PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusahamenasehati Pemohon agar menunda perikahan anak Pemohon hinggamencapai batas umur yang ditentukan undangundang, namun usaha tersebuttidak berhasil sampai penetapan ini dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair),maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam buku Ilhalaman 85 dan PERMA

No. 291/Pdt.P/2020/PA.Pwr(berpacaran) bahkan calon mempelai wanita telah hamil 2 bulan serta untukmengantisipasi kesulitankesulitan administratif yang mungkin timbuldikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak Pemohon,calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, dengandemikian secara formal telah memenuhi ketentuan pasal 10 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Dengan demikian ketentuan pasal 12 PERMA No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya pada pada pokoknya menyatakan bahwa rencana perkawinan keduanya didasarkan kepada keinginan sendiri karena saling mencintai bukan karena adanya paksaan dari Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon serta keduanyamenyatakan sudah berhubungan (berpacaran) bahkan calon mempelai wanitatelah hamil 2 bulan.

permohonan cerai talaknya denganbuktibukti seperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkanTermohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruhorang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya,meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA

RI No. 1 tahun2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi (1)Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kKedua belah pihak,Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh medias ;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengantidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016pasal 7 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidakdapat dilaksanakan

bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud pasal 19 huruf (6) dan (f) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975serta pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usahaperdamaian sesuai dengan Perma

menurut Hukum;SUBSIDER;Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugathadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dantidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnyatanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 Agustus2015 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan,tidak hadir;Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA

Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam setiap perkaraperdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi karena Tergugat dalam perkaraini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akantetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong, mendamaikan denganmemberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suamiisteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma

menurut Hukum yang berlaku;SUBSIDER;Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugathadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang di muka sidang dantidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanyatanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 15September 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di mukasidang, tidak hadir;Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA

gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkaraperdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi karena Tergugat dalam perkaraini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akantetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong, mendamaikan denganmemberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suamiisteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

tidakdalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Perma

149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alihpendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyisebagai berikut :Y alle 999 x alo yroluoll elS> Yo pSl> WI 35> Uxal >Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadapdipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasukorang yang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun2008 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi (1)Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakimmewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokokperkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnyaTergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2008 ayat (1) tersebut,pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakansebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwasejak Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidakharmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugatsuka

memberikan nasihat kepada Pemohon,anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami agar memahamiresiko perkawinan yang dilakukan sebelum memenuhi batas usia yangditentukan oleh undangundang (19 tahun) terkait dengan kemungkinanberhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menepuh wajibbelajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap, dampak ekonomi, sosialdan psikologis bagi anak serta adanya potensi perselisinan dan kekerasan dalamrumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 12 PERMA

pernikahan tersebut serta tidak ada pihaklain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saatHal 7 dari 12 Pen No 349/Pdt.P/2020/PA.TmgPemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, menolak denganalasan anak Pemohon masih belum cukup umur;Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anakyang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami,sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) PERMA

bagianaknya yang kurang umur tersebut sudah selayaknya mendapatkan pelayanandari penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagaiHal 10 dari 12 Pen No 349/Pdt.P/2020/PA.Tmgpelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan qaidah figqhiyyah yangberbunyi:arbass byio ac JI de elo VI 9 paiArtinya: " Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil Secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesHal. 3 Nomor 2979/Padt.G/2020/PA.Tsmmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatanPenggugat tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenail sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang

Agama perkara ini termasukkewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah ParaPemohon selaku orang tua/wali bagi anaknya yang belum cukup umur untukmenikah memohon dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Boyolali untukanaknya yang belum cukup umur bernama XXXXXXXXXX agar dapat menikahdengan lakilaki bernama XXXXXXXXXX, yang dalildalilnya sebagaimana telahdiuraikan dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c)Perma

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Nikah,Para Pemohon wajid menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi nikahbeserta calon suaminya dan orang tuanya, dan di persidangan semua pihaktersebut telah hadir, dengan demiikian ketentuan tersebut telah terpenuhi;Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan(2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati dan telah pulamemberikan pemahaman kepada

dalam rumah tangga, dengantujuan agar Para Pemohon bersedia menunda pernikahan sampai anak ParaPemohon tersebut mencapai usia yang diperkenankan undangundang untukmenikah, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangananak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suaminyaserta orang tua kandung dari calon suami anak para Pemohon, yangketerangan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam perkara,karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma

Pasal 6ayat 3 Perma nomor 3 tahun 2019, Para Pemohon memiliki kualitas hukumsebagai Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan DispensasiKawin untuk anak Para Pemohon bernama Esa Istiazah Agika binti MochSugiarto untuk menikah dengan calon suami bernama Muh Hanafi bin Suparno,oleh karena anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun maka KUA KecamatanJati Kabupaten Kudus menolak menikahkan anak Para Pemohon dengan Calonsuami padahal hubungan keduanya

pokoknya anak Para Pemohon dancalon suami sudah lama saling kenal dan akan menikah yang didasari sudahsaling mencintai, anak Para Pemohon dan calon suami sudah sering berduaan,keduanya tidak dapat dipisahkan serta tidak ada paksaan dari Siapapun jugauntuk melaksanakan perkawinan dan antara anak Para Pemohon dengan calonsuaminya tidak halangan secara syari maupun undangundang untuk menikah;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan persyaratanadministrasi sebagaimana disyaratkan dalam pasal 5 Perma

umur, surat keterangan kelahiran anak danketerangan saksi yang mendukung keterangan orang tua bahwa perkawinantersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti rencanaperkawinan tersebut atas kehendak kedua calon pengantin dan tidak adapaksaan serta tidak ada unsur transaksional dan kedua orangtua calonpengantin bersedia membantu dan membimbing mereka setelah menjalanihidup berumah tangga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16huruf c, i dan Perma

/No.0286/Pdt.G/2016/PA SlwMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasanyang dibenarkan oleh hukum, maka Jawabannya atas gugatan Penggugattidak dapat didengar;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak adapetunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkanketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak dapat terlaksana.

Perma Nomor 1 Tahun2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak pernah terlaksana.

tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Majauleng,Kabupaten Wajo menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukupumur;Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan dalam Permohonannyaberupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan aktakelahiran anak Pemohon, fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon,dengan demikian maka syaarat administrasi sudah terpenuhi sesuai maksud Pasal9 ayat (2) Perma

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin;Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, majelis hakim telahmemberikan nasihat kepada pemohon, anak Pemohon, calon suami anakPemohon dan orang tuanya agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menundaperkawinan anak Pemohon sampat batas minimal usia perkawinan, sesuai maksudPasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atasUndangundang

No.890/Padt.P/2019/PA.Skgsehingga sulit untuk dipisahkan lagi, dengan demikian sudah terpenuhi maksudPasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin;Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan anak Pemohon dancalon Suaminya yang dimohonkan dispensasi (Reski Amelia binti Agus) yang padapokoknya samasama menyatakan bahwa dirinya dengan Hendri bin Bahar telahmengenal dengan baik dan sudah menjalin hubungan selama kurang lebih satutahun yang yang sedemikian eratanya

Pemohon yang Selvi, umur17 tahun lebih yang hendak dinikahkan dengan lakilaki bernama Lukman,umur 35 tahun lebih, namun niat tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Bola dengan alasan belum cukup umuruntuk menikah sesuai dengan Surat Penolakan (N5) Nomor (N5) NomorB.02Kua.21.24.01/KP.01/1/2020 tanggal 02 Januari 2020, dikeluarkan oleh KUAKecamatan Bola, Kabupaten Wajo,;Menimbang, bahwa syarat administrasi untuk mengajukan dispensasisesual dengan maksud Pasal 5 Perma

Nomor 5 Tahun 2019 tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi sehingga majelishakim beralasan untuk menerima dan memeriksa permohonan dispensasinikah ini;Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, majelishakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calonHalaman 6 dari 12 hal. pen Nomor 22/Pat.P/2020/PA.Skgsuami anak Pemohon dan orangtuanya agar Pemohon mengurungkan niatnyauntuk menunda

dengan alasan khawatir terjadi sesuatu halhal yangdilarang oleh agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan anakPemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan keduanyabahwa mengetahui rencana perkawinan keduanya, keduanya sudah siapsecara psikologi dan ekonomi untuk menikah, selain itu anak Pemohon dancalon suaminya mengakui bahwa hubungannya dalam percintaan sudah sangatakrab sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, dengan demikian sudah terpenuhimaksud Pasal 13 Perma

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon dan Termohonhadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihakyang berperkara akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaiantersebut dilanjutkan dengan mediasi, kemudian Majelis Hakim telahmemerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi denganmediator (Asep

sidang pemeriksaanperkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian takterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan isi Surat permohonan Pemohon a quosebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnyaMajelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapitidak berhasil, selanjunya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1)Perma

Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka usaha perdamaiandilanjutkan dengan ditempuh prosedur mediasi;Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim para pihak telah dilakukanmediasi sebagaimana ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi danMediator dalam laporannya menyatakan gagal mencapai kesepakatan;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon pada pokoknyarumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis kemudian seringterjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah Termohonselingkuh

Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami agar memahamiresiko perkawinan yang dilakukan sebelum memenuhi batas usia yangditentukan oleh undangundang (19 tahun) terkait dengan kemungkinanberhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menepuh wajibbelajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap, dampak ekonomi, sosialdan psikologis bagi anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalamHal 8 dari 16 Pen No 166/Pdt.P/2020/PA.Tmgrumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 12 PERMA

Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka dua mohon agarditetapkan sebagai wali dari anak bernama XXXXXA Binti XXXXX karena istrinyapergi sejak tahun 2011, akan tetapi masih bisa dihubungi melalui Telpon (HP);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 PERMA Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

kedua belah pihak telah merestui rencanapernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencanapernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahantersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx,Kabupaten Xxxxx, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukupumur;Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anakyang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami,sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) PERMA

Pemohon yang mengajukan dispensasi kawin bagianaknya yang kurang umur tersebut sudah selayaknya mendapatkan pelayanandari penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagaipelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yangberbinyi:arbass boio ac JI de plo VI 9 paiArtinya: " Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA

berpendapat lain mohon putusan lain yangseadiladilnya;Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapbkan, Penggugat danTergugat telan samasama hadir di persidangan dan telah memberikanHal.3 dari 15 Nomor :256/Pdt.G/2019/PA.Sgtaketerangan dan penjelasan secukupnya, dan sebelum proses pemeriksaanperkara, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tanggasebagaimana sediakala, namun tidak berhasil;Bahwa untuk memenuhi PERMA

Nomor 1 Tahun 2008 yang telahdirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (6) PERMA No.1 tahun 2016 tentangproses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepadaPenggugat dan Tergugat agar terlebin dahulu menjalani proses mediasi, danmediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Dr.

Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 danPasal 7 ayat (1) Perma No. 01 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4ayat 2 huruf (6) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilantelah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang padapokoknya adalah memohon untuk dijatunkannya talan satu bain shugraTergugat atas Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat tersebut,sebagian dibantah dan sebagian lainnya diakui oleh Tergugat melaluijawabannya

/PN ArmSYALOOM JEVO LOMBOAN yang telah memberikan keterangan di bawah janji, sertatelah juga menghadirkan Anak JEINY KAMURAHAN;Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan buktibukti surat maupunSaksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevandengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin(untuk selanjutnya disebut PERMA

Lebih lanjut dalamPasal 1 angka 2 PERMA 5/2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang Tuaadalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin,dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No.284/dis/03/2006 tanggal 20 Juli 2006 atas nama Jeiny Kamurahan yang berkesesuaiandengan bukti P1 yaitu Kartu Keluarga No. 7106032604100001 tanggal 27 Juli 2015atas nama Kepala Keluarga Adrian Kamurahan,

diperoleh fakta bahwa JEINYKAMURAHAN lahir di Sarongsong II pada tanggal 25 Juni 2003 yang merupakan anakperempuan dari pasangan suami istri Kamurahan Adrian dan Sanggili Silvana(Pemohon);Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan ibu kandung dari AnakJEINY KAMURAHAN, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA 5/2019, Pemohonmemiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untukmenikahkan Anak JEINY KAMURAHAN yang masih belum berusia 19 (sembilanbelas) tahun;Menimbang, bahwa

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UUPerkawinan dijelaskan bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diajukan olehHalaman 8 dari 12 Penetapan No. 249/Pat.P/2020/PN ArmOrang Tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragamaIslam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 PERMA 5/2019 diatur bahwapermohonan Dispensasi Kawin untuk masingmasing calon suami dan calon istridiajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili

halangan yang sah yang dibenarkan oleh Hukum dan oleh KetuaMajelis Penggugat telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumahtangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan denganmembacakan surat gugatannya tersebut yang isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat.Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untukmemeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir secaralangsung menghadap dipersidangan, kemudian Majelis hakim menjelaskankepada Penggugat bahwa berdasarkan PerMA

RI No: 1 tahun 2008,tentang prosesdur mediasi di Pengadilan pasal 2 ayat (2), menyatakanbahwa setiap Hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedurpenyelesaian sengketa diatur melalui PerMA tersebut, maka sebelummasuk kepada pokok perkara para pihak harus menjalani mediasi terlebihdahulu.

dengan Tergugat, kKemudian mengajukan ceraitalak, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki /egal standing untukmengajukan perkara ini, kKarena merupakan pihak yang berkepentinganlangsung dengan perkara ini (persona standi in judisio).Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perdata menghendakiadanya proses Mediasi sesuai maksud PerMA

Dengan demikian Pengadilan Agama Tangerang berwenangmemeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1)dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP NO.9Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belahpihak berperkara namuntersebut tidak berhasil dan untuk memenuhiketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, para pihak juga telah pulamenjalani mediasi dengan mediator namun mediasi gagal mendamaikanPenggugat

memberikan nasihat kepada Pemohon,anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami agar memahamiresiko perkawinan yang dilakukan sebelum memenuhi batas usia yangditentukan oleh undangundang (19 tahun) terkait dengan kemungkinanberhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajibbelajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap, dampak ekonomi, sosialdan psikologis bagi anak serta adanya potensi perselisinan dan kekerasan dalamrumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 12 PERMA

Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka dua mohon agarditetapbkan sebagai wali dari anak bernama Xxxxxxx karena Pemohon danistrinya berceral ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 PERMA Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi KawinPermohonan Dispensasi kawin harus diajukan oleh kedua

pihak telahmerestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatanatas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkanpernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ecee eee eeees , Kabupaten Temanggung, menolak dengan alasan anak Pemohonmasih belum cukup umur;Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anakyang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami,sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) PERMA

Pemohon yang mengajukan dispensasi kawin bagianaknya yang kurang umur tersebut sudah selayaknya mendapatkan pelayanandari penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagaipelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yangberbinyi:arbacs byio as JI we plo VI 9 paiArtinya: " Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA

Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugattersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.)No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian GugatanSederhana serta pasalpasal lain dalam peraturan perundangundangan yangmengatur tentang penanganan dampak sosial kKemasyarakatan pembangunanwaduk jatigede

Oleh sebab ituPengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalahunsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintahmaupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RINo.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2).Berdasakan hal terbut mohon majelis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugatselurunnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidakberwenang mengadili

dituntut oleh Penggugat dalam gugatanperceraiannya, Majelis Hakim berpendapat yang digunakan sebagai salah saturatio legis (dasar pemikiran) dicantumkannya ketentuan mengenai kewenanganPengadilan (hakim) dalam menentukan biayabiaya yang wajib dibayarkanmantan suami kepada mantan isteri akibat terjadinya perceraian, sesuaidengan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018Tentang Hukum Keluarga, huruf (c) kewajiban suami akibat perceraianterhadap isteri yang tidak nusyuz: Mengakomodir Perma

Putusan No.223/Pdt.G/2021/PA.PlhMenimbang, bahwa selain ketentuan dalam undangundangperkawinan tersebut, penegasan mengenai kewajiban mantan suami dalammemperhatikan hakhak mantan isteri tergambarkan dan terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan dengan Hukum (Perma Perempuan), dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI ditetapkan bahwa jikaterjadi perceraian karena talak bain sugrah, mantan isteri tetap mendapatkannafkah

Pasal 3 Instruksi PresidenRI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumahtangga yang kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;Menimbang, bahwa dengan mengambil nilainilai filosofis perlindunganhukum perempuan pasca perceraian yang termuat di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapandengan Hukum (Perma Perempuan), dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mutah secara tersurat tidak dimuatdalam

nafkah iddah kepada Penggugat yang jumlahnyasebagaimana dalam amar putusan;Pertimbangan Hukum Tentang Mutah:Menimbang, bahwa mengenai mutah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dalam perkara aquo Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukumyang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018Tentang Hukum Keluarga, huruf (c) kewajiban suami akibat perceraianterhadap isteri yang tidak nusyuz: Mengakomodir Perma