Ditemukan 125763 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
persidangan
perindungan
perladangan
perlindangan
perlndungan
pergudangan
pekandangan
peruntungan
parundungan
Register : 11-01-2011 — Putus : 01-02-2011 — Upload : 20-02-2013
Putusan PA SOLOK Nomor 4/Pdt.P/2011/PA.Slk Tanggal 1 Februari 2011 — - PEMOHON
54 — 7
54 — 7
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2011 sebelumpemeriksaan pokok perkara Pemohon telah mencabut perkaranya;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat perlu adanya penetapan tentang pencabutan perkara tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat UndangUndang Nomor7 Tahun 1989, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;Mengingat bunyi pasalpasal dari peraturan perundangan
Putus : 06-03-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 2597/Pdt.P/2013/PN.SBY Tanggal 6 Maret 2013 —
7 — 0
7 — 0
., Pasal 32 UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2006 serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ; MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2. Menyatakan bahwa di Surabaya pada hari Senin tanggal 22 April 2001,jam 18.45 Wib., telah dilahirkan seorang anak perempuan diberi nama :wane ELMIRA ROFIDA ALHAQ anak .....anak ke1 (satu) dari pasangan suami istri : DEDY WAHYUDI danAPRILIAWATI IDA FARKHATUN ;3.
Register : 15-09-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 26-11-2014
Putusan PA LUMAJANG Nomor 2540/Pdt.G/2014/PA.Lmj Tanggal 28 Oktober 2014 — Pemohon VS Termohon
5 — 0
5 — 0
patut untuk menghadap akan tetapi tidak pernah hadirdan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, berdasarkanpasal 124 HIR Permohonan Pemohon patut untuk digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankankepadaPemohon;Mengingat semua peraturan perundangan
Putus : 05-12-2012 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN BLITAR Nomor 4773/Pdt.P/2012/PN.Blt Tanggal 5 Desember 2012 — W I Y O N O
13 — 3
13 — 3
peraturanperundangundangan, khususnya Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, makakepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan
Putus : 13-02-2013 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 6351/Pdt.P/2012/PN.Blt Tanggal 13 Februari 2013 — UMAR
14 — 2
14 — 2
peraturanperundangundangan, khususnya Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, makakepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini; 2022220 ne nooMengingat akan ketentuan peraturan perundangan
Putus : 10-01-2013 — Upload : 16-11-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 4102/Pdt.P/2012/PN.Blt Tanggal 10 Januari 2013 — HIDAYATUL KIPTIYAH
18 — 4
18 — 4
peraturanperundangundangan, khususnya Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, makakepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan
Register : 06-01-2012 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 22-03-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 197/Pdt.G/2012/PA.Sby Tanggal 28 Februari 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
13 — 3
13 — 3
permohonancerai talak Pemohon tersebut patut untuk dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalampenjelasan pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ceraitalak adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan, olehkarenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1)Undang Undang dimaksud seluruh biaya perkara ini harusdibebankan kepada Pemohon;Mengingat semua Peraturan Perundangan
Register : 05-03-2012 — Putus : 29-03-2012 — Upload : 22-05-2012
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 512/Pdt.G/2012/PA.TA Tanggal 29 Maret 2012 — Penggugat
Tergugat
7 — 1
7 — 1
Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkansalinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam lingkup bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan
Register : 02-07-2010 — Putus : 23-07-2010 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTA SAMARINDA Nomor 36/Pdt.G/2010/PTA.Smd Tanggal 23 Juli 2010 — Pembanding vs Terbanding
57 — 41
57 — 41
telah menyampaikan kontramemori bandingnya yang diterima oleh Panitera PengadilanAgama Balikpapan pada tanggal 31 Mei 2010 dan disampaikankepada Pembanding pada tanggal 4 Juni 2010 ;Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkasperkara bandingnya pada tanggal 17 Juni 2010 danTerbanding pada tanggal 3 Juni 2010, sesuai berita acarainzage ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa = permohonan banding Pembandingdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara sertamemenuhi syarat syarat menurut peraturan perundangan
Register : 16-01-2014 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 16-07-2014
Putusan PA LUMAJANG Nomor 269/Pdt.G/2013/PA.Lmj Tanggal 24 Februari 2014 — Pemohon Vs. Termohon
9 — 0
9 — 0
patut untuk menghadap akan tetapi tidakpernah hadir dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagaiwakilnya, berdasarkan pasal 124 HIR Permohonan Pemohon patut untukdigugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, makabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat semua peraturan perundangan
Putus : 17-01-2013 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 5444/Pdt.P/2012/PN.Blt Tanggal 17 Januari 2013 — IRMA YUHANA
22 — 3
22 — 3
peraturanperundangundangan, khususnya Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, makakepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini ;Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan
Register : 01-08-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 02-09-2013
Putusan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 258/Pdt.G/2012/PA.TBK Tanggal 11 September 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
17 — 16
17 — 16
dan telah terjadi perdamaian ;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dimaksud dapat dibenarkan sesuaidengan ketentuan pasal 271 RV. oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima danmengabulkannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundangan
Register : 10-04-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan PA BEKASI Nomor 786/Pdt.G/2014/PA Bks. Tanggal 18 Agustus 2014 — CERAI THALAK
59 — 12
59 — 12
perkara dinyatakan dicabut, oleh karena itu pokok perkaratidak perlu lagi dipertimbangkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan eratdengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006sebagaimana telah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan
Register : 30-03-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Kupang Tanggal 23 Juni 2016 — YOHANES GESI Melawan PT. TIRTA WAHANA KUPANG
114 — 55
114 — 55
Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidakprocedural sesuai ketentuan Perundangan yang ada, maka sesuai UndangUndang No.2 tahun 2004, Penggugat menempuh proses Bipartit dan Mediasihingga dikeluarkannya Anjuran oleh Mediator sesuai Ketentuan Perundanganyang ada , akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat.5. Bahwa Karena PHK terhadap Penggugat, bukan karena adanya KesalahanPenggugat tetapi karena adanya tindakan efisiensi Tergugat dalamPerusahaan Tergugat sendiri.
Dengan demikian Tergugat harus membayarsemua hak Penggugat sesuai ketentuan Perundangan yang ada.6.
Bahwa sesuai ketentuan perundangan pasal 164 ayat (3) UndangUndang no.13 tahun 2003 Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uamg Penghargaan sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) danUang Pengganti Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UndangUndangNo.13 tahun 2003Sesuai dengan ketentuan diatas maka hakhak yang diterima oleh olehPenggugat dari Tergugat adalah sebagai berikut:a.
Register : 10-12-2012 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 27-09-2016
Putusan PA KENDAL Nomor 2439_Pdt.G_2012_PA.Kdl Tanggal 13 Mei 2013 — Penggugat dan Tergugat
13 — 0
13 — 0
Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;Subsidair : Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telahmenjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sebelum sidang dilanjutkan wayjibmenempuh mediasi, dan untuk kepentingan mediasi tersebut para pihak menyerahkankepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, kemudian Majelis Hakimmenunjuk
Bahwa karena Tergugat tidak dapat menguatkan dalidalil sanggahannya dansebaliknya Penggugat telah dapat membuktikan dalidalil gugatannya, maka sudahselayaknya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.Berdasarkan halhal tersebut diatas, dengan hormat dengan segala kerendahan hati,Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan memutus sebagai berikut : Mengabulkan gugatan Penggugat.ATAU Mohon untuk memberikan putusan yang seadiladilnya sesuai Perundangan yangberlaku.Menimbang
dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untukmengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KecamatanPageruyung Kabupaten Kendal;Dalam Rekonpensi :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonpensi Penggugat rekonpensisebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi telah mengajukan rekonpensi padasaat/waktu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
Putus : 28-04-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PT MATARAM Nomor 35 / PDT / 2015 / PT.MTR. Tanggal 28 April 2015 — AMAQ SAHNAN
MELAWAN
L. SURYA PANJI, DKK
46 — 27
46 — 27
. : 654/SekotongBarat atas nama Lalu Panji (Tergugat 1) kepada SoebijonoHadiwidjojo (Tergugat 2) yang berasal dari proses hukum /proses penerbitan yang tidak sah adalah merupakanperbuatan hukum yang tidak sah / tidak dapat di benarkansecara hukum / cacat hukum.17.Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai denganPasal 1365 KUHPerdata yaitu : adanya perbuatanmelanggar hukum : baik itu bertentangan denganketentuan peraturan perundangan yang berlaku,bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggarkaedah
Surya Panji (Tergugat 1 / Terbanding 1)yang sudah dialinkan kepada Soebijono Hadiwidjojo (Tergugat 2 / Terbanding2) yang dilakukan oleh Tergugat 3 / Terbanding 3 bersamasama denganTergugat 1 / Terbanding 1 yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yangdiatur dalam peraturan Perundangan dibidang pertanahan yang berlaku,antara lain tanpa prosedur pengukuran tanah, pengumuman di Desa danprosedur lainnya.Bahwa tindakan Tergugat 3 / Terbanding 3 yang menerbitkan Sertifikat HakMilik Nomor : 654/Sekotong
Surya Panji (Tergugat 1 /Terbanding 1) yang sudah dialihkan kepada Soebijono Hadiwidjojo (Tergugat2/ Terbanding 2 ) dengan tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalamperaturan perundangan di bidang pertanahan tersebut adalah jelasmerupakan perbuatan melawan hukum.JUDEX FACTI TIDAK MEMATUHI KETENTUAN HUKUM ACARA DAN /ATAU TIDAK MELAKSANAKAN HUKUM ACARA SESUAI DENGANYANG SEHARUSNYA.Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 35/PDT/2015/PT.MTR14Bahwa kami pihak Penggugat / Pembanding kiranya dapat memahamipenyebab
Register : 27-04-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PA MAGETAN Nomor 0468/Pdt.G/2015/PA.Mgt Tanggal 3 Agustus 2015 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
13 — 8
13 — 8
Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinyaketidakrukunan dalam rumah tangga;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap gugatanperceraian, dituntut adanya alasan sesuai dengan peraturan perundangan yangdapat dibuktikan di depan persidangan;Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan Penggugat diatas, yangmenjadi dasar dan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini adalahalasan yang tertera dalam pasal 19 huruf (f) yaitu : Antara suami dan istri terusmenerus terjadi perselisihan
tidak ada pertengkaran;e Setelah habis masa cuti, maka Penggugat kembali lagi sebagaiTKW ke Singapura hingga sekarang dan berangkat dengan baikbaik dengan Tergugat sampai sekarang telah berjalan selama 6bulan;Menimbang, bahwa menurut Majelis bahwa fakta kejadian sebagaitersebut diatas, tidak dapat dikwalifisir sebagaimana alasanalasan perceraianyang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,karena tidak memenuhi unsur alasanalasan perceraian; sebagaimana diaturdalam peraturan perundangan
bukanlahmengumpulkan harta kekayaan, tetapi ketenangan, kedamaian cinta dan kasihsayang (salkinah, mawaddah wa rahmah) atas dasar hak dan kewajiban;Page 17 of 22 0454/Pdt.G/2015/PA.Mgt18Menimbang, bahwa selebihnya para saksi Penggugat tidak ada yangmengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat;Maka berdasarkan faktafakta dan pertimbanganpertimbangan sebagaitersebut diatas, Majelis menyimpulkan bahwa Penggugat tidak mempunyaicukup alasan yang memenuhi peraturan perundangan
Putus : 16-12-2013 — Upload : 06-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 16 Desember 2013 — HARLIS, SE., BAP VS PT. TIGA DAUN NUSANTARA PERMAI
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Upah/Gaji berjalan sampai adanya putusan/penetapan dari LembagaPenyelesaian Hubungan Industrial belum diperhitunqkan;Kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim, hal ini mohondiperhitungkan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;5.
Maka sesuai dengan peraturan dan perundangan, makasurat PHK sepihak yang diberikan kepada Penggugat tidak memenuhiunsur Formil dan Materil;Bahwa selanjutnya, tindakan Tergugat (PT.
sebelumnya tidak ada teguran baik lisan maupun tulisan), dan tindakanTergugat atau Pengusaha atau Penguasa adalah tindakan kejam, sadis, biadab,tidak manusiawi dan berperikemanusiaan, dan tidak berkeadilan dan merupakanperbuatan melawan hukum;Hal. 16 dari 7 hal.Put.Nomor 594 K/Pdt.SusPHI/2013 Penggugat sampai saat ini belum tahu dan tidak mengerti alasan krusialyang menyebabkan Penggugat di PHK atau diberhentikan; Tergugat / Pengusaha sudah bertindak secara sewenangwenang dantidak mentaati peraturan dan perundangan
Putus : 18-10-2012 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 2516/Pdt.P/2012/PN.Blt Tanggal 18 Oktober 2012 — NANANG UDIONO
14 — 4
14 — 4
peraturanperundangundangan, khususnya Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, makakepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini; Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan
Putus : 18-10-2012 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 2518/Pdt.P/2012/PN.Blt Tanggal 18 Oktober 2012 — ALFIANA
13 — 3
13 — 3
peraturanperundangundangan, khususnya Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, makakepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini; Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan