 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat

dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057/18, tanggal30 Oktober 2018, Masa Pajak Januari 2016 karena Permohonan WajibPajak, atas nama Penggugat NPWP 01.000.246.7057.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali

oleh Edy Susarno mulaimasalah terjadi hingga sekarang. juga saya telah mentaati semua proses hukum yangberlaku dan saya juga sebagai kepala rumah tangga yang harus mencukupi semuakebutuhan hidup keluarga yaitu istri, 1 (satu) orang anak yang masih duduk dibangkuperguruan tinggi, dan 2 (dua) orang anak yang masih bersekolah di Sekolah LanjutanAtas ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwatersebut Mahkamah Agung berpendapat :1Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa tidak dapat

dibenarkan, karenaJudex Facti tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang main hakim sendiritelah merugikan orang lain yaitu saksi korban lebih kurangRp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena tanamannya berupa tanamanpepaya sebanyak 40 (empat puluh) batang dan pisang sebanyak 20 (duapuluh) pohon dirusak oleh saksi Pantek Tarigan atas suruhan Terdakwadengan menggunakan traktor, sehingga perbuatan Terdakwa merupakantindak pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenakeberatan tersebut

untuk membayar upahselama proses hingga gugatan ini berkekuatan hukum tetap;Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2019 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat

dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Oktober 2019dan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2019 dihubungkan denganHalaman 4 dari 7 hal.

pemutusanhubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak dapatdibenarkan, karena belum memperoleh penetapan dari Lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud Pasal151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentan Ketenagakerjaan,akan tetapi ternyata sebelumnya pihak Penggugat terbukti telah melakukanpelanggaran ketentuan system dan prosedur yang telah ditetapkan dalamperaturan disiplin kerja, berdasarkan keadaan tersebut di atas sebagaimanapertimbangan Judex Facti dapat

dibenarkan dan disamping itu pihakPenggugat juga sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungankerja dengan Tergugat sejak diajukannya gugatan a quo, maka pemutusanhubungan kerja tersebut adil dan pantas dinyatakan berlaku sejak putusanJudex Facti dalam perkara a quo dijatunkan, dengan memerintahkan kepadaTergugat untuk memenuhi hakhak Penggugat sebagaimana yang telahdipertimbangkan oleh Judex Facti dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa

dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut: Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanyakesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimanamestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Padang mengenaipemidanaan Para Terdakwa tidak dapat

dibenarkan karena Pengadilan TinggiPadang tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa; Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Tanjung Pati dari pidana penjara selama 8 (delapan) bulanHalaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 564 K/Pid/2021menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 16 (enam belas) hari karenaTerdakwa .

Hakim dalam penambahan/pemberatan pidanaterhadap Para Terdakwa; Bahwa karena Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum ataumenerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili ParaTerdakwa dan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung denganalasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis, makapermohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar ParaTerdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat berupa pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun, tidak dapat

dibenarkan sehingga dinyatakanditolak:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas danternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebankanuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaJudex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti telahmengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai Hukum Acara Pidanayang berlaku serta tidak melampaui kKewenangannya;2. Bahwa perbuatan Terdakwa Sri Windyaswati alias Wiwied tersebut tidakdapat diterapkan Pasal 105 yang UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014,karena:a. Perdagangan yang dilakukan oleh PT.

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum selebihnya dalam uraianmemori kasasinya tidak dapat dibenarkan, karena merupakanpengulangan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam putusanJudex facti a quo, karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tidakmemenuhi maksud Pasal 253 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, olehkarena alasanalasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtidak beralasan hukum, maka permohonan

terpenuhi.Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salahmenerapkan hukum yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak menerapkanhukum pembuktian yaitu telah keliru mengambil kesimpulan tentang pembuktian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat atau rangkaian kebohongan dimaksud.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke. 1 :Bahwa alasan tersebut dapat

dibenarkan, oleh karena judex facti telahsalah menerapkan hukum, bahwa ketika Terdakwa menandatangani perjanjiandengan saksi korban Terdakwa tidak mempunyai batubara (8.000MT) danbahwa choekpik batubara di Benuang seperti yang ditunjukkan oleh Terdakwapada korban ternyata memang bukan milik Terdakwa dan kini sudah dijual olehyang punya ;mengenai alasan ke. 2 :Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena beberapa kaliTerdakwa menunda pemuatan batubara seperti yang diminta oleh saksi korbanternyata

Terdakwa tidak mempunyai slot atau batubaranya ;mengenai alasan ke. 3 :Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Terdakwa sudahmenikmati hasil kejahatannya Rp.1.680.000.000, (satu milyar enam ratusdelapan puluh juta rupiah) ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan Nomor 955/B/PK/Pjk/2019mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2005 Nomor :00001/304/05/115/13 tanggal 4 Juni 2013 atas nama Pemohon Banding,NPWP : 01.200.619.3115.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil

Bahwa Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembalimenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) a quodengan mendalilkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat(4) UU KUP adalah tidak dapat dibenarkan, karena penerapan sanksipidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir(Ultimum Remedium) yang sebelumnya diawali dari serangkaiankegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P21)berikut dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang padaakhir menghasilkan

Lagipula penerbitan Keputusan a quo tidak melalui suatu prosedurpemeriksaan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karenatidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena

dipersidangan, bahwa nama anakPemohon yang sebenarnya adalah KEMAL NAQIB ALAWIYY BAYHAQI, namunoleh karena orangorang mengalami kesulitan dalam pengejaan dan penyebutannama ALAWIYY, sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon darinama KEMAL NAQIB ALAWIYY BAYHAQI, menjadi KEMAL NAQIB BAYHAQI,maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan permohonan Pemohon tersebutadalah permohonan perubahan nama dari anak Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan secara hukumapakah Pemohon dapat

dibenarkan merubah nama anak Pemohon, dari tercatatKEMAL NAQIB ALAWIYY BAYHAQI menjadi KEMAL NAQIB BAYHAQI;Menimbang, bahwa agar Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untukmerubah nama anak Pemohon, maka haruslah memenuhi syarat formal maupunHalaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN.

hakhak setiap warga sebagai bagiandari perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiapPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh PendudukIndonesia, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhisyarat materil permohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata secara hukum permohonan Pemohon telah memenuhisyarat formil maupun materil, maka Pengadilan berpendapat permohonanPemohon tersebut dapat

dibenarkan secara hukum, sehingga untuk itupermohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari yang tercatatKEMAL NAQIB ALAWIYY BAYHAQI menjadi tercatat KEMAL NAQIB BAYHAQI,dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka (3),yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentangperubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anakHalaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN.

;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasan ke.1 : Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti(Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan telahmempertimbangkan halhal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitupenganiayaan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagikorban Husnia Mansyur, SPd.;Hal. 8 dari 10 hal. Put.

No.1396 K/Pid/2011mengenai alasan ke.2 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebutmengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yangberlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang

mengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang ataumelampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30UndangUndang No.14 Tahun 1985 jo UndangUndang No.5 Tahun 2004 ;mengenai alasan ke.3 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenaiberat ringannya pidana merupakan wewenang judex facti yang tidak tundukpada kasasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam

pertimbangan judex juris sebagaimana tersebut di atas juga dengan sangatjelas memperlihatkan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karenajudex jurist telah melakukan kesalahan penerapan hukum yaitu melakukan penilaianterhadap fakta hukum dan pembuktian yang diterangkan oleh judex factisebagaimana hal ini termaktub secara eksplisit dalam kaidah hukum putusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 PK/Pid/1997, yang menegaskanantara lain sebagai berikut:Keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat

dibenarkan, karena merupakanpengulangan fakta dari yang telah diterangkan dalam persidangan tingkatPengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berupa penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapatdipertimbangkan dalam tingkat kasasi, dan pemeriksaan mengenai faktafaktahukum berakhir pada tingkat banding, sehingga pemeriksaan kasasi bukanmemeriksa mengenai peristiwa dan pembuktiannya;Hal. 7 dari 11 hal.

dibenarkan, karena merupakanpengulangan fakta dari yang telah diterangkan dalam persidangan tingkatPengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berupa penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapatdipertimbangkan dalam tingkat kasasi, dan pemeriksaan mengenai faktafaktahukum berakhir pada tingkat banding, sehingga pemeriksaan kasasi bukanmemeriksa mengenai peristiwa dan pembuktiannya; Bahwa penilaian terhadap fakta hukum dan pembuktian merupakan kewenanganjudex

judex juris dalam perkara aquo di tingkat kasasi tidak dapat dipertahankan dan harusdibatalkan atau ditinjau kembali oleh Majelis Hakim Agungmelalui proses persidangan pada tingkat peninjauan kembali.Karena menurut para Pemohon Peninjauan Kembali/ paraTerpidana jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal263 ayat (2) huruf c KUHAP;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat

dibenarkan, oleh karena judex juristidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :Hal. 9 dari 11 hal.

pertimbangan hukum yang menyatakan unsur pasal160 KUH Pidana telah terpenuhi untuk mempersalahkan Terdakwae Bahwa uraian fakta hukum yang diambil oleh Pengadilan NegeriSimalungun untuk memenuhi unsur pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah sama semua, atau tidak ada perbedaan uraianunsur fakta hukum yang pertama dengan uraian fakta hukum yangke dua, tiga dan empat;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat

dibenarkan, karena Judex Factitidak salah menerapkan hukum ;Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dalam putusannya yangtelah dipertimbangkan halhal yang mempengaruhinya dari akibat dan sebabdari Tindakan Terdakwa, demikian pula terhadap yang memberatkan danmeringankan ;Alasan kasasi Terdakwa :Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factitidak salah menerapkan hukum ;Bahwa Terdakwa terbukti pada tanggal 19 Februari 2009 telah dengansengaja mengumpulkan karyawan di bagian

Mass ;Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena PengadilanTinggi/Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pulamengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atauperaturan hukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya, atau apakah caraPengadilan

11 Put.No. 55.PDT.2013DALAM KONPENSIDalam EksepsiMenimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat Yuridis formal(tidak menyangkut pokok perkara) Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangandalam Eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding II/semulaTergugat I dan Pembanding I/ semula Tergugat II di pandang telah tepat dan benar, karenaeksepsieksepsi yang diajukan tersebut tidak beralasan hukum, serta telah dilakukan denganpertimbangan yang cukup sehingga dapat

tanda bukti yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuatdidalamnya dan untuk selanjutnya Pembanding I/semula Tergugat II mohon kepada MajelisHakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor02/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 10 Juni 2013; Menimbang, bahwa Pembanding II/semula Tergugat I dalam memori bandingnyamenyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Pengadilan NegeriSengeti adalah salah dan tidak dapat

dibenarkan yang menyatakan dengan bukti P1 dan buktiP2 merupakan alas hak yang sah bagi Terbanding/semula Penggugat sebagai dasar pemilikanHal 6 dari 11 Put.No. 55.PDT.2013atas obyek sengketa tanah seluas 7.404 m2, karena bukti P2 merupakan Akta PernyataanBersama, bukan merupakan Akta Jual Beli sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasarberalihnya suatu hak kepemilikan atas tanah dan berdasarkan keterangan saksi REJO untukmenyatakan bukti P1 sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah Terbanding/

semula PenggugatHal 9 dari 11 Put.No. 55.PDT.2013dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa dengan demikian keberatankeberatan yang diajukan olehPembanding I/semula Tergugat II/Turut Tergugat I dalam Rekonpensi, Pembanding II/semulaTergugat I/Penggugat dalam Rekonpensi dan Pembanding III/semula Tergugat HI/TurutTergugat IIT dalam Rekonpensi dalam memori bandingnya dapat

dibenarkan menurut hukum,sedangkan halhal yang disampaikan oleh Terbanding/semula Penggugat/Tergugat dalamRekonpensi dalam kontra memori bandingnya harus dikesampingkan, maka putusanPengadilan Negeri Sengeti Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 10 Juni 2013 tidak dapatdipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiriperkara ini yang amarnya akan disebut dibawah ini; Mengingat Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,UndangUndang nomor

No. 252PK/Pdt/2010dalam pertimbangannya halaman 12 yang berbunyi:"Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan,karena yang disengketakan adalah perselisihan hakantara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalamlingkup hubungan kerja, maka yang berwenangmengadil i adalah Peradilan Hubungan Industrial.Pertimbangan tersebut tidak relevan, kabur danrancu sebab tuntutan pemenuhan hak atauperselisihan hak yang didalilkan TermohonPeninjauan Kembali sangat tidak jelas dan tidakpasti yang dimaksud dengan perselisihan

PeraturanPemerintah No. 45 Tahun 1990 dan Keputusan DireksiNo. 11 tahun 1994 yang notabene adalah PeraturanPegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapat:Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan,karena alasan alasan tersebut tidak termasuk dalam salahsatu). alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah

No. 252PK/Pdt/2010S.H., LL.M., Ph.D) menyampaikan pendapat yang berbeda(dissenting opinion) sebagai berikut: Bahwa alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan,karena setelah diteliti dalam putusan judex juristerdapat kehilafan atau kekeliruan Hakim, putusandan pertimbangannya tidak tepat yaitu) menyatakanPengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa danmengadil i perkara a quo, padahal isu pokokgugatan adalah mengenai tuntutan sejumlah gantirugi, sehingga termasuk kewenangan' PengadilanNegeri.

sebesar 5 % per bulannya ; Bahwa karena tidak ada bukti adanya perjanjian bunga atas pinjamanTergugat , maka tuntutan bunga yang memohonkan Penggugat selain tidaklayak dan tidak patut, juga melanggar hukum, karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi bukan lembaga yang memiliki ijin untukmembungakan uang ;Oleh karena itu putusan Judex Factie harus dibatalkan seluruhnya ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan Pertama : Bahwa alasan tersebut tidak dapat

dibenarkan, karena Pengadilan Tinggidapat mengambil alin pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang dianggaptelah tepat dan benar sebagai pertimbangannya sendiri ;mengenai alasan Kedua : Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakanpengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagidipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung ;mengenai alasanalasan Ketiga dan Keempat : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFactie

Putusan Nomor 1491/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmembatalkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman ModalAsing Lima Nomor : S01984/WPJ.07/KP.0603/2018 tanggal 15 Agustus2018 tentang Pengembalian SPT Masa PPN Masa November 2017, atasnama Penggugat NPWP : 01.070.920.2058.000, adalah sudah tepat

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali